PERNYATAAN SIKAP DARURAT AGRARIA SUKAMULYA – Aliansi Petani Indonesia

    ALIANSI RAKYAT TOLAK PEMBANGUNAN BIJB

    MENGECAM KERAS PENGGUSURAN DESA SUKAMULYA BAGI PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT (BIJB) DAN MENDUKUNG SEPENUHNYA PERJUANGAN WARGA SUKAMULYA DALAM MEMPERTAHANKAN HAK-HAK MEREKA ATAS TANAH.

    Hari ini, Kamis (17/11) untuk ketujuh kalinya semenjak 4 Agustus 2016, pihak pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka kembali merencanakan pengukuran untuk penggusuran terhadap desa Sukamulya bagi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

    Hingga tadi malam (16/11), hasil pantauan kawan-kawan kami di lokasi, pihak pemerintah sudah mulai mengerahkan gabungan pasukan kepolisian mulai dari Polres Majalengka, polsek-polsek yang berada di wilayah Majalengka, hingga mengerahkan dukungan dari Polres Indramayu dan Sumedang. Bahkan 7 buah truk Dalmas, 2 buah truk Brimob, 20 mobil ranger, 1 buah mobil gegana, dan 1 buah water cannon sudah dipersiapkan di Kantor Polsek Kertajati untuk mengamankan proses penggusuran hari ini yang kabarnya langsung dipimpin oleh Kapolres Majalengka, AKBP. Mada Roostanto.

    Pihak pemerintah juga telah mengerahkan 1.200 personel gabungan dari POLDA Jabar, POLRES Majalengka, TNI dan Satpol PP dari provinsi Jabar dan kabupaten Majalengka.

    Tidak berhenti disitu, proses rencana pengukuran ini kerap diwarnai intimidasi, teror, hingga kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada warga. Tercacat pada, Selasa 6 September 2016 yang lalu dua orang warga desa Sukamulya, atas nama Agus dan Rahman dipanggil tanpa prosedur yang jelas oleh polres Majalengka dengan tuduhan penganiayaan.

    Rencana ambisius dan arogan pemerintah ini terkesan tidak mengindahkan hak-hak rakyat yang akan terampas oleh rencana pembangunan tersebut. Tindakan ini justru kembali memperlihatkan wajah buruk Negara yang selalu memakai cara-cara represif melalui pelibatan aparat TNI dan Polri dalam berhadapan dengan rakyatnya.

    Selain pelibatan aparat, pemerintah selama ini selalu mengabaikan proses dialog dengan warga dalam proses pembangunan bandara tersebut. Bahkan dalam klaimnya, Pemprov Jabar menyatakan bahwa proses penggusuran kali ini akan menggandeng Komnas HAM.

    Tidak dijalankankanya proses-proses musyawarah antara dua pihak ini jelas telah melanggar prosedural dan tahapan yang tercantum dalam UU No.2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah tidak mempertimbangkan pula dampak lebih luas secara sosial ekonomi bagi kehidupan warga jika penggusuran tetap dilanjutkan.
    Tindakan sepihak pemerintah ini juga telah melanggar peraturan UN Basic Principles and Guidelines on Develpoment Based Evictions dan Displacement. Sebuah kebijakan yang menekankan pentingnya memelihara hak-hak warga yang digusur demi kepentingan pembangunan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Dari 11 desa yang yang terkena dampak penggusuran yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan No. 34/2005 yang diperbarui melalui KP 457 tahun 2012, 10 desa telah diratakan tanpa proses yang jelas. Desa Sukamulya merupakan satu-satunya desa yang masih memilih bertahan mempertahankan tanah dan kampungnya. Rencana pengukuran hari ini telah mengancam 1.478 KK dengan luas lahan lebih dari 500 ha di desa Sukamulya tergusur demi Proyek Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
    Kami yang tergabung dalam aliansi rakyat tolak pembangunan BIJB yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat atas tanahnya mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Sukamulya dan mengecam dengan keras rencana pengukuran yang akan menggusur desa Sukamulya untuk pembangunan proyek ambisius pembangunan bandara dengan tuntutan:

    1. Menolak segala bentuk perampasan tanah rakyat atas dalih pembangunan
    2. Menuntut Kementrian ATR/BPN dan Pemprov Jawa Barat untuk menunda proses pengukuran sebelum adanya dialog bersama seluruh masyarakat terdampak dengan melibatkan semuah pihak.
    3. Menuntut Polda Jawa Barat untuk segera menarik mundur pasukannya dalam proses pengukuran tanah untuk penggusuran tanah warga desa Sukamulya

    Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk menjadi perhatian semua pihak sebagai sebuah dukungan terhadap perjuangan rakyat Sukamulya dalam mempertahankan desa mereka dari penggusuran.

    Jakarta, 17 November 2016
    Salam Hormat,

    Aliansi Rakyat Tolak Pembangunan BIJB
    -Dewi Kartika, KPA
    -Bambang Nurdiansyah, FPRS
    -Arip Yogiawan, LBH Bandung
    -Haris Azhar, KontraS
    -Marlo Sitompul, SPRI
    -Muhammad Nuruddin, API
    -Dadan Ramdan, Walhi Jabar
    -Abdul Rojak, STI
    -Abdon Nababan, AMAN
    -Muhammad Ali, AGRA
    -Eko Cahyono, Sajogyo Institute
    -Ridwan Darmawan, IHCS
    -Merah Johansyah, Jatam
    -Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan
    -Dahniar Andriani, HuMa
    -Nur Hidayati, Walhi
    -Ismah Winartono, Gempur

    Read More »

    Pernyataan Sikap KNPA atas Kasus Semen Rembang, Jawa Tengah. – Aliansi Petani Indonesia

    Pers Rilis

     

    Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) atas Kasus Semen Rembang, Jawa Tengah

     

    GUBERNUR BERSIASAT, PRESIDEN JOKOWI HARUS JAMIN PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN AGRARIA BAGI PETANI KENDENG

     

    Perjuangan para petani Kendeng telah sampai pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (2/8/2016). Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan, yang intinya perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Disepakati pula, selama proses 1 (satu) tahun proses KLHS semua izin dihentikan. Artinya terhitung semenjak dikeluarkan pernyataan tersebut maka segala bentuk operasi di wilayah Pegunungan Kendeng termasuk pabrik Semen Rembang harus dihentikan.

     

    Kesepakatan ini diperkuat lagi dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor Register 99/PK/TUN 2016 pada 5 Oktober 2016, yang memenangkan gugatan warga Rembang dan Walhi, yang dalam amar putusannya menyatakan:

    1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng,
    3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

    Sangat disayangkan, kesepakatan dan putusan hukum di atas, tidak berlaku bagi Ganjar Pranowo selaku Gubenur Jawa Tengah, sang pemberi izin lingkungan. Bukannya menghentikan operasi pabrik semen, secara diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Keluarnya SK Izin lingkungan No. 660.1/30 pada 9 November 2016 tentang Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen merupakan perbuatan melawan hukum, pelecehan, pengabaian, dan penyelundupan hukum. Kekuatan hukum ternyata masih saja dilecehkan oleh pejabat di Negeri ini, petani dan rakyat kecil terus dipermainkan oleh Pemerintah.

     

    Tanggal 17 November 2016, Kantor Staf Presiden (KSP) bertemu para pihak di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur dan pertemuan itu menegaskan kembali bahwa selama proses pembuatan KLHS semua izin dihentikan. Pemerintah juga menjamin terjadinya proses dialog atau rembug yang sehat selama penyusunan KLHS berlangsung.

     

    Ironis mengingat Gubernur Jateng mengeluarkan izin baru dengan dalil “hanya berupa amandemen bukan ijin baru” dengan alasan perusahaan telah berganti nama dari PT. Semen Gresik ke PT. Semen Indonesia, termasuk perubahan luasan tambang dari 520 hektar menjadi 293 hektar, di atas lokasi dan kegiatan yang masih sama dengan izin sebelumnya.

     

    Padahal, pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA, seyogyanya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan Dibatalkan”. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan PT Semen Gresik dibatalkan. Tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama. Dengan demikian, maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Jelaslah Ganjar Pranowo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final.

     

    Kegiatan tambang semen, selain akan menggusur lahan, area eksploitasi operasi pabrik juga akan merusak daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal Watuputi telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang seharusnya dilindungi.

     

    Mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960. Hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.  

     

    Penerbitan izin untuk pembangunan pabrik semen oleh pemerintah Jawa Tengah di wilayah pegunungan Kendeng, Rembang tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi din ekologis yang lebih utuh dan luas, merupakan tindakan yang telah merampas hak-hak dasar warga Rembang. Para Sedulur Sikep menggantungkan hidupnya sebagai petani. Dalam kesehariannya warga Kendeng membutuhkan tanah, sekaligus air sebagai tiang penopang keberlangsungan hidup. Petani Kendeng dan warga Rembang, haruslah ditempatkan sebagai warga negara yang memiliki hak dasar sebagai pemilik, pengolah, sekaligus penjaga keberlanjutan kekayaan agrarianya; bumi, tanah-airnya.

     

    Kami memandang bahwa perbuatan pemberian izin lingkungan baru merupakan pengingkaran terhadap putusan MA, yang sudah bersifat final dan mengikat. Baik atas nama perbaikan ijin lingkungan sebelumnya maupun penerbitan ijin baru, keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, berimplikasi pada upaya Gubernur (tetap) merestui berlanjutnya operasi pabrik Semen Indonesia. Hal ini tidak bisa dilihat hanya sebagai penyataan hukum tapi juga pernyataan politis dari seorang gubernur. Dengan demikian jelas Ganjar lebih berpihak ke pabrik semen daripada rakytnya sendiri.

     

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jelas telah merampas hak-hak agraria warga Rembang. Sejak awal kebijakan pembangunan pabrik semen di Rembang memang telah dipaksakan dan sarat kepentingan ekonomi semata. Sehingga berbagai cara dilakukan pemerintah daerah agar ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang maupun di Jawa Tengat umumnya terus dilakukan. Di banyak tempat, kebijakan ini menimbulkan konflik agraria baru di lokasi-lokasi lainnya, yang menjadi area target perusahaan semen, yakni Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kebumen, Wonogiri dan Kendal.

     

    Pembangunan pabrik semen di wilayah pegunungan kars Kendeng dikatakan oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (mendapat keuntungan dari operasi tambang din pabrik), namun di sisi lain mengabaikan prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan pemenuhan hak masyarakat atas tanah airnya. Langkah ini sungguh ironis, di saat Pemerintah Jokowi menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar tanah untuk memenuhi hak petani atas tanah dan pengusahaan pertanian yang lebih produktif din berkelanjutan. Sekaligus menjanjikan pula pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Namun faktanya di lapangan, sistem pembangunan ekonomi politik agraria (SDA) yang dijalankan justru kerapkali mengancam dan menggusur petani serta tanah garapannya akibat kebijakan eksplorasi, eksploitasi dan monopoli perusahaan atas kekayaan agraria.

     

    Atas dasar itu, kami dari aliansi KNPA bersama Jaringan Masyrakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menuntut kepada:

    1. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA, dengan segera mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan atas PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Dengan sendirinya menghentikan operasi perusahaan dan pembangunan pabrik semen tersebut.
    2. Presiden Joko Widodo, sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi, menjamin dan memastikan aparatnya di bawah (Gubernur) untuk mematuhi putusan hukum yang telah ditetapkan MA, melindungi hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agrarianya, sekaligus memberikan teguran serta sanksi kepada Gubernur atas upaya pengingkaran hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang ini.
    3. Presiden atau Menteri Dalam Negeri segera mencabut SK Gubernur tentang izin lingkungan (baru) No. 660.1/30 tertanggal 9 November 2016, yang memberikan legitimasi hukum maupun politik terhadap operasi perusahaan semen di Rembang.
    4. Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani maupun warga sedulur Sikep.
    5. Segala bentuk pembangunan (sektor tambang dan sektor lainnya), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi haruslah selaras, bahkan tidak bersifat mengingkari, dengan rencana pembangunan lainnya yang memegang prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan, yakni kebijakan reforma agraria, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani.
    6. Mengajak seluruh elemen bangsa, publik secara luas untuk bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari perjuangan Petani Kendeng, memastikan keadilan agraria di Kendeng dapat dipenuhi.

     

    Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mari terus kita kawal perjuangan warga Rembang agar keadilan agraria bisa ditegakkan di bumi sedulur-sedulur kita di Kendeng.

     

     

    Jakarta, 23 Desember 2016

    Hormat kami

     

     

     

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

    (KPA, KontraS, WALHI, SPI, API, SAINS, IHCS, SP, YLBHI, AMAN, Pusaka, Bindes, JKPP)

     

     

     

     

    Lampiran Rilis KNPA

    Selama rencana proses pembangunan, kami mencatat banyak pelanggaran hukum dan manipulasi yang telah dilakukan PT. Semen Indonesia Di Rembang, diantaranya:

    1. Melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut di tetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.
    2. Melanggar Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng No.6 Tahun 2010 pasal 63 yang menyatakan Watuputih “Kawasan Imbuhan Air”.
    3. Melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 pasal 19 bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai “Kawasan Lindung Geologi”.
    4. Bahwa sesuai Perda RTRW Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 27, kawasan hutan di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang tidak diperuntukan sebagai kawasan industri besar.
    5. Bahwa PT Semen Indonesia secara sepihak menetapkan Kawasan Pabrik sebagai Objek Vital Nasional, namun kenyataannya  tidak sesuai dengan Kepmen Perindustrian No. 620/M-IND/KEP/12/2012 tahun 2012 tentang obyek vital nasional sektor industri.
    6. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan pemerintah Kabupaten Rembang tidak memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    7. AMDAL PT. Semen Indonesia cacat hukum karena mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi dan masih memakai AMDAL bermasalah PT Semen Gresik.
    8. Izin Lingkungan, Usaha dan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Semen Gresik atau PT Semen Indonesia batal seutuhnya karena diputus bersalah pada Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor Register 99/PK/TUN 2016.
    9. Argumen penolakan masyarakat terhadap semen yang merujuk kepada AMDAL dan kebijakan-kebijakan yang telah melanggar peratran. Dalam konteks ini, proses pembangunan Semen Indonesia di Rembang juga tidak menempatkan suara masyarakat sebagai dasar pertimbangan dan cenderung mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat.

     

    Read More »

    PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN KENDENG – Aliansi Petani Indonesia

    Menuntut Janji yang Diingkari: Presiden Harus Memastikan Gubernur

    Jawa Tengah Patuhi Putusan MA

     

    Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan PK warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia. Hari itu menjadi saksi kepada siapakah Ganjar akan berpihak, mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia atau berpihak kepada investasi modal semen dengan siasat-siasat baru yang selama ini sering dilakukan.

    Pada hari itu juga, tepat sebulan warga Kendeng mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Ganjar Pranowo sebagai aksi mengawal keadilan agraria bagi para sedulur Kendeng. Walaupun terus mendapat aksi represif dari aparat dimana pada hari ke-5 tenda perjuangan mereka dibongkar oleh pihak keamanan. Namun, kejadian tersebut tidak mematahkan semangat dan aksi dari para sedulur Kendeng.

    Bukan apa-apa, siasat-siasat yang dilakukan selama ini oleh Ganjar telah menjadi bukti bahwa sebenarnya ia tidak pernah berpihak kepada aspirasi para sedulur Kendeng. Bahwa tanah dan air yang akan dieksploitasi oleh PT. Semen Indonesia apabila pambangunan pabrik terus berjalan adalah hidup dan mati para sedulur Kendeng. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan ini harus terus dikawal agar tidak dibelokkan lagi dari proses hukum.

    Setelah sebelumnya secara diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Keluarnya SK Izin lingkungan No. 660.1/30 pada 9 November 2016 tentang Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen yang merupakan perbuatan melawan hukum, pelecehan, pengabaian, dan penyelundupan hukum.

    Akhir Desember lalu, Ganjar kembali melakukan siasat dengan berusaha melemahkan gerakan penolakan warga Kendeng atas pembangunan pabrik semen di mana dua petani Kendeng atas Murtini dan Sutrisno dipanggil oleh Polda Jawa Tengah. Dua orang sedulur Kendeng ini dikriminalisasi atas tuduhan pemalsuan identitas dan tanda tangan gugatan warga atas pembangunan pabrik semen.

    Keputusan Ganjar untuk membuat tim kecil dalam rangka mengkaji kembali proses pembangunan pabrik juga patut dicurigai sebagai siasat baru Ganjar dalam upaya berkelit dari putusan MA. Karena apabila ia mematuhi putusan peradilan dan hukum tidak seharusnya tindakan ini dilakukan karna sudah jelas amar putusan MA memerintahkan untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang.

    Amar putusan MK Nomor Register 99/PK/TUN 2016 tertanggal 5 Oktober 2016 sudah jelas-jelas menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang mengindikasikan banyak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan pabrik tersebut, yang mana dalam putusannya menyatakan:

    Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
    Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng,
    Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
    Kekuatan gugatan warga Kendeng atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang tidak hanya sampai disitu. Bahwa perjuangan perjuangan para petani Kendeng telah sampai pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo tertanggal Agustus 2016. Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan, yang intinya perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Disepakati pula, selama proses 1 (satu) tahun proses KLHS semua izin dihentikan. Artinya terhitung semenjak dikeluarkan pernyataan tersebut maka segala bentuk operasi di wilayah Pegunungan Kendeng termasuk pabrik Semen Rembang harus dihentikan.

    Berikutnya, pada tanggal 17 November 2016, Kantor Staf Presiden (KSP) bertemu para pihak di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur dan pertemuan itu menegaskan kembali bahwa selama proses pembuatan KLHS semua izin dihentikan. Pemerintah juga menjamin terjadinya proses dialog atau rembug yang sehat selama penyusunan KLHS berlangsung.

    Ironinya, disaat gugatan warga telah mendapat dukungan secara hukum oleh MA dan Presiden dalam menolak pabrik semen. Ganjar malah terus-terusan berkelit untuk tidak mematuhi keputusan yang telah berlaku, dan bahkan melakukan langkah-langkah yang cacat substansi, hukum dan prosedur dengan mengeluarkan izin lingkungan baru, dengan dalih izin lingkungan baru tersebut sebagai amandemen.

    Padahal, pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA, seyogyanya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan Dibatalkan”. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan PT Semen Indonesia dibatalkan. Tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama. Dengan demikian, maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Jelaslah Ganjar Pranowo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final.

    Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kegiatan tambang semen, selain akan menggusur lahan, area eksploitasi operasi pabrik juga akan merusak daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang dan menimbulkan bencana ekologis seperti kekeringan dan pencemaran. Terlebih Watuputi telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang seharusnya dilindungi, sebagai bagian dari kawasan ekosistem karst yang memiliki fungsi ekologis dan hidrologis.

    Mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960.

    Hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

    Penerbitan izin untuk pembangunan pabrik semen oleh pemerintah Jawa Tengah di wilayah pegunungan Kendeng, Rembang tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi dan ekologis yang lebih utuh dan luas, merupakan tindakan yang telah merampas hak-hak dasar warga Rembang di sekitar Pegunungan Kendeng. Hak dasar petani dan msyarakat sekitar Kendeng yang telah turun temurun bergantung dari ruang hidup Pegunungan Kendeng terus menerus diabaikan demi tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan target ekspor semen.

    Padahal produksi ekspor semen telah mengalami surplus secara nasional. Menurut data Kementrian Perindustrian, produksi semen mengalami suplus (oversupplay) sekitar 25 % dari kebutuhan. Selaras dengan itu menurut Asosiasi Semen Indonesia (ASI), oversupplay produksi semen di dalam negeri mencapai 25-30 % dari konsumsi yang mencapai 65 juta ton. Sehingga lebih banyak diorientasikan guna kebutuhan eksport. Selain itu, kepemilikan saham Semen Indonesia, juga tidak seratus persen milik negara (sejak 2010, kepemilikan saham Pemerintah Indonesia sebesar 51% dan 49% publik). Artinya, klaim bahwa Semen Indonesia demi kepentingan nasional layak untuk ditinjau ulang. Apalagi cara dan bagaimana praktik industri ektraktif semen di sekitar pegunungan Kendeng ini kerap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

    Adalah kewajiban konstitusional Negara menempatkan masyarakat petani dan rakyat di Pegunungan Kendeng sebagai warga negara yang memiliki hak agraria sebagai pemilik, pengolah, sekaligus penjaga keberlanjutan kekayaan agrarianya; bumi, tanah-airnya dihormati. Pemberian ijin pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dan pabrik semen lainnya di Pegunungan Kars Kendeng menunjukkan watak dasar kebijakan pembangunan saat ini, yang lebih menitikberatkan pada tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun mengabaikan prinsip keadilan sosial-ekologis, pemerataan, dan keberlanjutan layanan alam.

    Dengan dasar pertimbangan dan memperhatikan fakta-fakta di atas, kami mengajak seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah untuk terus mengawal hasil keputusan MA agar keadilan agraria bagi warga Kendeng bisa ditegakkan. Di mana pada tanggal 17 Januari 2017 nanti adalah batas akhir Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Publik harus terus mengawal proses ini, agar Gubernur Ganjar dan tim kecil yang dibuatnya tidak lagi melakukan tindakan melawan hukum dan mengabaikan hak dasar masyarakat atas tanah, air, dan ruang hidupnya dengan cara mengeluarkan hasil kajian yang tidak sesuai dengan putusan MA.

    Atas dasar seluruh pertimbangan di atas, maka kami, dari Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng menuntut kepada:

    Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA, dengan segera mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan atas PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
    Mencabut Izin turunan dari Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 termasuk izin usaha dan izin konstruksi. Dengan demikian, seluruh proses kegiatan persiapan penambangan semen di Kabupaten Rembang harus dihentikan;
    Meminta Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang agar segera menghentikan siasat-siasatnya politiknya dalam upaya mengingkari keputusan peradilan dan hukum dan termasuk upaya-upaya yang mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap petani dan warga pegunungan Kendeng yang menolak pembangunan Semen Indonesia di Rembang;
    Mengingatkan konsekuensi ketidakpatuhan hukum dengan ancaman Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU PPLH berkorelasi dengan Izin Lingkungan Nomor 660.1/30 tahun 2016;
    Presiden Joko Widodo, sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi, menjamin dan memastikan aparatnya di bawah (Gubernur) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung, melindungi hak-hak agraria dan lingkungan warga Rembang, sekaligus memberikan teguran serta sanksi kepada Gubernur atas upaya pengingkaran hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang;
    Presiden atau Menteri Dalam Negeri segera mencabut SK Gubernur tentang izin lingkungan (baru) No. 660.1/30 tertanggal 9 November 2016, yang memberikan legitimasi hukum maupun politik terhadap operasi perusahaan semen di Rembang;
    Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani di sekitar Pegunungan Kendeng sebagaimana telah diatur oleh konstitusi;
    Meminta Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Jateng menghentikan kriminalisasi pada warga Rembang;
    Segala bentuk pembangunan (sektor tambang dan sektor lainnya), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi haruslah selaras, bahkan tidak bersifat mengingkari, dengan rencana pembangunan lainnya yang memegang prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan, yakni prinsip-prinsip keadilan agraria, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani (perempuan dan laki-laki);
    Mengajak seluruh elemen bangsa, publik secara luas untuk bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari perjuangan Petani Kendeng, memastikan keadilan agraria di Pegunungan Kendeng dapat dipenuhi.
    Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mari bersama-sama terus kita kawal perjuangan warga Rembang dan Pegunungan Kendeng untuk menyelamatkan tanah, air dan ruang hidup mereka demi anak cucu kita mendatang. Pegunungan Kendeng adil dan lestari untuk Kelestarian Negeri dan Bumi Pertiwi.

    Jakarta, 16 Januari 2017

    Hormat kami

    Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng

    Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng

    Read More »

    PERNYATAAN SIKAP HARI TANI NASIONAL 2017 ALIANSI TANI JAWA TIMUR (ALIT JATI) – Aliansi Petani Indonesia

    Reforma agraria memang sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 9 juta hektar tanah ditegaskan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah. Luasan tersebut dibagi dalam 2 skema pemberian, yaitu skema legalisasi aset (4,5 juta hektar) dan skema redistribusi tanah (4,5 juta hektar).

    Namun dalam perjalanannya, program legalisasi aset melalui skema pemberian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat (0,6 juta hektar) dan PRONA (3,9 juta hektar) lebih mendominasi pelaksanaan reforma agraria pemerintah. Program redistribusi tanah melalui skema pemberian tanah bekas Hak Guna Usaha dan tanah terlantar (0,4 juta hektar) relatif berjalan di tempat. Sedangkan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar), hanya berlaku untuk semua kawasan di luar Pulau Jawa.

    Konflik Agraria di Indonesia
    Sejak zaman Reformasi 1998, konflik agraria di Indonesia belum mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Konflik agraria ini merujuk pada pertentangan klaim mengenai siapa yang berhak atas akses tanah, antara kelompok rakyat dengan lembaga pemerintah atau badan usaha yang bergerak di bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Penyebab munculnya konflik agraria pun bermacam-macam, mulai dari konflik-konflik lama warisan zaman Belanda sampai konflik baru yang muncul karena surat keputusan pemerintah yang memberi perizinan pada badan usaha tertentu dengan memasukkan tanah kepunyaan akses rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria atau pembangunan infrastruktur.

    Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi salah satu contoh penyebab munculnya konflik agraria. Melalui undang-undang tersebut, pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum menjadi semakin marak. Padahal, maraknya pembangunan juga turut menyemarakkan jumlah konflik agraria di daerah. Hasil yang paling terlihat salah satunya adalah dampak demografis, dimana perubahan demografis yang terjadi akan memunculkan perbedaan kelas antara yang memperoleh manfaat dan yang tidak memperoleh manfaat, atau lebih tepatnya tersisih dari pembangunan. Mereka yang tersisih dari pembangunan biasanya masyarakat setempat, petani gurem, pekebun, pemilik tambak kecil, fakir-miskin, dan sebagainya.

    Oleh sebab itu, konflik agraria bersifat struktural. Semakin lama konflik tersebut, semakin menciptakan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada satu pihak, dan semakin menghilangkan hak atau akses agraria pada pihak rakyat. Situasi agraria yang timpang tersebut justru menurunkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat, terutama petani sebagai kelompok yang hidupnya berkaitan langsung dengan tanah. Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah turut berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

    Data Ombudsman RI menunjukkan terdapat 450 konflik agraria di sepanjang tahun 2016 dengan luas area konflik mencapai 2.829.255 hektar. Ombudsman RI mencatat adanya dugaan maladministrasi pertanahan yang mendasari dan turut menambah jumlah konflik tersebut. Bentuk maladministrasi yang paling sering terjadi selama tahun 2016 berupa penundaan berlarut (32,6%), penyalahgunaan wewenang (17,7%), penyimpangan prosedur (16,0%), dan tidak memberikan pelayanan (15,7%). Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat terdapat 450 konflik agraria di tahun 2016 dengan luas area konflik mencapai 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 Kepala Keluarga. Provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi secara berturut-turut adalah Riau (44 konflik), Jawa Timur (43 konflik), Jawa Barat (38 konflik), dan Sumatera Utara (36 konflik).

    Konflik Agraria di Jawa Timur
    Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang sudah bersifat kronis. Pada dasarnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi semata. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang berakibat masyarakat semakin terpinggirkan dan kehilangan akses pada tanah. Padahal, konflik agraria sesungguhnya tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung, tetapi juga berdampak pada program pemerintah seperti program ketahanan pangan, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup.

    Pernyataan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional nampaknya perlu ditinjau kembali. Dari daftar provinsi penyumbang konflik agraria, Jawa Timur menempati peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertanian di Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Belum adanya kepastian hak kuasa atas tanah, sulitnya petani mendapatkan akses modal untuk produksi pertanian, serta maraknya tengkulak dan impor pangan menjadi varian dari problem agraria di Jawa Timur.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU Perlintan). Namun nyatanya, undang-undang ini belum mampu melindungi petani dan lahan pertanian di jawa Timur dari persoalan-persoalan (klasik) yang melingkupinya. Beberapa konflik di Jawa Timur yang saat ini terjadi mulai dari kasus pencemaran limbah B3 dan pelebaran pabrik di Mojokerto, pembangunan bandara di Kediri, pembangunan tol yang melewati lahan-lahan produktif di Jombang-Solo, pembangunan lading minyak baru di Lamongan, eksplorasi emas di Banyuwangi, dan masih banyak lagi persoalan agraria di Jawa Timur.

    Selain konflik agraria, persoalan lain yang saat ini terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan fungsi non-pertanian lainnya. Alih fungsi lahan tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari diterbitkannya perizinan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah cenderung melunak menghadapi para investor properti yang ingin menjadikan lahan pertanian menjadi perumahan. Artinya, berbagai perumahan baru yang muncul di atas lahan produktif menjadi pertanda bahwa sesungguhnya pemerintah pun turut andil dalam berkurangnya lahan pertanian di Jawa Timur.

    Pelaksanaan reforma agraria bertujuan memperbaiki keadaan sosial-ekonomi dan sosial-politik rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Namun seiring perkembangan situasi, kemudian disadari bahwa terdapat beberapa kejadian seperti petani yang telah memperoleh tanah kemudian melepaskan kembali tanahnya. Hal ini disebabkan petani tidak memiliki akses pada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya, keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya.

    Kondisi seperti inilah yang mendorong dilaksanakannya reforma agraria dengan model land reform dan access reform. Land reform memiliki pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang didukung oleh program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan lainnya (access reform). Dengan demikian, reforma agraria memiliki 2 pilar utama (land reform dan access reform), sehingga tidak hanya diartikan sekedar pensertifikatan tanah.

    Sebagai respon dari situasi di atas, dengan ini kami yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (ALIT JATI) menyatakan sikap:
    1) Laksanakan segera reforma agraria sejati.
    2) Hentikan alih fungsi lahan pertanian produktif.
    3) Hentikan kriminalisasi terhadap petani.
    4) Laksanakan UU Perlintan Jawa Timur.
    5) Wujudkan segera kedaulatan petani Jawa Timur atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

    Pernyataan sikap ini kami tutup dengan satu kalimat dari Gunawan Wiradi tentang kondisi agraria di tanah air, “sesungguhnya semua pihak kian disadarkan kembali bahwa buat negara berkembang yang agraris makna kemerdekaan buat rakyat adalah hak atas tanah yang digarapnya.”

     

    Surabaya, 25 September 2017

    Tertanda,
    Aliansi Tani Jawa Timur (ALIT JATI):
    KPA Jawa Timur, SPI Jawa Timur, API Jawa Timur, PMII Sidoarjo, FPPI Surabaya, FPPI Kediri, Teater Cemara STIESIA, Teater Candradimuka Unitomo, Kamus PR, GMNI Untag, CIPHOC Unitomo

    Read More »

    Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2017 di Jakarta – Aliansi Petani Indonesia

    indonesia Darurat Agraria;

    Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria

    Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

    Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (BPS, 2017).

    Kebijakan pertanian juga turut memperparah kemiskinan pedesaan. Berdasarkan catatan Aliansi Petani Indonesia (API) rata-rata terdapat 59 rumah tangga tani yang keluar dari sektor pertanian/jam, artinya ada 1 rumah tangga tani hilang di setiap menitnya. Jika rata-rata kepemilikan lahan produksi petani 0,3 hektar dan ditanami padi, rata-rata hanya akan menghasilkan Rp. 4.290.000, atau Rp. 1.072.500 setiap bulannya.  Disisi lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga lebih berorientasi pasar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani. Hal ini turut mendorong lonjakan angka migrasi dari desa ke kota yang akhirnya berdampak serius pula terhadap regenerasi dan munculnya angkatan muda di sektor ini.

    Jokowi-JK melalui Nawa Cita hendak mejawab persoalan tersebut melalui kebijakan reforma agraria, ditarget 9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi. Tahun lalu, Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Adapun objek reforma agraria berasal dari pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi yang ditarget seluas 4,5 juta hektar. Sementara 4,5 juta lainnya merupakan legalisasi aset. Selama 3 tahun berjalan redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, terlihat hanya mendorong sertifikasi daripada redistribusi lahan.

    Guna mempercepat capaian target, pemerintah membentuk kelembagaan pelaksana reforma agraria melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Menko Perekonomian menjadi ketua yang membawahi tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja I Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pokja III Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Setelah pengesahaan kelembagaan, Presiden mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelesaian konflik di kawasan hutan, yaitu Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Meski dinilai sebagai terobosan hukum, namun kebijakan ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan di lapangan.

    Sisi lain, terdapat kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Kehutanan P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Dengan target seluas 12,7 juta Ha hingga 2019, kebijakan ini tidak selaras dengan semangat reforma agraria.

    Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK (2015-2016) Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat konflik agraria tercatat meningkat. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya.

    Situasi tersebut semakin meningkatkan beban dan memiskinkan perempuan. Jumlah rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12% di tahun 2017 dari 14,97% di tahun 2014, masa awal kepemimpinan Jokowi-JK (Solidaritas Perempuan, 2017). Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga, berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. Reforma Agraria seharusnya juga mampu mewujudkan keadilan agraria bagi perempuan.

    Dalam konteks laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek. Sebaliknya, terdapat 16 proyek reklamasi yang menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 KK nelayan. Selain itu pemberian ijin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil (green grabing) telah merampas sumber kehidupan masyarakat (Kiara, 2016). Kondisi demikian juga merusak ekosistem air, data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kekeringan juga telah berdampak pada 56.334 hektar lahan pertanian dan mengakibatkan 18.516 hektar lahan gagal panen.

    Realitas demikian menunjukan kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan. Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Beberapa paket ekonomi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, karena meyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak lain dari perluasan investasi. Data dari Walhi Daerah Sumatera Selatan (2017) menunjukan 168 titik api di Sumatera Selatan berada di konsesi perusahaan. Pada 2015, 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 diantaranya adalah perusahaan sawit. 

    Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan. Pemerintah mulai kehilangan arah dan menjauh dari amanat UUPA 1960. Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2017 dan 57 Tahun UUPA, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang merupakan aliansi dari puluhan organisasi tani, nelayan, buruh, miskin kota, mahasiswa dan NGO mendesak pemerintah Jokowi-JK:

    1. Presiden dan DPR meninjau ulang semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terbukti tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960 untuk segera dicabut, diubah, dan/atau diganti sesuai mandat TAP MPR No.IX Tahun 2001
    2. Presiden segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik agraria dan meluruskan reforma agraria, serta segera membentuk kelembagaan pelaksana Reforma Agraria yang berada langsung di bawah presiden, lintas sektor, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi rakyat.
    3. DPR dan KPK harus melakukan evaluasi dan klarifikasi atas luas wilayah hutan berdasarkan penguasaan, pemanfaatan dan peruntukannya, serta mengaudit dan mengusut praktik korupsi di BUMN dan perusahaan swasta.
    4. Presiden harus lebih pro-aktif memimpin, mengontrol dan mengantisipasi aksi manipulatif mafia tanah yang menjadikan sumber agraria hanya sebagai komoditas.
    5. Hilirisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dibidang perkebunan menjadi bergerak di sektor niaga, industri pengelolaan pasca panen serta pengembangan teknologi penunjang sektor pertanian dan perkebunan rakyat.
    6. Moratorium izin baru di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta melakukan review dan penertiban terhadap izin-izin lama yang terbukti melanggar hukum, serta melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar HAM dan pelaku perusakan lingkungan.

    Selamat Hari Tani Nasional kepada kaum tani di seluruh tanah-air.

    Jakarta, 27 September 2017

    Hormat kami,

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

     

    Dewi Kartika

    Koordinator Umum

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) :

    KPA, SPP, P3I, STI, SPI, API, SPM, FPRS, FPPB, STIP, HITAMBARA, YP2I, Gerbang Tani, P2B, Jakatani, SPRI, STTB, PPC, AMANAT, AMAN, KPBI, KPRI, WALHI, SPKS, IHCS, KIARA, SP, JKPP, YLBHI, KNTI, SW, Bina Desa, SPDD, KPOP, BPAN, SPR, SMI, SAINS, LBH Bandung, TuK Indonesia, PSHK, LBH Jakarta, RMI, Yayasan Pusaka, SNI, KSN, KontraS, KRuHA, Perkumpulan Inisiatif, WALHI Jabar, HuMa, SP Jabodetabek, JATAM, KPR, FIELD, KNPK, HMI Jabar, FPPMG, FARMACI, FPMR, SPMN, ELSAM,  Ciliwung Merdeka.

     

    Read More »