PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH – Aliansi Petani Indonesia

    Kertas Posisi

    PADA ITPGRFA

    DASA SILA

    PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI ATAS BENIH DAN PEMULIAAN BENIH

    PETANI INDONESIA

    Bali Indonesia, 24-26 September 2016

    Merespon “Global Consultation on Farmers Right on seed at ITPGRFA”
    Kami dari Lima Organisasi Petani di Indonesia yang mewakili 3.363,000 Keluarga Petani di Indonesiayang tergabung dalam Badan Musyawarah Tani Indonesia (BAMUSTANI) menyadari bahwa benih yang digunakan untuk menumbuhkan berbagai kegiatan pertanian untuk menghasilkan pangan dan menopang kehidupan manusia telah tumbuh secara simbiosis selama ribuan tahun. Benih muncul dari alam dan telah beraneka ragam, dilestarikan, dipelihara dan ditingkatkan melalui proses eksperimentasimanusia khususnya petani, melalui penemuan dan inovasi dalam kurun waktu yang panjang. Bahwa benih telah diperbaiki dan dikembangkan dengan cara pengetahuan tradisional dan budaya yang ditranformasikan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu benih merupakan warisan kolektif petani untuk melayani umat manusia. Petani dan masyarakat adat selalu menjadi penjaga pengetahuan kolektif yang tertanam dalam keanekaragaman benih yang telah memungkinkan membangun manusia sebagai suatu spesies.

    Bahwa fakta sejarah menunjukkan petani adalah pemilik, pewaris dan pelestari sumberdaya genetik benih yang sebenarnya dan mempunyai hak yang melekat atas benih tersebut.
    Namun, keserakahan dari sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan baik politik, ekonomi telah menimbulkan ancaman mendasar untuk meneruskan konservasi, reproduksi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang dilestarikan selama ini. Ekploitasi paksa atas tanah dan sumber daya alam lainnya telah dikonversi dalam penguasaan pemilik modal adalah satu langkah bencana alam dan kemanusiaan. Hal Ini telah menyebabkan dan terus akan menyebabkan perpindahan dan dislokasi sosial, merusak tatanan sosial, memutuskan hubungan antara petani dan tanahserta konsolidasi sosial. Kekayaan kolektif yang diproduksi di tangan beberapa orang atau kelompok akan mempunyai potensi mengorbankan banyak petani kecil.

    Ada ancaman baru dan lebih kuat pada sumber daya alam dan benih, sebagai warisan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan yang terkait dengan nya. Proses hukum dan pembuatan kebijakan yang sudah jauh lebihmaju di Eropa, Amerika Serikat dan bagian lain dari dunia sedang dipaksakan pada negara berkembang di Selatan melalui perjanjian perdagangan dan investasi multilateral dan bilateral yang mengikat. Mereka mendasarkan pada sistem hukum yang memberikan hak eksklusif atas benih adalah anggapan palsu. Tetapi sesungguhnya varietas tanaman yang ‘ditemukan’ dan ditingkatkan mutunya tersebut adalah produk dari seluruh sejarah perbaikan manusia secara kolektif danPemeliharaanya dilakukan oleh petani. Penegasan mengenai hak eksklusif oleh korporasi atas keseluruhan kepemilikan varietas tanaman atas dasar penyesuaian kecil adalah bagian dari bentuk pencurian langsung.

    Upaya untuk memperluas pengambilalihan atas varietas-varietas benih ke dunia selatan sedang dikejar secara agresif oleh perusahaan multinasional benih dan lembaga penelitian yang mempunyai afiliasi langsung atau tidak langsung kepada korporasi melalui lembaga-lembaga negara dan multilateral seperti WTO, UPOV, TPP, CBD, dsb. Ini merupakan bentuk dari penjajahan baru di dalam penguasaan politik dari teknokrat terkoordinasi untuk memaksakan hukum dan peraturan yang seragam dan kejam dengan mendukung hak kekayaan intelektual (IP) seperti UPOV (Union for the Protection of new Varieties of Plants), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk kepentingan pribadi, proliferasi rekayasa genetika (GM) benih, dan pengakuan hak eksklusif dan pemasaran varietas benih serta tanaman yang melewati sistem pembibitan dan produksi yang dikontrol ketat oleh elit ekonomi.
    Bahwa tidak ada manfaat bagi petani dan pertanian rumah tangga sebagai ciri masyarakat tani Indonesia dan masyarakat pada umumnya, dari perkembangan sistem hak eksklusif “MONOPOLI” atas sumberdaya benih.Hal ini menjadi pemicu kesenjangan yang lebih luas, dimana atas nama produktifitas dan hak perlidungan, mereka mengontrol peredaran atas benih.

    Sudah beberapa dekade para korporasi dan negara-negara maju menawarkan konsep bahwa sistem hak eksklusif tersebut dapat membantu pembangunan pertanian, mengatasi kelaparan dunia. Namun, faktanya sistem tersebut telah membuat benih semakin mahal, biaya produksi semakin tinggi, kerusakan lingkungan, tidak ada perkembangan produksi yang berarti, ancaman kelaparan semakin tinggi di dunia bagian selatan, keanekaragaman hayati semakin menurun (hasil penelitian API tahun: Implikasi Kebijakan Perbenihan Dan Kontrak Usaha Tani Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Dan Hak-Hak Petani setudy kasus Petani Jagung Di Kediri Dan Malang, 2011: Muhammad Nur Uddin, Muhammad Rifai). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem IP, UPOV, TPP, TRIPs, WTO mempunyai dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak petani, pelestarian lingkungan dan kedaulatan petani dan pangan dan kesenjangan ekonomi. Bahkan itu sebagai bentuk penjajahan baru melalui penguasaan varietas-varietas benih sehingga menciptakan ketergantungan politik, ekonomi dan sosial bagi sebagian besar penduduk dunia kepada sekelompok kecil orang.

    Bahwa praktik historis sistem perbenihan petani yang dikelola dalam konteks khusus (kearifan lokal) yang diandalkan oleh petani kecil telah difitnah, direndahkan sebagai terbelakang, usang dan dikriminalisasi. Petani dibawa ke pengadilan dan dipenjara karena mempertahankan basis biologis sebagai sistem hidup. Sementara perusahaan pangan dan benih yang membuat keuntungan besar dilegitimasi oleh sistem hukum atas benih seperti Intelectual Property right (IP), Plant variety protection and Sistem budidaya Tanaman, dan perjanjian-perjajian multilateral.
    Perlindangan atas hak monopoli sumberdaya benih bahkan Pelarangan atas penggunaan benih-turunannya dan proses sertifikasi benih diluar kemampuan dan jangkauan petani kecil merupakan bentuk pemasungan hak-hak petani atas sumberdaya benih.

    Sebagai Dampak dari situasi diatas adalah;telah terjadi erosi yang mengkhawatirkan keanekaragaman hayati pertanian dan pengetahuan tradisional atas pengetahuan tersebut, dan ancaman serius terhadap penggunaan sumberdaya genetik/varietas yang berkelanjutan, berkonsekuensi terhadap ketersediaan pangan dan keseimbangan ekologi serta kemanusiaan. saat ini, Intelectual property right dan undang-undang turunannya tentang benih mengesampingkan budaya pertukaran benih antar petani sebagi tulang punggung sistem pertanian yang berkelanjutan, pelestarian benih dan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia atas pangan.Peran organisasi petani, Individu, perguruan tinggi dan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap issu ini seharusnya tidak boleh berdiri pasif dan menonton bentuk perampasan yang dilegalisir dan adanya potensi kehancuran yang akan ditimbulkan oleh perampasan yang dilegalkan.

    Bahwa Kami dari lima organisasi Petani yaitu; Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI) yang mewakili 3,363,000 petani Indonesia:

     

    1.  Menolak segala bentuk sistem yang menghambat kearifan lokal dan sistem budaya perbenihan petani
    2. Berkomitment untuk bekerja dan beraliansi satu sama laindengan gerakan tani serta dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang mempunyai pemikiran serupa dan individu untuk memerangi penyebaran sistem yang agresif atas penguasaan dan monopoli benih, dan bekerjasama membangun solidaritas dan menghormati satu sama lain untuk menyuarakan hak-hak petani
    3.  Bahwa kami berkomitment menyembarkan pengetahuan tradisional yang kami miliki dan berjejaring dengan satu-sama lain untuk melindungi dan melestarikan benih-benih lokal untuk kepetingan petani
    4.  Menolak dimasukannya benih-benih GMO termasuk benih transgenik dalam sistem ITPGRFA, serta menolak penggunaanya dalam kegiatan pertanian.
    5.  Meminta Pengakuan masyarakat internasional terhadap pengakuan Pengetahuan tradisional dan sains petani terkait pemuliaan tanaman dan Itu dapat digunakan sebagai salah-satu instrumen pengakuan dan sertifikasi benih-benih yang ditemukan dan dilestarikan oleh petani serta dijamin dan dilindungi distribusinya kepada sesama petani.
    6.  Lembaga-lembaga riset publik diminta terbuka, termasuk proses dan hasilnya untuk diakses oleh petani.
    7. Menuntut pelibatan organisasi petani dalam proses penelitian pada lembaga-lembaga riset benih yang didanai dengan dana publik.
    8.  Meminta Pemerintah dan Lembaga-lembaga Internasional Melindungi dan memberdayakan petani dan pengetahuan tradisionalnya serta benih-benih yang dihasilkan, hak-hak petani dijamin atas pengunaan turunan dari benih-benih yang dilindungi untuk tujuan propagasi dan tukar menukar benih serta distribusi
    9. Menjamin hak otonom petani di setiap daerah untuk mengunakan benih-benih lokal, dan menjamin pengembangnya.
    10. 1Saling memperkuat antar organisasi petani terkait dengan kegiatan pengumpulan plasma nutfah dan pemulian tanaman

    Tanjung Benoa, 26 September 2016
    Tertanda
    Pimpinan Organisasi Petani Indonesia

    Read More »

    MK Tegaskan Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin – Aliansi Petani Indonesia

    Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Dengan putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah menegaskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

    “Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya, Kamis (27/10) di ruang sidang pleno MK.

    Mahkamah menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

    Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012. “Dalam putusan dimaksud, Mahkamah telah pada intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin,” ujar Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

    Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

    Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, ““Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

    Masyarakat Adat Kuasai Lahan

    Dalam putusan yang sama, Mahkamah pun menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Norma Pasal 55 UU Perkebunan  yang berbunyi:

    “Setiap orang secara tidak sah dilarang:

    1. a.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
    2. b.  mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
    3. c.   melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
    4. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

     

    Frasa “secara tidak sah” dalam norma pasal a quo, dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

    Menurut Mahkamah, secara normatif norma a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.

    Agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, maka Mahkamah memandang perlu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat. “Kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 dan perbuatan itu dilakukan di atas lahan yang merupakan hak ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat dimaksud,” tegas Palguna.

    Dengan inkonstitusionalitas sebagian Pasal 55 UU Perkebunan, maka norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 undang-undang a quo pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

    Sebagaimana diketahui, Pemohon merupakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli nasib petani kecil, di antaranya Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI). Para Pemohon menggugat sejumlah ketentuan dalam UU Perkebunan yang dinilai merugikan petani kecil dan masyarakat hukum adat.

    (Nano Tresna Arfana/lul)

    Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13411&menu=2#.WBHyocm1cyM

     

    Read More »

    PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN – Aliansi Petani Indonesia

    INDRAMAYU. “Dalam konteks, benih saat ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi ekonomi, politik dan dimensi kehidupan itu sendiri. Menurut pihak yang pro dengan paten, dari sudut pandang dimensi ekonomi, benih adalah sebuah aset yang harus dilindungi dengan berbagai paten sehingga pemilik paten mempunyai hak monopoli untuk kepentingan bisnis dan perdagangan. Dari sudut pandang dimensi politik, saat ini benih dapat digunakan sebagai alat kekuasaan dan hegemoni kepentingan politik dagang dibidang pertanian oleh suatu negara untuk meningkatkan keunggulan komparative dan daya saing mereka. Dari sudut pandang dimensi kehidupan, benih adalah sumber dan aset kehidupan bagi seluruh manusia dan kehidupan itu sendiri sehingga harus dipertahankan eksestensinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluas-luasnya untuk kehidupan itu sendiri, monopoli benih akan menyebabkan hilangnya sumber-sumber keragaman hayati dan pangan di pedesaan dan mendorong pertanian monokultur.” Demikian dari kutipan dan pesan yang kuat dalam materi PELATIHAN PEMULIAAN TANAMAN, Pelatihan tersebut dimulai dari tanggal 17 hingga 19 November 2016. Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya Kab Indramayu.

    Selama duapuluh tahun terakhir telah terjadi erosi besar-besaran dalam hal keragaman dan kedaulatan benih, serta semakin terkonsentrasinya kendali atas benih oleh beberapa perusahaan raksasa. Memang, industri benih komersial telah mengalami konsolidasi besar-besaran selama 40 tahun terakhir sejak korporasi transnasional memasuki sector pertanian, dan mengakuisisi atau merger dengan perusahan-perusahaan pesaingnya. Dimulainya komersialisasi tanaman transgenik pada pertengahan 1990-an semakin memperburuk situasi ini dengan kepemilikan dan penjualan benih GM (Modifikasi Genetis) didominasi secara global oleh beberapa raksasa agrokimia; Monsanto, DuPont dan Syngenta. Lebih lagi, perusahaan-perusahaan raksasa tersebut semakin menjejaring melalui kesepakatan-kesepakatan untuk melisensi-silang (cross license) sifat benih transgenis.

    Dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan 1000 desa mandiri benih, dan 1000 desa organik. Rencana ini tersebut sangat baik dan menjadi peluang bagi petani di pedasaan. Namun, pelaksanaannya harus didukung dengan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pemulian tanaman dan benih dipedesaan kepada petani.
    Disisi lain kondisi pentani di pedesaan telah kehilangan kontrol atas benih. disamping itu pengetahuan pemulian tanaman terutama benih juga semakin langka. Apalagi kegiatan pemulian benih oleh petani juga semakin langka. Konsekuensinya petani akan semakin dalam kehilangan kontrol terhadap benih-benih mereka. Varietas-varitas benih lokal yang unggul akan semakin punah, benih-benih yang ada rentan terhadap hama dan penyakit –meskipun sudah ada jaminan dari produsennya–. Biaya produksi semakin mahal.

    Bahwa, Pendidikan pemulian tanaman dan benih untuk pentani sangat penting. Pengetahuan dan kebudayaan mengenai pemuliaan tanaman itu tidak boleh hilang ditengah-tengah kehidupan petani dan pertanian. Melalui pendidiakan dan pemuliaan tanaman merupakan jawaban atas terjadinya erosi dalam keragaman (Variabilitas) benih. Meningkatkan kontrol benih oleh petani, meningkatkan variablilitas benih-benih lokal yang dimiliki oleh petani.
    Dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai pemuliaan tanaman yang petani miliki di pedesaan, maka dalam Jangka panjang akan berkontribusi. Mengembalikan dan meningkatkan karagaman (Variabilitas), kenaekaragaman (Biodiversity) di lingkungan petani; meningkatkan kemandirian petani atas benih

    Tujuan Khusus:

    Tujuan khusus pelatihan pemuliaan tanaman ini anatara lain:
    1. Meningkatkan pengetahuan petani mengenai dasar dan prinsip pemulian tanaman padi
    2. Peningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani mengidentifikasi anatomi, sifat, karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe tanaman
    3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk Mengidentifikasi varietas Hibrida dan Inbrida dari tanaman padi.
    4. Meningkatkan pengatahuan dan keterampilan petani Membuat Rencana pemuliaan padi Idaman.
    5. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani di dalam mengusai teknis persilangan tanaman padi.
    6. Meningkatkatkan pengetahuan dan keterampilan petani untuk Menguasai teknis seleksi Tanaman padi
    7. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani untuk membuat dan menulis diskripsi tanaman berdasarkan hasil dari pemuliaan tanaman

    Setalah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan:

    1. Mengetahui dsan dan prinsip pemulian tanaman padi
    2. Petani mempunyai kemampuan mengidentifikasi anatomi/morfologi, sifat dan karakter beberapa tanaman padi berdasarkan fenotipe dan genotipe
    3. Petani mampu mengidentifikasi varietas Hibrida dan inbrida pada padi, termasuk perbedaannya.
    4. Petani terampil dalam membuat rencana pemuliaan tanaman
    5. Petani terampil dan menguasi teknis persilangan tanaman padi
    6. Petani terampil dan menguasai teknis seleksi tanaman padi berdasarkan proses pemuliaan
    7. Petani mampu membuat dan menulis deskripsi tanaman berdasarkan hasil pemuliaan
    Selain aspek-aspek kognisi dan affectif diatas, setelah pelatihan ini petani sebagai peserta pelatihan sebagai pioner dalam melakukan pemuliaan tanaman di organisasinya masing-masing dan membangun bank benih komunitas.

    Sasaran Peserta

    Peserta pelatihan ini adalah organisasi petani atau kelompok tani yang mempunyai konsen terhadap isu-isu benih dan pemuliaan benih. adapun Peserta yang disasar dalam pelatihan ini, adalah petani pemulia yang masih pemula dan petani yang mempunyai rencana ingin mengembangkan pemuliaan tanaman padi.

    Read More »