“TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT” – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap
    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
    Menyikapi Perkembangan RUU Pertanahan

    “TUNDA PENGESAHAN RUU PERTANAHAN, PASTIKAN RAKYAT TERLIBAT”
    Jakarta, 14 Juli 2019

    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) bertujuan
    menghapus UU Agraria Kolonial Belanda, dan memastikan agar bumi, tanah, air serta kekayaan alam yang
    terkandung di dalamnya diatur oleh Negara sebagai kekuasaan tertinggi rakyat sehingga penguasaannya,
    pemilikannya, penggunaannya dan pemeliharaannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Karena itu, penggunaan tanah yang melampaui batas dan monopoli swasta tidak diperkenankan. Keadilan
    sosial, kesejahteraan manusianya dan keberlanjutan sumber-sumber agraria menjadi prinsip utama.
    Disadari bahwa UUPA 1960 baru memuat aturan pokok sehingga diperlukan UU dan regulasi turunan
    lebih lanjut sebagaimana diamanatkan UUPA. Disadari pula perkembangan jaman terkait agraria berikut
    kebutuhan dan permasalahan yang timbul, sehingga UU yang bersifat khusus (lex specialis) perlu disusun.
    Dengan begitu, kami mengapresiasi kedudukan dan posisi RUU Pertanahan terhadap UUPA 1960 adalah
    bersifat melengkapi dan menyempurnakan hal-hal penting yang belum diatur dalam UUPA 1960.
    Dengan begitu, maka prinsip-prinsip mendasar dan spirit UUPA 1960 hendaknya secara konsisten menjadi
    pijakan dalam merumuskan isi RUU Pertanahan. Begitu pula dengan TAP MPR NO. IX Tahun 2001
    tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaam Sumberdaya Alam, penting menjadi acuan mengingat
    masalah sektoralisme peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan saling kontradiktif telah
    kita sadari bersama.

    Akan tetapi, bila merujuk pada naskah RUU Pertanahan per 22 Juni 2019 hasil Rapat Panitia Kerja RUU
    Pertanahan DPR RI, kami menilai substansi RUU Pertanahan semakin jauh dari prinsip-prinsip keadilan
    agraria dan keadilan ekologis bagi keberlansungan hajat hidup rakyat Indonesia. Setidaknya, terdapat
    sejumlah masalah mendasar dalam RUU Pertanahan, yakni:

     Hak rakyat atas tanah dan wilayah hidup. RUU Pertanahan belum menjamin sepenuhnya
    perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan
    masyarakat miskin di pedesaan serta perkotaan atas tanah dan keberlanjutan wilayah hidupnya;

     Reforma Agraria dan redistribusi tanah kepada rakyat. RUU Pertanahan belum secara jelas dan
    konsisten hendak menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah
    serta sumber-sumber agraria lain yang timpang menjadi berkeadilan. Tidak ada rumusan tujuan
    reforma agraria untuk memperbaiki ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria kronis dan
    mensejahterakan rakyat. Mengingat, petani Indonesia rata-rata gurem/kecil/miskin (11, 5 juta KK
    per Sensus 2013). Dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah petani gurem bahkan landless (tak
    bertanah/menjadi buruh tani). Sementara segelintir kelompok pengusaha sawit menguasai tanah
    melalui Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin lokasi seluas sekitar 14 juta hektar. Segelintir orang,
    badan usaha, para elit menguasai tanah dan asset tanah begitu besar;

     Penyelesaian konflik agraria (struktural). RUU Pertanahan tidak disusun untuk mengatasi dan
    menyelesaikan konflik agraria struktural di seluruh sektor pertanahan. Dalam 11 tahun terakhir
    saja (2007-2018) telah terjadi 2.836 kejadian konflik agraria di wilayah perkebunan, kehutanan,
    pertambangan, pesisir kelautan, pulau-pulau kecil dan akibat pembangunan infrastruktur. seluas
    7.572.431 hektar (KPA, 2018). Ada puluhan ribu desa, kampung, pertanian dan kebun rakyat
    masih belum dikeluarkan dari konsesi-konsesi perusahaan. Tidak ada satu pasal pun dalam RUU
    ini kehendak untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria tersebut. Pembentukan Pengadilan
    Pertanahan untuk sengketa pertanahan bukanlan jawabannya.

     Inkonsistensi dan kontradiksi. RUU Pertanahan juga mengandung banyak inkonsistensi dan
    kontradiksi antara konsideran dengan isi RUU, antara niatan menjalankan reforma agraria untuk
    menata ulang strukur agrarian menjadi berkeadilan dengan rumusan-rumusan baru terkait HGU,
    HGB, Hak Pengelolaan, dan Bank Tanah.

     Hak-hak atas tanah. Proses perumusan dan masalah-masalah mendasar terkait hak atas tanah. RUU
    pertanahan perlu secara matang dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan hak-hak atas tanah,
    baik itu hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, termasuk hak
    pengelolaan. Mengingat hak-hak yang selama ini diterbitkan, terutama hak dan ijin bagi
    perusahaan besar telah banyak mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga, melahirkan
    ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan hingga rusaknya lingkungan.

     Pengakuan wilayah adat. RUU tidak memiliki sensitivitas terhadap penyelesaian masalah agraria
    pada wilayah adat. RUU Pertanahan mengatur bahwa pengukuhan keberadaan hak ulayat dimulai
    dari usulan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
    pemerintahan di bidang pemerintahan dalav negeri. Skema seperti ini sama sekali tidak menjawab
    persoalan yang ada selama ini, yaitu bahwa pengakuan hak ulayat sulit dilakukan karena sangat
    politis melalui tindakan-tindakan penetapan pemerintah bukan berdasarkan usulan masyarakat
    adat sendiri.

     Masalah sektoralisme pertanahan. RUU Pertanahan belum menjawab masalah ego-sektoral
    pertanahan di Indonesia (hutan dan non-hutan). RUU masih bias dan terbatas pada tanah dalam
    jurisdiksi Kementerian ATR/BPN RI, sementara masalah-masalah pertanahan bersifat lintas
    sektor; tanah di perkebunan, tanah di kehutanan, tanah di pertanian, di wilayah pesisir kelautan,
    pulau-pulau kecil, pedesaan dan perkotaan. Banyak tumpang tindih antar sektor.

     Bank Tanah. RUU mengatur kewenangan Bank Tanah secara berlebihan tanpa
    mempertimbangkan dampak dan tumpang tindih kewenangan antara Bank Tanah dan
    kementerian/lembaga. Beresiko terjadinya komoditisasi tanah secara absolut melalui Bank Tanah,
    yang akan memperparah ketimpangan dan konflik. Sebaiknya rencana ini dicabut dari draft.

     Sarat kepentingan investasi dan bisnis. RUU ini kuat mengakomodasi kepentingan bisnis dan
    investasi perkebunan skala besar. Monopoli swasta, perampasan tanah, penggusuran, termasuk
    impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan. Ini
    tercermin kuat, melalui Hak Pengelolaan instansi pemerintah dan rencana Bank Tanah.
    Dengan demikian, RUU Pertanahan tidak akan menjawab masalah ketimpangan, konflik agraria,
    perampasan tanah, laju cepat konversi tanah pertanian, kerusakan ekologis akibat desakan investasi.
    RUU juga berpotensi menambah daftar panjang regulasi pertanahan dan UU sectoral lainnya yang
    saling tumpang tindih dan kontradiktif.

    Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka:
    Kami dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memandang RUU Pertanahan yang ada saat ini
    belum lah layak untuk disahkan oleh DPR RI. Oleh karena itu, rencana pengesahannya harus
    ditunda.

    Kami juga sangat menyayangkan proses perumusan RUU oleh Panja Pertanahan/Komisi II DPR RI
    yang tidak terbuka. Kami meminta kepada Panja Pertanahan, Komisi II, termasuk fraksi-fraksi, partai
    politik dan pemerintah agar dalam proses perumusan dan pembahasan RUU Pertanahan ke depan harus
    melibatkan secara aktif dan sungguh-sungguh koalisi organisasi masyarakat sipil, masyarakat yang
    selama ini menjadi korban konflik agrarian dan perampasan tanah, para pakar/akademisi yang
    kompeten serta kredibel di bidang pertanahan dan seluruh sektor terkait.
    Hormat Kami,

    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil*
    *Organisasi rakyat dan NGOs yang tergabung dalam koalisi ini ada di bawah.
    Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil:
    1. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
    2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
    3. Aliansi Petani Indonesia (API)
    4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
    5. Solidaritas Perempuan (SP)
    6. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
    7. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)
    8. Yayasan PUSAKA
    9. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
    10. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
    11. Sajogyo Institute (Sains)
    12. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
    13. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
    14. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
    15. Bina Desa
    16. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
    17. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
    18. Serikat Petani Pasundan (SPP)
    19. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
    20. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
    21. Serikat Tani Indramayu (STI)
    22. Serikat Tani Bengkulu (STaB)
    23. Serikat Tani Tebo (STT-Jambi)
    24. Serikat Petani Sriwijaya (SPS-Sumatera Selatan)
    25. Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB)
    26. Serikat Petani Siantar Simalungun (SPSS)
    27. Serikat Petani Majalengka (SPM)
    28. Serikat Tani Independen (SEKTI-Jember)
    29. Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB)
    30. Serikat Tani Konawe Selatan (STKS-Sulawesi Tenggara)
    31. Serikat Petani Minahasa (SPM)
    32. Serikat Tani Mandiri (SETAM) Cilacap
    33. Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA)
    34. Organisasi Petani Jawa Tengah (ORTAJA)
    35. Serikat Petani Batanghari (SPB)
    36. Pergerakan Petani Banten (P2B)
    37. Rukun Tani Indonesia (RTI-Yogyakarta)
    38. Serikat Petani Lumajang (SPL)
    39. Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS)
    40. Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen
    41. Serikat Tani Amanat Penderitaan Rakyat (STAN AMPERA)
    42. Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK)
    43. Serikat Tani Sumberklampok (STS – Bali)

    Read More »

    TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) – Aliansi Petani Indonesia

    RILIS MEDIA / PRESS RELEASE

    TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI

    Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019.

    Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan Undang-Undang ini sangat merugikan dan berpotensi mengkriminalisasi petani. RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang No.12 tahun 1992 .

    Tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Sebelumnya, di tahun 2012, Koalisi LSM telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Sistem Budidaya Tanaman kepada Mahkamah Konstitusi RI (MK). MK kemudian mengabulkan permohonan dengan putusan Nomor 99/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

    MK berpendapat bahwa pasal-pasal itu dinilai diskriminatif dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan petani pemulia tanaman dalam melakukan pencarian, mengumpulkan dan mengedarkan benih. Putusan MK yang mengabulkan uji materi atas UU SBT berdampak positif bagi perbenihan nasional dan memberikan ruang bagi petani dalam melakukan pelestarian dan pemuliaan benih. Atas dasar pendapat itu, MK memutuskan bahwa perorangan petani kecil boleh melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah bagi diri sendiri maupun komunitasnya. Perorangan petani kecil juga boleh mengedarkan varietas hasil pemuliaan untuk komunitas sendiri tanpa harus terlebih dahulu dilepas oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian RI. Kegiatan Pencarian, pengumpulan dan penggunaan plasma nutfah/sumber-sumber genetik untuk kegiatan pemulian tanaman dan kegiatan budidaya pertanian adalah bagian tradisi turun temurun yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan petani dan pertanian.

    Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh petani sejak manusia mengenal bercocok tanam, bahkan sebelum adanya korporasi. Upaya untuk mengatur, membatasi, bahkan pemidanaan bagi petani, khususnya petani kecil, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang akan disahkan. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap tradisi pertanian itu sendiri, yang melekat dalam kehidupan petani. Patut diduga bahwa akan disahkannya RUU SBPB tersebut adalah upaya memberi jalan bagi korporasi-korporasi benih dan pertanian untuk menguasai sumber-sumber genetik dan benihbenih yang masih ada ditangan petani kecil. Hal ini juga akan membuat petani tidak berdaulat di tanahnya sendiri, hanya sebagai buruh dan subordinat dari korporasi benih dan pertanian. Pada akhirnya akan mengacam kedaulatan negara Indonesia sendiri (NKRI). Kami sangat menyayangkan, bahwa Revisi UU Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian diubah menjadi RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) yang semula diharapkan dapat menguatkan dan melindungi petani- yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia sumber pangan negeri ini- substansinya justru sangat mengebiri hak-hak petani.

    Sejumlah pasal bermasalah dalam RUU SBPB ini mewajibkan petani kecil untuk melapor atau mengajukan ijin kepada Pemerintah Daerah yang berwenang dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pelestarian sumber daya genetik. RUU ini juga bertentangan dengan keputusan MK dengan mewajibkan petani kecil melapor kepada pemerintah daerah sebelum melakukan pelepasan benih. Lebih lanjut RUU SBPB ini juga membuka ruang bagi pelepasan tanaman rekayasa genetik di Indonesia. RUU ini juga memberikan karpet merah kepada korporasi benih multinasional untuk mengembangkan usahanya dan mengancam merampas sumber daya hayati benih-benih lokal dengan hanya memberi perlindungan pada varietas yang seragam, stabil tanpa melihat kekayaan ragam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tercatat, ada 22 Pasal kontroversial dalam Revisi UU ini yang mengkebiri hak-hak petani dan menegasikan petani sebagai subjek dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian. Revisi UU ini di design oleh DPR dan Pemerintah bukan untuk melindungi petani kecil. Hak-hak petani kecil semakin dikerdilkan.

    Justru, malah mengakomodir kepentingan pelaku usaha atau korporasi multinasional. Semangat liberalisasi dalam revisi UU ini sama seperti semangat yang ada dalam ketentuan UPOV 1991. Karena, sama-sama mendorong kepentingan korporasi multinasional dan mengkebiri hak-hak petani kecil. Hendaknya, RUU SBPB sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan berdasarkan 10 prinsip mendasar yaitu :

    1. Prinsip kedaulatan pangan, adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk menentukan pangannya secara mandiri, meliputi alat dan sistem produksi serta pemasaran dibidang pertanian, peternakan dan perikanan untuk menghasilkan pangan tanpa tergantung dari kekuatan pasar internasional;

    2. Prinsip keterlibatan petani dan organisasi petani, yakni pembentukan kebijakan yang pro-petani, dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan secara egaliter tanpa diskriminatif atau mengistimewakan satu kelompok tertentu;

    3. Prinsip non-eksploitasi, UU SBPB tidak boleh menjadi sarana eksploitasi manusia terhadap manusia atau manusia terhadap alam;

    4. Prinsip Reforma Agraria, negara menjamin hak atas tanah, air dan wilayah atau teritori kepada petani;

    5. Prinsip agroekologi, adalah prinsip yang berbasis kearifan lokal, atau penerapan teknologi tepat guna berasas kerakyatan dengan menggunakan sebesar-besarnya sumber daya lokal; pelestarian lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran tanah, air, udara, serta pencemaran benih; mendorong biodiversitas dan menolak monokultur; menyelamatkan plasma nutfah; konservasi air; mendukung keberlanjutan kesuburan tanah dan senantiasa menghasilkan produksi pangan yang sehat; menghargai diversifikasi pangan; dan pola pertanian terpadu keanekaragaman produk termasuk ternak dan perikanan;

    6. Prinsip perlindungan negara, dimana terdapat proteksi harga dan perlindungan dari pasar bebas; perlindungan tanah pertanian; perlindungan terhadap pemuliaan, pengembangan dan penyebaran benih; penyediaan modal produksi untuk petani; mencegah over-produksi yakni berlebihnya produk hasil pertanian karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah produksi sehingga berpotensi merusak nilai dan harga produk tersebut; pencegahan dan penanggulangan kegagalan atau penyusutan hasil panen; hingga penyediaan teknologi pendukung pasca panen atau pengolahan hasil pertanian;

    7. Prinsip kesetaraan gender, yakni pengakuan kesetaraan yang responsif bagi petani dan pelaku budidaya tanaman;

    8. Prinsip pemenuhan kebutuhan pasar lokal dan domestik atau dalam negeri, yakni pengutamaan terhadap pemenuhan produk yang dibutuhkan di tingkat lokal, wilayah dan nasional;

    9. Prinsip hak asasi petani, upaya ini dalam rangka memenuhi dan melindungi hakhak asasi petani sesuai dengan artikel 9 Traktat Internasional ITPGRFA (International Tretaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture dimana Indonesia telah meratifikasinya tahun 2004)

    10. Perlindungan sumber daya genetik-ekosistem, pengetahuan lokal, perlindungan petani/masyarakat adat dan lokal, perlindungan untuk pembagian keuntungan yang adil seperti diamanatkan dalam Konvensi Keragaman Hayati CBD dan Nagoya Protokol.

    Dengan melihat hal-hal di atas dan untuk melindungi petani dan demi kepentingan kedaulatan pangan dan kedaulatan Negara, maka Kami koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kedaulatan Benih Petanin dan Pangan yang selama ini melakukan kerja-kerja mendampingi petani meminta kepada pemerintah dan DPR untuk:
    PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB . KEDUA : RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil
    PERTAMA : MENUNDA PENGESAHAN RUU SBPB KEDUA: RUU SBPB harus dikaji ulang dan dikonsultasi publikkan secara luas dengan melibatkan semua komponen masyarakat Petani dan Kelompok masyarakat Sipil

    ====
    NARA HUBUNG: M. Rifai (081332933581) Dewi hutabarat (081381108822)
    ====

    Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan:
    Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA) Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB) Aliansi Petani Indonesia (API) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yayasan KEHATI FIELD Indonesia Indonesia for Global Justice (IGJ) Aliansi Organis Indonesia (AOI) Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Yayasan Bina Desa Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) Koalisi Daulat Benih Petani Mari Sejahterakan Petani (MSP) Lab. Agensia Hayati TANETE Institute Kediri Bersama Rakyat (KIBAR) FIAN Indonesia

    Read More »