PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI KOREKSI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT – Aliansi Petani Indonesia

    zaenal muttaqin

    Sengketa pertanahan terjadi karena tumpang tindihnya regulasi pertanahan di Indonesia, tercatat setidaknya 12 UU yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pembagian fungsi lahan dan tata cara penggunaan tanah. Keduabelas UU tersebut memiliki kedudukan hokum yang sama dalam hirarki hokum dan politik di indonesia sehingga satu sama lain tidak bisa “mengalah” yang menyebabkan terjadinya benturan dalam pelaksanaan UU.

    Salah satu contoh kongkrit, UU PA mengamanatkan ditegakkannya reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan dan bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Negara. Dengan bersandar pada dua sumber hukum tersebut, diharapkan keadilan untuk masyarakat dapat tercapai, tetapi UU Kehutanan menyatakan dengan jelas bahwa hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kehutanan yang harus tunduk pada UU Kehutanan sehingga perintah UUPA tidak bisa berlaku, hal ini menyebabakan kontradiksi hukum. Begitu juga halnya dengan UUTR, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Pertanian, UU PM, dan UU lainnya yang menyebabkan penegakkan aturan pertanahan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

    Karena itu, perlu ada koreksi dan evaluasi menyeluruh dalam hal regulasi pertanahan. Evaluasi ini harus dilandaskan pada semangat untuk memperbaiki bangsa, dengan landasan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia untuk duduk bersama dan melakukan kajian mendalam tentang pentingnya terdapat satu rumusan pokok mengenai pengaturan pertanahan di indonesia.

    Sebagai UU pertama tentang pertanahan, tentu saja UUPA memiliki kekuatan politik yang besar karena semangat kerakyatannya. Semangat untuk memberikan keadilan kepada petani tak bertanah agar mampu memiliki asset produksi sehingga problem kemiskinan dan pengangguran yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat dapat tercapai.

    KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

    Sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH,  17,38 juta Ha IUPHHK?HA  telah diberikan kepada  248 perusahaan, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Jawa saja, Perhutani menguasai 1,78 juta ha

    Sampai dengan tahun 2006 pemerintah dalam hal ini ESDM telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 1.830?an izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKBB) , Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B dengan total luas konsesi 28,27 juta Ha. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

    Menurut data BPN (2007), hampir 70 % aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk, dan lebih dari 50% dari aset itu adalah tanah pertanian (beserta kandungannya).

    Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sa­ma sekali dan 5 juta RTP tak ber­­tanah di luar Jawa. Sedang­kan bagi mereka yang memilikinya, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektare. Jadi, dengan kata lain, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setia­wan: 2009).

    Terjadi penyempitan luas lahan sawah untuk pertanian (berkurang 808.756 ha dalam 6 tahun terakhir sejak 1998?2004, dan musnahnya 75% lebih varietas padi lokal dari sebelumnya yang berjumlah 12.000an). BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terkahir (1993-2003) jumlah kaum petani gurem semakin meningkat dari 10, 8 juta menjadi 13, 7 juta orang.

    Saat ini jumlah rumah tangga petani (RMT) di Indonesia adalah 28 juta atau 112 juta jiwa. Jumlah petani di Jawa adalah 12,5 juta RMT atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49%nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 18% atau 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar.

    DAMPAK: SENGKETA LAHAN DAN PELANGGARAN HAM

    Kasus Mesuji yang meledak pada tahun 2011 hanyalah salah satu gambaran dari eskalasi konflik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konflik terjadi karena penanaman modal dalam sector agrarian terus meningkat. Selama tahun 2004-2011, sebanyak 189 petani telah menjadi korban, dan dalam catatan KPA pada tahun 2011, 22 petani meninggal karena tindak kekerasan aparat kepolisian.

    Hingga tahun 2007 telah terjadi tidak kurang dari 7.941 kasus sengketa tanah yang dikategorikan sebagai sengketa tanah struktural. Dari keseluruhan sengketa tersebut: 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan, 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru, 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri, 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan, 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Keseluruhan konflik tersebut menjadikan tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga menjadi korban langsung. Konflik meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan.

    Read More »

    Kinerja Bulog Tidak Efektif, Cabut Inpres No 3 Tahun 2012 – Aliansi Petani Indonesia

    Berikut ini Pandangan Sikap Aliansi Petani Indonesia (API) terkait efektifitas kinerja Bulog hingga Mei 2013

     Fakta-Fakta Lapangan :

    1. Pada saat panen raya Maret-April, ditemukan di berbagai daerah Harga Petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hasil  Temuan kami di Banyumas harga gabah kering panen (GKP) hanya Rp 2.900, di Brebes sebesar Rp 2.700, di Nagakeo NTT hanya Rp 2.600.
    2. Di sisi lain, Sampai saat ini penyerapan Bulog di berbagai daerah masih jauh dari harapan, hasil temuan kami di Malang sampai dengan pekan ke dua April 2013 masih 42% dari target, di Klaten Gudang Bulog baru berhasil melakukan pengadaan 4.000 ton beras, hingga akhir April 2013. Angka tersebut masih cukup jauh dari target pengadaan yang ditetapkan yakni sebesar 6.000 ton beras.
    3. Harga beras di berbagai daerah sentra beras seperti Tuban, Bojonegoro, Tegal, Semarang, Indramayu sudah diatas Harga Pembelian Pemerintah (Rp 6.600/kg). Harga di lapangan hari ini diatas Rp 7.000/kg.

    Berangkat dari 3 fakta diatas Aliansi Petani Indonesia menyimpulkan :

    1. Kinerja Bulog hingga awal mei ini sangat tidak efektif. Seharusnya Bulog melakukan penyerapan besar-besaran di saat panen raya, tetapi justru banyak ditemukan harga gabah di bawah HPP. HPP saat ini sesuai Inpres No 3 tahun 2012 adalah untuk Gabah Kering Panen (GKP)Sebesar Rp 3.350, Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 4.200, dan beras sebesar Rp 6.600.
    2. Jika membandingkan dengan tahun 2012, maka penyerapan bulog per mei 2013 jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan  kenaikan HPP tahun 2013 ini. Pemerintah masih menggunakan inpres no 3 tahun 2012. Sementara harga beras terus meningkat akibat beaya produksi yang meningkat dan sangat dimungkinkan para “spekulan beras”  yang menahan harga beras tetap tinggi di level konsumen.
    3. Adanya harga beras yang tinggi di level konsumen tidak berarti menguntungkan petani, hal ini dibuktikan dengan di berbagai daerah sentra beras petani menjual di bawah HPP. Harga beras yang tinggi di level konsumen jelas menguntungkan para “spekulan beras”. Mereka menikmati keuntungan dengan membeli harga rendah pada saat panen raya sementara menjual ke konsumen dengan harga yang tinggi.

    Membaca situasi ini maka Aliansi Petani Indonesia, kami menuntut pemerintah (Presiden RI) untuk :

    1. Mencabut Inpres No 3 Tahun 2012, Inpres ini tidak efektif untuk melindungi harga petani. Meningkatnya beaya produksi petani dan harga-harga kebutuhan lainnya menyebabkan penentuan HPP sesuai inpres ini terlalu rendah dan sangat merugikan 15 juta keluarga petani padi di Indonesia.
    2. Pemerintah harus merubah paradigma HPP tunggal (hanya membeli satu kualitas medium saja) dan diganti dengan menerapkan HPP multikualitas, dimana faktanya para petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas. Di pasaran juga konsumen membeli beras dengan berbagai macam kualitas. Sebagai perbandingan, di seluruh negara sentra beras, seperti thailand, vietnam, India dan Bangladesh, mereka sudah menerapkan kebijkan HPP multikualitas yang mampu melindungi petani.
    3. Segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bulog, mengingat harga beras saat ini sudah tinggi, kami yakin jika tidak segera dilakukan penyerapan besar-besaran oleh Bulog, maka pada saat momentum puasa, lebaran, natal dan tahun baru ( Juli-Desember 2013), harga beras akan melonjak hingga Rp 10.000. Apalagi, jika kenaikan Harga BBM dilaksanakan, maka harga beras akan tidak terkendali. Hal ini jelas-jelas akan menguntungkan para spekulan beras dan merugikan petani dan konsumen di Indonesia.

     

    Jakarta, 13 Mei 2013

    Read More »

    Kampanye Konsumsi Selain Nasi Tidak Wujudkan Kedaulatan Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, GRESNEWS.COM – Aliansi Petani Indonesia (API) menyatakan program pemerintah untuk mengkampanyekan konsumsi makanan selain nasi dinilai tidak dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya program kampanye tersebut dinilai hanya bentuk pengenalan makanan lokal, bukan menggalakan diversifikasi pangan.

    Koordinator Divisi Advokasi API Ferry Widodo mengatakan di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) program yang digemborkan baru sampai tahap ketahanan pangan. Belum sampai ke tahap kedaulatan pangan.

    Menurutnya ketahanan pangan merupakan tahapan dimana Indonesia masih bisa menerima impor beras. Pemerintah selama ini melakukan impor beras karena dengan asumsi kebutuhan beras tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Padahal selama ini terdapat 25 juta keluarga petani yang mampu untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

    Selama ini kepala daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga selalu memamerkan telah terjadi panen raya. Tetapi sampai saat ini pemerintah masuh saja mengimpor besar. Menurut Ferry impor beras terjadi hingga saat ini, dikarenakan ada permainan mafia perdagangan yang bercokol di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik(Bulog).

    “Kita selalu menggunakan istilah ketahanan pangan, itu karena ada celah untuk kebijakan impor,” kata Ferry kepada Gresnews.com, Jakarta, Jumat (17/10).

    Berbeda dengan kedaulatan pangan, menurut Ferry kedaulatan pangan tidak ada celah bagi Indonesia untuk melakukan impor beras. Dia menambahkan untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada keluarga petani. Apalagi, tahun depan Indonesia harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diperkirakan saat pemberlakuan MEA akan ada serbuan impor beras dari negara tetangga.

    Ferry menjelaskan salah satu bentuk perlindungan kepada keluarga petani, yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan jaminan pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu penyediaan benih dan pupuk yang terjangkau bagi para petani. “Jaminan pasar bagi keluarga petani agar produksi petani dapat terserap,” kata Ferry.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan program kampanye kepada masyarakat untuk mengkonsumsi selain nasi. Alasanya karena tantangan kedepann akibat perubahan iklim dan krisis air produksi pangan berupa beras akan semakin berkurang. Disatu sisi, diperkirakan beberapa tahun kedepan akan terus terjadi penyempitan lahan produktif.

    Oleh karena itu, Suswono meminta kepada para petani untuk lebih menanam tanaman yang memiliki kandungan sama dengan padi, yaitu jagung, sagu, singkong dan sukun. Misalnya seperti sukun, menurut Suswono tanaman tersebut bisa ditanam di berbagai tempat dan dapat berdaptasi dengan mudah. “Potensi itulah yang harus digali dan dikampanyekan agar masyarakat menjadi terbiasa mengkonsumsi selain nasi,” kata Suswono.
    Reporter : Heronimus Ronito KS
    Redaktur : Ramidi

    SUMBER : http://www.gresnews.com/berita/sosial/001810-kampanye-konsumsi-selain-nasi-tidak-wujudkan-kedaulatan-pangan/

    Read More »

    Kenaikan Harga Beras Tidak Sejahterakan Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Petani Indonesia (API) menyatakan lonjakan harga beras dalam beberapa bulan terakhir merupakan dampak dari cuaca ekstrim dan tingginya biaya non-produksi. Kendati harga naik, API menilai hal itu tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan petani.

    M. Nuruddin, Sekretaris Jendral API, mengatakan faktor cuaca ekstrim dan tingginya biaya produksi berkontribusi dominan atas tersendatnya suplai beras nasional. Meski harga BBM kembali diturunkan, Nuruddin melihat tidak lantas menurunkan biaya-biaya non-produksi beras seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain.

    “Sangat tidak tertutup kemungkinan bahwa situasi permintaan yang tinggi dengan kemampuan suplai terbatas tersebut lantas ‘dimainkan’ oleh sebagian spekulan pasar untuk menahan hasil produksi beras,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/2).

    Menurut Nuruddin, hal itu yang kemudian berakibat pada semakin berkurangnya jumlah pasokan beras dan memicu kenaikan harga komoditas itu hingga mencapai 30 persen.

    Dia mengungkapkan, di beberapa tempat di Jawa Timur seperti Jombang, Bojonegoro dan Madiun saat ini harga pembelian gabah kering panen (GKP) berkisar antara Rp 4.500 – Rp 4.700, sementara harga beras dari penggilingan sudah mencapai Rp  9.500.

    “Kaitannya dengan lonjakan harga saat ini adalah bahwa harga yang tinggi di pasaran tidak serta-merta mencerminkan income yang juga tinggi atau alih-alih kesejahteraan bagi petani,” tuturnya. 

    Harga Pembelian Pemerintah Naik

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil telah memastikan HPP beras dan gabah akan mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini, berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2012. Namun, kebijakan kenaikan HPP ini masih menunggu instruksi dari Presiden Jokowi.

    Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi (Amartapadi) Nur Hadi Loji menilai kenaikan HPP 10 persen belum tentu mensejahterakan petani mengingat harga gabah dan beras di pasar sudah jauh di atas HPP.

    “Pada Januari 2015 saja harga gabah kering panen rata-rata meningkat 55 persen, dari harga Rp 3.300 menjadi Rp 5.118,31,” katanya.

    Selain itu, Nur Hadi menegaskan sudah saatnya pemerintah menerapkan HPP multikualitas. Sebab, kebijakan HPP tunggal dinilai tidak efektif menyejahterakan petani. 

    “Faktanya HPP tunggal ini tidak efektif dalam upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan mendukung pengamanan cadangan beras nasional,” ujarnya.

    Dia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi sistem bantuan langsung masyarakat seperti sarana produksi (saprotan) dan alat produksi (alsintan) agar bantuan untuk sektor pertanian tersebut efektif dan tepat sasaran untuk mendukung tata produksi pertanian.(ags)

    Sumber: 

    http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150225164252-92-34840/kenaikan-harga-beras-tidak-sejahterakan-petani/

    Read More »

    Kebijakan Pangan – Menteri Terkait Tidak Peduli Kedaulatan Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Presiden Jokowi diminta membantu penyebaran bibit ternak dan pangan. 
    Pasar tersedia, pemberian bibit akan mendatangkan hasil berlipat ganda.

    JAKARTA – Pemerintah diminta menggencarkan program pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pemberian bibit ternak seperti ayam dan sapi, serta bibit bahan pangan seperti palawija. Program pemberdayaan itu dinilai akan menguntungkan karena pembiayaannya akan mendatangkan hasil berlipat ganda.

    Hasil saat panen juga akan meningkat tinggi karena kenaikan pendapatan dan pasarnya pasti tersedia. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, bisa menjadi pengelola program itu dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan karena pasarnya sudah terjamin Pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak lagi bisa mengharapkan pemerintah pusat karena menteri-menteri terkait pangan terlihat tidak mengerti dan tidak peduli ketahanan serta kemandirian pangan.

    Ketua Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, mengatakan kenaikan harga bahan pangan tanpa kendali dan jauh dari realitas produsen pangan yang terus miskin seharusnya membuat negara sadar bahwa inti masalah ada pada perbaikan nasib masyarakat desa.

    “Kalau desa didukung dalam produksi dan distribusi, dibantu cara menangani risiko, maka Indonesia akan bisa mewujudkan kedaulatan pangan,” kata dia saat dihubungi, Selasa (13/6). Akan tetapi, imbuh Ferry, para menteri bidang pangan banyak yang tidak mengerti tentang konsep kemandirian pangan.

    “Mereka cuma bisa sibuk rent seeking dan mengurusi kepentingan partai yang menitipkan proyek,” kata dia. Menurut Ferry, persoalan daging sapi yang sekarang mengemuka, misalnya, sebenarnya sudah ada kebijakan yang mengantisipasi, yakni peternakan besar di NTT yang didukung oleh tol laut. Sayangnya, hal itu belum berjalan maksimal. Masalah apa yang membuat tidak berjalan, itu yang harus diselesaikan segera.

    Sementara, pemerintah juga harus tahu bahwa peternakan masyarakat desa juga harus dikembangkan dengan pertanian. “Kita jangan berharap DKI bisa menyelesaikan masalah pangan sendiri. Pemprov di sekitarnya harus berinisiatif membangun sentra pangan dengan menyebar bibit ternak dan palawija.

    Pak Jokowi diminta sebarkan bibit-bibit itu,” papar Ferry. Sebelumnya, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan guna meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi kebergantungan impor daging sapi, pemerintah bisa segera menyebar bibit sapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke daerah yang akan dijadikan pusat peternakan nasional.

    Provinsi di sekitar Jakarta, terutama Lampung, bisa dipersiapkan untuk menjadi sentra pangan, termasuk peternakan sapi, untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apalagi, Lampung selama ini menjadi pemasok 40 persen kebutuhan pangan warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Provinsi itu memiliki lahan yang memadai untuk digunakan sebagai sentra peternakan sapi, namun terhambat masalah permodalan.

    Peran Pemerintah 
    Menurut dekan Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus, untuk menekan impor daging pemerintah perlu melakukan impor bibit sapi hidup untuk menambah jumlah populasi sapi. Minimal 200 ribu ekor sapi bibit lalu disebar ke berbagai daerah agar populasi sapi bertambah.

    Peraturan yang ada selama ini, perusahaan impor sapi bakalan diharuskan membawa sapi betina produktif. Pihak swasta melakukan impor bakalan dan membawa sapi betina produktif minimal 10 persen. “Pemerintah sebenarnya bisa memainkan perannya. Namun aturan ini tidak pernah dijalankan,” kata dia.

    Sedangkan pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, menilai langkah penyebaran bibit ternak ke berbagai daerah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi gejolak harga daging.

    “Selain ketidakstabilan pasokan, penyebab harga daging adalah infrastruktur dan sarana angkut ternak saat itu belum memadai, dan peternakan masih terpusat di beberapa wialyah seperti Jawa Timur, NTB dan lainnya sehingga biaya distribusi berpengaruh pada harga. Dengan mendekatkan pembibitan ke pasar otomatis itu bisa memangkas ongkos,” jelas dia. YK/SB/WP

    Sumber: http://www.koran-jakarta.com/berdayakan-perdesaan-melalui-pembagian-bibit-ternak/

    Read More »

    Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain – Aliansi Petani Indonesia

    Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain

     

    MALANG, KOMPAS — Masyarakat di Malang raya bergerak untuk menguatkan nama kopi Malang di tingkat lokal. Hal itu dinilai akan menjadi awal menguatnya nama kopi malang ke tingkat nasional bahkan internasional.

    Hal itu menjadi benang merah diskusi dengan tema “Menegakkan Kedaulatan Kopi Malangan”, Sabtu (20/5), di Kantor Kompas Biro Malang, Jawa Timur. Diskusi yang diawali dengan mencicipi cita rasa aneka kopi asal Malang tersebut kerja sama harian Kompas, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Jaringan Kedai Kopi Malang Raya.

    Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo, pemilik kedai kopi, dan sejumlah petani kopi di Malang.

    Penguatan nama kopi asal Malang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengusaha kopi, petani, dan lembaga pendamping petani. Kerja sama semua pihak dinilai akan mampu mendongkrak nama kopi asal Malang agar tidak kalah dari kopi lain, seperti kopi dari Aceh, Banyuwangi, Lampung, ataupun Toraja.

    Potensi kopi di Malang raya cukup tinggi. Setidaknya ada kopi dari lereng Gunung Arjuno, Panderman, Kawi, Semeru, dan Bromo. Setiap kopi memiliki cita rasa masing-masing dan penikmat berbeda-beda.

    Eko Yudi Sukrianto, petani kopi asal Dampit, mengatakan, ia bersama ratusan petani asal tiga desa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, mengorganisasi diri sejak dua tahun lalu. Tiga desa itu adalah Srimulyo, Sukodono, dan Baturetno. Mereka mengusung kopi dari tiga desa, yaitu kopi Sridonoretno.

    “Potensi kopi Sridonoretno sekitar 500 hektar Namun, hingga kini yang diolah dengan baik masih sekitar 7 hektar. Butuh edukasi dan bimbingan menyeluruh untuk terus menguatkan nama kopi Sridonoretno sebagai salah satu bagian kopi Dampit,” kata Sukri, panggilan akrabnya.

    Sukri mengisahkan, sebelum tahun 1980-an kopi Dampit sebenarnya merajai pasar kopi internasional. Hanya saja setelah itu, kualitas kopi Dampit terus menurun karena tidak dibina dengan baik. “Petani tidak lagi petik merah, misalnya, sehingga kualitas terus menurun,” katanya.

    Miliki pasar

    Penguatan nama menurut petani asal Bumi Aji, Kota Batu, Wahyu Eko Purwanto, penting karena kopi asal Malang sudah punya pasar. Saat ini adalah momentum kembalinya kejayaan. Sejumlah pengusaha kopi Jakarta mulai melirik kopi asal Malang.

    “Permintaan dari beberapa pemain kopi di Jakarta terhadap kopi asal Malang mulai meningkat. Masalahnya, terkadang petani belum paham standar kopi yang diinginkan pembeli,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin menilai, masih ada kebiasaan buruk petani di Malang, yaitu memproduksi kopi dengan cara tidak benar, misalnya memetik kopi secara asal-asalan. Penyebabnya, tidak ada insentif dari pengusaha kepada petani yang berjuang menjaga mutu. Usaha petani yang melakukan petik merah kurang dihargai.

    Dengan model menghimpun diri dan berorganisasi bersama, menurut Nuruddin, petani bisa saling menjaga untuk tetap memproduksi kopi berkualitas baik. Kopi berkualitas memiliki nilai tawar lebih tinggi. “Di sinilah peran komunitas, baik petani, jaringan kopi, maupun lembaga pendamping,” kata Nuruddin.

    Selain memperbaiki kualitas kopi, produksi kopi asal Malang juga terkendala penurunan luas lahan. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo mengungkapkan, sejak 2013 hingga 2016, luas lahan kopi robusta di Malang berkurang sekitar 2.000 hektar. Kini luas lahan kopi di Malang tersisa 15.000 hektar. (ger/dia)

     

    Sumber: https://kompas.id/baca/nusantara/2017/05/21/nama-kopi-dikuatkan/

    Read More »

    Petani di kota Soto Keluhkan Bantuan Benih Jagung Tidak Bisa Tumbuh – Aliansi Petani Indonesia

    LAMONGAN, (suarajatimpost.com)  – Petani di Lamongan keluhkan bantuan benih jagung dari pemerintah dan merasa sangat kecewa karena ternyata saat ditanam tidak tumbuh.

    Hal ini dilakukan oleh Mulyan, salah seorang petani dalam musyawarah tani yang diselenggarakan oleh Prakarsa Jatim, dengan dukungan aliansi petani Indonesia kemarin (25-26 / 12) bertempat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong, 

    Ia terbilang bibit Jagung dari Pemerintah tidak bisa tumbuh begitu terkesan hanya dikemas ulang. 

    ” Bibit jagung yang dibantu oleh Pemerintah tidak tukul, ini sangat merugikan petani, kapan petani bisa sejahtera kalau terus seperti ini ” ujarnya. 

    Dalam acara musyawarah tani itu ada tiga narasumber, Dr Madekhan dari Prakarsa Jatim, Dr. Nuruddin selaku Sekjen Aliansi Petani Indonesia dan Dr. Tri Candra yang mana adalah staf kepresidenan. 

    Dr Madekhan. Tantangan utama dalam program pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sedang dalam proses perbaikan, peningkatan dan perbaikan akses petani terhadap udara.

    ” Kalau semua itu terpenuhi maka petani akan sejahtera, ” tambahnya.

    Sekjen API, Dr Nuruddin memaparkan Saat ini Pemberdayaan dan Penyuluhan bagi petani dan rumah tangga petani di Kabupaten lamongan harus menjadi prioritas. Pemberdayaan dan perlidungan petani akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan dan swasembada pangan di tingkat Kabupaten Lamongan dan. 

    ” Kantong-kantong kemiskinan di berbagai Wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan berada di kawasan pedesaan. Sebagian besar adalah buruh tani, ” ungkapnya.

    Staf Presiden yang sekaligus sebagai Ketua Kelompok Kerja Percepatan Reforma Agraria dan Pembangunan Perdesaan, Dr. Tri Candra memaparkan Program dan pemberdayaan petani sangat dibutuhkan dan membutuhkan partipasi semua pihak, termasuk organisasi petani. UU Nomer 19 Th 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya terjamin terlningananya dan pemberdayaan petani. 

     ” Peran dan Kelompok (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serikat petani, Asosiasi Petani) akan sangat membantu. Selama ini, program pembangunan pertanian banyak dari atas ke bawah dan lebih menyembuhkan sporadis, ” jelasnya.

    Reporter: Ainul Yaqin
    Editor: Ismi Fausiah

    Sumber: http://m.suarajatimpost.com/read/11377/20171228/164939/petani-di-kota-soto-keluhkan-bantuan-benih-jagung-tidak-bisa-tumbuh/

    Read More »