PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI KOREKSI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT – Aliansi Petani Indonesia

    zaenal muttaqin

    Sengketa pertanahan terjadi karena tumpang tindihnya regulasi pertanahan di Indonesia, tercatat setidaknya 12 UU yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pembagian fungsi lahan dan tata cara penggunaan tanah. Keduabelas UU tersebut memiliki kedudukan hokum yang sama dalam hirarki hokum dan politik di indonesia sehingga satu sama lain tidak bisa “mengalah” yang menyebabkan terjadinya benturan dalam pelaksanaan UU.

    Salah satu contoh kongkrit, UU PA mengamanatkan ditegakkannya reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan dan bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Negara. Dengan bersandar pada dua sumber hukum tersebut, diharapkan keadilan untuk masyarakat dapat tercapai, tetapi UU Kehutanan menyatakan dengan jelas bahwa hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kehutanan yang harus tunduk pada UU Kehutanan sehingga perintah UUPA tidak bisa berlaku, hal ini menyebabakan kontradiksi hukum. Begitu juga halnya dengan UUTR, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Pertanian, UU PM, dan UU lainnya yang menyebabkan penegakkan aturan pertanahan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

    Karena itu, perlu ada koreksi dan evaluasi menyeluruh dalam hal regulasi pertanahan. Evaluasi ini harus dilandaskan pada semangat untuk memperbaiki bangsa, dengan landasan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia untuk duduk bersama dan melakukan kajian mendalam tentang pentingnya terdapat satu rumusan pokok mengenai pengaturan pertanahan di indonesia.

    Sebagai UU pertama tentang pertanahan, tentu saja UUPA memiliki kekuatan politik yang besar karena semangat kerakyatannya. Semangat untuk memberikan keadilan kepada petani tak bertanah agar mampu memiliki asset produksi sehingga problem kemiskinan dan pengangguran yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat dapat tercapai.

    KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

    Sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH,  17,38 juta Ha IUPHHK?HA  telah diberikan kepada  248 perusahaan, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Jawa saja, Perhutani menguasai 1,78 juta ha

    Sampai dengan tahun 2006 pemerintah dalam hal ini ESDM telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 1.830?an izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKBB) , Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B dengan total luas konsesi 28,27 juta Ha. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

    Menurut data BPN (2007), hampir 70 % aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk, dan lebih dari 50% dari aset itu adalah tanah pertanian (beserta kandungannya).

    Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sa­ma sekali dan 5 juta RTP tak ber­­tanah di luar Jawa. Sedang­kan bagi mereka yang memilikinya, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektare. Jadi, dengan kata lain, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setia­wan: 2009).

    Terjadi penyempitan luas lahan sawah untuk pertanian (berkurang 808.756 ha dalam 6 tahun terakhir sejak 1998?2004, dan musnahnya 75% lebih varietas padi lokal dari sebelumnya yang berjumlah 12.000an). BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terkahir (1993-2003) jumlah kaum petani gurem semakin meningkat dari 10, 8 juta menjadi 13, 7 juta orang.

    Saat ini jumlah rumah tangga petani (RMT) di Indonesia adalah 28 juta atau 112 juta jiwa. Jumlah petani di Jawa adalah 12,5 juta RMT atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49%nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 18% atau 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar.

    DAMPAK: SENGKETA LAHAN DAN PELANGGARAN HAM

    Kasus Mesuji yang meledak pada tahun 2011 hanyalah salah satu gambaran dari eskalasi konflik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konflik terjadi karena penanaman modal dalam sector agrarian terus meningkat. Selama tahun 2004-2011, sebanyak 189 petani telah menjadi korban, dan dalam catatan KPA pada tahun 2011, 22 petani meninggal karena tindak kekerasan aparat kepolisian.

    Hingga tahun 2007 telah terjadi tidak kurang dari 7.941 kasus sengketa tanah yang dikategorikan sebagai sengketa tanah struktural. Dari keseluruhan sengketa tersebut: 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan, 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru, 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri, 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan, 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Keseluruhan konflik tersebut menjadikan tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga menjadi korban langsung. Konflik meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan.

    Read More »

    Penuhi Segera Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan – Aliansi Petani Indonesia

    SIARAN PERS BERSAMA

    Salam Demokrasi

    Amat disayangkan Presiden Jokowi di masa awal pemerintahannya justru menaikan harga bbm yang akan membawa dampak negatif pada pemenuhan hak atas pangan. Harga bahan pangan akan ikut naik, nelayan tambah biaya untuk melaut, dan petani tinggi pengeluarannya.

    Ditengah keuangan negara yang selalu defisit, seharusnya negara memperkuat akses petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan terhadap terhadap sumber-sumber agraria dengan merdistribusikan tanah kepada nelayan, petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan melalui program pembaruan agraria.

    Presiden, Menteri Agararia dan Tata Ruang, Menteri Pertanian dan para Kepala Daerah harus segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dibacakan pada rabu sore, 5 November 2014, khususnya dalam memberikan jaminan luasan lahan pertanian untuk mendirikan kelembagaan petani.

    Putusan MK ini mengakibatkan dihapuskannya pengaturan hak sewa tanah negara yang digarap petani. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sewa menyewa tanah antara negara dengan warga negara khususnya petani adalah politik hukum yang sudah ditinggalkan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) karena politik hukum demikian adalah politik hukum peninggalan kolonialisme yang bersifat eksploitatif terhadap rakyat. Dan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa redistribusi tanah harus memperioritaskan petani yang benar-benar yang tidak punya lahan pertanian.
    Putusan MK ini harus dilihat sebagai dasar-dasar reforma agraria yang bisa yang bisa dipergunakan Pemerintah dalam meredistribusikan tanah kepada petani. Putusan MK juga merupakan dasar legitimasi bagi kelembagaan petani yang di dirikan sendiri oleh petani, sehingga petani tidak wajib bergabung ke kelembagaan petani yang dibentuk Pemerintah dan Pemerintah dilarang mendiskriminasikan kelembagaan petani yang didirikan oleh petani.

    Oleh karenanya Konfrensi Hak atas Pangan, Hak Nelayan, Hak Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan pada 13 November 2014, melahirkan resolusi berupa seruan agar Pemerintah dapat menjalankan kewajiban memberikan jaminan luas lahan pertanian bagi petani, Pemerintah harus melakukan penetapan kawasan perdesaan, karena desa adalah pertahanan bagi kawasan lahan abadi pertanian sebagaimana mandat Undang-Undang Penataan Ruang. Lalu setelah kawasan ditetapkan, Kewajiban Pemerintah adalah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, baik melalui intensifikasi dan ekstensikasi lahan, sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Baru kemudian tanah negara di kawasan pertanian inilah yang nantinya bisa diredistribusikan kepada petani, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Merdeka 100%

    Hormat Kami para Pemohon Uji Materi UU Perlintan:

    Gunawan, Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCAS):
    Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia(SPI):
    Widyastama Cahyana, Diretur Eksekutif Farmar Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD):
    Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia (API);
    Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA);
    Dwi Astuti, Direktur Pelaksana yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa);
    Muhammad Riza Adha Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ);
    Witoro, Ketua Badan Pengurus Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP);
    Nurhanudin Achmad, Direktur Perkumpulan Sawit Watch;
    Abet Nego Tarigan, Direktur Ekskutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI);
    Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

    Read More »

    Catatan dibalik Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4 – Aliansi Petani Indonesia

    Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4 berlangsung di sebuah komunitas petani organik, Brenjonk, di Dusun Penanggungan, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. MUNAS kali ini mengambil tema “Memperkuat Posisi Petani dalam Mengembangkan Kewirausahaan Sosial di Pedesaan Berbasis Koperasi”. MUNAS yang berlangsung pada tanggal 6-7 Desember 2014 itu didahului dengan sebuah lokakarya dengan tema yang sama pada 4-5 Desember. Kedua kegiatan tersebut dihadiri sedikitnya 75 peserta yang merupakan anggota API dari berbagai daerah, dan beberapa undangan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi nelayan.

    “Komunitas Brenjonk adalah sebuah kelompok yang beranggotakan petani yang mempraktikkan pertanian organik. Pada awalnya, Brenjonk hanyalah kumpulan sedikit orang yang bercita-cita mulia yaitu mencapai terjadinya perubahan sosial (dalam hal ini ingin mengurangi kemiskinan, menjamin pangan sehat, dan mencapai kesejahteraan petani),” jelas Slamet, koordinator Brenjonk pada sambutannya kepada peserta lokakarya Kewirausahaan Sosial di Pedesaan. “Pada lima tahun pertama, kegiatan di Brenjonk dibiayai secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak luar termasuk pemerintah”.

    Para perintis di Brenjonk itu memulai kegiatan bertani secara organik dari tiga (3) buah polybag. Pada saat itu keadaan sosial di sekitar Brenjonk memang cukup memprihatinkan, alih fungsi lahan marak terjadi di desa-desa sekitar, anak muda tidak tertarik untuk bertani bahkan merasa malu menjadi petani sehingga banyak petani yang malah menjadi buruh rumput di hotel-hotel yang dibangun di atas tanah-tanah yang telah mereka jual. Namun kini Brenjonk telah berkembang dengan pesat. Dari semula hanya 5 orang perintis, kini mereka memiliki kader di 18 desa sekitar, tujuhpuluh persennya adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang menanam sayuran organik dimpekarangan rumah. Walau luas lahan pekarangan mereka sangat sempit, mereka dapat menambah pemasukan keluarga.

    Bagaimana petani kecil dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan produk sayuran organik dan menambah penghasilan keluarga? “Brenjonk memfasilitasi para anggotanya dengan bantuan rumah plastik beserta instalasinya, dan input pertanian seperti benih, pupuk kompos, dan membantu pemasaran bersama,” papar Saptono, sekretaris Brenjonk. “Pada tahap pertama, Brenjonk bekerja sama dengan bank BTPN Surabaya untuk menyalurkan rumah plastik berukuran 5×10 meter seharga Rp.3 juta kepada anggotanya (fasilitas ini disebut RSO atau Rumah Sayur Organik keluarga). Kemudian para anggota mengembalikan pinjaman tersebut secara mencicil dari penjualan sayuran organik yang ditanam di dalam RSO tersebut. Memang ada kendala dari petani dalam pengembalian pinjaman itu, sehingga sampai saat ini masih ada beberapa petani yang belum mengembalikannya walau dengan jumlah yang telah dikurangi oleh Brenjonk”. Untuk tahap berikutnya, Brenjonk menyalurkan bantuan RSO kepada anggotanya secara langsung dan tidak dituntut untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan syarat petani harus menanami RSO dengan sayuran organik. Jika tidak, maka pihak Brenjonk akan menarik kembali bantuan RSO dan mengalihkannya kepada petani lain yang lebih membutuhkannya.

    “Kini dari satu RSO, petani mendapat penghasilan dari penjualan sayuran organik sebesar Rp.300.000-Rp.400.000 per bulan, sementara sebelum menanam di dalam RSO, petani hanya menanami lahannya dengan singkong dengan penghasilan dari penjualan singkong rata-rata sebesar Rp.50.000 per bulan,” jelas Slamet. Di bagian pasca produksi Brenjonk, setiap bulannya dapat mengemas 10.000-15.000 bungkus sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan dari hasil pekarangan rumah. Hasil tersebut dikirim ke pasar swalan di sekitar, saat ini tercatat ada 9 swalayan yang melanggan produk-produk organik Brenjonk. Hingga kini sudah ada 160 RSO yang dikelola para anggota Brenjonk. “Walau laris di pasar, anggota Brenjonk tetap mengutamakan konsumsi sayuran organik untuk keluarga lebih dulu”.

    Tidak hanya memberi fasilitas RSO, Brenjonk juga menyediakan kolam-kolam ikan bagi anggotanya, rata-rata 4×8 meter persegi, beserta benih ikannya juga disediakan. Kini telah 26 kolam ikan dikembangkan di halaman rumah-rumah anggota Brenjonk. Selain itu, Brenjonk juga telah mensertifikasi produk-produk anggotanya dengan sistem PGS (Participatory Guarantee System atau Penjaminan Partisipatif Berbasis Komunitas) melalui PAMOR dari AOI (Aliansi Organis Indonesia). Namun karena ada peraturan baru dari Kementrian Pertanian yang mewajibkan sertifikasi hanya dapat diberikan oleh pihak ketiga, maka Brenjonk pun memfasilitasi sertifikasi produk organik anggotanya melalui Biocert.
    Selama proses berinteraksi dan diskusi di Brenjonk, pertukaran informasi dan pengalaman di antara para peserta berlangsung hangat. Brenjonk pun sempat menyarankan kepada API agar dapat memfasilitasi petani organik dalam mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional agar lebih berpihak kepada petani organik dalam rangka menjamin pangan yang sehat dan terjaminnya matapencaharian petani dan lingkungan yang berkelanjutan.

    Read More »

    “Menuju Petani yang Berdaulat dan Anti Penindasan” – Aliansi Petani Indonesia

    Peringatan Harla Satu Tahun Serikat Petani Majalengka

    Aliansi Petani Indonesia (API) menghadiri Harla Satu Tahunnya Serikat Petani Majalengka (SPM) yang dilaksanakan pada Rabu (25/5/2016).

    Dalam perayaan harla kali ini, Serikat Petani Majalengka kembali menegaskan perjuangannya dalam mempertahankan tanah mereka yang akan di serobot dengan alasan pembangunan. SPM menolak pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, alasan penolakan ini tentunya sangat berdasar sebab pembangunan bandara ini akan memusnakan 11 desa dengan 5000 hektar lahan produktif baik sawah atau kebun dan 50 ribu kepala keluarga dipastikan akan kehilangan aksesnya terhadap sumber-sumber daya agraria dan kehidupan sosialnya.

    “Kita mendukung penuh perjuangan bapak-ibu sekalian, petani Majalengka untuk menolak pembangunan Bandara ini” Ucap Nur Hadi perwakilan Seknas API yang hadir dalam acara Harla tersebut. Nur Hadi menambahkan bahwa dengan tema Menuju Petani Berdaulat dan Anti Penindasan diharapkan petani di Majalengka mampu berdaulat terhadap benih, pupuk dan alat produksi pertanian, serta berdaulat terhadap tanah sebagai modal produksi utama dalam kegiatan pertanian.

    Acara harla yang dihadiri oleh ratusan petani anggota SPM ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan kesadaran petani melalui berbagai macam materi diskusi yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai macam organisasi yang hadir, seperti API, WALHI dan KPA.

    “Ini adalah sebuah permulaan, semoga setelah ini kita bisa membuat pelatihan untuk menguatkan kesadaran dan meningkatkan kapasitas anggota SPM dalam budidaya pertanian”, ujar Nanang Sekretaris Jendral SPM. [fw]

    Read More »

    Kopi yang Berkeadilan dari Malang Raya – Aliansi Petani Indonesia

    Jika kamu ingin sampai dengan cepat, pergilah sendirian. Namun, jika kamu ingin sampai jauh, pergilah bersama-sama.

    Peribahasa Afrika ini cocok menggambarkan dunia kopi di Malang Raya, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir. Warga setempat bergandengan tangan mewujudkan usaha kopi yang adil dan beradab bagi petani, pedagang, dan konsumen.

    Kami tidak menjemur kopi di lantai semen ataupun tanah karena sifat kopi yang menyerupai spons, menyerap bau di sekitarnya. Kami tak ingin kopi terkontaminasi bau semen atau tanah,” kata Eko Yudhi Sukriyanto, petani kopi Wonosari, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Sabtu (20/5).

    Tempat penjemuran kopi milik Sukri didesain setinggi 1,5 meter dari tanah. Hal ini agar biji kopi yang dijemur steril dari kontaminasi. Kopi yang dijemur asal-asalan akan menghasilkan cita rasa yang kurang bagus.

    Sukri paham, kopi berkualitas tak cukup dihasilkan dari panen yang baik. Proses pengolahan pascapanen turut menentukan kualitas, dimulai dari memilih biji yang bagus, fermentasi, dan penjemuran yang steril.

    Pengetahuan seperti itu dipahami 125 petani di Desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Baturetno (Sridonoretno), Kecamatan Dampit. Mereka bekerja bersama dalam satu kelompok tani dan sukses mengusung kopi Sridonoretno. Mereka memproduksi 500 ton kopi per tahun, dan 7 ton di antaranya berasal dari praktik pertanian yang baik.

    Kelompok Petani Sridonoretno mendapatkan ilmu dari Aliansi Petani Indonesia (API). Di lapangan, edukasi kopi dilakukan empat orang, yakni Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Dery “Menel” Pradana, Demsi Danial, dan Edi Sasono. Menel adalah sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Adapun Edi dan Demsi adalah pegiat sosial.

    Masuknya empat orang ini awalnya hanya “kecelakaan”. Menel sering nongkrong di warung kopi dan berkumpul dengan para penikmat dan pedagang kopi. Lalu, muncul keprihatinan bahwa kopi lokal tak ada harganya di daerah sendiri. Mereka terus digelontor kopi pabrikan dan tidak pernah menikmati kopi lokal Dampit, yang pada zaman Belanda diakui memiliki cita rasa internasional.

    Itu sebabnya, mereka bertekad masuk ke Dampit. “Kami masuk ke sana dua tahun lalu dan melihat banyak kopi diproses asal-asalan sehingga pasarnya juga asal-asalan. Kopi Dampit dicampur dengan aneka kopi lain dan diberi label baru. Itu membuat kopi Dampit tak lagi kuat seperti di era kolonial,” kata Menel.

    Saat mulai berkiprah, mereka menghadapi tantangan mengubah mitos budidaya kopi. Misalnya, petik kuning dikatakan memiliki berat lebih besar dibandingkan petik merah.

    Untuk menggerus mitos itu, Menel tinggal bersama petani selama setahun agar setiap hari bisa bertemu dan mengajari bagaimana cara bertani kopi yang baik (petik merah, penjemuran harus steril, dan sebagainya).

    Mereka pun meminta petani menimbang biji kopi merah, kuning, dan hijau. Satu kilogram kopi merah setelah dihitung terdiri atas 505 biji. Dengan berat yang sama, didapati 540 biji kopi petik kuning, atau 600 biji kopi petik hijau. Artinya, kopi petik merah lebih berat daripada petik kuning. Mitos petik kuning lebih baik daripada petik merah pun pupus.

    “Setiap hari saya ngopi minimal enam kali. Saya berganti-ganti kelompok bahkan rumah petani untuk menyuarakan pentingnya praktik yang baik. Hal itu dilakukan untuk mengajak petani merasakan kopi produk mereka sendiri. Selama dua tahun berproses, mereka paham bagaimana membedakan kopi kualitas baik dan tidak,” kata Menel.

    Selain menata budidaya kopi, Menel dan rekan-rekannya juga mengedukasi melalui sekolah kopi. Sekolah kopi digagas sejak Maret 2016. Seperti pada Sabtu (20/5), puluhan orang berkumpul di Kantor Kompas Biro Malang untuk belajar kopi. Yang hadir antara lain petani, asosiasi petani, pemilik kedai kopi, akademisi, dan warga.

    Jika praktik budidaya kopi ditujukan untuk petani, sekolah kopi untuk konsumen. Awalnya, murid mereka hanya dua orang, tetapi kini tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang menimba ilmu kopi dari sekolah kopi ada yang meneruskan menimba ilmu itu ke akademi dan menjadi penguji cita rasa kopi.

    Di sekolah kopi itu, para pemilik kedai juga diminta menghitung sendiri harga kopi yang mereka jual dibandingkan dengan harga beli kopi plus ongkos penyajian kopi (sortir kopi). Selama ini, para penjual pemula menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menyortir 1 kg kopi. Waktu sepanjang itu harusnya bisa digunakan untuk melayani pembeli bercangkir-cangkir kopi.

    Dengan upaya itu, kopi Dampit naik harga dari Rp 18.000-Rp 23.000 per kg menjadi Rp 30.000 lebih per kg.

    Nuruddin mengatakan, sejak awal petani diajak berorganisasi dan membangun pemasaran bersama. “Kopi dikelola bersama, dipasarkan bersama, dan keuntungannya dinikmati bersama,” ujarnya.

    Model pemberdayaan kopi dan petani yang diusung di Malang ini mungkin bisa menjadi model membangun pertanian berkeadilan dan berkelanjutan di daerah lain. Dengan adanya kesadaran bersama itu, secangkir kopi berkualitas bisa jauh lebih berdaya; tak hanya dinikmati oleh pembeli, tapi juga pemilik kedai, termasuk petani.

    (Dahlia Irawati/Angger Putranto/Siwi Yunita C)

    sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/05/31/kopi-yang-berkeadilan-dari-malang-raya/

     

    Read More »

    “Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani” – Aliansi Petani Indonesia

    Peluang Dan Strategi Advokasi Kepada Pihak Swasta dalam Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani[1]

    Muhamamd Nuruddin[2]

    1. Latar Belakang Konteks

    Petani skala kecil di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dikarenakan ketidak mampuan mereka dalam melakukan penetrasi pasar. Hal ini bukan karena produk-produk mereka tidak diminati, tetapi karena kurangnya pemahaman dan terbatasnya pilihan yang dimiliki dalam hal pemasaran. Membangun kemitraan melalui strategi pemasaran bersama (collective action) di antara petani selaku produsen dengan perusahaan adalah salah satu cara meningkatkan peluang akses dan penetrasi ke pasar yang dinamis. Dengan pemasaran bersama, tindakan kolektif petani dapat mengurangi biaya transaksi, petani skala kecil dapat mengakses input dan output pasar, disamping itu juga dapat melalukan efisiensi dan menggunakan tehnologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, pemasaran bersama dapat menyebabkan peningkatan daya tawar dalam negosiasi dengan pembeli dan perantara.  Terhadap latar belakang ini potensi, keuntungan, dukungan dari kelompok tani dan kelembagaan ekonominya dapat mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.

    Meskipun terdapat keberhasilan petani skala kecil melalui pemasaran bersama namun juga ada kegagalan dikarenakan ketidak mampuan mereka dapat mengelola dinamika internalnya yang membuat jatuh bangunnya organisasi ekonomi petani skala kecil. Ada tiga kategori variabel, termasuk karakteristik kelompok, pengaturan kelembagaan dan lingkungan eksternal yang menentukan fungsi tindakan kolektif dan relevan dalam konteks akses pasar petani. Aspek utama dari fungsi tindakan kolektif adalah menjawab nilai-nilai sosial dengan apa yang kita sebut dengan komitmen. Hal ini berlaku ketika lembaga pemasaran bersama berhasil dikembangkan, sejauh mana anggota kelompok berkomitmen untuk lembaga pemasaran bersama.

    Komitmen anggota dapat dianggap sebagai perilaku yang menentukan loyalitas sebenarnya anggota. Karakteristik kelompok petani dalam dimensi gender, keragaman tingkat pendidikan dan usia, penguasaan luasan lahan kepemilikan, dan aturan main dalam kelembagaan pemasaran bersama serta pengaruh lingkungan luar  akan mempengaruhi fungsi tindakan kolektif melalui lembaga formal. Misalnya seperti aturan, denda, dan peraturan atau melalui norma-norma sosial, nilai-nilai bersama dan kebiasaan. Kelembagaan pemasaran bersama dapat menciptakan insentif dan kontrol, mendorong anggota kelompok untuk bersikap terhadap kepentingan bersama atau tujuan. Pertama, kelembagaan sosial petani dan kelembagaan pemasaran bersama secara agregat dan bertahap secara informal memperkuat kohesi internal, yang ditandai dengan fokus pada tujuan seperti kegiatan budidaya dan pemasaran  serta menjamin adanya akuntabilitas organisasi. Kedua, kelembagaan petani menciptakan tegaknya aturan atau mekanisme timbal balik antara organisasi dan anggotanya.

    Aturan main atau mekanisme organisasi sebenarnya untuk menjaga reputasi kelembagaan petani disamping itu juga sebagai alat kontrol dari kemungkinan  menerima bantuan dari orang atau lembaga lain, yang akan membuat seseorang dalam jaringan sosial berperilaku loyal dan dipercaya, dengan demikian, menghindari perilaku oportunistik. Ketika anggota berkomitmen untuk lembaga pemasaran bersama, yaitu fungsi tindakan kolektif mereka dengan baik akan memiliki efek langsung pada kinerja organisasi. Anggota berkomitmen dan cenderung tidak akan melakukan penjualan samping (side selling), ketika terdapat harga atau layanan yang lebih baik yang ditawarkan oleh pembeli alternatif. Komitmen yang tinggi akan mengurangi biaya transaksi terkait dengan sanksi dan peraturan lembaga pemasaran bersama karena kemungkinan menghindari dari perilaku oportunistik.

    Gambar 1. Kepercayaan Untuk Mencapai Tindakan Kolektif[3]

    2. Kolektivitas Petani

    Gambar 2. Modal Sosial Dioperasionalisasikan dengan Kepercayaan Dalam Tiga Disiplin yaitu Ekonomi, Politik dan Sosiologi[4].

    Gambar 2 memperlihatkan modal sosial diwujudkan dengan kepercayaan dalam tiga disiplin ilmu yakni Ekonomi, Politik dan Sosiologi. Kepercayaan merupakan nilai-nilai sosial baik dari tradisi maupun dari agama yang dipelihara melalui pendidikan ditingkat keluarga, norma masyarakat dan kelembagaan agama dimana pelaksanaannya dengan adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Norma-norma dalam kelompok tani ini pula yang dianut oleh individu yang tergabung dalam koperasi-koperasi anggota Aliansi Petani Indonesia.

    Hasil pengorganisasian dan pemberdayaan petani yang dilaksanakan di koperasi-koperasi produksi anggota API menggambarkan adanya kemampuan dari komunitas petani dengan komoditas unggulan berhasil melaksanakan tindakan-tindakan kolektif (collective action) yang merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pemberdayaan petani berbasis komunitas. Apa yang bekerja dalam tindakan kolektif di tingkat komunitas dikarenakan perpaduan faktor sosial, politik dan historis baik dari sisi internal dan eksternal dari komunitas yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat  dengan kapasitas masyarakat untuk menjalankan tindakan kolektif[5].

    Untuk mewujudkan tindakan kolektif petani, dibutuhkan daya kohesi komunitas, relasi sosial yang stabil, dan adanya hierarki yang mendasarkan pada relasi sosial dan klas, saling percaya dalam pola interaksi sosial yang saling bergantung satu dengan lainnya. Beberapa faktor yang turut andil sebagai peran katalis tindakan kolektif sehingga mengurangi sisi negatif atau dilema kolektivitas dapat diperkecil resikonya adalah, tindakan kolektif dalam kelembagaan kelompok tani dapat memperkecil biaya transaksi yang tinggi, adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah, lembaga keuangan atau perbankan, dukungan dari offtaker yaitu perusahaan swasta (eksportir) yang bekerja sebagai inkubator bisnis dengan menjalankan peran sebagai  pendamping dari sisi teknis budidaya tanaman, keterkaitan dengan pelaku di luar komunitas petani yang juga menyediakan informasi harga, keahlian hingga sumber daya keuangan, serta memfasilitasi aturan internal agar lebih efektif dan lebih murah, hingga proses pengolahan paska panen tanaman sebagai komoditas unggulan dapat meningkatkan nilai tambah (value chain).

    Identifikasi beberapa faktor yang memfasilitasi kemunculan dan perkembangan tindakan kolektif untuk pemasaran bersama  produk unggulan dan terseleksi dan adanya peningkatan nilai tambah karena adanya relasi yang kuat antara tindakan kolektif dengan partisipasi petani dalam kegiatan pemasaran produk. Bagaimana koperasi-koperasi produksi anggota API yang terlibat dalam pengolahan paska panen dapat melobi ke pemerintah daerah dan pengusaha mampu membeli sarana dan pra sarana produksi atau peralatan berharga karena dengan adanya tehnologi pengolahan produk dapat meningkatkan nilai tambah, mencapai harga yang lebih baik dan mengembangkan peluang pasar baru. Demikian pula dengan didirikannya koperasi dapat mengumpulkan sumber daya keuangan dari tabungan pribadi dan pinjaman dari kelompok atau mendapatkan tambahan biaya permodalan dari lembaga perbankan milik pemerintah. Dengan demikian,  tindakan kolektif melalui pemasaran bersama dapat mengurangi biaya transportasi sehingga para petani  dapat mengakses pasar yang lebih baik.

    Untuk mengakses pasar, para petani ahrus terorganisir melalui kelompok-kelompok tani dan mengembangkan lembaga pemaran bersama atau koperasi dikarenakan para offtaker atau pembeli lebih memilih untuk bertransaksi dengan petani semi pedagang atau tengkulak dan pedagang besar. Hal ini memberikan pengertian bahwa melalui tindakan kolektif dalam bentuk kelembagaan pemasaran bersama dapat membantu petani untuk memenuhi persyaratan ketat yang diajukan oleh pasar sekaligus dapat melakukan koreksi. Para offtaker atau pembeli mengapa lebih memilih bekerja dengan organisasi petani atau kelembagaan pemasaran bersama atau karena dinilai mampu menyediakan pasokan komoditas  yang lebih stabil, berkualitas dan dalam jumlah tertentu secara kontinyu dibandingkan bertransaksi dengan petani secara individu. Saluran pemasaran memerlukan biaya dan dengan tindakan kolektif petani dapat mengurangi biaya pencarian pasar.

    Gambar 3. Proses Bisnis Kopi Robusta Fine Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama, Kabupaten Malang – Jawa Timur

    Pemasaran bersama yang dilakukan petani merupakan  tindakan rasional petani yang dilakukan oleh koperasi dan kelompok tani untuk mencapai tujuan bersama dengan mengembangkan modal sosial yang ada di tingkat akar rumput. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kolektif adalah peran dan tanggung jawab dalam lembaga pemasaran bersama, tingkat pendidikan dan usia petani, besar kecilnya biaya transaksi dan kualitas produk yang dihasilkan terkait dengan cara budidaya dan pengolahan paska panen yang dilakukan oleh petani.  Adanya pola dan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas produk tanaman petani supaya memiliki daya saing tinggi dalam aspek tata niaga adalah melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan offtaker. Peran dan sinergi multipihak antar pelaku dilakukan untuk mendapatkan insentif dan dukungan dari pemerintah melalui regulasi dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan dengan offtaker insentif melalui kualitas produk yang dihasilkan dengan mekanisme persyaratan yang diatur antar kedua belah pihak.

    Gambar 4. Keunggulan Kolektivitas Petani[6]

    Untuk memperkecil resiko atau dilema kolektivitas petani, pemerintah harus hadir dengan kebijakan dalam bentuk program publik yang pro petani skala kecil berupa kebijakan subsidi atau perlindungan petani dalam bentuk asuransi supaya menekan resiko yang dihadapi petani. Selama ini pendekatan pemerintah dalam mengintroduksikan berbagai program bidang tanaman pangan dan hortikultur serta tanaman perkebunan selalu kelompok. Namun untuk dapat mengakses bantuan permodalan, persyaratan yang diajukan oleh Dinas Koperasi dan UKM ditingkat pemerintah daerah adalah kelompok tani  harus sudah menjadi koperasi dan berbadan hukum. Pengalaman selama ini menggambarkan bahwa harga komoditas selalu ditentukan oleh pasar, tetap dibutuhkan kehadiran negara  supaya transaksi di pasar berkeadilan bagi petani. Pasar yang berkeadilan ditandai dengan ciri-ciri bahwa aktor atau pelaku utama yang melalukan tindakan atau kegiatan besar harus memperoleh bagian yang besar pula dalam setiap transaksi. Pasar selalu terbuka namun dapat dikoreksi dan kemampuan petani untuk dapat melakukan penetrasi ditentukan oleh kehadiran negara.

    Dengan pasar yang berkeadilan harapan untuk terwujudnya  kesejahteraan petani dapat dilaksanakan. Untuk menyejahterakan petani, negara dan pedagang harus berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah sebagai representasi negara berfungsi sebagai pengawal transaksi di pasar. Selanjutnya, peran offtaker memberikan layanan dalam bentuk bantuan teknis mulai dari budidaya, pengolahan paska panen dan insentif harga sesuai dengan persaratan pasar yang dituju.

     


    Lampiran 1

    ALUR PRODUK MENUJU RETAIL MODERN

    Gambar Alur produk Menuju Pasar Modern

    Lampiran 2

    ALUR KERJA PENDAMPINGAN PRODUK UMKM

    Diagram Alur Kerja Pendampingan Produk UMKM

     


    Referensi

     

    Anonymous, Laporan Tahunan Aliansi Petani Indonesia, 2015

    Dewey, J. 1998. Budaya dan Kebebasan: Ketegangan Antara Kebebasan Individu Dan Aksi Kolektif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari buku berjudul Freedom and Culture

    Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Terjemahan dari judul asli: Asian Village Economy at the Crossroads. An Economic Approach to Institutional Change. 1981. University of Tokyo Press. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

    Rokhani. et. al. Dilema Kolektivitas Petani Kopi: Tinjauan Sosiologi Weberian (Kasus Petani Kopi di Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara), Sodality, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016

    Ostrom, E and T.K.Ahn. 2009. The Meaning of Social Capital and Its Link to Collective Action. Handbook of Social Capital. The Troika of Sociology, Political Science and Economics. Gert Tinggaard Svendsen and Gunnar Lind Haase Svendsen (Editors). UK: Edward Elgar.

     


    [1] Disampaikan dalam Diskusi Peluang dan Manfaat dalam Membangun Kemitraan yang Berkeadilan Bersama Petani dan Sektor Swasta, oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Tanggal 21 Mei di Hotel Permata, Kota Bogor

    [2] Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia periode 2014-2020

    [3] Rokhani Dkk, Dilema kolektivitas Petani Kopi : Tinjauan Sosiologi Weberian. Jurnal Sodality 2016

    [4] Ibid.

    [5] Koperasi anggota API, Koperasi Koerintji Barokah Bersama, Koperasi Argo Makmur Tanjabbar, Koperasi Hanjuang, Pandeglan, Koperasi Mentari Sinar Alami, Tasikmalaya, Koperasi Trisno Tani Boyolali, Koperasi Sridonoretno Makmur Bersama Kab. Malang, Koperasi Asnikom, Manggarai, Koperasi Primavera Bajawa, Koperasi Jantan, Flotim, Koperasi Amanah, Polman, Koperasi Kopi Toraja Sulsel.

    [6] Rokhani. et. al. Dilema Kolektivitas Petani Kopi: Tinjauan Sosiologi Weberian (Kasus Petani Kopi di Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara)

    Read More »

    Kepala Desa Meunasah Aceh Utara dan Benih IF8 yang berujung dilaporkan ke POLISI dan menjadi tersangka – Aliansi Petani Indonesia

    Kronologi Benih IF8
    Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades)
    Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara
    Yang Saat Ini Di larang Penyaluran Distribusi Benih

    1. Pada akhir tahun 2017, desa Meunasah Rayeuk yang saya pimpin ( Bapak
    Munirwan) dan delapan Desa yang lain mendapat bantuan Benih Padi IF8 dari
    Lembaga Peduli Aceh (LPA) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh
    (LPMA) yang di salurkan secara simbolis oleh Pemerintah Aceh dan turut di
    hadiri oleh Pof. Dwi Andreas Sentosa dari Institut Pertanian Bogor dan untuk
    desa Meunasah Rayeuk mendapat bantuan sekitar 200 kg benih dan tindak
    lanjutnya akan di budidayakan oleh 35 orang petani padi.

    2. Selaku Kepala Desa, kami dengan Visi Misi utama di bidang Pemberdayaan
    Masyarakat dan bersama aparatur desa dan masyarakat desa melalui
    Musyawarah Desa membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)
    yang bergerak di Bidang Saprodi dan Pembiayaan Petani Sawah, dimana
    semua kebutuhan petani sawah desa Meunasah Rayeuk di biayai oleh
    Bumdesa dengan harga normal dan pembayarannya dilakukan pada saat
    panen tiba sekaligus Bumdesa menampung padi petani binaan dengan harga
    lebih tinggi sebesar Rp. 500 dari harga pasaran dengan tujuan agar petani
    desa terhindar dari tangkulak .

    3. Disadari bahwa Bumdesa merupakan salah satu program Prioritas Kementerian
    Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) melalui Dana
    Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk mengembangkan benih padi IF8 dan
    berencana pada saat panen raya tanggal 17 bulan April 2018, mengundang
    Presiden RI, Joko Widodo namun berhalangan hadir. Tidak mengurangi
    kesuksesan acara panen raya tersebut turut hadir Kepala Dinas Pertanian
    Provinsi Aceh serta jajaran dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara.

    4. Selama pembelajaran dan pengembangan benih padi IF8 di desa Meunasah
    Rayeuk dimana para petani berhasil melakukan adaptasi benih dimana hasil
    dari penanaman benih padi IF 8 dapat menghasilkan 11,9 ton per hektar dan
    merupakan keberhasilan yang luar biasa dikarenakan belum ada varietas padi
    yang mampu berproduksi sebanyak benih padi IF8.

    5. Atas dasar keberhasilan para petani padi desa Meunasah Rayeuk dalam
    pengembangan adaptasi dan inovasi benih padi IF8, Pemerintah Desa
    menetapkan benih padi IF8 sebagai Produk Unggulan Desa Meunasah Rayeuk
    melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2018, dan mengingat hasil
    produksi padi IF8 binaan Bumdesa mendapatkan dua kali lipat dari budidaya
    padi lain maka padi IF8 diangkat sebagai sebuah Inovasi di desa dan pada
    bulan November 2018 di masukkan dalam Bursa Inovasi Desa yang di
    selenggarakan oleh Tim Inovasi Kabupaten ( TIK ) dan di di hadiri oleh semua
    Kades dan Tuha Peut dan Camat se kabupaten Aceh Utara dan seluruh PD,
    PLD dan TPID serta Dinas terkait lainnya.

    6. Dihadapan ribuan peserta Bursa Inovasi Desa tersebut, Bupati Aceh Utara
    H. Muhammad Thaib meminta semua desa di kabupaten Aceh Utara yang
    mempunyai lahan persawahan agar membudidayakan padi IF8 sebagaimana
    keberhasilan dari budidaya petani desa Meunasah Rayeuk. Bahkan Bupati
    mengatakan bila dibutuhkan akan membuat Qanun (Peraturan Bupati) untuk
    penggunaan dana desa perihal alokasi dana desa untuk budidaya padi IF8 dan
    saya pun pada hari itu di anugrahkan sebagai Geuchik Terbaik Kabupaten
    Aceh Utara dan Desa Meunasah Rayeuk merupakan Desa Terbaik Pengelolaan
    Dana Desa tahun 2018.

    7. Setelah kegiatan Bursa Inovasi Desa, selaku Kepala Desa, kami di panggil untuk
    melakukan replikasi ketingkat kecamatan dimana banyak desa yang sudah
    mengisi Kartu Komitmen untuk budidaya padi IF8 dan akan di anggarkan
    dalam APBDes 2019. Dilain pihak, ada beberapa desa di kecematan lain
    melakukan studi banding atau kunjungan lapang ke desa Meunasah Rayeuk.
    dan ada juga sebagian Kecamatan yang mengunjungi lansung ke Desa kami.

    8. Dari Kartu Komitmen hasil Bursa Inovasi Desa, dimana semua kecamatan akan
    melakukan replikasi budidaya padi IF8 dan menjadikan semua desa di Aceh
    Utara berupaya mewujudkan Desa Mandiri Benih. Dampak dari replikasi
    program Inovasi Desa adanya kerjasama antar Bumdesa di kabupaten Aceh
    Utara khususnya desa-desa untuk mengembangkan dan membudidayakan
    padi IF8 menjadi Padi Unggulan kabupaten Aceh Utara dalam rangka
    mengwujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang merupakan Program
    Pemerintah Republik Indonesia.

    9. Bulan Januari 2019, Bumdesa Meunasah Rayeuk dikunjungi oleh Tim DPMG
    Provinsi Aceh dan BRI Korwil Aceh dimana maksud dan tujuan dari kunjungan
    tersebut, Bumdesa kami akan di berikan dana Talangan dari BRI dengan satu
    ketentuan bahwa Bumdes kami harus membentuk satu unit Usaha dalam
    bentuk Perusahaan.

    10. Tindak lanjut dari kunjungan Tim DPMG Provinsi Aceh dan BRI, Bumdesa
    Meunasah mengembangkan salah satu unit usahanya dalam bentuk
    Perusahaan yg bernama “PT. BUMADESA NISAMI INDONESIA” dimana
    fungsinya untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dan untuk kerja
    sama antar desa. Dikarenakan sesuatu hal, dana talangan dari pihak BRI tidak
    terealisasikan.

    11. Berpijak kepada arahan Bupati Aceh Utara dan ketentuan Program Inovasi
    Desa, Bumdesa Meunasah Rayeuk menampung semua hasil panen
    pengembangan padi IF8 dari para petani sebagai mitra dan binaan Bumdes
    Meunasah Rayeuk dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana yang kami
    janjikan. Pada tahap berikutnya, hasil panen tersebut terdapat gabah yang
    bagus untuk dijadikan benih dan kami kerjasamakan dengan Asosiasi Bank
    Benih Tani Indonesia (AB2TI) pimpinan dari Prof. Dwi Andreas Sentosa dan
    benih tersebut telah didiskripsikan dan menjalani uji laboratorium melalui
    fasilitasi dari pihak Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia.

    12. Untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang telah berkomitmen
    membudidayakan padi IF8 pada tahun 2019 dan dalam Rancangan Peraturan
    Bupati Aceh Utara tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong tahun 2019
    dan pada daftar kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Gampong nomor 3 yang berbunyi, yaitu pengelolaan usaha ekonomi produktif
    serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi butir a) pengelolaan produksi
    usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang
    difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
    gampong / atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain :
    Pembibitan tanaman pangan ( bibit padi IF8 Prukades Gampong Meunasah
    Rayeuk kecamatan Nisam Aceh Utara ),

    13. Pada saat Peraturan Bupati di bagikan ke desa-desa pada bulan Juni, kalimat
    bibit padi IF8 Prukades gampong Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam Aceh
    Utara tidak lagi di sebutkan dengan alasan dalam perihal pengadaan tidak
    boleh di sebutkan suatu varietas tertentu.

    14. Dikarenakan Peraturan Bupati tersebut, kami pihak Bumdesa Meunasah
    Rayeuk tetap memproduksi benih padi IF8 yang merupakan Produk
    Unggulan Desa kami dan sejak bulan Maret sampai saat ini, kami salurkan ke
    beberapa kecamatan di kabupaten Aceh Utara dikarenakan sudah tiba musim
    tanam padi. Dengan demikian, dibuat dasar hukum berupa Surat Perjanjian
    Kerjasama Antar Desa dimana kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak desa
    dan Bumdes Meunasah Rayeuk/ PT. Bumades Nisami Indonesia ).

    Nama nama desa yang telah kami salurkan sebanyak 134 desa :
    1. Kecamatan Baktia sebanyak 27 desa
    2. Kecamatan Seuneudon Sebanyak 21 desa
    3. Kecamatan Langkahan sebanyak 13 desa
    4. Kecamatan Nisam sebanyak 5 desa
    5. Kecamatan Tanah Jambo aye sebanyak 27 desa
    6. Kecamatan Matang Kuli sebanyak 3 desa
    7. Kecamatan Paya Bakong sebanyak 1 desa
    8. Kecamatan Geureudong Pase sebanyak 3 desa
    9. Kecamatan Lapang sebanyak 9 desa
    10. Kecamatan Nibong sebanyak 17 desa
    11. Kecamatan Samudra sebanyak 1 desa
    12. Kecamatan Tanah Pasir sebanyak 1 desa
    13. Kecamatan Syamtalira Aron sebanyak 5 desa
    14. Kecamatan Syamtalira Bayu sebanyak 1 desa
    15. Total benih padi yang telah disalurkan sebanyak 118.180 kg ( 23.636 paket )
    dan sesuai dengan Kartu Komitmen di Bursa Inovasi Desa. Dalam alokasi
    anggaran APBDes 2019, masih banyak desa yang menunggu penyaluran
    benih padi IF8, dimana realisasi penyaluran baru mencapai sepertiga dari
    desa dan telah melakukan pembayaran melalui APBDes 2019. Desa-desa
    lainya lainnya masih menunggu penyaluran distribusi benih dan
    menyebabkab hutang pada Bumdesa yang disebabkan oleh kejadian
    pelarangan ini.

    16. Pada tanggal 19 Juni 2019, Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh
    Utara mengeluarkan surat yang bernomor 521/885/2019 dengan perihal
    penyaluran benih tanpa lebel tertanggal, Lhokseumawe 19 Juni 2019 diteken
    Plt. Kepala Distan Aceh Utara, Mukhtar, S.P. Surat itu ditujukan kepada
    Koordinator Pengawas Benih Tanaman Pangan (PBT), Kepala Balai
    Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Mantri Tani di wilayah Aceh Utara.

    17. Surat itu menindak lanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
    Nomor : 510.796/IX tanggal 15 Mei 2019 perihal penyaluran benih tanpa
    label. Poin selanjutnya, mengenai penyaluran benih padi IF8 yang belum
    memiliki sertifikat dan izin untuk disebarluaskan, maka disampaikan seluruh
    mantri tani, penyuluh dan koordinator, pengawas benih tanaman pangan
    untuk mengawasi dan melakukan sosialisasi pelarangan penyaluran dan
    penggunaan benih padi IF8 yang belum resmi.

    18. Adapun surat Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh yang
    ditujukan kepada Kepala Distan Aceh Utara tanggal 15 Mei 2019, adalah
    tindak lanjut dari surat Koordinator Pengawas Benih Tanaman Kabupaten
    Aceh Utara Nomor: 521.21.AU.96.2019, tanggal 24 April 2019, perihal
    pemberitahuan penyaluran benih padi IF8 tanpa label di beberapa kecamatan
    dalam Kabupaten Aceh Utara, serta hasil perjalanan dinas staf UPTD
    BPSBTPHP Aceh ke Kabupaten Aceh Utara.

    19. Dalam surat Distanbun Aceh itu disampaikan kepada Kepala Distan Aceh
    Utara bahwa penyaluran benih padi IF8 yang belum dilepas oleh Menteri
    Pertanian sebagai varietas unggul merupakan pelanggaran terhadap
    ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
    Pasal 12: Ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri
    sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintah. Ayat (2)
    Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang diedarkan. Pasal 13: Ayat (1)
    Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 12 ayat (1) merupakan benih bina. Ayat (2) Benih bina yang akan
    diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang telah
    ditetapkan oleh pemerintah. Ayat (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila
    diedarkan wajib diberi label. Pasal 16: Pemerintah dapat melarang
    pengadaan, peredaran dan penanaman benih tanaman tertentu yang
    merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya dan/atau
    lingkungan.

    20. Pada tanggal 30 Juni 2019, Dinas Pertanian Provinsi Aceh bersama tim dari
    Polda Aceh mendatangi Gudang Bumdesa Meunasah Rayeuk dan rumah
    Kades Munirwan dimana pihak Polda Aceh menyita 28 sak benih padi IF8
    serta peralatan-peralatan produksi benih. Kami, Kepala Desa Munirwan
    di ikutkan ke Polres Lhokseumawe untuk di interview perihal memproduksi
    dan menyalurkan benih tanpa lebel.

    21. Pada tanggal 1 Juli 2019, Tim Polda dan Tim Distan Provinsi Aceh kembali Ke
    gudang Bumdes untuk menyita sebanyak 371 sak / 5 kg benih padi IF8 dan
    8.626 kg padi IF8 yang belum di kemas, sehingga total benih padi IF8 yang di
    sita adalah 10.481 kg. Dan pada saat ini, benih padi IF8 dan barang-barang
    lainnya yang di sita, di simpan di gudang Distan Provinsi Aceh.

    22. Tanggal 5 Juli 2019, Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres
    Aceh Utara meminta keterangan tiga geuchik (Kepala Desa) terkait
    pengadaan benih padi IF8. Sejauh ini sudah empat geuchik yang dimintai
    keterangan. Satu geuchik dari Kecamatan Tanah Pasir dan tiga lainnya dari
    Kecamatan Tanah Jambo Aye. Mereka dimintai keterangan terkait pengadaan
    benih padi IF8

    23. Tanggal 17 Juli 2019, dilakukan mediasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
    Masyarakat Gampong di kantor DPMG di Banda Aceh terkait benih padi IF8.
    Kadis DPMG akan berkomunikasi dengan Kadis Distan Provinsi Aceh untuk
    menyelesaikan permasalahan namun pihak dari Distan Aceh berada diluar
    kota dan dijadualkan untuk dapat bertemu tanggal 18 Juli dan pada akhirnya
    tidak dapat bertatap muka sehingga harapan untuk dapat menyelesaikan
    masalah jadi tertunda.

    24. Tanggal 22 Juli 2019, dilakukan pemanggilan kembali oleh Polda Aceh
    Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada Munirwan untuk dimintai
    keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana dengan cara
    memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih padi jenis IF8 yang
    belum dilepas varietasnya dan belum berlabel sebagaimana Undang-Undang
    Sistem Budidaya Tanama No.12 Tahun 1992. Setelah dimintai keterangan,
    Kami, Munirwan di minta untuk tetap tinggal di Polda Aceh sampai batas
    1×24 jam.

    25. Pada saat ini, kondisi yang terjadi, pada Kepala Desa yang telah
    menganggarkan benih padi IF8 dalam APBDes sudah di landa rasa trauma
    dan ketakutan yang di sebabkan oleh adanya pemeriksaan dari pihak Polres
    dan Polda terhadap mereka serta sebagian dari Pendamping Desa dan TPID
    pun mengalami hal yang sama dan kami pun selaku penanggung jawab
    Prukades benih padi IF8 desa Meunasah Rayeuk kecamatan Nisam
    kabupaten Aceh Utara belum mengetahui status hukum saat ini.

    26. Hanya satu yang di pesankan oleh Tim Polda Aceh untuk dapat terselesaikan
    permasalahan ini, harus ada koordinasi dari pihak Kementerian Desa
    Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pihak Kementrian
    Pertanian untuk menghentikan penyelidikan terhadapkan kami dan supaya
    pihak Distan Provinsi Aceh mencabut pengaduan agar semua permasalahan
    dapat diselesaikan dengan bijaksana.

    Hormat kami,
    Kepala Desa
    Meunasah Rayeuk
    Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Read More »

    wabah Covid-19 yang semakin meluas, petani digusur perusahaan – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria

    Duka di wilayah konflik agraria kembali terjadi.

    Ditanamkan krisis pangan akibat wabah Covid19 yang makin meluas, petani digusur perusahaan perkebunan. Kabar yang diterima dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Sumatra Selatan dan Komite Reforma Agraria Sumatra Selatan (KRASS), PT. Artha Prigel menggusur secara paksa petani di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Penggusuran tersebut didukung oleh perusahaan keamanan, preman sewaan dan aparat kepolisian.

    PT. Artha Prigel merupakan anak perusahaan PT. Grup Bukit Barisan Indah Permai, dari Grup Sawit Mas.

    Petani yang menolak tanahnya digusur mencoba menggantikan terjadi bentrokan antara pihak kedua. Melawan, dua orang petani, yaitu Suryadi (40) dan Putra Bakti (35) tewas di tempat. Sementara dua lainnya, Sumarlin (38) dan Lion Agustin (35) mengatasi luka parah akibat bacokan senjata tajam. Hingga kabar diterima masih dalam kondisi kritis di rumah sakit.

    Tindakan penggusuran dan brutalitas yang dilakukan PT. Artha Prigel didampingi oleh aparat kepolisian di Indonesia. Kejadian ini juga menambah daftar panjang letusan konflik agraria di Indonesia yang beralih korban dari pihak petani.

    Di tahun 2019 saja, terjadi 279 letusan konflik agraria di Indonesia, 87 di antara terjadi di wilayah akibat penggusuran dan intimidasi yang dilakukan perusahaan perkebunan. Kejadian ini melibatkan lebih banyak korban dari pihak petani dan masyarakat adat atas tindakan perlawanan dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat. Sebanyak 258 orang menolak kriminalisasi, 211 orang dianiaya, 24 orang tertembak dan 14 orang menolak.

    Sangat disayangkan, di tengah-tengah masalah krisis akibat wabah Covid19 yang terus meluas, lembaga investasi yang mendukung kepolisian menentang pembuatan lapangan.

    Seharusnya, perusahaan-perusahaan perkebunan, otoritas keamanan pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah kontraproduktif di wilayah-wilayah konflik agraria dan tanah masyarakat.

    Dalam situasi ancaman pandemi virus dan krisis ekonomi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah mendapatkan banyak keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu Negara menghadapi wabah, ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional.

    Bukan melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat kelas bawah. Jika pemerintah tidak tegas menyikapi situasi ini, maka kebijakan social distancing guna mencegah penyebaran wabah tidak lah akan efektif. Karena aparat di bawah justru melegitimasi perusahaan membuat kekacauan dan keresahan di bawah.

    Kejadian di Lahat ini menunjukkan ada pengkhianatan di masa prihatin atas corona dengan hawa nafsu bisnis, dengan menghalalkan nyawa. Kelompok swasta seperti perusahanaan seharusnya meliburkan diri turut serta dalam masa tenang cegah virus, bukan justru membunuh. Polisi seharusnya turut serta dalam kerja Negara untuk memaksimalkan pencegahan virus, menyelamatkan nyawa bukan justru melibatkan diri melakukan kekerasan terhadap rakyat. Pelaku Kebiadaban ini harus dihukum berat!

    Atas situasi tersebut, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengutuk keras tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukan perusahaan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa petani pada hari ini. Oleh sebab itu, kami bersikap dan menuntut:

    1. Pemerintah pusat dan daerah harus tegas melindungi hak petani atas tanah dengan segera menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT. Artha Prigel;

    2. Menangkap pelaku dan mengusut tuntas tindakan brutalitas yang dilakukan perusahaan yang telah menganiaya dan menewaskan petani.

    3. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang sengaja memancing keresahan, menggunakan kekekerasan dan memobilisasi penggusuran, di tengah situasi krisis yang mengancam negara dengan cara mencabut HGU perusahaan;

    4. Kapolri segera lakukan tindakan tegas kepada anggotanya karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid19).

    5. Tegakkan Perpres Reforma Agraria dengan melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah pertanian dan wilayah hidupnya, hentikan cara-cara kerasan dan keberpihakan aparat terhadap perusahaan di wilayah-wilayah konflik agraria.

    Kami akan melihat langkah konkrit dan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam merespon tuntutan di atas. Atau kami bersama serikat-serikat tani akan menyalakan tanda bahaya di wilayah-wilayah konflik agraria, memastikan tak ada lagi perampasan tanah dan kekerasan oleh perusahaan yang dibekingi aparat.

    Demikian pernyataan sikap ini sampaikan agar menjadi perhatian semua pihak.

    Tanah Untuk Rakyat, Bukan Investor!

    Jakarta, 21 Maret 2020
    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

    1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
    2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
    3. Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
    4. Yayasan Pusaka
    5. Sajogyo Institute
    6. Lokataru Foundation
    7. Solidaritas Perempuan
    8. Bina Desa
    9. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
    10. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)
    11. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
    12. Sawit Watch
    13. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
    14. Indonesian Human Rights Commitee for Social Justice (IHCS)
    15. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
    16. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
    17. HuMa
    18. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
    19. Serikat Petani Indonesia (SPI)
    20. Aliansi Petani Indonesia (API)
    21. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
    22. Link-Ar Borneo

    Kontak:
    Benni Wijaya (KPA): 0853 6306 6036
    Untung Saputra (KPA Sumsel): 0812 1070 4953
    Dedek Chaniago (KRASS): 0853 7818 5071

    Read More »