Penataan Produksi dan Usaha Tani – Aliansi Petani Indonesia

    [nggallery id=1]

    Lemahnya posisi tawar petani yang umumnya disebabkan oleh petani kurang mendapatkan dan memiliki akses terhadap pasar. Karenanya perlu mendorong pengembangan system pemasaran berbasis kelompok di tingkat petani dalam rangka meningkatkan rantai nilai. Lemahnya akses pasar disebabkan oleh kurangnya informasi pasar itu sendiri  serta sistem Ijon dalam rantai distribusi.  Selain akses pasar, petani umumnya kesulitan dalam hal akses permodalan.

    Oleh sebab itu penguatan posisi tawar petani melalui penguatan organisasi petani dan membangun system matarantai yang efisien dan adil antar pelaku diperlukan oleh organisasi petani. Hal itu bertujuan agar mereka dapat bersaing atau meningkatkan posisi tawar dan meningkatkan produktifitas serta kualitas produksi mereka. Dengan usaha pertaniannya itu, diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan kesejahteraan petani di pedesaan.

    Masalah yang terjadi di lima kabupaten anggota Api yang meliputi Lumajang, Jembrana, NTT, Boyolali dan Jambi adalah contoh tidak kuatnya dalam melakukan negosiasi harga hasil produksi, system tataniaga yang cenderung dimonopoli oleh tengkulak melalui system Ijon, rantai distribusi terlalu panjang dan tidak efisien, sehingga berdampak pada rendahnya harga produksi di tingkat petani.

    Selama ini informasi mengenai pasar banyak dimiliki oleh para tengkulak. Akibat minimnya informasi tersebut, Petani kesulitan menjual hasil panennya karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, terpaksa petani menggunakan sistim tebang jual dan tergantung dengan tengkulak. Akibatnya sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan  menjadi milik tengkulak.

    Terkait dengan hal tesebut Aliansi Petani Indonesia menggelar acara  Evaluasi dan Perencanaan Program Penataan Produksi dan Usaha Tani, 12 sampai 14 Maret 2013. Acara yang bertempat di komplek Dinsos Malang tersebut, selain untuk melakukan “pembacaan ulang” atas seluruh proses dan mengukur tingkat keberhasilan di tahun sebelumnya, juga ditujukan untuk menyusun rancangan kerja yang didasarkan pada refleksi tersebut untuk dapat dilaksanakan di tahun mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri sedikitnya 20 perwakilan dari lima kabupaten anggota Api yang meliputi petani padi organik (Boyolali), kakao (Jembarana dan NTT), pisang (Lumajang)dan duku (Jambi)[]Admin

    Read More »

    Sinergitas Perda Perlintan Terhadap Penguatan Produksi Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Amartapadi: Raperda Perlintan Harus Sejahterakan Petani Kepengurusan Pimpinan Wilayah (KPW) Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapdi) Jawa Tengah menggelar Musyawarah Wilayah (MUSWIL)-nya yang pertama di Widya Graha Sinode, Salatiga (29-30/4).

    Acara yang diselenggarakan selama dua hari tersebut dibuka dengan Diskusi Terfokus (FGD) bertema Sinergitas Perda Perlintan Terhadap Penguatan Produksi Petani Demi Terwujudnya Kedaulatan Pangan, yang menghadirkan Chamim Irfani, S.Ag, ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah.

    Dalam paparannya, anggota dewan dari fraksi PKB itu menegaskan pentingnya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) untuk segera disahkan. “Proses Raperda ini cukup panjang. Saya berharap dengan segera disahkannya ini menjadi Perda akan segera disusul dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang efektif”, jelasnya.

    Chamim juga mengapresiasi berbagai masukan para petani dalam diskusi terfokus Amartapadi yang mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah terutama menyangkut tata kelola perberasan. “Hingga saat ini pemerintah masih bergeming menggunakan sistem pembelian tunggal dalam kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah-beras sebagaimana tertuang dalam Inpres No.5 tahun 2015. Padahal kebijakan ini jelas-jelas tidak efektif dan memunggungi fakta bahwa produk gabah dan beras yang beraneka macam secara kualitas”, kata Murbowo, ketua Amartapadi Jawa Tengah.

    Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh Syukur Fachruddin, Departemen Advokasi. “Kita sudah masuk MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana daya saing produksi sangat menentukan. Harusnya HPP kita sudah bersifat multikualitas sehingga ada penghargaan dan insentif bagi petani untuk memperbaiki mutu produksi”.

    Selain persoalan HPP Multikualitas atas gabah dan beras, Amartapadi juga berharap Raperda Perlintan akan benar-benar mengakomodasi kepentingan petani, termasuk mendorong terjadinya reforma agraria sebagai prasyarat kedaulatan pangan. Demikian juga, Amartapadi menyampaikan kritiknya terhadap salah satu isi dalam Raperda terkait regenerasi petani. Dalam agenda Raperda disebutkan bahwa untuk melakukan regenerasi petani salah satunya dengan cara memberi beasiswa pertanian untuk anak-anak petani. Meski secara prinsip hal tersebut dapat dilakukan, namun efektifitasnya sebagai sarana regenerasi sektor pertanian masih menyisakan banyak pertanyaan, demikian diungkapkan Catur Budi Setyo, Ketua Umum Amartapadi yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

    “Titik kritisnya adalah pada kesejahteraan. Selagi sektor pertanian dapat dikelola dengan baik dan mampu memberi keuntungan yang layak bagi rumah tangga tani, maka kita tidak akan cukup khawatir terhadap masa depan sektor pertanian. Raperda ini harus benar-benar dapat mensejahterakan petani”, paparnya seusai diskusi.

    Amartapadi merupakan organisasi petani berbasis komoditas padi yang diinisiasi pendiriannya oleh Aliansi Petani Indonesia (API) dan dideklarasikan di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 2014 lalu. Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk menyatukan para petani padi di Indonesia yang secara umum sering berada pada posisi paling dirugikan dalam tatakelola perberasan nasional. Muswil Amartapadi KPW Jawa Tengah meupakan upaya untuk memperkuat kelembagaan organisasi ini hingga ke level akar rumput serta menetapkan struktur kepengurusan wilayah dari anggota Amartapadi di beberapa kabupaten, diantaranya Salatiga, Semarang, Boyolali, Grobogan, Banjarnegara, Banyumas, Magelang dan Sukoharjo.

     

    Read More »

    Software TI Pendataan Anggota dan Potensi Produksi – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API) telah menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Pelatih (ToT) Tehnologi Informasi Profil Anggota Organisasi Petani ( Jakarta, 13 Desember 2017). Pelatihan ini melibatkan belasan Koperasi dan Direksi di seluruh indonesia. Pelatihan ini bisa untuk pengembangan arus informasi mengenai kepentingan organisasi, seperti data-data anggota, potensi produksi dan pasar yang dibutuhkan oleh organisasi dan petani serta pemangku kepentingan lainnya.

    Dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang berbasis teknologi Informasi ini, maka organisasi dan koperasi petani itu yang akan diharapkan dapat menyediakan segala informasi dan informasi mengenai produk produk mereka sendiri dan pasar yang informasi lainnya, untuk analisis manajemen secara online dengan materi dan Softwer yang Telah di sediakan oleh Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API).

    Pengembangan data base anggota API melalui melalui pelatihan ini berguna untuk menyusun rencana strategis organisasi, pemberdayaan anggota, memetakan produksi dan membangun pusat – pusat informasi produksi dan pemasaran serta dapat digunakan untuk membantu organisasi. Kondisi saat ini anggota Aliansi Petani Indonesia menyebar diberbagai wilayah Indonesia yang meliputi 14 provinsi dan 70 kabupaten di indonesia. Mereka para petani anggota mengembangka usaha pertanianya dengan berbagai komoditas sebaran yang berbeda-beda. Atas pertimbangan tersebut, dibutuhkan alat teknologi untuk mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi informasi bagi seluruh anggota organisasi petani diberbagai tingkat.

    Sebuah organisasi petani yang bekerja ditingkat kelompok-kelompok tani di perdesaan dan pembangunan pedesaan, dari segi jumlah, luas lahan, jenis usaha pertanian, saluran pemasaran dan hal-hal lain yang relevan dengan sistem yang dapat terkelola dengan baik. Sistem yang merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam siklus pemberdayaan dan pengembangan organisasi petani.

    Menampung sebuah data dan informasi untuk disusun secara berjenjang mulai dari anggota di tingkat desa atau kelompok tani, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini membutuhkan teknologi informasi yang tepat guna menjadi sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk tujuan organisasi dalam bidang sosial budaya dan ekonomi. Salah satu upaya yang sudah disiapkan adalah perangkat lunak program pendataan dan profil secara online. Hal ini memungkinkan anggota dan jaringan organisasi di tingkat nasional dapat menyusun data anggota dan potensi produksi anggota di berbagai tingkat.

    Program dan sistem yang baru ini perlu diperkenalkan dan direview oleh organisasi petani sebagai pengguna sistem tersebut. Selain itu perlu dipersiapkan sumber daya dan personel yang akan berlaku di masing-masing organisasi. Selanjutnya masing-masing organisasi untuk melakukan update data.

    Read More »