PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI KOREKSI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT – Aliansi Petani Indonesia

    zaenal muttaqin

    Sengketa pertanahan terjadi karena tumpang tindihnya regulasi pertanahan di Indonesia, tercatat setidaknya 12 UU yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pembagian fungsi lahan dan tata cara penggunaan tanah. Keduabelas UU tersebut memiliki kedudukan hokum yang sama dalam hirarki hokum dan politik di indonesia sehingga satu sama lain tidak bisa “mengalah” yang menyebabkan terjadinya benturan dalam pelaksanaan UU.

    Salah satu contoh kongkrit, UU PA mengamanatkan ditegakkannya reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan dan bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Negara. Dengan bersandar pada dua sumber hukum tersebut, diharapkan keadilan untuk masyarakat dapat tercapai, tetapi UU Kehutanan menyatakan dengan jelas bahwa hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kehutanan yang harus tunduk pada UU Kehutanan sehingga perintah UUPA tidak bisa berlaku, hal ini menyebabakan kontradiksi hukum. Begitu juga halnya dengan UUTR, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Pertanian, UU PM, dan UU lainnya yang menyebabkan penegakkan aturan pertanahan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

    Karena itu, perlu ada koreksi dan evaluasi menyeluruh dalam hal regulasi pertanahan. Evaluasi ini harus dilandaskan pada semangat untuk memperbaiki bangsa, dengan landasan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia untuk duduk bersama dan melakukan kajian mendalam tentang pentingnya terdapat satu rumusan pokok mengenai pengaturan pertanahan di indonesia.

    Sebagai UU pertama tentang pertanahan, tentu saja UUPA memiliki kekuatan politik yang besar karena semangat kerakyatannya. Semangat untuk memberikan keadilan kepada petani tak bertanah agar mampu memiliki asset produksi sehingga problem kemiskinan dan pengangguran yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat dapat tercapai.

    KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

    Sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH,  17,38 juta Ha IUPHHK?HA  telah diberikan kepada  248 perusahaan, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Jawa saja, Perhutani menguasai 1,78 juta ha

    Sampai dengan tahun 2006 pemerintah dalam hal ini ESDM telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 1.830?an izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKBB) , Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B dengan total luas konsesi 28,27 juta Ha. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

    Menurut data BPN (2007), hampir 70 % aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk, dan lebih dari 50% dari aset itu adalah tanah pertanian (beserta kandungannya).

    Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sa­ma sekali dan 5 juta RTP tak ber­­tanah di luar Jawa. Sedang­kan bagi mereka yang memilikinya, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektare. Jadi, dengan kata lain, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setia­wan: 2009).

    Terjadi penyempitan luas lahan sawah untuk pertanian (berkurang 808.756 ha dalam 6 tahun terakhir sejak 1998?2004, dan musnahnya 75% lebih varietas padi lokal dari sebelumnya yang berjumlah 12.000an). BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terkahir (1993-2003) jumlah kaum petani gurem semakin meningkat dari 10, 8 juta menjadi 13, 7 juta orang.

    Saat ini jumlah rumah tangga petani (RMT) di Indonesia adalah 28 juta atau 112 juta jiwa. Jumlah petani di Jawa adalah 12,5 juta RMT atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49%nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 18% atau 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar.

    DAMPAK: SENGKETA LAHAN DAN PELANGGARAN HAM

    Kasus Mesuji yang meledak pada tahun 2011 hanyalah salah satu gambaran dari eskalasi konflik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konflik terjadi karena penanaman modal dalam sector agrarian terus meningkat. Selama tahun 2004-2011, sebanyak 189 petani telah menjadi korban, dan dalam catatan KPA pada tahun 2011, 22 petani meninggal karena tindak kekerasan aparat kepolisian.

    Hingga tahun 2007 telah terjadi tidak kurang dari 7.941 kasus sengketa tanah yang dikategorikan sebagai sengketa tanah struktural. Dari keseluruhan sengketa tersebut: 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan, 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru, 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri, 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan, 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Keseluruhan konflik tersebut menjadikan tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga menjadi korban langsung. Konflik meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan.

    Read More »

    Sinergitas Perda Perlintan Terhadap Penguatan Produksi Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Amartapadi: Raperda Perlintan Harus Sejahterakan Petani Kepengurusan Pimpinan Wilayah (KPW) Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapdi) Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah (MUSWIL)-nya yang pertama di Widya Graha Sinode, Salatiga (29-30/4).

    Acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut dibuka dengan Diskusi Terfokus (FGD) bertema Sinergitas Perda Perlintan Terhadap Penguatan Produksi Petani Demi Terwujudnya Kedaulatan Pangan, yang menghadirkan Chamim Irfani, S.Ag, ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah.

    Dalam paparannya, anggota dewan dari fraksi PKB itu menegaskan pentingnya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) untuk segera disahkan. “Proses Raperda ini cukup panjang. Saya berharap dengan segera disahkannya ini menjadi Perda akan segera disusul dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang efektif”, jelasnya.

    Chamim juga mengapresiasi berbagai masukan para petani dalam diskusi terfokus Amartapadi yang mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah terutama menyangkut tata kelola perberasan. “Hingga saat ini pemerintah masih bergeming menggunakan sistem pembelian tunggal dalam kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah-beras sebagaimana tertuang dalam Inpres No.5 tahun 2015. Padahal kebijakan ini jelas-jelas tidak efektif dan memunggungi fakta bahwa produk gabah dan beras yang beraneka macam secara kualitas”, kata Murbowo, ketua Amartapadi Jawa Tengah.

    Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh Syukur Fachruddin, Departemen Advokasi. “Kita sudah masuk MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana daya saing produksi sangat menentukan. Harusnya HPP kita sudah bersifat multikualitas sehingga ada penghargaan dan insentif bagi petani untuk memperbaiki mutu produksi”.

    Selain persoalan HPP Multikualitas atas gabah dan beras, Amartapadi juga berharap Raperda Perlintan akan benar-benar mengakomodasi kepentingan petani, termasuk mendorong terjadinya reforma agraria sebagai prasyarat kedaulatan pangan. Demikian juga, Amartapadi menyampaikan kritiknya terhadap salah satu isi dalam Raperda terkait regenerasi petani. Dalam agenda Raperda disebutkan bahwa untuk melakukan regenerasi petani salah satunya dengan cara memberi beasiswa pertanian untuk anak-anak petani. Meski secara prinsip hal tersebut dapat dilakukan, namun efektifitasnya sebagai sarana regenerasi sektor pertanian masih menyisakan banyak pertanyaan, demikian diungkapkan Catur Budi Setyo, Ketua Umum Amartapadi yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

    “Titik kritisnya adalah pada kesejahteraan. Selagi sektor pertanian dapat dikelola dengan baik dan mampu memberi keuntungan yang layak bagi rumah tangga tani, maka kita tidak akan cukup khawatir terhadap masa depan sektor pertanian. Raperda ini harus benar-benar dapat mensejahterakan petani”, paparnya seusai diskusi.

    Amartapadi merupakan organisasi petani berbasis komoditas padi yang diinisiasi pendiriannya oleh Aliansi Petani Indonesia (API) dan dideklarasikan di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2014 lalu. Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk menyatukan para petani padi di Indonesia yang secara umum sering berada pada posisi paling dirugikan dalam tatakelola perberasan nasional. Muswil Amartapadi KPW Jawa Tengah meupakan upaya untuk memperkuat kelembagaan organisasi ini hingga ke level akar rumput serta menetapkan struktur kepengurusan wilayah dari anggota Amartapadi di beberapa kabupaten, diantaranya Salatiga, Semarang, Boyolali, Grobogan, Banjarnegara, Banyumas, Magelang dan Sukoharjo.

     

    Read More »

    Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Petani (AMANKAN TANI) – Aliansi Petani Indonesia

    Press Release

    AMANKAN TANI Mendukung Sepenuhnya Perjuangan Warga Sukamulya dan Mekar Jaya Dalam Mempertahankan Tanahnya

    UUPA No. 5/ Tahun 1960 yang lahir pada tanggal 24 Sepetember, merupakan poin penting bagi gerakan reforma agraria di Indonesia untuk kembali mengingatkan kepada Negara. Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960  tersebut masih sah dan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya yang terkandung di dalammnya.

    Terbukti dengan semakin maraknya praktek-praktek yang menyimpang dari pelaksanaan reforma agraria di negeri ini. Kriminalisasi kepada para petani yang menuntut hak atas tanah, konflik agraria yang tidak kunjung usai jelas-jelas telah menyimpang dari tuntutan pelaksanaan reforma agraria dari Gerakan Reforma Agraria di Tanah Air Indonesia.

    Janji pemerintah Jokowi-JK untuk meredistribusi tanah seluas 9 Juta hektar, hanya omong kosong belaka, jika Negara dalam waktu yang bersamaan justru melakukan tindakan-tindakan represif kepada petani, membiarkan konflik agraria senantiasa bergulir. Kehadiraan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagai jargon politik hanya mandeg dalam tataran wacana dan janji palsu belaka.

    Reforma Agraria Sejati adalah pelaksanaan reforma agraria yang menempatkan petani penggarap yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah dengan darah dan air mata, bukan sebatas bagi-bagi tanah atau pendaftaran tanah sebagai sertifikasi semata. Apalagi pelaksanaan reforma agraria hanya dimaknai sebagai perayaan panen raya.

    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria dengan luasan mencapai 2.860.977,07 Ha, konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 Kepala Keluarga.

    Di rezim Jokowi, kekerasan aparat dan kriminalisasi rakyat masih terjadi. Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif. Sejak Kamis (17/11/2016) Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dalam kondisi mencekam. Desa ini menjadi benteng penolakan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel aparat gabungan TNI, POLRI dan Satpol PP. Tembakan gas air mata, pemadaman listrik, sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga.

    Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang petani dan belasan warga lainnya luka-luka, serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak. Terhadap peristiwa ini, KNPA telah melayangkan SURAT PROTES kepada Presiden Jokowi, yang pada pokoknya menuntut Presiden segera menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya, pengukuran tanah secara paksa, dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian serta membebaskan petani yang masih ditahan.

    Di waktu yang hampir bersamaan (18/11/16), aparat keamanan  yang terdiri dari POLSEK, POLRES LANGKAT, BRIMOB POLDA, TNI, PAMSWAKARSA berjumlah lebih kurang 1500 orang memaksa masuk ke Desa Mekarjaya Kec. Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berkonflik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Sebanyak 24 alat berat mereka persiapkan untuk menghancurkan rumah dan juga tanaman yang ada di lahan milik petani Desa Mekar Jaya. Hingga saat ini, Desa Mekarjaya di isolasi aparat. Penangkapan terhadap petani Mekarjaya yang melakukan perlawanan terhadap upaya perampasan tanah yang menjadi sumber kehidupannya, masih berlangsung dan jumlahnya sedang diidentifikasi.

    Peristiwa Sukamulya dan Mekar Jaya, merupakan bagian kecil dari sekian banyak contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidakberpihakan Negara terhadap petani di Indonesia, sekaligus cermin kemunduran demokrasi. Pengerahan aparat keamanan, intimidasi, kriminalisasi dan teror seolah menjadi pola standar pemerintah rezim Jokowi dalam upaya menggusur lahan warga dengan mengatasnamakan pembangunan dan investasi. Pola semacam itu juga terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta, Reklamasi Bali, Pabrik Semen Kendeng, real estate Karawang dll. Terkait berbagai peristiwa terkini di tanah air, kami (AMANKAN TANI) selain mengecam keras tindakan aparat kemanan, kami akan terus melakukan pemantauan dan upaya-upaya koreksi terhadap kebijakan dan langkah yang diambil oleh Presiden RI, sebab melalui kebijakannya, puluhan ribu rakyat menderita akibat kehilangan lahan pertanian dan sumber penghidupan.

    Melihat hal itu, maka terbukti bahwa negara sampai saat ini belum hadir dalam perlindungan terhadap petani dan dukungannya terhadap penyelesaian yang berpihak kepada petani. Merespon situasi tersebut maka kami Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Petani (AMANKAN TANI) menuntut :

    1. Stop Kriminalisasi Terhadap Petani,
    2. Laksanakan Reforma Agraria Sejati,
    3. Stop Perampasan Tanah yang Mengatasnamakan Pembangunan.

     

    Tertanda:

    Korlap Aksi

    Navik (Napex)

     

    #ANGGOTA ALIANSI: KPA, API, FPPI, AKAR RUMPUT, PMII, TRUKA JAYA, SPPQT, TEATER GETAR, MAPALA, LENTERA, LSD, WALHI, KIBAR.

    Read More »