PERS RELEASE TIM ADVOKASI JUDISIAL REVIEW UU PERKEBUNAN – Aliansi Petani Indonesia

    PERS RELEASE TIM ADVOKASI JUDISIAL REVIEW UU PERKEBUNAN
    TITIK API DAN ASAP DALAM UU PERKEBUNAN NO 39 TAHUN 2014 DI GUGAT KE MAHKAMAH
    KONSTITUSI

    Jakarta, 27 Oktober 2015. Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang
    Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    5613, selanjutnya disebut UU Perkebunan.
    UU ini lahir tidak terlepas dari kemenangan petani dalam Judisial Review di mahkamah konstitusi tahun
    2011. Petani tersebut menjadi korban pasal 21 UU Perkebunan no 18 tahun 2004. Putusan Mahkamah
    Konstitusi Nomor: 55/PUU-VIII/20102011 membatalkan Pasal 21 dan Pasal 47 tersebut karena
    bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

    Harapan petani dan masyarakat diharapkan UU NO 39 tahun 2014 tersebut memiliki semangat yang
    baru yang berjiwa semangat UUD 1945. Namun dari beberapa pasal yang di atur dalam UU Perkebunan
    No 39 ini dinilai inkonsttutional dan berpotensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya
    bagi petani dan masyarakat adat serta berpotensi terjadinya kekuasaan koorporasi dalam usaha
    perkebunan. Sehingga tidak ada alasan bagi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch (SW),
    Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi
    Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Farmer Initiatives for Ecological
    Livelihood and Democracy (Field), Paguyuban Warga Tani Kulon Bambang (Parwataku) untuk
    mengajukan judisial review UU Perkebunan ini.
    Harapan dari Judisial review ini ke mahkamah konstitusi adalah agar transformasi di sektor perkebunan
    kelapa sawit dapat berjalan lebih berkeadilan, mewujudkan kemandirian dan keberpihakan kepada
    petani dan sesuai dengan semangat UUD 45.Terdapat Beberapa pasal yang di gugat ke Mahkamah Konstitusi melalui Judisial Review antara lain adalah;

    1. Adanya penghilangan hak-hak masyarakat adat atas penguasaan tanah atau diskriminasi terhadap
    pranata hukum masyarakat adat. Dimana pelaksanaan musyawarah dengan Masyarakat Adat tidak
    seharusnya diatur dalam peraturan perundangan, karena hukum masyarakat adat telah
    mengaturnya di dalam hukum mereka sendiri. Penggunaan frasa ketentuan peraturan perundangan
    yang diatur pada Pasal 12 Ayat (2) UU Perkebunan, jelas merujuk pada legislasi dan regulasi, bukan
    hukum Masyarakat Adat yang seharusnya negara memberikan pengakuan terhadap masyarakat
    adat berserta hukum adat mereka;

    2. Merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, dimana penetapan masyarakat adat dilakukan sesuai
    dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 13 UU Perkebunan. Hal ini
    bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara
    Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebelumnya. Keberadaan
    Masyarakat Adat tidak melalui penetapan oleh negara atau Pemerintah/Pemda, dan peraturan
    perundangan tidak seharusnya menetapkan Masyarakat Adat tetapi memberi pengakuan,
    penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

    3. Beberapa pelanggaran konstitusi terkait hak petani dalam budidaya pemulian tanaman dimana,
    adanya pelanggaran/bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, yaitu: tidak diakomodirnya
    perorangan petani kecil dalam pemuliaan tanaman perkebunan melalui serta pemberlakuan
    mekanisme perizinan, perlakuan yang diskriminatif terhadap hak petani dengan tidak memberikan
    hak kepada perorangan petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dalam rangka untuk
    memperoleh varietas atau benih unggul, serta adanya upaya menghalangi peredaran bagi hasil
    pemuliaan yang dilakukan perorangan petani kecil. Beberapa potensi pelanggaran tersebut dalam
    Pasal 27 Ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Ayat (1). Ketentuan pada beberapa pasal tersebut
    berpotensi bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945.

    4. Undang-Undang Pekebunan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum terkait legalitas
    perusahan dalam menjalankan usaha perkebunan. Hal ini akan menimbulkan celah multi tafsir
    hingga diinterpretasikan berbeda karena adanya kontradiksi beberapa Pasal dalam UU tersebut.
    Dimana ketentuan Pasal 42 UU Perkebunan pada intinya mengatur bahwa Perusahan perkebunan
    dapat mulai melakukan usaha perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan, dengan
    alas hak atas tanah/HGU atau hanya dengan sekedar memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Hal
    tersebut berbeda substansi pengaturannya dengan ketentuan Pasal 16 UU Perkebunan yang pada
    intinya legalitas perusahan untuk melakukan usaha perkebunan adalah setelah mendapatkan hak
    atas tanah atau HGU. Seharusnya usaha perkebunan baru bisa dilaksanakan setelah perusahaan
    memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha, bukan hanya salah satu dari keduanya. Dalam
    praktiknya, dengan berlakunya ketentuan ini akan memberikan peluang dimana perusahan merasa
    tidak perlu mendapatkan hak atas tanah/HGU dalam menjalankan usahanya di sector perkebunan
    serta persoalan lain dimana pemerintah sulit dan lalai dalam mengawasi perusahaan yang secara
    sengaja melakukan pembakaran hutan, karena merasa bebas dari ancaman pencabutan/
    pembatalan hak atas tanah, serta adanya kecendrungan untuk mengantisipasi kerugian akibat
    dikenakan pajak untuk negara. Oleh karenanya, Perusahaan yang menjalankan usaha perkebunan
    dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan yang hanya memiliki izin usaha perkebunan (IUP)
    tanpa memiliki hak atas tanah, potensial menimbulkan konflik pertanahan dan kerugian negara,
    serta tidak ada jaminan keamanan investasi, Maka dengan berlakunya Pasal 42 tersebut, telah
    menimbulkan ketidakpastian hukum hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara
    sehingga Sebesar besar Kemakmuran Rakyat tidak bisa terwujud, oleh karena itu bertentangan
    dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

    5. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkebunan ini masih memberikan celah bagi langgengnya
    perlakuan kriminalisasi khususnya bagi masyarakat atau petani di Perkebunan, dimana ketentuan
    pada Pasal 55 UU Perkebunan tersebut sama substansinya dengan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004
    tentang Perkebunan sebelumnya, yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
    UUD 1945. Bahwa pada intinya, tanpa upaya penyelesaian konflik agraria warisan kebijakan
    penguasa di masa lalu dan akibat tumpang tindih atau ketidakjelasan batas tanah maka kategori
    “setiap orang secara tidak sah” pada Pasal 55 tersebut, menjadi tidak jelas atau menimbulkan
    ketidakpastian hukum yang mengakibatkan adanya potensi konflik agaria;

    6. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam pengaturan pola kerjasama kemitraan yang diatur
    dalam ketentuan Pasal 57 UU Perkebunan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945,
    dimana pola kerasama kemitraan tersebut tidak berdasarkan kepada kesepakatan para pihak yang
    partisipatif dan lebih mengatur kepada pilihan kegiatan yang di kerjasamakan, bukan kepada
    polanya.

    7. Tidak adanya jaminan kepastian pengaturan dalam Pasal 58 Ayat (1) UU Perkebunan, dimana
    ketidak jelasan tentang tanah mana yang akan dipergunakan perusahan untuk memfasilitasi
    pembangunan kebun masyarakat dan tanah siapa/letak tanah apakah di dalam atau di luar HGU
    yang dipergunakan untuk pembangunan kebun masyarakat 20%. Demikian halnya pada Pasal 58
    Ayat (2) tidak memberikan jaminan kepastian hokum bahwasannya fasilitas pembangunan kebun
    masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan tersebut lebih menekankan nantinya akan diatur
    melalui peraturan perundang-undangan dari pada kesepakatan para pihak dalam kebersamaan,
    partisipatif, kemandirian, kesetaraan dan sadar akan kemanfaatan pembangunan kebun
    masyarakat. Baik Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    8. Secara mutatis mutandis Pasal 107 sepanjang frasa “secara tidak sah” bertentangan dengan Pasal
    28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah perkebunan dan pemetaan
    tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”, sebagaimana Pasal 55 juga dinyatakan
    bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “konflik tanah
    perkebunan dan pemetaan tanah ulayat masyakat hukum adat telah diselesaikan”.

    9. UU Perkebunan ini membuka celah adanya diskriminasi hukum, dimana pengaturan Pasal 114
    memberikan kemudahan yang lebih besar kepada PMA dalam penyesuaian terhadap UU
    Perkebunan tersebut. Larangan diskriminasi telah diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang
    Dasar 1945, sehingga Pasal ini 114 dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.
    TIM ADVOKASI KEADILAN PERKEBUNAN yang beranggotakan berbagai organisasi masyarakat sipil, yaitu:

    1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS),
    2. Sawit Watch (SW),
    3. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS),
    4. Serikat Petani Indonesia (SPI),
    5. Aliansi Petani Indonesia (API),
    6. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa),
    7. Farmer Initiatives for Ecological Livelihood and Democracy (Field),
    8. Paguyuban Warga Tani Kulon Bambang (Parwataku)

    Read More »

    Pers Release Aksi Hari Tani Nasional 2017, API Jawa Tengah. – Aliansi Petani Indonesia

    API Jateng, KPA Jateng, WALHI Jateng, LBH Semarang, JMPPK, PBHI Jateng, FPPI, IMM, PMII, Permahi, LESMAN Boyolali, TRUKAJAYA Salatiga, Mapala Mitapasa, Akar Rumput Salatiga, FNKSDA Semarang, KNPK Indonesia, PPRI)

    “ Wujudkan Kedaulatan Petani, Sebagai Bentuk Kedaulatan Negeri ”

    Peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2017

    Menyikapi dengan seksama atas perkembangan situasi agraria di tanah air baik tingkat nasional maupun daerah. Banyaknya persoalan terkait sengketa tanah (land reform ) tentu menjadi satu perhatian khusus bagi seluruh komponen, baik dari kalangan pemerintah, pegiat agraria bahkan sampai pada masyarakat yang terlibat dalam konflik-konflik agraria. Pasalnya dalam konflik-konflik agraria tak jarang berdampak pada tindak kekerasan terhadap petani hingga berujung pada pembunuhan. Dalam kurun waktu 10 Tahun ini tercatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terdapat 1.395 korban kriminalisasi, 85 orang meninggal dunia dalam proses memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam, dengan jumlah kasus 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 Ha. konflik ini melibatkan 105.887 Kepala keluarga.

    Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo, kasus agrarian mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut terlihat dengan dimunculkannya kementrian agraria yang khusus untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agrarian dan dijanjikannya 9 juta Ha lahan konflik akan diredistribusikan. Namun dalam perjalanannya, proses redistribusi lahan konflik belum juga menuai hasil yang maksimal dan bahkan pulau Jawa bukan menjadi prioritas obyek land reform 9 juta Ha.

    Program Reforma Agraria yang di gembar-gemborkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi rakyat, hanya sebatas sertifikasi tanah bukan pada redistribusi tanah bagi penggarap. Apalagi skema perhutanan sosial di wilayah perhutani, jelas-jelas bahwa Reforma Agraria yang di usung Jokowi bukan Reforma Agraria Sejati. Selain persoalan tanah tersebut, Petani juga dihadapkan pada system dominan yang brutal dan serakah. Dimana pertanian dan pangan kita telah dikuasai dan dikontrol oleh segelintir perusahaan Trans Nasional Corporation (TNC yang diwakili oleh Monsanto dan lainnya).

    Kebijakan Revolusi Hijau yang dijalankan pemerintah dan disponsori oleh Trans National Coorporation perusahaan penyedia dan penjual sarana produksi, dalam jangka panjang dan masih berlangsung hingga hari ini telah menghancurkan kemampuan, ketrampilan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh petani Indonesia.

    Kebiasaan dan kebudayaan pembuatan benih yang dulu dimiliki petani perempuan telah hilang dan tergusur, karena harus bersaing dengan benih pabrikan yang diproduksi oleh perusahan – perusahaan besar semacam Monzanto, Zyngenta dan lainnya. Begitu juga dalam hal pupuk dan pestisida untuk tanaman, semua sudah disediakan lengkap dan mudah di dapat oleh para petani. Hal ini telah menyebabkan ketergantungan yang luar biasa bagi petani kita terhadap pihak lain. Dalam konstelasi ini, secara gamblang kita dapat melihat negara justru hadir tidak berpihak pada petani secara umum lebih-lebih petani kecil. Dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan tampak negara lebih berpihak pada kepentingan pemodal. Regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi budidaya sampai regulasi hilir tentang import pangan tampak betul bagaimana Negara justru mengabdi pada kepentingan pemodal.

    Berangkat dari pembacaan realitas petani di atas, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2017 yang ke – 57 Tahun, jaringan dan element se Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Kaum Tani Jawa Tengah (AMANKAN JATENG) bersepakat untuk menggelar peringatan Hari Tani Nasional dan menyerukan beberapa hal tuntutan antara lain sebagai berikut :

    1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati

    2. Hentikan Kriminalisasi terhadap petani

    3. Tolak Perhutanan Sosial

    5. Lindungi dan berdayakan petani sesuai dengan UU PERLINTAN.

    6. Perjelas Kartu Tani di Jawa Tengah

    Semarang, 24 September 2017

    Read More »

    Pers Release KOALISI KEDAULATAN BENIH PETANI – Aliansi Petani Indonesia

    “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”

     

    Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih dikediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, Petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara adalah contoh nyata lemahnya kebijakan dalam  perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. Meskipun petani selama ini khususnya petani kecil sangat berkontribusi terhadap penyediaan pangan dan penyedian peluang kerja bagi masyarakat di pedasaan, serta dalam menjaga dan pengumpulan plasma nutfah kita. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh petani kecil dalam hal ini kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemuliaan tanaman, baik melalui kelompok tani atau organisasi tani yang diinisiasi oleh petani seharusnya didukung, dilindungi dan diberdayakan.

     

    Sebelum , hingga Indonesia Merdeka, Sistem/mode petanian kita khususnya petani pangan adalah bercorak budaya pertanian (agriculture) bukanlah agri-bisnis yang bertumpu pada industri pertanian. Sejak dulu sitem  budidaya dan perbenihan melekat dalam budaya petani. Namun, sejak revolusi hijau, dilakukan lompatan yang sangat besar dimana pola budaya pertanian (Agriculture) digeser dengan pola agri-bisnis dan industri pertanian, sehingga memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang, diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah liungkungan (bergantung pada herbisida dan pertisida), yang mana mereka menawarkan  paket-paket teknologi yang mengatasnamakan pencapaian produktifitas, efisiensi guna memenuhi kebutuhan pangan, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, biaya pertanian semakin mahal, ekosistem pertanian dan budaya pertanian kita semakin rusak.

     

    Dampaknya adalah dengan rusaknya ekosistem lingkungan pertanian, petani semakin tergantung terhadap pestisida dan herbisida. Yang paling menghawatirkan adalah hancurnya sistem perbenihan petani. Saat ini sebagian besar tergantung terhadap benih-benih dari luar. Sementara itu, tujuan untuk mencapai swasembada pangan tidak tercapai dilain pihak ekosistem pertanian dan sistem perbenihan petani semakin hancur. Saat ini, tidak banyak petani yang melakukan pemulian dan menyimpan benih-benih mereka untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian mereka. Sistem pertanian yang tergatung terhadap input luar yang besar yang menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan yang dijanjikan.

     

    Belanja petani terhadap benih sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan luas panen tanaman pangan yang ditanam oleh petani, misalnya total luas panen padi  sawah dan ladang 15.494.512, total kebutuhan benih  464.835 ton/tahun total belanja petani terhadap benih padi  6.97 trilyun/th,  sedangkan belanja benih jagung Rp 9.4 trilyun/th, kedele Rp 306.17 milyar/th, bawang merah Rp 13.29 trilyun/th, cabe rawit merah Rp 42.19 milyar/th. Saat ini petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih tanpa mempunyai kedaulatan atas benih mereka.

     

    Kami dari koalisi masyarakat Sipil “Koalisi Kedaulatan Benih Petani” yang terdiri dari, Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI), pertama sangat menyayangkan terjadinya penangkapan petani kecil pak Munirwan selaku petani kecil, Kepala desa; kedua meminta pemerintah khususnya kementerian pertanian lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama petani kecil. Koalisi juga meminta pemerintah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak petani terkait dengan benih, yaitu hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih/bahan hasil perbanyakan tanaman sendiri. Serta, Negara juga harus menjamin hak petani untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional.

     

    Koalasi Kedualtan Benih Petani

     

    Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Grobal Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nalayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organik Indonesia (AOI).

     

    Kontak:

    Muhammad Rifai: 085 331712453

     

     

     

     

    Read More »