Koalisi Perkebunan Rakyat Tolak RUU Kelapa Sawit – Aliansi Petani Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Perkebunan Rakyat mendesak parlemen menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepala Sawit. Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan RUU Kelapa Sawit lebih kental mewakili korporasi dibanding petani atau buruh. “RUU itu tidak mendesak,” ucap Inda dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

    Menurut dia, persoalan paling penting di sektor perkebunan sawit ialah bagaimana melindungi serta memberikan perhatian dalam hal kesejahteraan kepada petani dan buruh. Sedangkan dalam draft RUU itu Inda tidak menemukan pasal yang berpihak kepada petani.

    Inda menjelaskan, kentalnya kepentingan perusahaan dalam RUU itu bisa dilihat dari beberapa poin. Pertama, kemudahan pengurangan pajak penghasilan. Lalu, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, RUU itu tidak selaras dengan keinginan pemerintah yang ingin menaikkan pendapatan negara.

    RUU Kelapa Sawit masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017. RUU itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen beralasan, kehadiran RUU tersebut untuk memastikan kesejahteraan petani dan meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan sawit.

    Inda menyatakan, dibanding membahas RUU Kelapa Sawit, Koalisi Perkebunan Rakyat meminta pemerintah moratorium perkebunan sawit dan melakukan pembaruan hukum perkebunan. “Pemerintah harus audit perizinan usaha perkebunan,” ujarnya.

    Koalisi Perkebunan Rakyat terdiri atas Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, dan Indonesian Human Right Committee Social Justice.

    ADITYA BUDIMAN

     

    Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/04/13/090865697/koalisi-perkebunan-rakyat-tolak-ruu-kelapa-sawit?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4687567313

    Read More »

    Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Bulog beralih ke sagu untuk mengantisipasi krisis pangan.
    Masalahnya sagu tak lagi perkara. Mereka sudah tergantikan tambang dan sawit.
    tirto.id – Dampak yang timbul akibat COVID-19 bisa dibilang terjadi di semua
    aspek. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu
    potensi dari pandemi adalah kelangkaan pangan. “Pandemi COVID-19 ini bisa
    berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia,” kata Jokowi
    dalam rapat via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).

    Saat itu Jokowi mengutip pernyataan Food and Agriculture
    Organization (FAO) yang dilansir pada akhir Maret lalu. Mereka mengatakan
    kelangkaan pangan bisa terjadi karena terputusnya jalur distribusi maupun
    perdagangan antar negara, serta ancaman cuaca ekstrem yang menyebabkan
    terganggunya panen. Kelangkaan pangan memang belum terjadi di Indonesia,
    setidanya untuk saat ini, tapi indikasi ke arah sana mulai bermunculan. Dalam
    rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Jumat (3/4/2020) lalu, Menteri
    Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan Vietnam dan Thailand, pemasok beras
    Indonesia, sudah membatasi ekspor karena menderita kemarau panjang. Hal serupa
    diungkapkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam RDP Komisi IV DPR RI Kamis
    pekan lalu (9/4/2020).

    “Kami biasa impor [dari] Thailand dan beberapa negara.
    [Sekarang] mereka sudah membatasi ekspor ke negara lain,” katanya. Untuk
    mengantisipasi keadaan semakin buruk, Buwas mengatakan tengah mempersiapkan
    alternatif pangan. Ia memerintahkan tiap daerah menyiapkan sagu dari wilayah
    timur Indonesia sembari memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri yang panen
    pada April higga Juni 2020. “Kami sudah mengolah pangan lain seperti sagu,”
    katanya.

    Menurut Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial
    Kelas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana, di satu sisi
    salah satu upaya mengatasi krisis ini memang diversifikasi seperti yang
    diungkapkan Buwas. Namun di sisi lain, jika alternatif yang dimaksud adalah
    sagu, maka itu akan sulit terwujud. Ketersediaan sagu di sini hampir tinggal
    kenangan. Mochamad Bintoro, profesor dari IPB, pada 2019 lalu menyebut
    “Papua dan Papua Barat merupakan daerah paling potensial” untuk
    memproduksi sagu. Ia juga menyebut lahan sagu di pulau itu paling luas di
    antara pulau lain. Wahyu juga bilang semestinya pulau yang memproduksi sagu
    terbanyak adalah Papua.

    Namun, data Kementan menunjukkan produksi sagu di Papua dan
    Papua Barat hanya 68 ribu ton. Riau-lah produsen sagu terbesar, dengan perkiraan
    produksi pada 2019 sebanyak 376 ribu ton. Wahyu mengatakan anjloknya produksi
    di Papua terkait dengan banyaknya alih fungsi lahan sagu menjadi sawit dan
    sebagian berubah jadi area pertambangan.

    “Kita mau bersandar pada sagu, sagu yang mana? Ini jadi candaan teman-teman di timur. Katanya, ‘makan itu sawit,’” kata Wahyu saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (15/4/2020). Faktor lainnya adalah kebakaran hutan yang menghanguskan lahan gambut sebagai ekosistem utama sagu. Di Riau sendiri, sebutnya, ada 444 titik panas baru-baru ini yang berpotensi mengancam pasokan sagu. “Masalahnya, sejak beberapa tahun lahan gambut kita rusak,” tambahnya. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin menegaskan opsi penggunaan sagu untuk alternatif konsumsi pangan masyarakat bakal menemui berbagai hambatan yang justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Selain konversi lahan sagu di wilayah Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang terus terjadi hingga saat ini, masyarakat di seluruh Indonesia sudah tak terbiasa mengonsumsi sagu akibat kebijakan ‘Jawanisasi’ di era Orde Baru–yang memaksa masyarakat beralih menanam dan mengonsumsi beras. “Kebiasaan konsumsi beras kita di level menengah ke bawah agak susah diganti karena politik beras,” kata Nuruddin kepada reporter Tirto.

    Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”,  Meski demikian, Nuruddin menyatakan pasokan beras Indonesia bisa jadi masih cukup karena dua musim panen selama 2020 bakal berjalan baik. Hanya saja produksinya akan stagnan karena musim kemarau dan pergeseran musim tanam. Tahun 2019 saja, BPS mencatat kemarau panjang dan cuaca ekstrem telah menyebabkan penurunan produksi sebanyak 2,63 juta ton. Pasokan beras dari panen pertama dan cadangan Bulog sebetulnya cukup hingga masa panen kedua di September 2020, asalkan, kata Nuruddin, pandemi COVID-19 tak menyebar sampai ke desa-desa dan pusat produksi beras di daerah. Di sinilah pentingnya anjuran agar orang kota tak mudik. “Belajar dari wabah Ebola 2014, kalau petani terpapar Corona, tidak ada tenaga kerja, produksi di pedesaan bisa turun,” Nuruddin menegaskan.

    SUMBER: https://tirto.id/terlanjur-dijajah-sawit-dan-tambang-sagu-jadi-obat-krisis-pangan-eDQm?fbclid=IwAR3v30zov5VxDLONpdyQj_2g7Ej8IgQ9_NiSjtzPzArk1-A1HyhYRlCYgEE

    Baca juga artikel terkait KRISIS PANGAN atau tulisan menarik
    lainnya Vincent Fabian Thomas (tirto.id – Ekonomi) Reporter: Vincent Fabian
    Thomas Penulis: Vincent Fabian Thomas Editor: Hendra Friana

    Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit
    dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”, https://tirto.id/eDQm

    Read More »