Software TI Pendataan Anggota dan Potensi Produksi – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API) telah menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Pelatih (ToT) Tehnologi Informasi Profil Anggota Organisasi Petani ( Jakarta, 13 Desember 2017). Pelatihan ini melibatkan belasan Koperasi dan Direksi di seluruh indonesia. Pelatihan ini bisa untuk pengembangan arus informasi mengenai kepentingan organisasi, seperti data-data anggota, potensi produksi dan pasar yang dibutuhkan oleh organisasi dan petani serta pemangku kepentingan lainnya.

    Dengan menggunakan sebuah sistem informasi yang berbasis teknologi Informasi ini, maka organisasi dan koperasi petani itu yang akan diharapkan dapat menyediakan segala informasi dan informasi mengenai produk produk mereka sendiri dan pasar yang informasi lainnya, untuk analisis manajemen secara online dengan materi dan Softwer yang Telah di sediakan oleh Sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API).

    Pengembangan data base anggota API melalui melalui pelatihan ini berguna untuk menyusun rencana strategis organisasi, pemberdayaan anggota, memetakan produksi dan membangun pusat – pusat informasi produksi dan pemasaran serta dapat digunakan untuk membantu organisasi. Kondisi saat ini anggota Aliansi Petani Indonesia menyebar diberbagai wilayah Indonesia yang meliputi 14 provinsi dan 70 kabupaten di indonesia. Mereka para petani anggota mengembangka usaha pertanianya dengan berbagai komoditas sebaran yang berbeda-beda. Atas pertimbangan tersebut, dibutuhkan alat teknologi untuk mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi informasi bagi seluruh anggota organisasi petani diberbagai tingkat.

    Sebuah organisasi petani yang bekerja ditingkat kelompok-kelompok tani di perdesaan dan pembangunan pedesaan, dari segi jumlah, luas lahan, jenis usaha pertanian, saluran pemasaran dan hal-hal lain yang relevan dengan sistem yang dapat terkelola dengan baik. Sistem yang merupakan bagian dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam siklus pemberdayaan dan pengembangan organisasi petani.

    Menampung sebuah data dan informasi untuk disusun secara berjenjang mulai dari anggota di tingkat desa atau kelompok tani, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Hal ini membutuhkan teknologi informasi yang tepat guna menjadi sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk tujuan organisasi dalam bidang sosial budaya dan ekonomi. Salah satu upaya yang sudah disiapkan adalah perangkat lunak program pendataan dan profil secara online. Hal ini memungkinkan anggota dan jaringan organisasi di tingkat nasional dapat menyusun data anggota dan potensi produksi anggota di berbagai tingkat.

    Program dan sistem yang baru ini perlu diperkenalkan dan direview oleh organisasi petani sebagai pengguna sistem tersebut. Selain itu perlu dipersiapkan sumber daya dan personel yang akan berlaku di masing-masing organisasi. Selanjutnya masing-masing organisasi untuk melakukan update data.

    Read More »

    Komisi B DPRD Jatim Urai Persoalan dan Potensi di Sektor Pertanian – Aliansi Petani Indonesia

    Jawa Timur | ikilhojatim – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti menguraikan berbagai pembahasan dan potensi yang ada di sektor pertanian, khususnya membahas peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Terkait ada 7 perlindungan pada petani yang termaktub dalam Perda Nomor 5 ini, yaitu mengenai saran dan prasarana produksi, perlindungan atas prioritas unggulan strategis, penetapan HPP pada pemerintah, perlindungan penyangga produksi, pertanian pertanian, sistem perlindungan, dan hak-hak laba.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Erma dalam gelaran Sarasehan Tani yang diselenggarakan oleh Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Timur pada Rabu (12/2) kemarin di Museum Nahdlatul Ulama, Surabaya.

    Perda ini, kata Erma, sudah cukup mewakili tentang petani, isu yang paling utama tentang pembahasan agar benar-benar bisa diimplementasikan dan diefektifkan oleh berbagai pihak dan menuai.

    “Kalau kita melihat dari 7 perlindungan tadi, ini baru dijawab masih satu melalui Pergub, demikian terkait asuransi pertanian. Jika kita melihat pelaksanaannya, itu memang sudah memenuhi jauh dari kuota yang diberikan oleh pusat. Kawan-kawan petani kita harus memiliki kepentingan untuk menggunakan asuransi dalam pertanian yang akan terjadi, hanya ada beberapa daerah di jawa timur seperti Madura yang menariknya masih rendah, ”paparnya.

    Itu juga menyinggung tentang tata niaga yang masih buruk. Terkait dengan tengkulak, masa depan panen terjadi atas produksi, harga yang turun dan sebagainya. Maka, pemerintah provinsi memiliki tugas untuk menjadi penyangga produksi.

    “Harus dipikirkan suatu sistem di mana terjadi kompilasi atas produksi yang dihasilkan pada saat calon pemenang strategis, nanti akan kami (Komisi B, Merah) terkait dengan BUMDes, pihak-pihak swasta, dan lainnya. Saya pikir ini harus di Pergub-kan, ”jelasnya.

    “Kemudian yang tak kalah pentingnya, Pergub tentang penyuluhan dan pendampingan. Dalam perda ini (Perda Nomor 5, Merah) mengamanahkan desa itu sebagai satu penyuluh. Perlu kita membutuhkan 3000 penyuluh, kita harus memiliki data yang lengkap. Selain itu juga pak Mentri mengelu-elukan konstra tani yang nanti dasar-nya berada di kecamatan. Dan yang paling penting adalah sistem informasi, terkait hama dan sebagainya, ”paparnya.

    Selain itu, Erma juga melaporkan terkait perkembangan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Komisi B mengenai peningkatan jumlah pupuk bersubdi di Jawa Timur. Erma meminta agar seluruh aliansi petani di daerah bisa mengawal dinas-dinas terkait dalam persiapan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi. “Kalau terjadi lagi, bisa-bisa nanti subsidiinya dipangkas lagi oleh Menteri Keuangan,” katanya. (dik / hm)

    SUMBER:  https://ikilhojatim.com/komisi-b-dprd-jatim-urai-persoalan-dan-potensi-di-sektor-pertanian/?fbclid=IwAR2QoLKELlddxeshHxKLD2mYxfBnAdNeY0J_IJVQmd

    Read More »