Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Kendeng – Aliansi Petani Indonesia

    Siaran Pers JMMPK
    Menyikapi Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Kendeng

    Sudah lima hari tenda perjuangan masyarakat Pegunungan Kendeng berdiri di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah guna menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung Nomot 99 PK/TUN/2016. Putusan ini berisi keharusan untuk Gubernur Jawa Tengah mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Namun demikian, Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini masih mencari celah untuk membangkang terhadap Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut.

    Aksi yang selama ini berlangsung tertib, sebagaimana aksi-aksi sebelumnya, pada hari ini (23/12) harus menghadapi perlakuan represif dari aparat negara. Pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, massa aksi dihalangi untuk mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh. Alasan ini tentu merupakan alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum. Namun, lantaran aksi ini diadakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, akhirnya pihak Polrestabes membiarkan pendirian tenda.

    Kemudian, sekitar pukul 11.20 WIB, massa aksi yang menolak pabrik semen didatangi oleh Satpol PP Kota Semarang dan diminta untuk membongkar tenda yang telah didirikan. Tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum melakukan pembongkaran tenda, Satpol PP Kota Semarang kemudian membongkar tenda yang digunakan warga untuk berteduh, beserta properti aksi seperti bendera, poster, dan lain-lain. Semuanya disita oleh Satpol PP.

    Beberapa personel Satpol PP Kota Semarang pun saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda, mengaku tidak tahu dan tampak bingung. Akhirnya, paska pembongkaran tenda, Mudzakir, Komandan Regu Satpol PP yang bertugas membongkar tenda, menyatakan bahwa dasar pembongkaran tenda adalah Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ditanya lebih jauh mengenai pasal yang dilanggar oleh massa aksi, Satpol PP Kota Semarang tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dan memasuki kantor Gubernur tanpa memeberitahu dasar hukum pembongkaran tenda.

    Memperhatikan fakta yang terjadi hari ini, tampak upaya-upaya di luar hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang maupun Satpol PP Kota Semarang untuk menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum. Bahkan, Satpol PP Kota Semarang sampai melakukan tindakan represif, menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum dengan menggunakan landasan Peraturan Daerah yang ditujukan untuk Pedagang Kaki Lima.

    Polrestabes Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang telah menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menjalankan tugas. Padahal jelas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dalam upaya penolakan pabrik semen guna pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, melainkan ketidakpatuhan hukum juga dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang.

    Yang tampak dari kejadian hari ini adalah kekuasaan digunakan untuk meredam suara-suara yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal ini merupakan satu peringatan bahaya terhadap proses demokrasi dan perlindungan terhadap HAM. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara belum cukup bijak dan cerdas dalam hidup bernegara.

    Semarang, 23 Desember 2016

    Nara Hubung:
    Joko Prianto (0823 1420 3339)

    Read More »

    Pengorganisasian dan Perjuangan Agraria Cianjur Selatan – Aliansi Petani Indonesia

    Paguyuban Petani Cianjur (PPC) menyelenggarakan Pelatihan Community Organizer (CO) di lahan garapan petani di desa Neglasari, Kudupandak, Cianjur Selatan (11/9). Kegiatan yang didukung oleh Aliansi Petani Indonesia (API), SPR-Indonesia dan LBH Cianjur ini diselenggarakan selama lima hari dengan diikuti oleh 40 peserta dari unsur pemuda tani dan mahasiswa Cianjur dan Bogor.

     

    Bila sudah ketinggalan kegiatannya tersebut, ketua PPC Cianjur, Erwin, jelaskan hal itu merupakan bagian dari proses pendidikan peningkatan kapasitas kader organisasi terkait, penataan, pemetaan dan penyelesaian.

    “Akhir sembilanpuluhan petani di Cianjur Selatan melakukan perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah yang ada di Cianjur Selatan. Saat ini 2000 RTP petani berhasil menguasai dan menggarap di lahan seluas 582.5 ha bekas HGU PT Cibogogeulis, PT Banyu Sagara dan lahan bekas HGU PTPN VIII Pasir Nangka Avdelling Pasir Randu. Namun sampai sekarang belum ada hak yang diberikan negara kepada petani. Karena belum ada jaminan ini timbul konflik antara petani dengan pihak lain bahkan preman yang mengintimidasi petani dengan berbagai ancaman “, terang Erwin.

    “Melalui kegiatan ini diharapkan akan memberi manfaat bagi para kader di lapangan dan para petani anggota PPC khususnya untuk persiapan rumusan strategis pengorganisasian, peningkatan kapasitas dan keyakinan kader-kader PPC terhadap kerja-kerja pengorganisasian komunitas pertanian yang terkait dengan Reforma Agraria. Secara umum juga agar bisa menumbuhkan pengertian terhadap peran dan fungsi agraria untuk keadilan agraria dan kesejahteraan petani “, tambahnya.

    Sejarah perjuangan para petani anggota PPC sendiri untuk mendapatkan keadilan agraria sudah di mulai sejak lama. Pada akhir tahun 1990-an para petani di Cianjur Selatan ini melakukan berbagai upaya agar dapat memperoleh hak hidup dan bercocok tanam mereka. Hingga saat ini 2000 RTP petani telah berhasil menguasai dan menggarap di lahan seluas 582.5 ha bekas HGU PT Cibogogeulis, PT. Banyu Sagara dan lahan bekas HGU PTPN VIII Pasir Nangka Avdelling Pasir Randu. Namun demikian untuk saat ini belum ada hak yang diberikan negara kepada petani. Karena belum adanya garansi lagi dengan cara membangunnya dengan berbagai cara dan ancaman.

    Perpres no 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 9 prioritas (Nawa Cita) yang akan menorong land reform dan program penanaman tanah seluas 9 juta hektar, khusus untuk HGU terlantar atau habis yang akan akan diredarkan seluas 0,4 juta ha. Perpres dan berbagai ukuran hukum saat ini merupakan peluang yang harus disikapi dengan cermat untuk tujuan realisasi yang tepat dan tidak melenceng dari semangat reforma agraria yang sejati.

    “Program pemerintah terkait agraria saat ini perlu dikejar dengan kritis sambil mempersiapkan para kader organisasi dan sosialisasi kepada para petani agar proses pembaharuan agria tidak hanya bersifat politis saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para petani. Karenanya para petani harus tetap terorganisir dan mampu mengelola berbagai peluang dan tantangan yang dihadapinya. Inilah pokok pelatihan CO dilakukan “, ungkap Etang, salah satu pengurus PPC Cianjur.

    Kegiatan yang mengambil tema “Perjuangan Agraria Sejati untuk Kesejahteraan Petani” tersebut berlangsung dengan suasana komunikatif dan segar. Berbagai pertanyaan dari peserta yang mengemuka pun dijawab oleh para nara sumber dan panitia penyelenggara yang sengaja ditukar dalam suasana yang dialogis dan tidak formalistis. Dengan demikian diharapkan para peserta pelatihan dapat menyerap berbagai pengetahuan yang berbasis fakta lebih dalam dan tidak terputus dari akar historis perjuangan agraria di wilayah tersebut [LH].

     

    Read More »