Daya Saing Beras Indonesia Rendah – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta – Daya saing beras Indonesia di pasar dunia masih rendah dibanding produksi Thailand dan Vietnam, terutama dari sisi harga yang jauh lebih mahal.

    Hal ini dinilai menunjukkan sektor pertanian Indonesia belum siap menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang akan berlaku mulai tahun depan.

    Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, menjelaskan, nilai indeks spesialisasi pemasaran (ISP) beras Indonesia terus menurun sejak 2008, dengan angka negatif kisaran -1,0 hingga 0,71, yang berarti daya saingnya sangat rendah.

    Selain itu, nilai import dependency ratio (IDR) beras Indonesia pada 2008 sebesar 0,8 persen dan berfluktuasi pada 2012 menjadi 1,02 persen, yang menunjukkan ketergantungan pada pasokan beras impor.

    ‎”Harga beras domestik dan impor semakin jauh, jika orang impor beras sekarang, keuntungannya sangat besar. Misalnya, beras kualitas premium Thailand hanya sekitar Rp 6.000 per kilogram, jauh dari harga beras kualitas biasa di sini yang di atas Rp 10.000 per kilogram,” ujar Khudori, dalam acara diskusi Aliansi Petani Indonesia (API) di Jakarta, Senin (2/11).

    Kendati daya saing di pasar dunia rendah, namun Khudori menilai usaha tani padi layak diusahakan, terutama di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), karena memiliki keuntungan finansial dan ekonomi cukup tinggi.

    Berdasarkan perhitungannya, secara finansial keuntungan usaha tani padi per hektare per tahun Rp 18,16 juta, dengan rasio penerimaan dibanding biaya (R/C) 2,43 dan secara ekonomi keuntungannya Rp 6,01 juta per hektare dengan R/C rasio 1,45.

    Secara nasional, lanjut dia, usaha tani padi memiliki daya saing kuat, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien keunggulan komparatif (DRCR) dan kompetitif (PCR) masing-masing 0,65 dan 0,38.

    Angka DRCR paling tinggi terdapat pada Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan, sedangkan angka PCR tertinggi di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatra Barat.

    “Jadi usaha tani padi cukup efisien menggunakan sumber daya ekonomi domestik dan amat layak diusahakan. Tapi beras Indonesia tidak mempunyai daya saing di pasar dunia” kata dia.

    Lebih lanjut Khudori menjelaskan, ketimpangn daya saing beras di pasar dunia disebabkan karena selama puluhan tahun pemerintah lebih fokus pada swasembada gabah, tapi melupakan beras.

    Berbagai kebijakan di on farm seperti subsidi pupuk, benih, bantuan, traktor, irigasi, dan lainnya menurutnya dibuat untuk mengejar swasembada gabah, termasuk target surplus 10 juta ton beras 2017.

    Padahal, harga beras, kualitas beras dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan oleh tingkat produktivitas gabah kering giling per hektare dan efisiensi pada tingkat usaha tani, melainkan juga ditentukan efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi.

    “Dua tahap pascapanen ini sangat menentukan kualitas dan produktivitas beras, serta efisiensi yang mencerminkan harga beras. Ini juga terkait dengan kinerja dan kondisi industri penggilingan padi,” jelas dia.

    Kasubdit Irigasi dan Sawah Direktorat Serealia Kementerian Pertanian, Wasito Hadi, berpendapat, harga gabah tinggi, karena 60 persen petani domestik adalah petani gurem, dan 40 persen biaya produksinya tenaga kerja.

    Harga gabah dipastikan turun jika petani lebih efisien dalam mengelola lahan pertanian mereka, dengan cara mekanisasi pertanian atau mengurangi jumlah tenaga kerja.

    “Jika ada full mekanisasi maka harga jual beras kualitas medium bisa hanya Rp 2.300‎-3.000, misalnya di Papua dengan mengelola 500 hektare menggunakan lima orang tenaga saja,” kata dia.

     

    Wahyu Sudoyo/EPR

     

     

    SUMBER: http://www.beritasatu.com/ekonomi/319196-daya-saing-beras-indonesia-rendah.html

     

    Read More »

    Kalah dari Negara ASEAN, Daya Saing Beras di Indonesia Sangat Rendah – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, Aktual.com — Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori mengatakan, bahwa daya saing Indonesia dari segi finansial dan ekonomi sangat menguntungkan, meskipun pada masing-masing provinsi memiliki keuntungan yang berbeda.

    “Tetapi di provinsi penghasil padi seperti di Lampung, Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, itu daya saingnya bagus,” demikian kata Khudori, kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (2/11).

    Namun demikian, menurutnya, jika melihat terhadap komoditas beras justru menjadi masalah. Keluh ia, lantaran daya saing beras di Indonesia masih sangat rendah.

    “Itu ditunjukkan dari indeks spesialisasi pemasaran. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara produsen utama di ASEAN, kita kalah jauh, terutama dengan Thailand dan Vietnam,” urainya dengan nada mengeluh.

    Ia menerangkan, bahwa harga beras domestik dengan beras impor sangat bertolak belakang.

    “Jadi kalau orang impor sekarang, nilai keuntungannya sangat besar. Harga beras impor setara medium baik dari Thailand maupun Vietnam kalau dibawa ke Indonesia berkisar Rp6000 sementara harga di pasar jika melihat web Kementrian berkisar Rp10.000 jadi marginnya sangat besar,” paparnya menambahkan.

    “Kalau kita lihat konsep HPP, sebelum sebelumnya harga beras di internasional menjadi bagian yang dipertimbangkan, namun sejak 2004 itu tidak lagi terjadi. Besaran HPP semata-mata dilihat dari ongkos produksi,” katanya lagi menjelaskan.

    “Dari ongkos produksi ketemu berapa, terus dikasih margin, margin keuntungan, disitulah ditentukan keuntungan, itu di antara lain yang membuat tidak ada perbandingan atau ‘banchmark’ mengapa harga beras kita semakin tinggi.”

    Di tempat dan kesempatan yang sama, ia menduga bahwa pemerintah hanya mengejar swasembada gabah, namun melupakan beras.

    “Padahal antara gabah dan beras itu tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak diurus, itu pasti keduanya akan tidak bagus,” terangnya memberikan alasan.

    Terakhir, lanjut ia, faktor penyebab permasalahan di atas yakni, karena kebijakan pemerintah lebih fokus pada ‘on farm’ (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor,irigasi,dan lain-lain), tetapi pembenahan di sisi industri perberasannya relatif tertinggal.

    Maka ada dua tahapan penting yang menurutnya, kebijakan Pemerintah ini relatif belum tersentuh. Yaitu, terkait pengeringan dan penggilingan yang menentukan kualitas dan produktivitas beras tersebut.

    (Ferro Maulana)

    Read More »