Hari Pangan Sedunia, Anak ayam Mati di Lumbung Padi – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, Kamis (16/10/2014). Hari ini Aliansi Petani Indonesia(API), melakukan aksi pementasan seni-budaya yang merupakan rutinitas tahunan, sebagai refleksi atas meningkatnya ketergantungan pangan di indonesia terhadap impor dan nasib ketahanan pangan dalam negri. Dan lagi-lagi, ini menyangkut nasib kesejahteraan keluarga petani yang turut serta membentuk esensi karakter ekonomi keberlanjutan keluarga, sosial, budaya, dan jangan sampai kita sebagai bangsa agraris yang akan bergeser pada pola monokultur(pertanaman tunggal) salah satunya adalah perkebunan plasma yang diakuisisikan sebesar 20% dan HGU prusahaan yang justru pembukaan lahanya cendrung konflik di areal tanah masyarakat, serta kerusakan lingkungan pun tidak bisa kita hindarkan, dan masih banyak catatan corporat besar yang melanggar ekosistem dan keanekaragaman hayati, sebab cara budidaya polikultur dengan penyesuaian musim tanam itu tidak menjadi perhatian khusus, maka impor pangan itulah menjadi alasan untuk menguasai dan perlahan akan menjadi transnasional atau industrialisasi pangan, serta akses pasar dan nilai tawar disektor pertanian yang berpihak pada petani pun tak kunjung tiba atas ketentuan keberpihakan pasar pada petani yang menjadi produsen pangan utama bangsa ini.

    Namun sytem merupakan takdir yang harus diterima oleh petani kita, dengan kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung memutus mata rantai pasar dengan kebijakan impor pangannya, serta liberalisasi pangan ASEAN juga mendorong pengambil-alihan aktor penyedia pangan(petani) ke tangan korporasi melalui industrialisasi pangan, ini sama halnya bangsa ini bunuh diri diantara jurang dualisme dari mekanisme ketahanan pangan pemerintah kita, seperti impor pangan yang terjun bebas didalam negri menjadi ekpansi pasar yang mematikan bagi ekonomi petani. Indonesia, adalah salah satu lumbung padi di asia yang terbesar tetapi kini berubah kalimat’ menjadi “anak ayam mati di lumbung padi”.
    Dalam aksi pementasan seni-budaya ini yang dituangkan dan dikemas oleh Seknas API, serta kolaborasi dengan beberapa relawan yang terlibat sebagai pemeran petani dalam teaterikal dipelataran Taman Ismail Marzuki(TIM) jakarta-pusat, menteng. Seperti biasanya Aliansi Petani Indonesia(API) mengambil momentum Hari Pangan Sedunia bersama Aliansi Kedaulatan Pangan(AKAP) yang terdiri dari: Aliansi Petani Indonesia (API) bersama beberapa organisasi lain seperti IGJ, FPPI, Solidaritas Perempuan, KRKP, SNI , YFM, FIELD, KIARA, dengan tema “Hentikan Industrialisasi Pangan, Kembalikan Kedaulatan Pangan”

    Aksi teaterikal ini, melibatkan beberapa pemuda relawan berperan sebagai petani yang diperankan oleh delapan orang seperti biasanya tampak beraktifitas layaknya di sawah. Dengan gerak tubuh mengayuh cangkul dan menyemai, lalu mereka mengisi dan menjaga lumbung pangan mereka. Serta keadaan tersebut didukung dengan simbolisasi keselarasan dengan sosok perempuan Dewi Sri serta symbol anak ayam yang membayangi lumbung pangan.

    Lalu tiba-tiba keadaan menjadi berubah, ketika berbagai kebijakan pemerintah dan corporat besar, baik nasional maupun internasional mulai “menyatroni” para petani dan lumbungnya. Berbagai kebijakan terkait pertanian dan pangan banyak meminggirkan nasib petani lalu tidak memberikan ruang leluasa bagi petani untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berbagai kasus agraria makin memperkecil akses petani kepada lahan produksi,” selang lama kemudian petani gelisah dan melawan, lalu mereka bebas dan merdeka, setelah itu mereka melambungkan balon-balon ke udara dengan tulisan spanduk “SELAMAT HARI PANGAN”.

     

    Read More »

    PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI – Aliansi Petani Indonesia

    Indramayu 24 s/d 26 Oktober.

    Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) Indramayu-Jabar.
    Pertemuan dilakukan pada 24 Oktober 2014 dan dihadiri oleh 17 orang dari 8 kecamatan, yakni: Balongan, Cikedung, Sukra, Anjatan, Kertasemaya, Bangodua, Widosari dan Leleak.

    Pertemuan ini bertujuan:

    Mensosialisasikan keberadaan Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi) yang berdiri sebagai sebuah organisasi petani berbasis komoditas padi yang telah dideklarasikan sebelumnya di Boyolali Rabu (17/9/2014). PENGEMBANGAN ORGANISASI PETANI PADI ini guna mensosialisasikan visi dan misi organisasi petani padi (Amartapadi) serta struktur kepengurusannya. Mendorong pengorganisasian Amartapadi di tingkat wilayah (Jawa Barat) dan daerah (Indramayu) serta terbentuknya struktur organisasi di Tingkat daerah tsb. Hasil yang tercapai adalah, bahwa para peserta bersepakat untuk membentuk kepengurusan Amartapadi di Indramayu dengan struktur kepengurusan inti yang terpilih yaitu: (Ketua) Joharipin (sekretaris) M. Adad (Bendahara) Roki.

    Aliansi Petani Indonesia (API) sebagai pendamping dalam kaitan ini, berdiskusi dengan peserta mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh petani, seperti pupuk, benih dan akses pasar serta masih banyaknya program-program pemerintah yang yang sekiranya mubazir dan tidak secara akurat untuk membongkar permasalahan-permasalahn yang dialami petani dan lemahnya dukungan pemerintah pada usaha tani yang berakibat pada turunnya jumlah rumahtangga petani karena faktor kesejahteraan, yang jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka akan menjadi salah satu ancaman bagi masa depan pangan dan bom waktu bagi masalah ketenagakerjaan nasional.

    Dalam diskusi ini juga terjadi penekanan pada pentingnya organisasi berbasis komoditas yang secara lebih terfokus akan bekerja untuk usaha-usaha baik pengorganisasian ekonomi maupun advokasi kebijakan terkait perberasan nasional kita, yang bukan saja berhajat pada pemenuhan pangan/ketahanan pangan, tapi terlebih lagi harus mengedepankan kedaulatan petani untuk mengakses berbagai sumberdaya pertanian untuk selanjutnya juga menjamin kesejahteraan bagi produsen/petani.

    PENELITIAN:
    Kegiatan penelitian oleh API dan PSEKP bertema “Mensejahterakan Petani Padi Melalui Struktur Usahatani Berdasarkan Agroekosistem” selain menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, juga menggunakan data primer melaui wawancara dan menyelenggarakan FGD dengan 2 jenis agroekosistem yang berbeda, yakni lahan irigasi (Indramayu) dan tadah hujan (Cianjur).

    Acara penggalian data dari rumah tangga tani dilakukan PSEKP bersama API selama 2 hari (25 sd 26 Oktober) di kecamatan Kertasemaya, Indramayu yang berbasis agroekosistem irigasi teknis.

    pada kesempatan tersebut, para peneliti melakukan wawancara langsung dengan rumah tangga tani sejumlah 9-rumah tangga tani, yang meliputi “strata” atas (lahan milik sendiri dengan luasan mencapai 1 Ha) sebanyak 3-rumah tangga tani, dan bawah (lahan bukan milik sendiri/sewa) 6-rumahtangga tani. Kedua strata ini kadang juga beririsan karena sistem gadai lahan yang berlaku di masyarakat setempat.

    Untuk melengkapi data yang dikumpulkan, pada tanggal 25 Oktober pukul 19.00 dilakukan FGD yang dihadiri beberapa tokoh petani setempat. Dalam FGD tersebut para peneliti kembali melakukan penggalian data secara mendalam dan elaboratif. Muncul dalam pertemuan tersebut, permasalahan-permasalahan mendasar yang secara riil dihadapi oleh petani seperti sistem irigasi yang tidak adil dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, dimana petani juga menjadi objek eksploitasi dari sistem pendistribusian air. Demikian juga dengan berbagai masalah terkait bantuan pemerintah yang tidak terdistribusi secara merata ke semua petani, serta kinerja PPL yang seringkali justru mempersulit para petani.

    Hasil dari penelitian ini akan diolah oleh tim peneliti PSEKP yang direncanakan selesai pada akhir November. Peer review akan dilakukan setelah itu yang akan difasilitasi oleh Aliansi Petani Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak yang cukup berkompeten, dengan tujuan untuk mempertajam materi dengan mendengar pendapat berbagai pihak, baik akademisi, organisasi petani, LSM. Penyempurnaan akan dilakukan setelah proses peer review tersebut selesai untuk selanjutnya hasil final penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan advokasi terkait kebijakan beras nasional.

     

    Read More »

    KESEJAHTERAAN PETANI PADI DAN PERUMUSAN KEBIJAKANNYA – Aliansi Petani Indonesia

    Baru-baru ini Aliansi Petani Indonesia (API) mengadakan Peer Review yang bertema: “STUDI PENGUKURAN KESEJAHTERAAN PETANI PADI DAN PERUMUSAN KEBIJAKANNYA BERDASARKAN AGROEKOSISTEM” (Senin, 15 Desember 2014. Pancoran, jakarta-selatan.)

    Agenda ini rutin dilakukan pada setiap tahun. Agenda ini berangkat berdasarkan riset dan kunjungan dibeberapa tempat Anggota-anggota API di berbagai daerah, kemudian API (Aliansi Petani Indonesia) bersama peneliti dari PSEKP Kementan telah melakukan penelitian mengenai hal ini. Lalu beranjak sebagai Database yang menjadi alasan kuat atas keberadaan dari Forum ini untuk memantau setiap kebijakan Pemerintah, serta dari masalah-masalah temuan baru dilapang, hingga refleksi sebuah kepemerintahan dari dan sebelum pergantian system pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kepada pergantian Pemerintahan Jokowi-JK saat ini, justru menjadi perhatian khusus bagi forum ini yang diantaranya melibatkan banyak kalangan profesional, seperti para pemerhati dan stakeholder. Terlihat ada beberapa kalangan yang hadir, seperti ada Peneliti PSEKP Kementan RI, Organisasi Tani dan NGO, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, HKTI, SPI, KTNA, Bina Desa, WAMTI, VECO Indonesia FA Jakarta, KRKP, Field, IHCS, AOI, dll.

    “Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”. (Dikutip dari kalimat pembukaan Peer Review yang disusun oleh panitia Slamet Nur Hady/Ferry Widodo).

    Visi ini kemudian dituangkan dalam empat sukses pembangunan pertanian, yaitu pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani.

    Kesejahteraan merupakan lawan kata dari kemiskinan. Dari aspek ekonomi kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif) dan salah satu kebutuhan dasar adalah masalah pangan. Dari arti sederhana ini, muncul pertanyaan apakah petani petani Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan dasarnya?. Mari kita lihat data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, terbanyak masih di masyarakat pedesaan dengan 17,77 juta jiwa, dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sekitar 10,51 juta jiwa. Jumlah yang cukup besar dimasyarakat pedesaan tersebut, masih didominasi dengan petani gurem yang hanya memiliki lahan sekitar 0.3 ha 0.8 ha.Melihat fakta tersebut dapat dikatakan bahwa kesejahteraan petani masih jauh dari harapan dan lagi lagi petani hanya menjadi objek dari pembangunanatau pembangunan pertanian.”

     

    Kata pembangunan atau pembangunan pertanian selalu dikaitkan dengan mensejahterakan petani. Dengan membangun pertanian, maka otomatis petani akan sejahtera. Hal yang senada juga terlihat pada indikator pembangunan pertanian yang bisa kontra/berlawanan dengan indikator kesejahteraan petani. Contoh, dengan naiknya produksi padi sehingga kita swasembada secara nasional, padahal kesejahteraan petani tidak langsung terangkat naik. Kenapa? Satu mata rantai yang putus adalah karena penguasaan lahan yang sempit sekali. Dengan tanah hanya seperempat hektar, hasilnya hanya 1,5 ton atau penghasilan kotor sebanyak Rp. 4,5 juta dalam 4 bulan. Artinya, hanya bersih sekitar setengah juta rupiah per bulan, yang tentu saja tergolong sebagai keluarga miskin. Dengan 5 anggota keluarga, maka pendapatan perkapita hanya seratus ribu sebulan.

    Dengan kata lain, kedua objek ini tidaklah sejalan. Apapun yang dilakukan dalam konteks pembangunan pertanian, jika kurang tepat strateginya tidak akan mensejahterakan petani. Terkait dengan kesejahteraan petani inilah, kemudian API (Aliansi Petani Indonesia) bersama peneliti dari PSEKP Kementan telah melakukan penelitian mengenai hal ini

    Tentu saja, hasil penelitian ini masih memerlukan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu API melakukan peer review untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut dengan harapan hasil penelitian tersebut mampu menjadi gambaran bagi kita semua tentang situasi dan kondisi kesejahteraan petani di Indonesia.

     

     

     

     

    Read More »

    Padi Hasil Riset Nuklir Batan Dipertanyakan – Aliansi Petani Indonesia

    VARIA.id, Jakarta – Pemandangan berbeda terlihat dalam rangkaian gerbong Kereta Listrik (KRL) jurusan Bogor-Jakarta dalam beberapa pekan ini. Bagian atas seluruh ruangan gerbong, terpampang poster iklan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).

    Bukan iklan tentang tenaga nuklir dalam pengertian senjata. Iklan tersebut menampilkan keberhasilan lembaga pemerintah ini dalam melakukan riset tenaga nuklir yang menghasilkan tanaman pangan unggul.

    Komoditi yang ditampilkan dalam woro-woro tersebut adalah padi unggulan dan kedelai. VARIA.id pun penasaran untuk mencari tahu informasi lengkapnya melalui website milik Batan.

    Dan benar, di situs ini terpublikasi secara ringkas padi hasil penelitian lembaga ini. Dalam laman tersebut dijelaskan, masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam produksi bahan pangan terutama beras adalah semakin berkurangnya lahan sawah subur.

    Berkurangnya lahan ini antara lain dipergunakan untuk daerah pemukiman, jalan, kawasan industri, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian menggugah para peneliti Batan untuk melakukan berbagai ujicoba pengembangan tanaman pangan.

    Melalui implementasi teknik nuklir, Batan telah melakukan rekayasa genetika pada tanaman padi.

    Dalam website tersebut diinformasikan, bahwa teknik nuklir memang dapat digunakan untuk rekayasa genetika tanaman dan menghasilkan varietas baru bersifat unggul. Misalnya, produksi tinggi, adaptif pada kondisi iklim Indonesia, umur genjah, kualitas beras bagus dengan rasa nasi pulen dan enak.

    Batan mengklaim, padi hasil riset iptek nuklirnya ini terpilih sebagai salah satu karya unggulan anak bangsa dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2013. Nasinya pulen. Berasnya juga tahan lama.

     

    Pemuliaan Tanaman Menggunakan Teknologi Nuklir (Sumber:litbang.pertanian.go.id)

     

    Perlakuan genetik

    Padi hasil penelitian Batan mengundang respons beragam. Ada yang ragu, ada pula yang meyakini kebenarnnya.

    Direktur Utama Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan Indonesia (Konphalindo) Ruddy Gustave mengatakan, padi unggulan yang diluncurkan Batan merupakan perlakuan terhadap genetik, bukan modifikasi.

    Kalaupun disebut modifikasi, itu hanya modifikasi atau perlakuan bagian luar saja. Misalnya, menggunakan sinar laser atau mencacatkan bagian tertentu di dalam gen, sehingga bagian yang lain menjadi unggul. Namun, belum memasukkan gen asing.

    “Menurut saya, penelitian Batan ini bukan padi hasil modifikasi genetik. Harus dipahami, kalau modifikasi genetik itu memasukkan gen asing ke dalam gen utama,” jelas Rudy, Selasa, 28 April 2015.

    Ruddy menambahkan, Konphalindo tidak melakukan kajian terhadap padi hasil penelitian Batan. Soalnya, itu hanya perlakuan bagian luar saja. Tidak termasuk dalam kategori rekayasa genetik, dalam pengertian modifikasi.

    Menurut dia, bahaya memasukkan genetik asing ke dalam gen yang dijadikan benih, berbeda dengan bahaya yang ditimbulkan dengan perlakuan bagian luar gen.

    Ruddy mengaku belum bisa memastikan apakah padi unggulan yang diluncurkan oleh Batan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang atau tidak.

    “Kalau dari internal benihnya, menurut saya itu bersih. Bahwa kalau ternyata dalam proses tanamnya masih menggunakan pupuk kimia atau pestisida, itu jadi persoalan lain,” ujarnya.

     

    Pertanian alami

    Suara senada juga dilontarkan oleh Aliansi Petani Indonesia (API). Kepala Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API) Ferry Widodo menilai, selama produk padi unggulan Batan tidak berdampak pada kesehatan dalam jangka waktu lama, tidak masalah.

    “Tapi ini informasi menarik yang mungkin akan jadi bahan kajian kami di API,” kata Ferry.

    Menurut Ferry, selama ini, API lebih konsentrasi pada pertanian alami. Bagi lembaga ini, pertanian alami lebih baik dibandingkan dengan pola pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia.

    Lembaga ini juga menyuarakan kepada petani agar dalam proses bertanam menggunakan hal-hal yang sudah disediakan oleh alam. Alam sudah menyediakan pupuk alami dan tanah yang subur.

    Persoalannya, kata Ferry, selama ini kondisi tanah sudah dirusak oleh penggunaan pupuk kimia.

    “Nah, sampai sekarang saya tidak tahu apakah Batan sudah memublikasikan hasil risetnya atau belum. Terutama mengenai dampak pada kesehatan dalam jangka panjang,” tegasnya.*

     

     

    Editor: Chairul Akhmad

    Read more: http://www.varia.id/2015/04/29/padi-hasil-riset-nuklir-batan-dipertanyakan/#ixzz3YmA7z3oX

    Read More »

    Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera! – Aliansi Petani Indonesia

    Siaran Pers 

    Jakarta, 13 Desember 2018,

    Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)-Aliansi Petani Indonesia

    Daulat Pangan: Swasembada Beras Saja tak Cukup, Petani Padi Wajib Sejahtera!

    Jakarta, 13 Desember 2018 – Empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, cita-cita mencapai kedaulatan pangan masih jauh panggang dari api. Hal ini terlihat dari fakta masih tidak sejahteranya petani selaku aktor terpenting dalam rantai produksi pangan nasional. Posisi petani sama sekali tidak berubah dari sekadar produsen pangan, namun tak memiliki kedaulatan, salah satunya, dalam hal menentukan harga produksi mereka sendiri yaitu beras.

    Tak heran jika di tengah klaim peningkatan produksi beras nasional, kesejahteraan petani justru cenderung semakin menurun. Tahun 2018, kementerian pertanian memperkirakan produksi gabah mencapai 80 juta ton gabah atau setara 46,5 juta ton beras. Dengan perhitungan ini maka diperkirakan terjadi surplus sebesar 13,03 juta ton. Walaupun data ini mendapat koreksi dari BPS, yang menyatakan, surplus produksi beras hanya 2,8 juta ton, namun secara agregat terjadi peningkatan produksi beras nasional. Bahkan kementerian pertanian telah menyatakan pencapaian swasembada beras.

    Pada sisi lain, perbaikan taraf kesejahteraan petani masih belum optimal. Peningkatan produksi yang terjadi seharusnya mampu memperbaiki kehidupan keluarga petani padi. Petani padi yang jumlahnya mencapai 17 juta keluarga, 55,33 persennya petani gurem, (BPS, 2013) seyogyanya menjadi pelaku usaha yang menerima manfaat paling besar. Tapi sayangnya hal itu belum sepenuhnya terjadi, petani masih pelaku yang bekerja paling berat, berpenghasilan paling kecil.

    Kesejahteraan petani yang tak juga berubah, tercermin dari indikator kesejahteraan petani, yakni indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Dalam kurun 2012-2016, NTP justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2014 NTP sebesar 101,95 maka pada tahun 2016 turun menjadi 101,49. Penurunan NTP ini selaras dengan terjadinya penurunan upah riil yang diterima buruh pertanian. Pada tahun 2014 upah riil buruh pertanian sebesar Rp39.400. Jumlah ini mengalami penurunan menjadi Rp37.900.

    Pada tahun-tahun berikutnya pun, tingkat kesejahteraan petani tidak bergerak naik. Data Badan Pusat Statistik mencatat NTP pada Agustus 2018 berada di level 102,56, yang berarti turun 0,49 % dari posisi akhir 2017. Ini mengindikasikan bahwa daya beli (kesejahteraan) petani pada tahun 2018 turun 0,49 %.

    Tidak berdaulatnya petani dalam menentukan harga beras, terungkap dalam kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang membedah peta aktor perberasan nasional. Penelitian tersebut dilaksanakan di sentra produksi padi di jalur pantura (Karawang dan Subang) dan Jakarta. Kajian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan November 2018. Hasilnya, petani merupakan aktor terpenting dalam rantai produksi beras nasional. Sayangnya, petani juga terdidentifikasi sebagai aktor terlemah dalam rantai tersebut, terutama dalam hal menentukan harga.

    Koordinator KRKP Said Abdullah mengatakan, situasi ini tentu saja tidak adil dan merugikan petani. Karena itu, diperlukan upaya penguatan rantai nilai dan bisnis gabah serta beras yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    “Adanya rantai nilai yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis merupakan tuntutan saat ini. Terciptanya rantai nilai dan bisnis yang adil dan berkelanjutan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di dalamnya. Mewujudkannya tak cukup hanya perlunya pemahaman bersama, namun juga adanya kelembagaan dan tata aturan hingga adanyaaksi kolektif dari semua pihak pelaku rantai nilai beras,” kata Said, dalam pemaparan hasil kajian tersebut, di Jakarta, Kamis (13/12).

    Said menegaskan, esensi dari kedaulatan pangan adalah kedaulatan petani. “Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi namun juga pada perbaikan kesejahteraan pelaku usahanya. Menjadi aneh jika kemudian produksi meningkat tapi kehidupan petani tak berubah,” kata Said.

    Karena itulah, KRKP mendorong mendorong perbaikan pendapatan petani melalui perbaikan rantai nilai yang adil. Dengan rantai nilai yang adil maka petani bisa mendapatkan harga yang pantas. “Adanya keuntungan dan insentif yang adil bagi seluruh pelaku rantai nilai bisa menjadi jaminan keberlanjutan bisnis padi dan beras. Oleh karenanya pemerintah harus hadir mendorong hal ini terwujud,” tegasnya.

    Sementara itu, Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) menyampaikan, perlindungan terhadap keluarga petani padi skala kecil wajib dilakukan. Keluarga petani padi skala kecil menjadi tulang punggung pencapaian kedaulatan pangan dan produksi beras nasional. “Petani harus diberikan dukungan sehingga mampu memperbaiki kehidupannya. Jika petani sejahtera, tak hanya kedaulatan pangan tercapai namun juga proses pengentasan kemiskinan di pedesaan akan terjadi,” tambahnya

    Hariadi Propantoko, peneliti utama dalam kajian ini memaparkan, petani berada pada tekanan pasar dan intervensi pemerintah. Saat pemerintah tidak hadir, dalam artian tidak ada payung hukum yang melindungi usaha petani, petani berada pada bayang-bayang kekuatan pasar yang cenderung berpihak pada pemodal besar, dan sering menjadikan petani sebagai obyek pasar. Hal ini sering kali ditunjukan dengan kondisi harga pasar yang fluktuatif, dimana saat petani mendapatkan panen berlimpah, justru saat itu harga panen menurun.

    “Saat panen petani mengalami kegagalan, harga panen justru tinggi. Dalam sebuah kelembagaan pemerintah mestinya pemerintah berperan untuk melindungi petani dari kondisi pasar tersebut. Namun, upaya itu memang belum dirasakan oleh petani,” ujar Hariadi.

    Saat pemerintah hadir melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 tahun 2017 yang mengatur tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian pada Petani, ternyata menambah buruk kondisi petani. Dimana pemerintah melakukan pembatasan harga jual di petani, padahal harga pasar sedang bagus-bagusnya.

    Temuan di Karawang dan Subang menunjukan, saat diberlakukan harga acuan pembelian pemerintah (HPP) pada petani dimana harga jual gabah kering panen pada tahun 2017 sebelum ditetapkan Permendag No 27/2017 adalah Rp4.900 per kilogram, namun dengan menggunakan instrumen Permendag tersebut harga yang diterima petani menjadi hanya Rp3.700 per kilogram. “Nilai ini mengalami penurunan sangat jauh yang menyebabkan penurunan penghasilan bagi petani,” tegas Propantoko.

    “Dengan adanya kebijakan ini petani skala kecil, jadi pelaku usaha menerima keuntungan yang semakin kecil. Hal ini karena adanya tekanan dari pelaku rantai di atasnya. Terlebih kebijakan ini tidak diimbangi dengan perubahan kebijakan HPP yang tidak berubah sejak 2015,” tambahnya.

    Kondisi ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan, inflasi bahan makanan juga meningkat 5,69% pada tahun 2016 dan 1,26% pada tahun 2017. Situasi ini menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan konsumsi keluarga petani skala kecil. Posisi petani menjadi terjepit, harga gabah (GKP) tertekan karena adanya kebijakan HET pada satu sisi, sementara HPP tidak bisa menaikkan harga karena karena terlalu rendah pada sisi yang lain. Dengan demikian petani menerima tekanan pasar yang cukup kuat dan acap kali menanggung kerugian seorang diri.

    “Hasil kajian ini memperkuat banyak penelitian lain, menunjukkan bahwa petani menerima dampak buruk kebijakan dan pasar yang ada. Ironisnya, petani memiliki kepentingan yang paling tinggi terkait harga dalam rantai nilai padi dan beras, namun menjadi pihak yang paling kecil kekuatannya mempengaruhi situasi pasar. Dengan kata lain petani justru menjadi pelaku yang paling dipengaruhi oleh kebijakan harga,” ungkap Propantoko.

    Empat tahun pemerintahan ini harusnya sudah cukup bisa melihat kenyataan yang dialami petani. Dengan demikian ke depan upaya perbaikan nasib petani padi skala kecil harus lebih baik. “Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah dan kita semua untuk mengabaikan fakta-fakta itu. Jika ingin petani sejahtera dan berdaulat pangan maka penataan kebijakan yang menguntungkan petani harus dilakukan segera,” tambah Muhammad Nuruddin.

    Dukungan pemerintah bisa dilakukan lewat penguatan kebijakan dan penataan rantai nilai yang ebrkeadilan bagi petani. Jika kondisi ini terwujud maka petani bisa mendapat ruang dan kesempatan memperbaiki derajat kehidupannya. Ke depan perlu dibuat kebijakan yang memungkinkan petani mendapat insentif dari rantai nilai secara adil.

    “Salah satu bentuk intervensinya bisa jadi dalam bentuk Platform Nasional tentang Perberasan berkelanjutan. Platform ini berisi kesepakatan, kriteria serta indikator yang memungkinkan semua pelaku rantai nilai bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian kedaulatan petani dan pangan sangat mungkin diwujudkan,” pungkas Said.

    Read More »