Sapi hilang dari Pasar, Selanjutnya? – Aliansi Petani Indonesia

    Ketergantungan pasar daging indonesia pada pasokan import menyebabkan pasar sangat rentan dipermainkan. Dalam 2 minggu terakhir, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba saja daging sapi hilang dari pasaran yang menyebabkan kenaikan tak terkendali, mencapai Rp100 ribu per kilogram.

    Antisipasi yang dilakukan kementan dengan cara menyediakan 22 ribu ton daging sapi dari tambahan pasokan tersebut sebanyak 17 ribu sapi, diambil dari asosiasi penggemukan sapi lokal dan sisanya sebanyak 5 ribu ekor sapi dipasok dari pusat peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

    Tindakan ini memang akan meredakan untuk sementara, tetapi jika dilihat dari konsumsi masyarakat
    Selama ini, konsumsi daging sapi per bulan ditaksir mencapai 7 ribu ton. Artinya, 22 ribu ton tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sapi selama tiga bulan ke depan.

    Awal mula kisruh daging sapi dapat dilihat dari pelarangan (kuota) import sapi dari Australia. Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi pasar sapi local sehingga mampu bersaing. Namun pasar yang dipegang oleh para pemain besar justru menyebabkan harga sapi local turun sekalipun harga daging sapi tetap dalam harga tinggi.

    Target swasembada sapi yang dicanangkan dapat tercapai pada tahun 2014 dapat dipastikan melemah apabila pemerintah tidak bisa mengendalikan pemain besar, mafia dan importer yang sangat terpengaruh dari target tersebut.

    Hal ini terjadi karena pemerintah tidak serius memperhatikan sector hulu, yaitu peternakan sapi, dan tidak memperhatikan secara serius kebutuhan sebenarnya dari konsumsi masyarakat. Kelemahan ini dimanfaatkan betul oleh mafia tata niaga sapi sehingga pemerintah kelimpungan ketika mereka melakukan manuver di pasar.

    Menurut data BPS, hasil sensus sapi potong menyebutkan bahwa populasi sapi lokal di Indonesia rata-rata 14,6 juta ekor per tahun. Jumlah tersebut berdasarkan cetak biru swasembada daging yang diklaim sudah mampu memenuhi kebutuhan lokal.

    Jika dilihat dari berita yang disampaikan Juli-Agustus, setelah pemerintah membuka kran 7.000 ton daging sapi import dengan asumsi kebutuhan untuk ritel dan restoran sangat kurang, yang juga lebih spesifik kebutuhan tersebut pada jenis CL85 dan CL65. Maka tidak terlihat krisis daging sapi akan terjadi pada bulan November. Hal ini terjadi karena, selain pasokan tambahan import, produksi sapi nasional juga terus tumbuh.

    Selain itu, kementan menginformasikan bahwa kebutuhan daging segar non industri surplus 20 ribu ton periode Juli sampai Agustus 2012. Sedangkan total kebutuhan dan produksi daging sapi periode Juli-Agustus 2012 berdasarkan catatan Kementan surplus 16.583 ton dengan kebutuhan 83.754 ton dan produksi 92.145 ton. “Jadi neraca donmestik daging sapi Juli-Agustus 2012 surplus 16.583 ton,”
    terlihat jelas bahwa kekuatan pasar sangat dominan sehingga neraca laporan pemerintah ini menjadi sia-sia, yang mengakibatkan masyarakat kembali dirugikan.

    dari berbagai sumber

    Read More »

    Meningkatkan Kekuatan Pasar Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Sistem pertanian pangan dunia mengalami restruktirisasi dengan cepat. Sementara sampai batas tertentu perkembangan ini membuka peluang pasar untuk petani kecil, keadaan yang ada menunjukkan pula bahwa para petani masih bergantung pada tengkulak dan menyerap keuntungan yang sangat minim. Respon atas situasi tersebut mendorong dibangunnya sebuah upaya pola ekonomi yang lebih efisien, mampu menempatkan petani pada keadaan yang tidak cenderung merugi dan melulu berada pada posisi lemah. Dalam kaitan ini memotong rantai distribusi merupakan usaha yang layak didesakkan untuk memberi income lebih bagi petani kecil, misalnya dengan membangun koperasi dan menerapkan model pemasaran kolektif.

    Sejalan dengan hal tersebut the Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development (AFA), bekerjasama dengan salah satu anggotanya di Philippina, the National Confederation of Small-scale Farmers and Fishers’ Organization (PAKISAMA), menyelenggarakan workshop tingkat regional selama tiga hari dengan mengambil tema “Enhancing Farmers’ Market Power” pada 9-11 Mei, 2013 di SuloRiviera Hotel, Matalino Road, Diliman, Quezon City, Philippines.

    Kegiatan yang merupakan rangkaian Execom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh anggota AFA seperti dari Indonesia (API), Korea (KAFF dan WAFF), Kamboja (FNN), Vietnam (VNFU), Banglades (KKM), Nepal (NLRF), Laos (belum anggota). Thailand (Sorkorpor), Taiwan (TWADA) dan Philipina (Pakisama). Hadir sebagai nara sumber dalam workshop tersebut  kalangan pengusaha, konsultan, pemerintah serta NGO. Terdapat tiga hal yang diharapkan mampu dicapai dalam workshop tersebut, yakni Pertama, menjadi tempat untuk sharing dan pembelajaran bersama untuk mencari model yang efektif bagi upaya menghubungkan petani kecil dengan pasar untuk memperkuat akses pasar bagi petani. Kedua, mendiskusikan pilihan-pilihan strategis dan rekomendasi berbagai lembaga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Ketiga, Mengidentifikasi tindakan-tindakan umum dalam rangka mempromosikan model investasi pertanian yang lebih inklusif.

    Workshop regional tersebut juga mengagendakan acara field visit ke sebuah koperasi dan pusat penjualan kopi di daerah pedesaan jauh di luar kota Manila. Seusai rangkaian workshop dan kunjungan lapang, acara kemudian dilanjutkan dengan Execom Meeting yang merupakan event regular AFA untuk mempertemukan seluruh anggota dan pengurusnya di tingkat regional (Asia). Salah satu agenda dalam kegiatan tersebut adalah laporan aktifitas dan keuangan organisasi serta perumusan berbagai strategi perjuangan petani, baik pada skala regional dan internasional.

    Selain semakin memantapkan diri sebagai organisasi petani tingkat regional yang menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas dan sharing pengetahuan dan pengalaman antar anggotanya, AFA juga berupaya untuk muncul sebagai kekuatan konsolidator organisasi petani tingkat Asia yang diharapkan mampu memberi kontribusi penting bagi penguatan nilai tawar petani dalam memperjuangkan hak-hak sosial-ekonominya.  []Lodzi

    [nggallery id=4]

    Read More »

    “DARI PETANI LOKAL KE PASAR GLOBAL” – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, API – Mengikuti dinamika paska tahun 2000-an kini dan memperlihatkan kebutuhan baru untuk kembali pada pola pertanian yang alami, dimana semuanya itu tidak tergantung pada bahan-bahan zat-kimiawi dan sejenisnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penggunaan bahan-bahan kimiawi dalam kandungan bahan pangan mereka. Selain itu, gerakan perubahan untuk mendorong pola-pola pertanian yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu daya dorong bermunculan dan berkembangnya usahatani organik, mulai dari beras sebagai sumber pangan utama di banyak tempat di Indonesia, hingga holtikultura maupun produk-produk pertanian lainnya, tegas Nur Hady dalam pembukaan seminar di hotel Sofyan tebet dengan tema: “DARI PETANI LOKAL KE PASAR GLOBAL MODEL USAHATANI BERAS ORGANIK DI TASIKMALAYA DAN BOYOLALI” (Jakarta 10/13/2015).

    Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan zat aditif lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan produk-produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan lingkungan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Perkembangan pertanian organik juga didukung oleh pemerintah, diantaranya dengan mencanangkan Indonesia Go Organik sejak tahun 2001. Produksi beras organik sebagai salah satu produk pertanian organik, mengalami perkembangan yang cukup pesat.

    Perkembangan kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya permintaan pada hasil pertanian organik, khususnya beras organik. Segmen pasar dari produk pertanian organik, termasuk beras organik yang utama berasal dari kalangan kelas menengah dan pasar luar negeri. Terbentuknya segmentasi ini juga berasal dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pada kesehatan, yang mengalami pergeseran dari pengobatan penyakit pada bentuk pencegahan penyakit, yang salah satunya dilakukan melalui konsumsi bahan pangan organik. Dikarenakan produksi produk pertanian organik yang membutuhkan kekhususan menyebabkan harga produk pertanian organik, termasuk beras organik masih tinggi dan hanya terjangkau oleh kalangan kelas menengah.

    Pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan dan upaya menghindari konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi bahan kimiawi, menjadikan produk beras organik wajib memiliki sertifikasi khusus yang membuktikan hal tersebut. Dari aspek fisik produk akhir, sulit membedakan produk pertanian organik dengan yang bukan organik, karena itu diperlukan sebuah mekanisme sertifikasi yang dapat menjamin konsumen akhir bahwa produk yang mereka konsumsi adalah benar dikelola dan dihasilkan dari praktek budidaya pertanian organik. Indonesia sendiri sudah memiliki mekanisme sertifikasi yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 380 Tahun 2005 dan No. 297 Tahun 2007 tentang Otoritas Kompeten Pangan Organik. Dari Otoritas Kompeten Pangan Organik ini dibentuk lembaga-lembaga sertifikasi organik, yang saat ini jumlahnya mencapai 7 (tujuh) Lembaga Sertifikasi Pangan Organik atau LSPO (Komite Akreditasi Nasional, 2015).
    Usahatani beras organik wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa lahan pertanian yang digunakan tidak atau belum tercemar zat atau bahan kimia, akses pada sumber air yang baik dan juga tidak tercemar. Saat ini memang perkembangan usahatani beras organik masih tersifat tersebar dalam kelompok-kelompok petani di daerah yang memenuhi persyaratan.

    Pertanian organik di Indonesia sebagaimana terekam dalam beberapa hasil penelitian dan dari media massa adalah di Provinsi Sumatera Barat yang telah berjalan sejak 1997/1998, kemudian di Jember Jawa Timur sejak tahun 2001, Kabupaten Sleman Yogyakarta sejak 2009, dan juga di wilayah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (lihat Widodo, YB, dkk, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut, Aliansi Petani Indonesia (API) bersama dengan para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) mencoba memotret gambaran model-model usahatani, khususnya beras organik di beberapa daerah yang dianggap telah berhasil mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mendorong usahatani beras organik. Dari sini kemudian API bersama LIPI melakukan studi mendalam di dua wilayah usahatani berbasis padi organik seperti pada Gapoktan Simpatik di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) di Boyolali, Jawa Tengah dapat menjadi contoh dan “peta jalan” bagi penguatan usaha tani padi Indonesia di masa depan.

    Secara organisasi, usahatani SIMPATIK maupun APPOLI telah melakukan pengorganisasian produksi melalui konsolidasi lahan produktif dengan menerapkan kontrol internal baik pada level produksi maupun penanganan paska panen dan pemasaran. Metode penanaman, pemilihan benih hingga pemupukan, irigasi hingga paska panen dikelola secara sistematis dan terukur. Pada komoditi beras, kedua organisasi usaha tani tersebut juga menerapkan kontrol yang ketat melalui penggunaan ternologi penggilingan sendiri, hingga didapatkan hasil sesuai standard kualitas yang diinginkan, serta didukung dengan berbagai sertifikasi baik nasional maupun internasional, untuk memudahkan produk beras oragnik tersebut meluncur ke pasar dengan harga yang baik.

    Saat ini kedua organisasi usaha tani tersebut telah mampu menembus pasar internasional, baik asia seperti Malaysia, Singapore, Brunei serta Negara-negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan Jerman.
    Dari gambaran model-model usaha tani ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Petani, Kelompok Petani, Koperasi Petani, pemerintah daerah dan pemerintah ataupun masyarakat lainnya untuk memahami usahatani beras organik.
    Mendapatkan masukan dari berbagai pihak atas temuan lapang selama proses penelitian “Dari Petani Lokal Ke Pasar Global Model Usahatani Beras Organik Di Tasikmalaya Dan Boyolali”, sehingga dapat melengkapi gambaran usahatani beras organik mulai dari proses persiapan kelompok petani, proses penataan lahan, proses tata produksi, dan penanganan paska panen yang efektif sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan bagi petani.

    Read More »

    “KEBIJAKAN HPP GABAH/BERAS HADAPI TANTANGAN PASAR TERBUKA ASEAN 2016” – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, 2 November 2015 – Aliansi Petani Indonesia (API) bekerjasama dengan Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Bapokstra Kemendag RI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Efektifitas Kebijakan HPP Gabah/Beras Saat Ini dalam Menghadapi Tantangan Pasar Terbuka ASEAN 2016”. Kegiatan yang diadakan pada 2 November 2015 di Ruang Rapat Anggrek Gedung I Kementrian Perdagangan Republik Indonesia ini, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, Organisasi Petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat.  

     

    Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai efektifitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diterapkan saat ini, yang mengacu pada satu harga. Dengan HPP Multi-kualitas, kebijakan ini menjadi pilihan untuk mendorong pertumbuhan produksi beras dan kualitas produksi gabah/beras yang lebih baik, memperkenalkan model usahatani/ koperasi, seperti yang telah diterapkan oleh petani padi organik di Boyolali dan Tasikmalaya untuk  pemberdayaan usaha tani berbasis komoditas padi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tantangan dan peluang bagi pembangunan usaha tani beras dalam menghadapi pasar terbuka pada Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN-MEA) dan kemungkinan dampaknya bagi petani kecil di Indonesia. 

     

    “Tujuan diselenggarakannya diskusi kelompok terfokus ini adalah bahwa berdasarkan fakta dan situasi saat ini kebijakan HPP Tunggal tidak lagi mendorong industri perberasan nasional,” jelas Muhammad Nur Uddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) pada pembukaan diskusi tersebut. 

     

    Sementara itu Harjono, Kepala sub direktorat Bapokstra Kemendag RI (Kasubdit Bapokstra) menyampaikan harapannya, dari pertemuan tersebut diperoleh poin-poin mengenai implementasi kebijakan HPP yang efektif, juga mengetahui peluang dan tantangan sektor pertanian di Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN. “Selain itu, kami juga ingin mendengarkan wacana HPP berdasarkan kualitas varietas,” lanjut Harjono.

     

     

    “Mudah-mudahan dalam waktu setengah hari ini kita mendapatkan masukan-masukan yang kongkrit mengenai penerapan HPP-multikualitas sehingga dapat menstimulir kegairahan dalam usaha tani,” tambah Hajono yang hadir mewakili Direktur Bapoktra. Bila ada masukan-masukan yang konkrit, dia berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 

     

    Melalui kegiatan ini, API dan Bapokstra Kemendag RI mengajak semua pihak untuk berdikusi secara terfokus terkait isu perberasan dan kebijakan perberasan nasional. Diskusi terfokus (FGD) ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan para pakar, diantaranya perwakilan Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, Kementrian Keuangan, BULOG, Kementrian Koordinator Perekonomian, Organisasi Petani, LSM, dan para pakar. Di dalam FGD ini, dipresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh API bersama lembaga penelitian seperti PSEKP dan LIPI mengenai “Peningkatan pendapatan petani padi melalui penerapan HPP multikualitas dan peningkatan mutu penggilingan” dan “Model usaha tani beras organik di Tasikmalaya dan Boyolali untuk menembus pasar global”.  

     

    Seperti telah dipahami oleh semua pihak, beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar penduduk di Indonesia. Ketersediaan beras akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Di sektor on-farm (kegiatan pertanian), naik turunnya harga beras akan berpengruh terhadap pendapatan atau penerimaan petani kecil, mengingat produsen beras di Indonesia adalah petani kecil berskala rumah tangga. 

     

    Ketersedian beras juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai peran strategis untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, di samping juga menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Saat ini, sistem pengadaan beras oleh BULOG masih menerapkan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dengan mekanisme satu harga, disebut “HPP dengan harga tunggal”. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Intruksi Presiden mengenai harga pembelian gabah, dikenal sebagai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini selanjutnya berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan usaha tani gabah/beras di Indonesia. Karena, di dalam kebijakan tersebut tidak memberikan insentif yang rasional kepada petani dan penggilingan padi ketika mereka memproduksi beras yang berkualitas baik, yaitu beras premium. Kebijakan HPP saat ini tidak mencerminkan realitas kualitas produksi gabah yang beragam, dengan varietas yang beragam juga. 

     

    Hal ini sejalan dengan temuan Dr. Valeriana Darwis, salah satu Peneliti dari PSEKP, bahwa  kebijakan HPP saat ini tidak efektif untuk melindungi harga di tingkat petani maupun konsumen, intervensi BULOG dalam bentuk intervensi pasar ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen tidak berpengaruh signifikan. “Di samping itu, ketika terjadi penurunan harga di tingkat petani, intervensi pemerintah untuk pengadaan beras melalui BULOG juga tidak efektif,” jelas Valeriana. “Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan beras oleh BULOG, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah”. 

     

    Sementara itu, Khudhori, salah seorang narasumber menegaskan, “Harga padi atau gabah dan industri beras saling terkait dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah atau tidak diurus, maka keduanya akan melemah”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi beras pemerintah harus memperhatikan sisi produktifitas padi/gabah, efisiensi dalam produksi, dan efisiensi dalam proses penjemuran dan penggilingan. “Harga beras, kualitas beras dan produktifitas beras tidak hanya ditentukan oleh tingkat produktifitas gabah kering giling per hektar dan efisiensi pada usaha tani, tetapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi”.  

     

    Menurut Khudhori, dua tahapan pasca panen tersebut sangat menentukan kualitas dan produktivitas beras serta efesiensi yang dicerminkan pada harga beras. Dua tahapan pasca panen tersebut sangat terkait erat dengan kinerja dan kondisi industri penggilingan padi.

     

    “Kebijakan harga tunggal mengikari pergerakan harga gabah atau beras, adanya beras di luar kualitas medium, dan segmentasi pasar beras sesuai dengan preferensi konsumen,” jelas Khudori. Selain itu, kebijakan harga tunggal yang telah berlaku selama 45 tahun ini sudah tidak sesuai dengan dinamika lapangan, yaitu tututan perbaikan kualitas gabah atau beras, target penyerapan beras oleh BULOG, dan era perdagangan bebas Masyarakat Ekomnomi Asean (ASEAN-MEA). “Kebijakan harga tunggal akan menyulitkan pemerintah dalam intervensi harga melalui operasi pasar. Dengan satu jenis beras kualitas medium, apalagi beras stok lama, mustahil operasi pasar dapat efektif meredam instabilitas harga pada semua jenis kualitas beras di pasar”. 

     

    Diskusi terfokus ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa melalui penerapan HPP Multi Kualitas pada gabah atau beras akan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini akan mendorong petani meningkatkan produksi gabah dengan kualitas yang lebih baik melalui input produksi yang aman buat kesehatan. Petani akan meningkatkan teknik budidaya yang lebih baik. Sementara itu kebijakan HPP multi kualitas pada beras akan mendorong pedagang/penggilingan untuk meningkatkan produksi beras berkualitas dengan proses penggilingan yang lebih baik.  

     

    Menghadapi pasar tunggal ASEAN, petani Indonesia harus dapat bersaing dengan petani di negara-negara ASEAN lainnya. Pasar bebas (ASEAN-MEA) selain menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk mereka ke pasar ASEAN, pasar bebas ini juga dapat menjadi ancaman bagi petani Indonesia. Oleh karena itu, dalam FGD ini semua pihak menyepakati pentingnya memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan daya saing mereka, melalui produksi yang berkualitas. 

     

    Beras organik adalah salah satu contoh produksi beras yang berkualitas baik, dan diproduksi dengan pola usaha tani yang berkelanjutan (sustainable). Melalui produksi beras organik, Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) bersama Koperasi Tresno Tani, dan Gapoktan Simpatik Tasikmalaya dapat menembus pasar Eropa, dan menyediakan produk beras organik di dalam negeri. Inovasi yang diterapkan oleh kedua organisasi petani tersebut menunjukkan, jika usaha tani beras ditangani dengan baik, didukung oleh kebijakan yang tepat, dan didukung infrastruktur yang memadai seperti irigasi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi pemain utama dalam penyediaan beras berkualitas di pasar global. 

     

    Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Koordinasi Fiskal (APBN BKF) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa pemeritah khususnya Kementrian Keuangan sedang mempertimbangkan kebijakan fiskal untuk mengalihkan subsidi input ke subsidi output.

     

    Namun pendapat ini langsung ditanggapi oleh Muhammad Rifai, Ketua Departemen penataan produksi dan Usaha Tani API. “Kebijakan fiskal sangat penting untuk mendorong usaha tani,” ujar M. Rifai. “Mengalihkan subsidi input ke subsidi output dalam kondisi sekarang akan menyulitkan petani, karena subsidi tersebut akan menguntungkan pedagang dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen”.

     

    Selanjutnya Rifai mengingatkan, petani juga adalah net-consumer. Pengalihan subsidi input ke subsidi ouput harus bersamaan dengan kesiapan kelambagaan usaha tani sebagai Buffer (penyangga), seperti BUMD pangan di setiap daerah dan pembangunan koperasi-koperasi petanian. Kedua kelembagaan ekonomi tersebut harus dihubungkan dengan kegiatan produksi di organisasi atau kelompok-kelompok tani. 

    Read More »

    Mendukung Proses Pengadaan Beras Premium di Era Pasar Tunggal ASEAN – Aliansi Petani Indonesia

    “Urgensi Skema Usaha Peningkatan Kapasitas Penggilingan Padi Berbasis Kewilayahan dalam Mendukung Proses Pengadaan Beras Premium di Era Pasar Tunggal ASEAN”

    “Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting dan menjadi komoditas strategis yang perlu di perhatikan secara khusus, atau bahkan secara tidak langsung beras dapat menjadi komoditas politik dan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam sebuah Negara. Melihat pentingnya komoditas beras, di Indonesia dapat juga kita katakana bahwa keberhasilan pemerintah Indonesia dapat diukur dari cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan murah (beras) yang baik dan berkualitas”. Demikian beberapa kutipan dari pembukaan MSD (Multi Stakeholder) atau pertemuan dan dialog multipihak Pihak di Jakarta, yang di hadiri oleh Para Stakeholder (Pemerintah) yang terkait, sepeti di bidang Pertanian dan Beras, diantaranya Kemenko Perekonomian RI-Kementrian Perdagangan RI- Kementan RI-Dewan Pangan, serta beberapa organisasi non-Pemerintah dan organisasi Petani tingkat nasional, seperti Wamti – IHCS – SPI – AOI – IGJ – KPA serta Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa FPPI di Hotel Sofyan, Jl. Prof Dr Soepomo (Kamis, 29 Desember 2016). Yang diselenggarakan oleh Aliansi Petani Indonesia(API), Bekerjasama dengan: VECO, AMARTAPADI (Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia), PERPADI(Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia) dan PSE-KP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian-Kementrian Pertanian).

    Pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra dalam memenuhi kebutuhan beras. Penyediaan beras berkualitas dan murah, bukan sesuatu yang mudah diwujudkan, sebab selain ketersediaan benih padi dan saprodi lain yang berkualitas, teknik usahatani yang aplikatif dan mudah diterapkan juga menjadi penentu dalam penyediaan beras yang murah dan berkualitas. Disisi lain, rangkaian utama kegiatan penanganan pasca panen padi dalam menciptakan beras yang berkualitas juga menjadi hal yang sangat penting. Penanganan pasca panen yang baik tentu saja factor utamanya terletak pada penggilingan, sebab secara otomatis apabila penggilingan mampu meningkatkan teknologi penggilingannya menjadi lebih baik maka niscaya akan menghasilkan kualitas beras yang baik dan bermutu tinggi.
    Penggilingan padi mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengkonversi gabah menjadi beras untuk dikonsumsi maupun untuk disimpan sebagai cadangan. Begitu pentingnya peran penggilingan, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas penggilingannya untuk menghasilkan beras yang berkualitas.

    Meningkatnya kemampuan penggilingan dalam menghasilkan beras yang berkualitas akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar tunggal ASEAN. Dalam perjanjian ASEAN Trade in Goods Agreement, komoditas beras adalah salah satu barang yang akan di liberalisasi sehingga petani sebagai produsen padi dan pengusaha penggilingan padi sebagai produsen beras harus siap bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik, terutama beras dari Vietnam dan Thailand. Dari sini dapat dilihat bahwa, teknologi penggilingan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan sehingga peningkatan kualitas penggilingan harus segera dilakukan.

    Salah satu strategi untuk menghadapi persaingan dalam pasar tunggal ASEAN adalah dengan menghasilkan beras premium. Beras premium merupakan jenis beras berkualitas baik yang walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan harga beras medium, namun pertumbuhan permintaannya mencapai 11 persen per tahun serta pangsa pasar yang mencapai 38 persen. Pertumbuhan dan pangsa pasar yang cukup besar ini dalam era pasar bebas ASEAN harus dapat dimanfaatkan dan jangan sampai direbut oleh pasokan beras dari luar negeri.

    Untuk itu, dalam mendukung upaya peningkatan kualitas penggilingan diperlukan sebuah desain operasional penggilingan padi yang efektif berbasis kewilayahan. Misalnya dalam satu kecamatan terdapat beberapa penggilingan yang terintegrasi atau bekerjasama dengan badan pangan pemerintah daerah setempat dan menjadi pusat pemprosesan pasca panen secara terukur dan teliti dengan didukung oleh infrasruktur dan teknologi penggilingan yang memadai. Keberadaan penggilingan berbasis kewilayahan ini mengharuskan terjadinya proses penyerapan secara terfokus di wilayah tersebut, dengan didukung peraturan hukum yang jelas sehingga tidak sampai terjadi proses penyerapan dari luar daerah. Selain dapat meminimalisir praktik monopoli oleh perusahaan-perusahaan penggilingan besar yang memiliki teknologi penggilingan yang lebih baik dan berskala besar, skema ini diharapkan dapat memberi peran yang lebih besar pada pemerintah daerah untuk lebih serius menangani hasil produksi didaerahnya dari sejak level budidaya oleh petani sampai proses pasca panen sehingga didapat standard mutu yang baik dan bersaing.

    Selain itu dengan mengoptimalkan keberadaan unit-unit proccessing secara terintegrasi seperti di atas diharapkan akan mampu pula terjadi proses penyerapan yang efektif dan terpenuhinya kebutuhan di wilayah tersebut. Dengan demikian,ada skala prioritas pada level distribusi dimana kebutuhan lokal mampu dipenuhi terlebih dahulu sebelum selanjutnya sisanya dapat didistribusikan ke Bulog untuk dikelola sebagai cadangan beras nasional.

    Berangkat dari analisis situasi inilah kami kemudian kembali melihat salah satu tujuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sampai saat ini belum berubah. Dalam Visi Pembangunan Pertanian 2010-2014, kesejahteraan petani merupakan visi penting yang harus dilakukan pemerintah, yang kemudian tertuang dalam sebuah kalimat seperti ini : “Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”. Visi ini kemudian dituangkan dalam empat sukses pembangunan pertanian, yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani. Melihat visi ini, jelas bahwa kesejahteraan petani merupakan tujuan penting yang kemudian harus terumuskan dalam program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Terkait dengan kesejahteraan petani inilah, kemudian API (Aliansi Petani Indonesia), AMARTAPADI (Asosiasi Masyrakat Tani Padi Indonesia) dan PERPADI (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia) serta bersama peneliti dari PSEKP Kementan telah melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul “Urgensi Skema Usaha Peningkatan Kapasitas Penggilingan Padi Berbasis Kewilayahan dalam Mendukung Proses Pengadaan Beras Premium di Era Pasar Tunggal ASEAN”. Penelitian yang kami lakukan ini, secara subtansi ingin melihat secara detail dan mendalam terkait peran petani padi, penggilingan padi, Pemerintah daerah kabupaten/propinsi serta dunia perbankan dalam mendukung peningkatan kapasitas penggilingan.

    Dari hasil penelitian inilah kemudian API berharap mampu memberi gambaran kita usaha untuk mengetahui berbagai kemungkinan penerapan kebijakan dan desain operasional terkait perberasan di masa yang akan datang menjadi niscaya demi menemukan formula-formula yang baik dengan pengetahuan konprehensif atas kelebihan dan kekurangannya, peluang dan tantangannya.
    Terkait dengan penelitian inilah, kemudian API mengagendakan pertemuan MSD (Multi Stakeholder) atau pertemuan dan dialog multipihak yang akan menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten baik dari unsur eksekutif, legislative dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendiskusikan temuan-temuan penting dalam hasil penelitian ini dan kira dapat juga menjadi referensi para pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

    API sendiri telah melakukan 6 kali Dialog Multipihak terkait kebijakan-kebijakan pertanian di Indonesia khususnya kebijakan yang terkait dengan perberasan. Pada tahun 2009 Dialog Multipihak dilakukan di gedung YTKI, tahun 2010 di Kantor Bulog Indonesia, tahun 2011 di Kantor Kementrian Perdagangan, tahun 2012 di Kantor Bulog Indonesia, tahun 2013 Dialog Multipihak kami adakan di Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, tahun 2014 di Badan Ketahanan Pangan Kementan RI dan di tahun 2015 kami mengadakan di Kementrian Perdagangan RI. Dalam dialog ini, selalu hadir perwakilan dari kementrian terkait (Kemenko Perekonomian, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Bulog dan BI) dan juga dihadiri oleh organisasi petani tingkat nasional (API, SPI, WAMTI, HKTI, IPPHTI, dll), LSM yang fokus pertanian (Bina Desa, IHCS, Field, KPA, dll), Akademisi hingga Pengusaha Beras yang fokus terhadap isu perberasan nasional.

    Read More »

    Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Rancangan UU Pertanahan – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap

     

    Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah,

    Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan

     

    Jakarta, 13 Agustus 2019

     

    Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yangmenyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti.

     

    Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan ekologis yang meluas; (4) Laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian;(5) Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.

     

    Oleh karena itu,RUUP seharusnya menjawab 5 krisis pokok agraria di atas yang dipicu oleh masalah-masalah pertanahan. Merujuk pada naskah RUUP yang terakhir, kami memandang bahwa RUUP gagal menjawab 5 krisis agraria yang terjadi. UU terkait pertanahan seharusnya menjadi basis bangsa dan Negara kita untuk mewujudkan keadilan agraria sebagaimana dicita-citakan pasal 33 UUD 1945, Tap MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (PA-PSDA) dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

     

    Persoalan mendasar dari RUU Pertanahan saat ini adalah:

    1. RUU Pertanahanbertentangan dengan UUPA 1960. Meskipun dalam konsiderannya dinyatakan bahwa RUUPhendak melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang belum diatur oleh UUPA, akan tetapi substansinyasemakin menjauh dan bahkan bertentangan dengan UUPA1960.
    2. Hak Pengelolaan (HPL) dan Penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN). HPL selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domein verklaring, yang tegas dihapus UUPA 1960.

    Hak menguasai dari negara yang telah ditetapkan oleh PutusanMK No.001-021-022/PUU-1/2003 telah diterjemahkan RUUP secara menyimpang dan powerfulmenjadi jenis hak baru yang disebut Hak Pengelolaan (HPL).

    1. Masalah Hak Guna Usaha (HGU). Dalam RUUP, HGU tetap diprioritaskan bagi pemodal skala besar, pembatasan maksimumkonsesi perkebunan tidak mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Masalah lainnya, RUUP mengatur impunitas penguasaan tanah skala besar (perkebunan) apabila melanggar ketentuan luas alas hak.

    RUUP juga tidak mengatur keharusan keterbukaan informasi HGU sebagaimana amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Putusan Mahkamah Agung.

    1. Kontradiksidengan agenda dan spirit reforma agrarian (RA). Terdapat kontradiksi antara semangat reformdi dalam konsideran dan ketentuan umum RUUP dengan isi (batang tubuh) RUUP itu sendiri.Pertama,RA dalam RUUP dikerdilkan menjadi sekedar program penataan aset dan akses. RUUP tidak memuat prinsip, tujuan, mekanisme, lembaga pelaksana, pendanaan untuk menjamin RA yang sejati, yakni operasi Negara untuk menata ulang struktur agraria Indonesia yang timpang secara sistematis, terstruktur dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Tidak ada prioritas obyek dan subyek RA untuk memastikan sejalan dengan tujuan-tujuan RA di Indonesia. Kedua, spirit RA di RUUP sangat parsial (hanya sebatas bab RA), namun tidak tercermin di bab-bab lain terkait rumusan-rumusan baru mengenai Hak atas tanah (Hak Pengelolaan, HM, HGU, HGB, Hak Pakai), Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, dan Pengadilan Pertanahan.
    2. Kekosongan Penyelesaian Konflik Agraria.RUUP tidak mengatur bagaimana konflik agraria struktural di semua sektor hendak diselesaikan. RUUPmenyamakan konflik agraria dengan sengketa pertanahan biasa, yang rencana penyelesaiannyamelalui mekanisme“win-win solution”atau mediasi, dan pengadilan pertanahan. Padahal, karakter dan sifat konflik agrariastruktural bersifatextraordinary crime, yakni berdampak luas secara sosial, ekonomi, budaya, ekologis dan memakan korban nyawa.Dibutuhkan sesegera mungkin, sebuah terobosan penyelesaian konflik agraria dalam kerangka RA. Bukan melalui pengadilan pertanahan.
    3. Permasalahan Sektoralisme Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah dalam RUUP bukan merupakan terjemahan dari pendaftaran tanah yang dicita-citakan UUPA 1960 tentang kewajiban pemerintah mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia, dimulai dari pendaftaran desa ke desa sehingga Indonesia memiliki data agraria yang akurat dan lengkap untuk penetapan arah strategi pembangunan nasional dan pemenuhan hak-hak agraria masyarakat.

    Pendaftaran tanah di dalam RUUPsemata-mata untuk percepatan sertifikasi tanah dan diskriminatif terhadap wilayah konflik agraria, wilayah adat, dan desa-desa yang tumpang tindih dengan konsesi kebun dan hutan. Masalah lain, cita-cita administrasi pertanahan yang tunggal (satu pintu, single land administration) akan sulit dicapai, apabila RUUP tidak diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia

    1. Pengingkaran terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat.Konstitusi sudah dengan jelas mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya.Namun, RUUP tidak memiliki langkah konkrit dalam administrasi dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.
    2. Bahaya Pengadaan Tanah dan Bank Tanah.Keinginan RUUPyang bermaksud membentuk Bank Tanah, nampaknya hanya menjawab keluhan investor soal hambatan pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

    Bank Tanah yang akan dibentuk pemerintah adalah lembagaprofit yangsumber pendanaannya tidak hanya berasal dari APBN bahkan dapat berasal dari penyertaan modal, kerjasama pihak ketiga, pinjaman, dan sumber lainnya.

    Jika dibentuk, Bank Tanah beresiko memperparah ketimpangan, konflik, melancarkan proses-proses perampasan tanah atas nama pengadaan tanah dan meneruskan praktek spekulan tanah.

    Ironisnya, sumber tanah Bank Tanah justru berasal dari tanah Negara sehingga berpotensi menghalangi agenda RA.

     

    Berdasarkan kedelapan masalah pokok di atas, maka dengan ini kami perwakilan gerakan masyarakat sipil, gerakan tani, masyarakat adat, nelayan, akademisi dan pakar agraria menyimpulkan bahwa RUU Pertanahan tidak memenuhi syarat secara ideologis, sosiologis dan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960. Bahkan RUUP nyata-nyata berwatak kapitalisme neoliberal.

     

    Dengan pertimbangan tersebut, kami menolak RUU Pertanahan yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan Pemerintah, serta mendesak Ketua DPR RI dan Presiden RI untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pertanahan.

     

    Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar menjadi perhatian para pihak.

     

    Hormat kami,

    • Gunawan Wiradi (IPB)
    • Endriatmo Soetarto (IPB)
    • Achmad Sodiki (UNIBRAW)
    • Maria Rita Roewiastoeti (KPA)
    • Hariadi Kartodihardjo (IPB)
    • Bonnie Setiawan (KPA)
    • Boedhi Wijardjo (KPA)
    • Ida Nurlinda (UNPAD)
    • Muhammad Maksum Mahfoedz (PB NU)
    • Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
    • Shohibuddin (IPB)
    • Noer Fauzi Rachman (BP2DK)
    • Rikardo Simarmata (UGM)
    • Laksmi Adriani Savitri (UGM)
    • Muchtar Luthfi (PP Muhammadiyah)
    • Idham Arsyad (KPA)
    • Iwan Nurdin (KPA)
    • Dewi Kartika, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
    • Agustiana, Sekjend Perjuangan Pergerakan Petani Indonesia (P3I)
    • Yudi Kurnia, Dewan Pimpinan Serikat Petani Pasundan (SPP)
    • Muhammad Nuruddin, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API)
    • Rukka Sombolinggi, Sekjend Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
    • Budi Laksana, Sekjend Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
    • Alfi Syahrin, Ketua Umum Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI)
    • Nurhidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
    • Mujahid Hizbullah, Sekjend Serikat Tani Indramayu (STI)
    • Dahniar Ramanjani, Direktur HuMa
    • David Sitorus, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

     

     

    Read More »

    Rehabilitasi Kakao dan Peningkatan Akses Pasar di Jembrana, Bali – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia dan Sekha Tani Jembrana Telah Merehabilitasi  350 hectar Tanaman kakao dan memperkuat Koperasi Petani Alam Lestari untuk memperbaiki Rantai Nilai dan Akses Pasar di Jembrana, Bali.

    Sejak tahun 2011 hingga 2015, produktifitas tanaman kakao di jembrana produktif sangat rendah. rendahnya produktifitas tanaman kakao disebabkan oleh usia tanaman yang sudah tua dan serangan hama seperti Pengerek Buah, Vusarium dan jamur Buah. Akibatnya banyak anggota Sekha Tani jembrana tidak merawat tanamannya dan beralih kepada tanaman lain. Padahal, tanaman cokelat adalah penghasilan utamanya.

    Melalui musyawarah dan konsolidasi anggota Sekha Tani Jembrana diidentifikasi bahwa penyebab rendahnya produktifitas kakao di jembarana karena umur tanaman kakao sudah Tua dan serangan berbagai penyakit. Untuk meningkatkan produktifitas kakao harus dilakukan peremajaan. Namun, untuk melakukan penanaman kembali (re-planting), membutuhkan biaya yang besar buat petani kecil dan membutuhkan waktu 5 tahun petani dapat memulai panen. Dalam konsolidasi ini Aliansi Petani Indonesia memperkenalkan sistem peremajaan kakao dengan dengan tehknik sambung samping (Side Grafting). Dengan tehknik ini pendapatan petani tidak terputus sehingga petani mempunyai banyak persiapan untuk melakukan peremjaan kakao.

     

    Pada tahun 2016 hingga 2017, Melalui program MTCP-AFOST dukungan dari Pemerintah, Aliansi Petani Indonesia dan Sekha Tani Jembrana membuat Sekolah lapangan untuk Peremajaan kakao,  Sekolah lapangan Pengendalian hama terpadu, mengorganisir kepeloporan petani dan melakukan penguatan Koperasi.

    Hingga saat ini sudah ada 50 petani, 35 laki, 15 perempuan terlatih mengenai peremajaan kakao dan pengendalian hama terpadu, bahkan salah satu petani mendapatkan penghargaan petani pelopor pengembangan kakao di jembrana di Hari Kakao Indonesia lelang kakao dalam acara lelang kakao. Sekha Tani Jembrana mempunyai 20 Petani Muda sebagai kader pelopor dalam pengembangan dan pemasaran kakao. Untuk meberikan layanan pemasaran biji kakao, Aliansi Petani Indonesia dan Sekha Tani Jembrana Membentuk Koperasi Pertanian yaitu Koperasi Petani Alam Lestari.

    Sebagai perubahan positif adalah peningkatan pendapatan sebagai nilai economi dari pengembangan tanaman kakao dapat dirasakan oleh Petani jembrana, khususnya 663 petani anggota Sekha Tani jembrana. Peningkatan nilai ekonomi tersebut tersedia karena diperbaikinya produktifitas kakao melalui peremajaan kakao, pengedalian hama kakao melalui pemafaatan semut ranrang, pengembangan pertanian alami. Hingga saat ini mencapai 508 hektar tanaman kakao sudah diremajakan. Peningkatan nilai economi juga karena didukung peningkatan nilai rantai dan akses pemasaran langsung kepada Perusahaan Pengolah, seperti PT. Bumi Tangerang dan PT. Delfi.

    Selain menanam kakao, Sekha Tani jembrana Mengembangkan tanaman Kopi, Pisang. Dan mengembangkan produk gula semut. Tanaman kopi dan pisang juga dapat meningkatkan pendapatan petani sebagai peningkatan nilai Ekonomi.

     

    #RifaI

     

     

     

     

     

    Read More »