Bukan soal Terpenuhinya Pangan, tapi soal bagaimana Petani berdaulat. – Aliansi Petani Indonesia

    Kritik yang dilontarkan OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi yang menilai kebijakan ketahanan pangan Indonesia salah arah dan menyebabkan jumlah penduduk yang kekurangan gizi masih cukup besar tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa produksi beras harus diturunkan.

    Selain itu, OECD juga menganjurkan kepada pemerintah untuk diversifikasi pertanian dari beras ke sayuran, menghilangkan target swasembada beras, penghapusan subsidi pupuk, dan menghilangkan proteksi import produk pertanian.

    Dari sekian banyak saran tersebut, terlihat jelas bahwa OECD mengusung kepentingan pertanian Negara-negara maju agar dapat bersaing di pasar Dalam Negeri. Hal ini terlihat dari saran OECD agar pemerintah menghilangkan proteksi import. Padahal kita tahu bahwa dengan kondisi akses ekonomi yang lemah, petani kita saat ini menderita oleh membanjirnya import produk pertanian. Salah satu dampak yang bisa dilihat dengan jelas adalah menghilangnya produksi apel malang akibat limpahan import apel.
    Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat instrument pendukung dan kebijakan proteksi yang lebih jelas; meningkatkan efesiensi pelayanan dan menyederhanakan system birokrasi. Salah satu soal yang menyebabkan tingginya harga produk pertanian Dalam Negeri adalah transportasi yang mahal dan biaya suap yang tinggi.
    Karena itu, lemahnya pasar Dalam Negeri tidaklah disebabkan oleh rendahnya produksi pertanian, tetapi sangat didorong oleh factor eksternal petani yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dus, alasan bahwa pembebasan import akan meningkatkan daya saing produk pertanian Dalam Negeri menjadi sebuah pernyataan yang menyesatkan.

    Read More »

    Soal Insentif Pertanian, RI Harus Mencontoh Korsel dan Taiwan – Aliansi Petani Indonesia

    VIVAnews – Ketua Aliansi Petani Indonesia (API), Mudzakir, berharap pemerintah serius mendukung ketahanan pangan. Perhatian itu sekaligus  meningkatkan kapasitas produksi pertanian nasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

    Demikian kata Mudzakir di tengah acara memperingati pertanian keluarga internasional hari ini. API, yang tergabung dalam Asian Farmers Association (AFA), menggelar Kongres Petani Asia di Nusa Dua, Bali.

    “Kami menyambut baik pertemuan ini, yang akan berdampak kepada para anggota, khususnya petani,” ujar Mudzakir, Selasa 6 Mei 2014.

    Pertemuan ini akan melahirkan beberapa kegiatan yang direkomendasikan bersama oleh AFA. Mudzakir sedikit menyindir perhatian yang kurang serius dari pemerintah terhadap sektor pertanian.

    Buktinya, kata dia, anggaran dalam APBN untuk sektor pertanian kurang dari 2 persen. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di sektor pertanian.

    “70 persen petani di dunia terdapat di Asia, termasuk Indonesia,” katanya. Ia berharap menjelang suksesi kepemimpinan negara, semua pihak harus menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertanian. Yang terpenting adalah regenerasi atau menggairahkan pertanian kepada anak muda.

    Insentif Khusus

    Mudzakir memaparkan contoh dukungan khusus pemerintah di sejumlah negara atas pertanian nasional. Di Korea Selatan, ujar dia, pemerintah setempat mengeluarkan insentif bagi kaum perempuan yang mau menikah dengan petani, dengan menanggung biaya rias wajah mereka. 

    Lain Korea Selatan, beda pula di Taiwan. Di Taiwan, lanjut Mudzakir, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, pemerintah memberikan lahan secara gatis untuk digarap.

    Pemerintah Taiwan juga membebaskan biaya pajak lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memasok bahan baku pertanian.

    Sebaliknya, di Indonesia, belum ada kebijakan jelas tentang sektor pertanian, khususnya kepada anak muda.

    Pada sisi lain, alih fungsi lahan kian menggila. Sekjen AFA, Esther, mengutip data Koalisi Tanah Internasional memaparkan terdapat 6 juta hektar lahan pertanian di kawasan Asia yang beralih fungsi menjadi kepemilikan perusahaan. 

    “Saat ini ada 807 transaksi yang tengah dinegosiasikan. Dari jumlah itu, sebanyak 379 transaksi terjadi di Asia Tenggara, di antaranya merupakan transaksi tanah pertanian. Totalnya sebanyak 46 persen dari total transaksi tanah di seluruh dunia,” sebut Esther. (ren)

    Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/502374-soal-insentif-pertanian–ri-harus-mencontoh-korsel-dan-taiwan (Selasa, 6 Mei 2014)

    Read More »

    Ini Respons Asosiasi Petani soal Perubahan HPP ke Floor and Ceiling Price – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA – Harga empat komoditas pangan yaitu beras, gula, bawang merah, dan daging sapi, mulai ditata oleh pemerintah. Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Kementerian Pertanian sedang merumuskan formulasi harga di tingkat petani. Rencananya, pemerintah akan mengubah harga komoditas pangan dari skema Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi harga dasar dan harga batas atas (floor and ceiling price).

    Skema floor and ceiling price ini bertujuan mengoptimalkan penyerapan komoditas pangan, terutama beras dan mengendalikan harga di tingkat pasar.

    Namun, Aliansi Petani Indonesia (API) dan Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) menilai langkah di atas bukan solusi tepat guna. Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nuruddin mengatakan kendati floor and ceiling price bisa lebih fleksibel, namun secara substansi kebijakan ini belum mendukung perbaikan mutu produksi beras nasional.

    “Kami ingin kebijakan yang bisa memperbaiki harga di tingkat petani dengan cara mengakomodir ragam kualitas produksi gabah di level petani maupun beras di level industri beras alias sekunder,” ujarnya dalam siaran pers kepada Sindonews, Jumat (19/8/2016).

    Seharusnya, kata dia, kebijakan harga gabah dan beras nasional dapat diarahkan untuk lebih kompetitif melalui penerapan kebijakan  multi-kualitas. Hal ini tidak saja penting untuk memberi insentif dan meningkatkan pendapatan petani, namun dapat merangsang gairah produksi. Dan ujungnya berdampak pada membaiknya mutu beras nasional. Apalagi, tambah dia, dalam konteks pasar terbuka ASEAN, mutu pangan menjadi faktor yang menentukan.

    Menyikapi rencana pemerintah soal floor and ceiling price, API mengusulkan empat hal. Yaitu, pertama, mengevaluasi rencana penerapan skema floor and ceiling price. Kedua, pemerintah harus merubah paradigm mutu tunggal, hanya membeli satu kualitas medium saja, diganti dengan menerapkan mekanisme multikualitas. Karena di lapangan, petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas.

    “Sebagai perbandingan, di seluruh negara sentra beras, seperti Thailand, Vietnam, India dan Bangladesh, mereka sudah menerapkan kebijakan HPP multikualitas yang mampu melindungi petani dan memacu produktifitas,” ujar Nuruddin.

    Ketiga, kata dia, menciptakan regulasi pengelolaan perberasan berbasis kewilayahan. Dimana peran pemerintah daerah lebih diperluas dalam ikut terlibat melakukan tata kelola perberasan dan pangan. Hal ini dapat menopang ketersediaan dan stok nasional, mengingat serapan gabah/beras Bulog masih dibawah 10% dari total produksi beras nasional. Dan terakhir, mendorong sebesar-besarnya keterlibatan organisasi petani dalam proses penentuan harga gabah/beras.

    Read More »

    Petani Kopi Dampit Sridonoretno Mulai Sadar Soal Petik Merah – Aliansi Petani Indonesia

    SURYAMALANG.COM, DAMPIT – Kamis (15/9/2016) wartawan SURYAMALANG.COM mencoba mendatangi satu dari produksi biji kopi di Kabupaten Malang, yakni Dampit. Banyak juga masyarakat yang tidak detail menyebutkan Kopi Dampit.
    Padahal, Kopi Dampit itu ada banyak, Ada Kopi Amstirdam, Kopi Sridonoretno, dan lainnya. Tetapi, kali ini Surya mendatangi petani Kopi di tiga desa, Desa Sri Mulyo, Desa Sukodono, dan Desa Batu Retno, di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

    Memang hampir semua orang di Indonesia, menyukai bahkan ada yang mengaku sebagai pecinta kopi sejati. Bagi penikmat dan pecinta kopi, kebanyakan mereka hanya sekedar meminum dan sedikit yang ingin mengetahui asal usul biji kopi yang diminum.

    Perjalanan menuju ke sana cukup memakan waktu yang lama, sekitar 2 setengah jam. Ketika sudah memasuki pedesaan, sepanjang perjalanan terlihat hampir semua rumah penduduk menjemur biji kopi di halaman depan rumah.
    Tak lama kemudian tibalah di salah satu rumah penduduk, yang juga merupakan Ketua Asosiasi Sridonoretno, Eka Yudi Sukrianto. Berbeda dari rumah penduduk desa yang lainnya, di halaman rumahnya tidak ada kopi yang ia jemur. Yang ada buah cherry merah diletakkan di samping rumahnya masih dalam keadaan segar habis dipetik dari kebun kopi.
    Begitu sampai, langsung disuguhkanlah kopi seduh siap minum. Tanpa berpikir panjang, kopi itu langsung dituangkan ke gelas dari ceret kaca, aroma wangi kopi seduh tercium.

    Kopi yang disuguhkan, ialah kopi jenis exelsa. Begitu dicoba, rasanya manis meskipun diminum tanpa menggunakan gula. Kopi itu terlihat tidak ada ampas, sehingga langsung bisa dinikmati.
    “Ayo dicoba dulu kopinya,” tutur Sukri membuka pembicaraan.

    Sukri menceritakan, sejauh ini, selama zaman penjajahan Belanda, para petani sama sekali tidak mengetahui cara memetik buah kopi yang benar. Selama ini, mereka hanya asal-asalan memetik buah kopi.

    Padahal, seharusnya buah kopi itu bukan diambil satu brendel, tetapi dipetik dan dipilih buah kopi yang bewarna merah tua. Ia yang juga seorang petani kopi dan memiliki kebun kopi jenis batang basah BP 308 ini mengatakan, kebanyakan petani memang asal-asalan saat panen kopi. Semua buah kopi warna merah, orange, bahkan yang masih hijau ikut diambil.
    “Berawalnya itu kami menyadari penjualan kopi ini lama-lama menurun harganya. Akhirnya tahun 2015 kami mendatangi PTPN 12 untuk bernegosiasi dan mencari mitra. Dari mereka menentukan buah kopi merah itu 95 persen. Tetapi kopi merah kami, hanya mencapai 87 persen saja dari ketentuan mereka. Meskipun begitu, kopi merah kami hanya diterima sekali saja. Saat itu hanya 4 ton 4 kuintal,” ujar dia mengawali cerita.

    Sebelumnya diberitakan, bahwa beberapa pemilik kedai se Malang Raya, memberikan pembinaan untuk para petani kopi Sridonoretno agar menghasilkan biji kopi yang sempurna.

    Sejak dari situlah, para petani yang mengenal salah satu pemilik kedai akhirnya mendapatkan bantuan untuk memperbaiki pemetikan merah buah kopi. Berbekal ilmu dari PTPN 12, petani di tiga desa ini akhirnya mampu menilai hasil buah kopi yang mereka petik, dan hasilnya hanya 90 persen, dirasanya cukup untuk dilanjutkan ke pemrosesan biji kopi.

    “Kamipun mengakui salah. Bahwa kami menganggap biji kopi ini sesuatu yang tidak berharga. Menjemur dengan cara yang tidak benar, di injak-injak. Belum lagi ketika dijemur, dibuat alas tidur oleh kucing, atau bahkan dilewati anjing dan terkontaminasi oleh kotoran anjing. Kami sadarnya, beberapa waktu silam, di sini kedatangan tamu dari Jepang yang melihat langsung proses biji kopi. Melihat cara yang kami lakukan, dia mengelus dada. Kami mengartikannya, tamu itu sangat prihatin dengan cara kami memperlakukan biji kopi. Beberapa dari kami petani kopi mulai menyadari bagi penikmat kopi cita rasa yang dihasilkan kopi itu sangatlah penting. Sejak saat itu, kami mulai mendapat pengarahan dari mereka pecinta dan penikmat kopi,” ungkapnya.

    Dari tiga desa, ada 18 kelompok tani masing-masing kelompok ada 20 petani. Setelah diberi pengarahan dan sosialisasi, dari 18 kelompok tani itu, hanya ada 8 kelompok tani, yakni sekitar 100 petani saja yang mau merubah cara pemetikan buah kopi menggunakan petik merah.

    Sejak saat itu juga, semua peraturan pengolahan mulai awal dirombak total. Padahal, hampir semua penduduk di desa itu memiliki kebun kopi dan mayoritas sebagai petani kopi. Meskipu ada beberapa petani cengkeh dan buah salah.
    Sukri menyebutkan proses itu di antaranya, petani harus memetik buah kopi yang sudah bewarna merah. Apabila dalam satu tangkai, ada buah yang masih bewarna hijau atau orange tidak boleh ikut dipetik. Hanya yang merah saja yang boleh dipetik. Kebanyakan, petani secara tidak sabar dan langsung membredel satu tangkai yang kadang masih ada buah kopi yang masih muda atau belum matang.

    “Yang masih hijau atau masih muda, biarkan saja, hanya menunggu beberapa minggu lagi untuk mulai berubah warna menjadi merah cherry. Karena, buah kopi yang sudah tua atau berwarna merah tua cherry itu mudah untuk dikupas,” terangnya.

    Setelah dipetik, lalu hasil dari buah kopi yang sudah ditimbang, guna untuk mengetahui berapa hasil yang dihasilkan dari petani kopi. Lalu selanjutnya ialah proses perambangan (cuci), proses ini bisa langsung sekaligus fermentasi buah kopi. Fermentasi juga tidak sembarangan. Ferementasi ini menggunakan sak/karung yang di dalamnya dilapisi plastik dan harus kedap udara. Lama waktu fermentasi ini ialah antara 12 jam hingga 36 jam. Dalam waktu yang lama itu gunanya untuk mematikan hama yang kemungkinan ada pada buah kopi.

    Kopi yang sudah melewati proses fermentasi selama 36 jam maksimal, akan mengeluarkan aroma wangi. Tak hanya itu saja, warna merah pada buah kopi juga akan memudar sehingga menjadi warna orange payak (kusam). Lalu, mulailah proses pulper (pengupasan) biji kopi dari kulit luarnya. Proses ini setelah dilakukan pengupasan lalu dimasukkan ke dalam air atau proses perambangan lagi, yang berfungsi untuk memisahkan biji kopi yang kurang bagus atau cacat. Kalau biji kopi itu mengambang dalam air, maka biji itu jelek. Biji yang jelek ini disisihkan dan dicampur dengan kopi asalan/kualitasnya yang jelek.

    “Sembari melakukan proses perambangan ini, biji kopi siap untuk dijemur. Dalam proses penjemuran menggunakan widik atau para-para yang setiap petani wajib punya alat ini. Selain itu, dalam proses penjemuran akan menghilangkan lendir pada biji kopi. Penjemuran dilakukan hanya sekedar angin-anginan saja. Tetapi tetap membutuhkan cahaya mataharii. Proses penjemuran bisa memakan waktu 4 sampai 5 hari. Setelah dijemur, maka biji kopi akan berbentuk biji yang masih terselimuti gabah kering,” terang dia sembari memberikan video proses penjemuran. Karena saat itu, tidak ada aktivitas proses pengelolahan buah kopi. Setelah proses penjemuran, barulah kopi yang masih terselimuti oleh gabah kering dimasukkan ke dalam sak/karung untuk siap dijual.

    Kopi Dampit Sridonoretno, saat ini sudah memiliki 7 Unit Pengelolahan Hasil (UPH) yang menilai, mengontrol, dan memantau proses dari awal. Barulah, dari UPH yang menyeleksi kualitas kopi para petani. Nantinya dari UPH menyerahkan ke Pra Koperasi Sridonoretno yang siap didistribusikan ke setiap pemilik kedai kopi.

    Dari 7 UPH itu menaungi 139 petani Sridonoretno. Pra koperasi ini juga terbentuk baru tahun 2016 ini. Dalam pra koperasi, mereka memiliki dealer yang akan menyalurkan pemasaran kopi mereka. Tetapi penjualan kopi ini juga tidak asal-asalan. Mana yang melalui proses lebih awal maka itulah yang siap dijual. Karena mereka memakai prinsip First In First Out (FIFO).
    Siadi, satu dari pengurus UPH Sekar Lindu sebagai Quality Control mengatakan mereka tugas dari UPH juga mencatat jadwal kapan kopi-kopi ini siap dijual. Juga diberi nama, kopi ini melalui proses Honey, Semi Wash, Full Wash, atau natural.
    Bedanya ketiga proses itu ialah kalau proses Honey tanpa proses pencucian akhir, tapi langsung dijemur. Sedangkan proses full wash, apabila dijemur tidak terkena sinar matahari selama 2 hari, lalu dicuci untuk menghindari adanya jamur. Hasilnya pada cangkang kopi akan berwarna putih.

    “Setiap UPH memiliki barkot yang berbeda. Dari UPH inilah kami berani memberikan jaminan bahwa kopi Sridonoretno benar-benar terjamin kualitasnya. Penyimpanan kopi itu juga benar-baner kami perhatikan, harus diruangan khusus,” ujar dia.

    Dari pra kopersi, satu kilogram kopi, dijual dengan harga Rp 27 ribu. Harga itu masih sangat murah bagi petani kopi, bahkan tidak sesuai dengan perjuangan awal mulai pemetikan hingga proses penjemuran yang memakan waktu berhari-hari. Mereka biasanya menjual kopi satu sak ada 40 hingga 45 kg kopi.

    “Sejauh ini, sudah ada pelatihan sebanyak 20 kali dari pemilik kedai yang sekaligus sebagai pecinta dan penikmat kopi. Pelatihan ini akan tetap berjalan. Karena baru sedikit petani yang memang benar-benar sadar bahwa perlakuan untuk kopi ini sangat penting. Karena kalau dibiarkan, maka petani ini pasti rugi. Kerugiannya itu bisa sampai 1 kuintal hanya gara-gara asal-asalan metik buah kopi,” ungkapnya yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani Sekar Rindu.

    Ia yang juga petani kopi mengungkapkan, bahwa yang bisa melakukan semua proses kopi dari awal ialah petani itu sendiri. Karena tidak ada pabrik atau yang mampu melakukan proses pemilahan biji kopi dari awal hingga akhir.

    SUMBER: http://suryamalang.tribunnews.com/2016/09/21/akhirnya-petani-kopi-dampit-sridonoretno-mulai-sadar-soal-petik-merah

    Read More »

    Soal Kartu Tani, API Minta Pemkab Lamongan Lebih Proaktif – Aliansi Petani Indonesia

    TIMESINDONESIA, LAMONGAN – API (Aliansi Petani Indonesia) Cabang Lamongan , Jawa Timur, menilai program Kartu Tani yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, belum optimal di Kabupaten Lamongan.”Banyak petani di Lamongan yang belum tahu fungsi Kartu Tani, dan juga pendistribusiannya yang belum merata,” ucap Ketua Dewan Tani Kabupaten Lamongan, Madekhan Ali, di sarasehan tani bertemakan “Mempertanyakan manfaat Kartu Tani untuk petani di Kabupaten Lamongan” di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan, Kamis, (11/10/2018).

    Lebih lanjut dikatakan Madekhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, melalui Dinas Pertanian, disebutnya belum memiliki komitmen untuk melaksanakan program Kartu Tani di Lamongan.

    “Mereka (petani) tidak tahu fungsinya, selama mereka masih menerima kartu. Kami menganggap, Pemkab belum komitmen, diindikasikan dengan rendahnya Dana untuk petugad PPL untuk mendampingi penerima Kartu Tani,” katanya.

    Di sarasehan yang juga dihadiri Sekjen API, M Nurudin, Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto dan Manajer BNI Gresik, Dwi S, Madekhan, meminta Pemkab Lamongan, mereka lebih proaktif dalam mendukung program dari pemerintah dengan menggunakan program Kartu Tani.

    “Sosialisasi dan pendampingan penggunaan Kartu Tani tidak dilaksanakan dengan baik, dengan berbagai alasan. Dana APBD Lamongan yang tidak memadai,” ujarnya.

    API Lamongan juga meminta Pemkab Lamongan, segera membangun Kartu Tani dan sekaligus mensosialisasikan Kartu Tani kepada petani Lamongan, melalui kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

    “PPL harus didayagunakan mendampingi petani untuk memanfaatkan Kartu Tani, karena Kartu Tani dari pemerintah tidak dapat digunakan karena tidak ada fasilitas dari Pemkab,” tutur Madekhan.

    Sementara itu, terkait pendistribusian Kartu Tani , Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto, menyebut, hingga 5 Oktober 2018, Kartu Tani yang sudah tersalurkan sebanyak 73. 674.

    “Dari jumlah petani sempurna 131.056, belum tersalurkan kurang 57.382,” ucap Imam.

    Di tempat yang sama, Manajer BNI Gresik, Dwi S, juga mengamini jika belum sepenuhnya menyalurkan semua Kartu Tani untuk petani Lamongan. “Baru 60 persen yang sudah terdistribusikan,” ujarnya.

    Dwi mengaku, BNI terkendala keterbatasan tenaga dalam membangun Kartu Tani , karena harus mengkover dua Kabupaten Lamongan dan Gresik. “Tugas BNI menyalurkan 134 ribu Kartu Tani di Lamongan,” katanya, di sarasehan yang digelar API Cabang Lamongan . (*)

     

    Sumber berita: https://www.timesindonesia.co.id/read/185698/20181011/154748/soal-kartu-tani-api-minta-pemkab-lamongan-lebih-proaktif/?fbclid=IwAR2PxkU0OCQikuqpt3AslT8uFN0GGrigvsRiO5cTsvQnheW09lo7OxbrUmM

    Read More »