PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI KOREKSI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT – Aliansi Petani Indonesia

    zaenal muttaqin

    Sengketa pertanahan terjadi karena tumpang tindihnya regulasi pertanahan di Indonesia, tercatat setidaknya 12 UU yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pembagian fungsi lahan dan tata cara penggunaan tanah. Keduabelas UU tersebut memiliki kedudukan hokum yang sama dalam hirarki hokum dan politik di indonesia sehingga satu sama lain tidak bisa “mengalah” yang menyebabkan terjadinya benturan dalam pelaksanaan UU.

    Salah satu contoh kongkrit, UU PA mengamanatkan ditegakkannya reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan dan bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Negara. Dengan bersandar pada dua sumber hukum tersebut, diharapkan keadilan untuk masyarakat dapat tercapai, tetapi UU Kehutanan menyatakan dengan jelas bahwa hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kehutanan yang harus tunduk pada UU Kehutanan sehingga perintah UUPA tidak bisa berlaku, hal ini menyebabakan kontradiksi hukum. Begitu juga halnya dengan UUTR, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Pertanian, UU PM, dan UU lainnya yang menyebabkan penegakkan aturan pertanahan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

    Karena itu, perlu ada koreksi dan evaluasi menyeluruh dalam hal regulasi pertanahan. Evaluasi ini harus dilandaskan pada semangat untuk memperbaiki bangsa, dengan landasan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia untuk duduk bersama dan melakukan kajian mendalam tentang pentingnya terdapat satu rumusan pokok mengenai pengaturan pertanahan di indonesia.

    Sebagai UU pertama tentang pertanahan, tentu saja UUPA memiliki kekuatan politik yang besar karena semangat kerakyatannya. Semangat untuk memberikan keadilan kepada petani tak bertanah agar mampu memiliki asset produksi sehingga problem kemiskinan dan pengangguran yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat dapat tercapai.

    KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

    Sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH,  17,38 juta Ha IUPHHK?HA  telah diberikan kepada  248 perusahaan, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Jawa saja, Perhutani menguasai 1,78 juta ha

    Sampai dengan tahun 2006 pemerintah dalam hal ini ESDM telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 1.830?an izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKBB) , Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B dengan total luas konsesi 28,27 juta Ha. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

    Menurut data BPN (2007), hampir 70 % aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk, dan lebih dari 50% dari aset itu adalah tanah pertanian (beserta kandungannya).

    Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sa­ma sekali dan 5 juta RTP tak ber­­tanah di luar Jawa. Sedang­kan bagi mereka yang memilikinya, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektare. Jadi, dengan kata lain, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setia­wan: 2009).

    Terjadi penyempitan luas lahan sawah untuk pertanian (berkurang 808.756 ha dalam 6 tahun terakhir sejak 1998?2004, dan musnahnya 75% lebih varietas padi lokal dari sebelumnya yang berjumlah 12.000an). BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terkahir (1993-2003) jumlah kaum petani gurem semakin meningkat dari 10, 8 juta menjadi 13, 7 juta orang.

    Saat ini jumlah rumah tangga petani (RMT) di Indonesia adalah 28 juta atau 112 juta jiwa. Jumlah petani di Jawa adalah 12,5 juta RMT atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49%nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 18% atau 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar.

    DAMPAK: SENGKETA LAHAN DAN PELANGGARAN HAM

    Kasus Mesuji yang meledak pada tahun 2011 hanyalah salah satu gambaran dari eskalasi konflik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konflik terjadi karena penanaman modal dalam sector agrarian terus meningkat. Selama tahun 2004-2011, sebanyak 189 petani telah menjadi korban, dan dalam catatan KPA pada tahun 2011, 22 petani meninggal karena tindak kekerasan aparat kepolisian.

    Hingga tahun 2007 telah terjadi tidak kurang dari 7.941 kasus sengketa tanah yang dikategorikan sebagai sengketa tanah struktural. Dari keseluruhan sengketa tersebut: 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan, 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru, 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri, 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan, 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Keseluruhan konflik tersebut menjadikan tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga menjadi korban langsung. Konflik meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan.

    Read More »

    Represi Atas Petani Terjadi Lagi, Elemen Rakyat Datangi Istana – Aliansi Petani Indonesia

    Tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap petani kembali memakan korban. Sedikitnya 25 massa aksi dari Desa betung, Ogan Ilir ditangkap, termasuk satu diantaranya adalah Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel, yang mengalami luka serius di kepala akibat pemukulan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polda Sumatra selatan (29/01/2013). Dari 25 yang ditangkap, saat ini 22 petani telah dibebaskan, sementara 3 lainnya masih dalam pemeriksaan. Anwar sadat sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Aksi demonstrasi petani tersebut merupakan bagian dari rentetan protes dari kasus penangkapan terhadap petani pada saat peringatan Maulid di Desa Betung, Ogan Ilir yang terjadi sebelumnya. Salah seorang petani, Suardi bin Damiri, ditangkap dalam kaitan sengketa tanah antara petani Ogan Ilir dengan PTPN VII Cinta Manis Sumatra Selatan (25/01/2013).

    Penangkapan dan Tindak kekerasan terhadap petani serta upaya untuk meredam protes melalui tindakan represif dan intimidasi mendapatkan protes dari berbagai kalangan. Di Jakarta, sedikitnya tiga ratus aktivis dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi solidaritas menuntut diusutnya kasus kekerasan yang menimpa petani di Sumsel tersebut (04/02/2013). Beberapa elemen tersebut adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Nasional (SPI), Serikat Petani pasundan (SPP), Serikat Tani Nasional (STN), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), AMAN, Jaringan Pemetaan partisipatif (JKPP), KIARA, Walhi, IGJ, Kontras, IHCS, Federasi Perjuangan Buruh  Indonesia (FPBI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI),EN-LMND, Solidaritas Perempuan (SP) dan lain-lain.

    Aksi dimulai sekitar pukul 11 dari titik Patung Kuda menuju depan Istana Negara. Berbagai orasi mengutuk tindak kekerasan terhadap petani dalam konflik-konflik agraria diteriakkan peserta aksi selama berlangsungnya aksi tersebut. Selain elemen-elemen dari organisasi petani, solidaritas datang dari buruh, pemuda dan mahasiswa. Dalam orasinya mereka menuntut dibebaskannya Anwar sadat yang masih dalam penahanan oleh Mapolda Sumatra selatan dan dihentikannya berbagai pendekatan represif dalam penanganan sengketa. Mereka juga kembali mengungkap berbagai upaya kriminalisasi terhadap isu-isu kerakyatan yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap modal asing. “Banyak sekali kita jumpai kasus marginalisasi dan pencaplokan tanah-tanah petani oleh korporasi-korporasi asing yang justru mendapat perlindungan dari Negara. Para petani harus berjibaku untuk mempertahankan tanahnya dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi serta mempertahankan hak yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dan demi masa depan anak cucu mereka. Mereka menghadapi kekerasan, pemukulan, bahkan penembakan, dan pelakunya adalah aparat keamanan Negara yang mustinya menjadi pelindung, dan bukan  justru menjadi algojo yang mengancam hak hidup mereka!”, demikian bunyi salah satu orasi pada siang hari itu.

    Secara keseluruhan aksi solidaritas tersebut berjalan dengan lancar. Hujan yang sempat mengguyur dengan deras tak menyurutkan barisan tersebut. Beberapa orasi tetap berlangsung sementara ratusan polisi yang menjaga berjalannya aksi serta merta mencari tempat berlindung untuk tidak sampai basah kuyup oleh hujan. Aksi baru disudahi sekitar pukul 14.30 dan ditutup dengan enam poin pernyataan sikap “Mengutuk  tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap perjuangan gerakan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah bersama TNI dan Polri” :

    1. Diberhentikannya cara-cara kekerasan, intimidasi, kriminalisasi yang ditempuh oleh aparat pemerintah, kepolisian dan militer terhadap rakyat (tani, buruh, nelayan, mahasiswa) yang tengah memperjuangkan haknya;

    2. Segera cabut hak-hak dan perizinan badan-badan usaha produksi dan konservasi di berbagai sektor (perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan/wilayah pesisir, wilayah adat) yang berdiri di atas proses penyingkiran akses dan hak rakyat setempat atas tanah dan SDA yang menjadi sandaran hidupnya yang utama;

    3. Menolak RUU Kamnas, Inpres No. 2/2013 tentang Kamnas dan MoU TNI-Polri tentang Kamnas yang menjadi alat legitimasi represifitas aparat terhadap perjuangan gerakan rakyat;

    4. Dihentikannya politik upah murah dan Negara harus melaksanakan upah layak nasional;

    5. Pertinggi subsidi kepada rakyat (masyarakat miskin) untuk sekolah, kesehatan, transportasi, BBM dan listrik;

    6. Laksanakan Reforma Agraria untuk kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat, serta menolak Mega Proyek MP3EI yang akan semakin memperluas praktek-praktek perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan (investor) dan memperkuat konflik agraria tanah air. [] Dilaporkan oleh Lodzi

    Read More »

    SELESAIKAN KONFLIK TANAH DENGAN ASAS KEADILAN DAN KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT. – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap Bersama

    Seruan Solidaritas Mendukung Perjuangan 

     

    Warga Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Gersik

    SELESAIKAN KONFLIK TANAH DENGAN ASAS KEADILAN DAN KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT. 

     

    Konflik lahan seperti tiada habisnya, hal inilah yang kemudian terjadi dan dialami oleh warga Wedoroanom. Tepat pada awal tahun 2015, warga Wedoroanom kembali melakukan aksi menuntut hak-hak mereka atas tanah yang dirampas oleh Kodam V Brawijaya dan perusahaan PT Aridaka Perwira.

     

    Konflik yang menimpa warga Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Gersik ini bermula dari sejak tahun 1989, dimana saat itu wilayah Desa Wedoroanom dipilih oleh Kodam V Brawijaya untuk dijadikan pangkalannya. Dari luas 600 Ha Desa Wedoroanom, hanya 240 Ha yang akan dibebaskan. Penduduk awalnya tidak keberatan, dengan harga pembebasan Rp 2.250 per meter persegi. Apalagi, warga Wedoroanom dijanjikan untuk diberi bantuan pembangunan sarana desa dan masjid, sebesar Rp 450 juta. Panitia pembebasan tanah ditunjuk langsung oleh Kodam, tanpa perundingan lebih dulu dengan warga. Setelah lama di tunggu-tunggu, janji yang diterima warga Wedoroanom tidak kujung direalisasikan, akhirnya pada Februari tahun 1996, saat itu sekitar 300 warga berunjuk rasa di DPRD II Gresik menuntut janji untuk direalisasikan. Mereka juga mempersoalkan harga tanah yang cuma Rp 2.250 per meter persegi. Rupanya, warga sudah mendapat bocoran harga yang ditetapkan untuk tanah mereka. Menurut SK Dirjen Material, Fasilitas, dan Jasa Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) No. 44 yang tertanggal 11 Desember 1989, menyebutkan taksiran harga di Wedoroanom sebesar Rp 4.660 per meter persegi. Atas dasar inilah kemudian warga Wedoroanom merasa telah ditipu oleh Kodam V Brawijaya terkait harga tanah yang sebelumnya ditawarkan oleh Kodam V Brawijaya. Selain itu, warga juga mendapatai bahwa tanah di desa Wedoroanom merupakan tanah pengganti dari PT Ari Daka Perwira. Keyakinan warga makin bertambah ketika, 1 Maret 1996, Pangdam V Brawijaya Mayjen Imam Utomo mengatakan bahwa, dalam rangka “ruislag” tanah di Gunungsari, Kodam diberi tanah pengganti oleh investor seluas 240 hektare di Wedoroanom. Untuk merealisasinya, Kodam mempercayakannya ke PT Aridaka Perwira.

     

    Dari sini konflik terus berlanjut, aksi demi aksi warga lakukan untuk menuntut hak mereka dipenuhi dan dikembalikan, hingga pada akhirnya bentrokan terjadi antara aparat dengan warga Wedoroanom pada tanggal 24 oktober 1996 yang menyebabkan 13 orang warga Wedoroanom dianiaya dan di tangkap oleh aparat keamanan.

     

    Pasca kejadian tersebut, konflik warga Wedoroanom dengan pihak Kodam V Brawijaya serta perusahaan PT Aridaka Perwira hampir tidak terdengar, hingga pada awal tahun 2015, pihak Kodam V Brawijaya kembali melakukan pendudukan tanah warga Wedoroanom. Sampai pada hari Rabu, 14 Januari 2015, terlihat puluhan anggota TNI AD Kodam V Brawijaya berjaga jaga dilokasi tanah sengketa tersebut, ketika di tanya mereka mengatakan hanya menjalankan intruksi “kita cuma berjaga jaga saja karena mendengar ada aksi warga. Pada hari yang sama akhirnya warga menggelar rapat untuk menuntut kejelasan status tanah yang di klaim oleh pihak Kodam V Brawijaya dengan memutuskan untuk melakukan aksi ke kantor Gubenur Jawa Timur. Akibat pendudukan oleh pihak TNI AD ini, menyebabkan warga tidak berani kembali ke lahan yang telah mereka garap puluhan tahun terakhir ini.

     

    Atas dasar inilah kemudian warga Wedoroanom akan melakukan aksi pada Kamis 15 Januari 2015 di kantor Gubenur Jawa Timur untuk meminta kejelasan status tanah yang selama ini telah menjadi lahan garapan warga dan menuntut kepada Gubenur untuk segera membantu warga dalam menyelesaikan konflik tanah yang sudah puluhan tahun mereka alami.

     

    Maka dari itu, kami atas nama organisasi-organisasi rakyat mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan oleh warga Wedoroanom dan kami juga menuntut secepatnya penyelesaian konflik tanah tersebut dengan :

     

    1.      Menuntut untuk dipertemuakan antara warga Wedoroanom dengan pihak PT Aridaka Perwira selaku pihak pembeli tanah warga Wedoroanom dan meminta kepada PT Aridaka Perwira untuk meninjau ulang proses pembelian tanah warga Wedoroanom.

     

    2.      Menuntut kepada PT Aridaka Perwira untuk melakukan pembelian tanah warga sesuai dengan SK Dirjen Material, Fasilitas, dan Jasa Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) No. 44 yang tertanggal 11 Desember 1989, menyebutkan taksiran harga di Wedoroanom sebesar Rp 4.660 per meter persegi.

     

    3.      Kami juga menuntut kepada PT Aridaka Perwira untuk mengganti rugi tanaman musiman dan tanaman keras warga Wedoroanom yang telah digusur sesuai dengan SK Dinas Pertanian Tanaman Pangan Gresik No 592.2/383/403.55/1994, yang tidak pernah diterima warga Wedoroanom.

     

    4.      Selain itu kami juga menuntut agar direalisasikannya janji PT Aridaka Perwira yang menjanjikan uang kompensasi desa untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat Desa Wedoroanom.

     

    5.      Usut tuntas pelaku penganiayaan terhadap 13 warga yang menjadi korban penganiayaan pada peristiwa 24 Oktober 1996 yang dikenal dengan peristiwa “Kamis Kelabu”.

     

    6.      Menuntut kepada pihak Kodam V Brawijaya agar menghentikan semua aktifitas yang sudah dan akan dilakukan di tanah sengketa antara PT Aridaka Perwira dengan petani atau warga Wedoroanom serta mencabut tanda larangan atau pengosongan tanah sampai ada status penyelesaian yang jelas. 

     

    7.      Meminta kepada Pimpinan TNI AD dan Komandan Kodam V Brawijaya untuk segera menarik pasukannya dari tanah-tanah warga Wedoroanom.

     

    8.      Kita juga menyeruhkan kepada seluruh pihak yang berwenang, baik ditingkat daerah dan nasional untuk menyelesaikan konflik tanah dengan asas keadilan yang berpihak kepada rakyat dengan mengedepankan cara musyawara mufakat tanpa cara-cara intimidasi dari pihak manapun.

    Demikian seruan solidaritas ini kami buat, atas nama kemanusiaan dan keadilan, kami mendukung sepenuhnya perjuangan warga Wedoroanom sampai warga Wedoroanom kembali mendapatkan hak-haknya.

     

    Jakarta, 15 Januari 2014 

     

    Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bina Desa.

     

    Read More »

    Audiensi dengan Fraksi PKB dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI Terkait kasus tanah Indramayu oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API

     

    Acara audiensi dengan Fraksi PKB oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API terkait kasus sengketa atas lahan garapan mereka dengan Perum Perhutani Indramayu dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 di gedung Nusantara I DPR RI lantai 18, tepatnya di ruangan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy. Pada pertemuan yang dilakukan pada pukul 13.00 tersebut Lukman Edy hadir menemui perwakilan petani Serikat Tani Indramayu didampingi Ibu Luluk Nur hamidah dari Perempuan Kebangsaan, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

     

    Dalam kesempatan tersebut juru bicara tim advokasi STI, Hamzah, menyampaikan harapan harapan para petani di kawasan basis Serikat Tani Indramayu agar ada penyelesaian terkait konflik lahan antara para petani dan Perum Perhutani.

     

    Sebagaimana telah disampaikan dalam surat yang telah dikirimkan oleh API ke pihak Fraksi PKB melalui fax sehari sebelumnya, STI terlibat dalam konflik dengan perum Perhutani terkait klaim atas lahan yang digarap oleh petani setempat dan diklaim sebagai milik Perum Perhutani seluas lebih dari 3000 hektar. Luasan lahan tersebut dikerjakan oleh 2.472 Orang petani dengan tanaman pokok padi di 24 basis STI di 7 desa. Berikut adalah tabel lahan yang disengketakan antara anggota STI dan Perum Perhutani:

     

     

    NAMA

    JUMLAH PENGGARAP

    JENIS LAHAN

    LUAS (Hektar)

    1

    Loyang

    71 Orang

    Tanaman padi

    100

    2

    Brungut

    37 Orang

    Tanaman padi

    32

    3

    Cagak Kroya

    229 Orang

    Tanaman padi

    321

    4

    Grabyagan

    200 Orang

    Tanaman padi

    300

    5

    Sesepan Jaya

    200 Orang

    Tanaman padi

    166

    6

    Cipondoh

    118 Orang

    Tanaman padi

    105

    7

    Kubang Jaran

    138 Orang

    Tanaman padi

    153

    8

    Kalen Tanjung

    63 Orang

    Tanaman padi

    63

     

    9

    Pasir Torok

    146 Orang

    Tanaman padi

    54

    10

    Sukajaya

    58 Orang

    Tanaman padi

    82

    11

    Tegal Harendong

    112 Orang

    Tanaman padi

    12

    12

    Lemah Rempag

    35 Orang

    Tanaman padi

    50

    13

    Cayut

    248 Orang

    Tanaman padi

    243

    14

    Sukaselamet

    150 Orang

    Tanaman padi

    300

    15

    Bojongraong

    30 Orang

    Tanaman padi

    50

    16

    Sandrem

    150 Orang

    Tanaman padi

    85

    17

    Cibenoang

    42 Orang

    Tanaman padi

    41

    18

    Plasah Koneng

    130 Orang

    Tanaman padi

    146

    19

    Karanganyar

    48 Orang

    Tanaman padi

    57

    20

    Tegal Biting

    70 Orang

    Tanaman padi

    200

    21

    Luwung Pendil

    70 Orang

    Tanaman padi

    150

    22

    Tegal Sapi

    69 Orang

    Tanaman padi

    75

    23

    Punduan

    175 Orang

    Tanaman padi

    217

    24

    Keprabon

    16 Orang

    Tanaman padi

    28

     

     

     

     

     

    Total

    2.472 Orang

     

    3030 Hektar

    Selain menyampaikan keinginan petani agar lahan tersebut dapat dikelola dan diberikan kepada petani, Hamzah juga menceritakan sejarah tanah di wilayah tersebut, dimana jauh sebelum konflik berkecamuk dan mengakibatkan beberapa petani dan aktivis dijebloskan ke penjara, masyarakat secara turun temurun sudah menempati dan menggarapnya. Meski tetap bertahan menggarap lahan-lahan tersebut, para petani juga masih membiarkan pihak perhutani memanen kayu putih yang ditanam di lahan mereka, tanpa mereka mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Padahal pada masa awalnya, dijanjikan adanya sistem bagi hasil dimana petani juga mendapatkan keuntungan. Bahkan dimasa penanaman, para petanilah yang membeli benih dan menanam serta merawat kayu putih tersebut.

     

    Sejarah panjang itu bahkan sudah dimulai sejak pendudukan kolonialis Belanda di Indonesia dan mengalami pasang surut hingga era DI/TII, orde baru hingga sekarang. Argumentasi dan fakta kronologis keberadaan warga yang sudah turun temurun tinggal di wilayah tersebut diharapkan menjadi landasan kuat akan hak petani untuk mengelola tanah negara yang sudah dikerjakan selama berpuluh-puluh tahun.

     

    Dalam tanggapannya, Lukman Edy dari Fraksi PKB dan Wakil Komisi II menyampaikan dukungannya agar persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan secara persuasif dan tidak mengorbankan petani. Hasil dari audiensi tersebut diharapkan juga dapat menjadi titik terang dan perlu dicari tahu dimana sebenarnya kawasan yang benar-benar dikuasai secara legal oleh perhutani. Dalam kaitan ini, STI diminta untuk mendapatkan peta lahan garapan petani secara lebih lengkap, termasuk koordinat batas penguasaan lahan oleh warga, sehingga akan memudahkan untuk melakukan check data lahan yang dikuasai oleh perum Perhutani.

     

    Fraksi PKB akan dapat membawa kasus ini ke sidang di Komisi II DPR RI jika STI dapat memberi bukti-bukti pendukung yang relevan dan peta penguasaan lahan yang akurat, sehingga dapat dikonfirmasi melalui Badan pertanahan Nasional (BPN). Lukman Edy juga menambahkan, jika pun terdapat lahan milik Perhutani yang sudah dikelola petani secara puluhan tahun, maka sebenarnya lahan tersebut dapat dimintakan sebagai tanah negara, dan selanjutnya diberikan kepemilikannya atau hak garapnya oleh negara kepada masyarakat atau petani, mengingat Perhutani adalah juga milik negara.

     

     

     

    Read More »

    “Keadilan Agraria untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara.” – Aliansi Petani Indonesia

    PERNYATAAN PERS BERSAMA

    KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII

    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Bina Desa (Bindes), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

     

    Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria

    untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara

     

    Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.

    Konflik elit politik dalam kekuasaan nasional dan kebijakan pembanguan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya wajah penguasa yang dipimpin oleh Jokowi-JK justru semakin menjauh dari janji penyelesaian problem pokok konflik agraria yang semakin kronis dan massif. Problem pokok agraria Tanah Air sama sekali tidak menjadi prioritas utama Presiden Jokowi untuk segera dituntaskan.

    Kekerasan berdarah kepada kaum tani kembali terjadi. Pada 3 Mei 2015, tindakan represifitas dan kriminalisasi petani telah dilakukan aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam penanganan konflik agraria, yang melibatkan perusahaan tambang PT. Derawan Berjaya Mining (DBM). Perusahan DBM adalah perusahan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA Industrial Service and Trading PTE LTD. Konflik warga dengan perusahaan tambang ini telah berlangsung sejak tahun 2008 dan hingga kini belum ada penyelesaiannya.

    Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal. Adapun kekerasannya berupa penembakan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari (3/5). – terlampir daftar korban dan kronologis kejadian.

    Tindakan brutal aparat kepolisian dengan unsur Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjend Polisi Drs. H. Arkian Lubis dan Kapolresta Kendari AKBP Ilham Saparona dalam penanganan konflik agraria ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Aparat kepolisian telah melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam yang secara jelas dilarang UUD 1945 dan UU HAM. Kekerasan tersebut juga pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian RI. Sebagai institusi, Kapolri harus bertanggung jawab untuk mengusut tuntas bawahannya yang mengabaikan prinsip HAM dan keadilan.

    Saat ini langkah cepat penyelamatan lebih kurang 2.000 warga dari daya rusak perusahaan tambang yang terus beroperasi di empat desa Pulau Wawoni harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara harus segera turun tangan dengan mencabut SK Bupati Konawe Nomor: 63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan IUP PT. DBM di areal seluas 10.070 Ha.

    Berdasarkan data ESDM, pada tahun 2010 Group DBM mendapatkan sedikitnya empat konsesi tambang Kromit di pulau Wowonii melalui SK No. 23, 24, 25 dan 26 tahun 2010. Keempat SK ini diterbitkan pada tahun dan hari yang sama, yakni pada 5 Januari 2010 dengan total luas 5.686 hektar.

    Fakta Pulau Wawoni sebagai pulau kecil dengan luas 867,58 km2sesungguhnya tidak diprioritaskanbagi pertambangan, sehingga  melanggar Pasal 35 huruf i dan k UU No.27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan Masyarakat.

    Atas kejadian ini, kami Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii menuntut:

    1)      Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan sistematis dari Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari yang telah menembak dan menganiaya petani dan pejuang agraria di Wawonii;

    2)      Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan dan mengadili aparat negara yang terbukti melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap petani dan pejuang agraria di Wawonii;

    3)      Pembebasan dan pemulihan nama baik pejuang agraria Muamar (29 th) dkk yang mengalami tindakan kriminalisasi oleh Kepolisian Kendari;

    4)      Penghentian cara-cara kekerasan, teror dan intimidasi aparat gabungan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari dalam penanganan konflik agraria di Pulau Wawonii;

    5)      Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut SK. Bupati Nomor:63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan PT Derawan Berjaya Mining (DBM);

    6)      Hentikan segala bentuk pertambangan minerba di pulau-pulau kecil dan di wilayah garapan/pemukiman rakyat.

    7)      Presiden Jokowi segera membentuk lembaga khusus langsung di bawah Presiden bagi penyelesaian konflik agraria dan menjalankan reforma agraria sebagai wujud kongkrit pengamalan janji politiknya untuk melindungi dan mensejahterakan kaum tani Indonesia.

     Demikian Pernyataan Pers Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.

     

    Jakarta, 10 Mei 2015

    KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII

    Read More »

    5 Alasan Rakyat Menolak KTM 10 WTO – Aliansi Petani Indonesia

    Dalam merespon Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) ke-10 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya, Gerak Lawan merilis posisi untuk menentang rejim perdagangan bebas ini.

     Hal ini didasarkan pada 5 (lima) alasan:

     Pertama, WTO telah gagal

    “20 tahun WTO berdiri, ia telah gagal memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara anggotanya,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).

     “WTO adalah salah satu lembaga yang membuka pasar impor pangan kita sejak 1995, disusul Dana Moneter Internasional (IMF) pada 1997,”

     “Lembaga ini sudah gagal dan tidak memiliki capaian signifikan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan mewujudkan skema perdagangan berkeadilan. Yang ada malah rakyat, petani, makin miskin,” kata dia.

     

    Kedua, Perundingan WTO Tidak Demokratis

    Negosiasi yang tidak demokratis terlihat dari praktik yang kerap terjadi di ruang tertutup dan hanya melibatkan negara tertentu.

     Dalam perundingan WTO di Kenya Desember ini, Negara maju mendorong agar tidak ada lagi perundingan Agenda Pembangunan Doha, khususnya terkait pertanian. Hal ini karena mereka tidak mau mengurangi subsidi pertaniannya.

    Disisi lain,negara berkembang dipaksa untuk mengurangi subsidi dan membuka akses pasar. Desakan negara berkembang agar melanjutkan Agenda Pembangunan Doha terus mendapatkan hambatan dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.Bahkan negara maju meminta trade off (tukar guling)dengan “Isu Singapura” yang menguntungkan mereka.

     “Terjadinya tukarguling kepentingan akan menghasilkan keputusan WTO yang terus merugikan serta melukai kepentingan negara berkembang, khususnya dalam upaya melindungi petani kecil dan mewujudkan kedaulatan pangan”, jelas Rachmi Hertanti dari Indonesia for Global Justice.

     

    “Praktik ini dilakukan menggunakan pertemuan tertutup yang disebut ‘Green Room’. Biasanya dalam pertemuan inilah tukar guling dan lobby-lobby dilaksanakan,” tambah Rachmi.

     

    “Isu subsidi pertanian juga terus-menerus merugikan negara miskin dan berkembang,” tambah Achmad Yakub dari Yayasan Bina Desa. “Pertanian negara maju disubsidi ratusan milyar dollar—sementara petani negara miskin dan berkembang sangat berat untuk maju,”

     

    “Lihat contohnya jika produk pertanian kita: kedelai misalnya, harus bersaing dengan kedelai impor dari Amerika. Sulit sekali–karena kedelai mereka overproduksi dan disubsidi besar-besaran untuk ekspor,” terang dia lagi.

     

    Ketiga, WTO mengancam hak atas pangan

     Adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya agar tak kelaparan, kekurangan gizi.

     

    “Namun di dalam WTO, subsidi negara miskin dan berkembang dibatasi de minimis 10% dan peace clause Paket Bali,”

     

    “Jadi kewajiban negara untuk menyantuni rakyat miskin, lapar malah dibatasi,” ujar Ridwan Darmawan,

     

    Keempat, WTO, juga FTA, TPP, mengancam sektor pertanian

    Sektor pertanian masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kapasitas dan produk petani kecil Indonesia masih butuh bantuan dan insentif untuk berkembang. Jalan ke kedaulatan pangan rakyat masih panjang.

     

    “Sementara menurut perjanjian WTO, akses pasar negara miskin dan berkembang terus dipaksa terbuka oleh Trade Facilitation,” kata M. Nuruddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia.

     

    “Ini menyebabkan pertanian kita tidak akan maju-maju. Apalagi sektor pertanian tidak pernah jadi fokus serius pemerintah di tengah perdagangan bebas macam WTO, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), atau wacana ikut Trans-Pacific Partnership (TPP),”

     

    “Sepertinya pemerintah itu tanda tangan saja dulu perjanjian perdagangan bebas. Masalah mengancam sektor pertanian dan yang lain, tak peduli,” ujar dia.

     

    Kelima, Di Mana Pembangunan?

    Salah satu tujuan WTO adalah untuk pembangunan. Untuk itu, Agenda Pembangunan Doha masih terus menjadi andalan negara-negara miskin dan berkembang.

     

    Di KTM 10 Nairobi, ada wacana untuk meninggalkan Agenda Pembangunan Doha—yang terutama dicetuskan negara-negara maju macam Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang. Rakyat di seluruh dunia harus bertanya, apa relevansi WTO saat ini? Tentunya sia-sia berusaha di dalam forum multilateral yang gagal, tidak demokratis, mengancam hak asasi, bahkan menghadang pembangunan untuk rakyat. #EndWTO.

     

     GERAK LAWAN

    Serikat Petani Indonesia (SPI)– Aliansi Petani Indonesia (API) – Indonesia for Global Justice (IGJ) – Bina Desa –Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHCS) –Youth Food Movement (YFM) –Institut Perempuan –Koalisi Anti Utang (KAU) – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) –Solidaritas Perempuan (SP)– Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) – Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) – Serikat Nelayan Indonesia (SNI) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) – Serikat Buruh Indonesia (SBI) –Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI) – Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)

    Read More »

    Koalisi Perkebunan Rakyat Tolak RUU Kelapa Sawit – Aliansi Petani Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Perkebunan Rakyat mendesak parlemen menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepala Sawit. Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan RUU Kelapa Sawit lebih kental mewakili korporasi dibanding petani atau buruh. “RUU itu tidak mendesak,” ucap Inda dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 13 April 2017.

    Menurut dia, persoalan paling penting di sektor perkebunan sawit ialah bagaimana melindungi serta memberikan perhatian dalam hal kesejahteraan kepada petani dan buruh. Sedangkan dalam draft RUU itu Inda tidak menemukan pasal yang berpihak kepada petani.

    Inda menjelaskan, kentalnya kepentingan perusahaan dalam RUU itu bisa dilihat dari beberapa poin. Pertama, kemudahan pengurangan pajak penghasilan. Lalu, pembebasan atau keringanan bea dan cukai serta keringanan pajak bumi dan bangunan. Di sisi lain, RUU itu tidak selaras dengan keinginan pemerintah yang ingin menaikkan pendapatan negara.

    RUU Kelapa Sawit masuk dalam prioritas program legislasi nasional tahun 2017. RUU itu merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen beralasan, kehadiran RUU tersebut untuk memastikan kesejahteraan petani dan meningkatkan profesionalitas seluruh sektor di perkebunan sawit.

    Inda menyatakan, dibanding membahas RUU Kelapa Sawit, Koalisi Perkebunan Rakyat meminta pemerintah moratorium perkebunan sawit dan melakukan pembaruan hukum perkebunan. “Pemerintah harus audit perizinan usaha perkebunan,” ujarnya.

    Koalisi Perkebunan Rakyat terdiri atas Serikat Petani Kelapa Sawit, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, dan Indonesian Human Right Committee Social Justice.

    ADITYA BUDIMAN

     

    Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/04/13/090865697/koalisi-perkebunan-rakyat-tolak-ruu-kelapa-sawit?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C4687567313

    Read More »

    “TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT” – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap
    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
    Menyikapi Perkembangan RUU Pertanahan

    “TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”
    Jakarta, 14 Juli 2019

    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) bertujuan
    menghapus UU Agraria Kolonial Belanda, dan memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang
    terkandung di dalamnya diatur oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi rakyat sehingga penguasaannya,
    pemilikannya, penggunaannya dan pemeliharaannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Karena itu, penggunaan tanah yang melampaui batas dan monopoli swasta tidak diperkenankan. Keadilan
    sosial, kesejahteraan manusianya dan keberlanjutan sumber-sumber agraria menjadi prinsip utama.
    Disadari bahwa UUPA 1960 baru memuat aturan pokok sehingga diperlukan UU dan regulasi turunan
    lebih lanjut sebagaimana diamanatkan UUPA. Disadari pula perkembangan jaman terkait agraria berikut
    kebutuhan dan permasalahan yang timbul, sehingga UU yang bersifat khusus (lex specialis) perlu disusun.
    Dengan begitu, kami mengapresiasi kedudukan dan posisi RUU Pertanahan terhadap UUPA 1960 adalah
    bersifat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal penting yang belum diatur dalam UUPA 1960.
    Dengan begitu, maka prinsip-prinsip mendasar dan spirit UUPA 1960 hendaknya secara konsisten menjadi
    pijakan dalam merumuskan isi RUU Pertanahan. Begitu pula dengan TAP MPR NO. IX Tahun 2001
    tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaam Sumberdaya Alam, penting menjadi acuan mengingat
    masalah sektoralisme peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling kontradiktif telah
    kita sadari bersama.

    Akan tetapi, bila merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 hasil Rapat Panitia Kerja RUU
    Pertanahan DPR RI, kami menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan
    agraria dan keadilan ekologis bagi keberlansungan hajat hidup rakyat Indonesia. Setidaknya, terdapat
    sejumlah masalah mendasar dalam RUU Pertanahan, yakni:

     Hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya
    perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan
    masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya;

     Reforma Agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat. RUU Pertanahan belum secara jelas dan
    konsisten hendak menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah
    serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan. Tidak ada rumusan tujuan
    reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria kronis dan
    mensejahterakan rakyat. Mengingat, petani Indonesia rata-rata gurem/kecil/miskin (11, 5 juta KK
    per Sensus 2013). Dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah petani gurem bahkan landless (tak
    bertanah/menjadi buruh tani). Sementara segelintir kelompok pengusaha sawit menguasai tanah
    melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin lokasi seluas sekitar 14 juta hektar. Segelintir orang,
    badan usaha, para elit menguasai tanah dan asset tanah begitu besar;

     Penyelesaian konflik agraria (struktural). RUU Pertanahan tidak disusun untuk mengatasi dan
    menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Dalam 11 tahun terakhir
    saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan,
    pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas
    7.572.431 hektar (KPA, 2018). Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat
    masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU
    ini kehendak untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Pembentukan Pengadilan
    Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya.

     Inkonsistensi dan kontradiksi. RUU Pertanahan juga mengandung banyak inkonsistensi dan
    kontradiksi antara konsideran dengan isi RUU, antara niatan menjalankan reforma agraria untuk
    menata ulang strukur agrarian menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait HGU,
    HGB, Hak Pengelolaan, dan Bank Tanah.

     Hak-hak atas tanah. Proses perumusan dan masalah-masalah mendasar terkait hak atas tanah. RUU
    pertanahan perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak-hak atas tanah,
    baik itu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, termasuk hak
    pengelolaan. Mengingat hak-hak yang selama ini diterbitkan, terutama hak dan ijin bagi
    perusahaan besar telah banyak mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga, melahirkan
    ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan hingga rusaknya lingkungan.

     Pengakuan wilayah adat. RUU tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria
    pada wilayah adat. RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai
    dari usulan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
    pemerintahan di bidang pemerintahan dalav negeri. Skema seperti ini sama sekali tidak menjawab
    persoalan yang ada selama ini, yaitu bahwa pengakuan hak ulayat sulit dilakukan karena sangat
    politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah bukan berdasarkan usulan masyarakat
    adat sendiri.

     Masalah sektoralisme pertanahan. RUU Pertanahan belum menjawab masalah ego-sektoral
    pertanahan di Indonesia (hutan dan non-hutan). RUU masih bias dan terbatas pada tanah dalam
    jurisdiksi Kementerian ATR/BPN RI, sementara masalah-masalah pertanahan bersifat lintas
    sektor; tanah di perkebunan, tanah di kehutanan, tanah di pertanian, di wilayah pesisir kelautan,
    pulau-pulau kecil, pedesaan dan perkotaan. Banyak tumpang tindih antar sektor.

     Bank Tanah. RUU mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa
    mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan
    kementerian/lembaga. Beresiko terjadinya komoditisasi tanah secara absolut melalui Bank Tanah,
    yang akan memperparah ketimpangan dan konflik. Sebaiknya rencana ini dicabut dari draft.

     Sarat kepentingan investasi dan bisnis. RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan
    investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk
    impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini
    tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah.
    Dengan demikian, RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria,
    perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi.
    RUU juga berpotensi menambah daftar panjang regulasi pertanahan dan UU sectoral lainnya yang
    saling tumpang tindih dan kontradiktif.

    Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka:
    Kami dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini
    belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu, rencana pengesahannya harus
    ditunda.

    Kami juga sangat menyayangkan proses perumusan RUU oleh Panja Pertanahan/Komisi II DPR RI
    yang tidak terbuka. Kami meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai
    politik dan pemerintah agar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan ke depan harus
    melibatkan secara aktif dan sungguh-sungguh koalisi organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang
    selama ini menjadi korban konflik agrarian dan perampasan tanah, para pakar/akademisi yang
    kompeten serta kredibel di bidang pertanahan dan seluruh sektor terkait.
    Hormat Kami,

    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil*
    *Organisasi rakyat dan NGOs yang tergabung dalam koalisi ini ada di bawah.
    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:
    1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
    2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
    3. Aliansi Petani Indonesia (API)
    4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
    5. Solidaritas Perempuan (SP)
    6. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
    7. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)
    8. Yayasan PUSAKA
    9. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
    10. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
    11. Sajogyo Institute (Sains)
    12. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
    13. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
    14. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
    15. Bina Desa
    16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
    17. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
    18. Serikat Petani Pasundan (SPP)
    19. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
    20. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
    21. Serikat Tani Indramayu (STI)
    22. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
    23. Serikat Tani Tebo (STT-Jambi)
    24. Serikat Petani Sriwijaya (SPS-Sumatera Selatan)
    25. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
    26. Serikat Petani Siantar Simalungun (SPSS)
    27. Serikat Petani Majalengka (SPM)
    28. Serikat Tani Independen (SEKTI-Jember)
    29. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
    30. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS-Sulawesi Tenggara)
    31. Serikat Petani Minahasa (SPM)
    32. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
    33. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
    34. Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
    35. Serikat Petani Batanghari (SPB)
    36. Pergerakan Petani Banten (P2B)
    37. Rukun Tani Indonesia (RTI-Yogyakarta)
    38. Serikat Petani Lumajang (SPL)
    39. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
    40. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
    41. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
    42. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
    43. Serikat Tani Sumberklampok (STS – Bali)

    Read More »