Jokowi-JK lebih Percaya Pada Korporasi, Petani dan Nelayan Terancam Dipinggirkan – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Untuk Kedaulatan Pangan:

    Jakarta, 28 Oktober 2014. Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan dari kalangan korporasi dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK telah memunggungi bahkan mengkhianati petani dan Nelayan. Hal ini akan semakin meminggirkan hak petani, nelayan dan perempuan dalam menentukan arah kebijakan pangan yang mampu memakmurkan masyarakat Indonesia.

    Menteri pertanian yang kemarin ditunjuk oleh JKW-JK Amran Sulaiman merupakan sosok pengusaha dan pemilik perusahaan pestisida yang dianggap sukses. Dia juga terkenal memiliki kedekatan dengan pebisnis disektor pertanian. Di tengah-tengah gerakan usaha petani kecil untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, herbisida, rodhentisida, fungisida dan akarisida), memulihkan tanah-air-udara-tanaman dan sumber-sumber daya hayati dari residu, kontaminasi, resistensi, dan resurjensi. Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, sumberdaya manusia. Upaya-upaya petani kecil keluar dari lingkaran racun dalam pengelolaan proses produksi sedang giat-giatnya mengembangkan teknologi pengelolaan yang mendayagunakan sumber-sumber daya hayati, teknologi yang melepas ketergantungan berbasis keseimbangan agroekosistem.

    Begitu juga dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pengusaha eksportir perikanan yang akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan misi utama pemerintahan dalam menyelesaikan problem kemiskinan di pesisir. Kekhawatiran eksploitasi perikanan berlebih akan mengakibatkan nelayan tradisional akan kesulitan mendapatkan ikan dan menambah beban perikanan selain adanya pencurian ikan oleh asing.

    Oleh karena itu, Menteri pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Jokowi-JK kami nilai berpotensi akan memajukan kalangan korporasi dibandingkan petani kecil dan nelayan tradisional. Kekhwatiran kami ini setidaknya terangkum dalam 7 catatan kritis yakni:

    1. Agenda liberalisasi pangan akan semakin masif, berbagai perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan Indonesia diantaranya: WTO, BIT, Asean Economic Community akan memfasilitasi masuknya perusahaan di Indonesia. Termasuk di antaranya perusahaan di bidang pangan.
    2. Pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan akan dilakukan dengan pendekatan pasar. Pendekatan pasar yang berorientasi pada tingginya produksi telah meminggirkan peran perempuan dalam pertanian dan menghancurkan sistem pengelolaan pangan. Perempuan petani kehilangan sumber kehidupannya dan terpaksa bermigrasi tanpa perlindungan Negara. Hadirnya pemimpin yang berlatar belakang pengusaha diyakini akan memperberat jeratan pasar/korporasi pada sendi kehidupan petani. Korporasi pangan telah terbukti mengontrol produksi benih. Akibatnya petani kehilangan kedaulatan akan benih. 10 perusahaan benih multinasional saat ini mengontrol 73% pasar benih komersial dunia, meningkat dari hanya 37% di tahun 1995. Seperti, Monsanto, East west seed, Dupont, Syngenta, dan lain sebagainya.

    3. Menteri pertanian dari kalangan pengusaha akan semakin mendorong lebarnya jarak antara kepentingan pemimpin dan petani. Hal ini karena ketidakhadiran pemimpin disektor pertanian yang mampu memahami kebutuhan dan budaya petani. Begitupula pengusaha perikanan yang akan dikhawatirkan akan tetap menciptakan rantai nilai yang panjang sehingga tidak menyejahterakan nelayan tradisional.

    4. Kedaulatan pangan yang menekankan pada kedaulatan petani dan nelayan tidak akan tercapai karena subyek pembangunan pertanian Indonesia akan diarahkan pada korporasi yang memasifkan industrialisasi pangan. Korporasi yang berorientasi kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya sangat bertentangan dengan konsep petani sebagai subjek pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, pelestarian benih dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

    5. Sebagai landasan utama pencapaian demokrasi ekonomi, kemakmuran petani dan kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya reforma agraria. Sesuai visi misi JKW-JK bahwa berkomitmen melaksanakan Reformasi Agraria melalui akses dan asset reform, terkait menyerahkan 9 juta ha tanah kepada petani tak bertanah, buruh tani dan kepemilikan tanah petani yang gurem menjadi 2 ha per keluarga. Dengan latar belakang menteri sebagai pengusaha pertambangan dan kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas, maka program ini niscaya akan sulit dilaksanakan.

    6. Terulangnya kembali kegagalan pembangunan pertanian akibat revolusi hijau yang mengakibatkan hancurnya agroekosistem mandegnya produksi pangan, rendahnya kesejahteraan petani. Pembangunan model korporasi sarat input luar dan racun nampaknya akan dilakukan jika kementerian tetap diisi oleh pengusaha. Petani Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi buruh penghasil bahan mentah bagi keuntungan para pemilik modal. Petani perlu mengambil kembali posisinya yang sangat penting dengan mengubah ekonomi berbasis modal dan persaingan (capital driven economy) menjadi ekonomi berbasis solidaritas masyarakat (people driven economy). Menghidupkan koperasi-koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta membangun industri pengolahan pasca produksi yang dimiliki petani yang juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pedesaan.

    7. Akan muncul konflik kepentingan dengan latar belakang dan posisi Amran Sulaiman sebagai pengusaha di berbagai bidang, termasuk di dalamnya: tambang, perkebunan sawit, tebu, distributor pestisida dan rodentisida. 10 Perusahaan yang masuk dalam unit bisnis di bawah tiran Group yang dimiliki oleh Amran Sulaiman adalah[1] :
    1. PT. TIRAN INDONESIA : TAMBANG EMAS
    2. PT. TIRAN SULAWESI: PERKEBUNAN TEBU, SAWIT
    3. PT. TIRAN MAKASSAR: DISTRIBUTOR UNILEVER
    4. PT. TIRAN BOMBANA: EMAS, TIMA HITAM, ANTIMONY
    5. PT. TIRAN MINERALS: TAMBANG NIKEL
    6. PT. AMRUL NADIN : SPBU PERCONTOHAN MAROS
    7. CV. EMPOS TIRAN : PRODUSEN RODENTISIDA
    8. CV. PROFITA LESTARI : DISTRIBUTOR PESTISIDA
    9. CV. EMPOS : DISTRIBUTOR SEMEN TONASA
    10. PT. BAHTERAMAS: Sementara Membangun Pabrik Gula di Konawe Selatan

    Oleh karena itu, kami Aliansi untuk Kedaulatan Pangan dengan tegas menyatakan:

    1. Menolak keputusan Presiden Jokowi-JK beserta koalisi pendukungnya untuk menempatkan pemimpin petani, menteri pertanian dari kalangan pengusaha, politisi yang bukan dan tidak sesuai dengan keinginan petani karena hanya akan menempatkan petani sebagai obyek dan alat produksi yang tak berdaulat dan tak mulia.

    2. Dengan membuat keputusan penempatan menteri pertanian bukan dari wakil petani dan sesuai kriteria petani maka Presiden telah mengambil sikap memunggungi petani, meninggalkan petani yang menjadi kelompok terbesar memilihnya ketika pemilu presiden lalu.

    3. Presiden Jokowi-JK harus memilih pemimpin di sektor pertanian yang mampu memuliakan, mengerti keinginan dan budaya petani. Pemimpin yang sensitif dan responsif gender karena perempuan merupakan penopang kedaulatan pangan. Pemimpin yang sakti budi bhakti. Kuat, cerdas dan berilmu; budi berarti jujur, berkepribadian dan bijaksana; kemauan berkorban untuk kepentingan rakyat diatas ambisi pribadi dan kelompok.

    Read More »

    Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani – Aliansi Petani Indonesia

    JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

    FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

    Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

    Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

    Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    “Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

    Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

    Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

    Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

    Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

    “Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

     

    SUMBER: http://www.journalpolice.id/api-jateng-kebijakan-pemerintah-harus-berpihak-pada-petani/?fbclid=IwAR0DvBybLSsymkEX0Jswukve9bQqwltvkX_kG1fl6q1vWzKTFhtpOT9vhuw#

    Read More »

    PEMULIA BENIH BERUJUNG PADA KRIMINALISASI – Aliansi Petani Indonesia

    PERS RELEASE

     

    MASIH ADAKAH KEADILAN UNTUK PETANI KECIL DI INDONESIA

    Petani kecil sangat sulit mendapatkan keadilan. Petani adalah aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Kita adalah sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai keadilan berdasrkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Petani mempunyai kontribusi yang sangat besar sejak sebelum indonesia mendeka hingga sekarang ini. Petani menyediakan pangan bagi 260 juta penduduk Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan bagi 40,10 juta penduduk yang tinggal di pedesaan. Petani kecil mengeluarkan 485.73 triliun/tahun untuk memproduksi pangan, terutama beras.

    Penyediaan pangan merupakan kontribusi nyata dari petani untuk bangsa ini, meskipun ditengah-tengah resiko rugi akibat penyakit, kekeringan dan harga jual panen mereka. Akan tetapi petani tetaplah petani, mereka tetap memproduksi untuk menyediakan pangan bagi kita semua. Beradarkan data statistik th 2018, Saat ini jumlah petani di indonesia 33.49 juta diantaranya 16.26 adalah petani dengan luas lahan >0,5 Hektar, merupakan produsen pangan pagi 260 juta penduduk Indonesia.

    Sejak Indonesia merdeka 74 tahun yang lalu, petani, khususnya petani kecil selalu menjadi subordinat dari kebijakan pembangunan nasional. Padahal diakui atau tidak peran petani sangat penting dan strategis dalam menyediakan pangan, tenaga kerja bagi masyarakat pedesaan. Bahwa Perlidungan dan kehadiran negara sangat kecil dirasasakan oleh petani, bahkan kadang-kadang sebaliknya, kehadiran negara justru tidak melindungi petani kecil, misalnya konflik pertanahan, kebijakan impor, kriminalisasi petani pemulia benih. menurut catatan Aliansi Petani Indonesia (API) ada 14 petani kecil di kediri sebagai pemulia benih pernah ditangkap, diadili dan dipenjara, hanya karena melakukan pemulian benih dan menjual kepada sesama petani. Mereka dituduh melanggar undang-undang No 12 th 1992 tentang Sistem Budidaya tanaman, karena melakukan pemulian dan menjual benih tanpa izin dan label.

    Pada tahun 2012, Aliansi Petani Indonesia (API) dan organisasi petani lainnya didukung dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menggugat UU no 12 th 1992 di Mahkamah Konstitusi. Beberapa permohonan atas gugatan terhadap UU No 12 th 1992 telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi dalam Amar putusannya No 99/PUU-X/2012 menyatakan

    Apakah dengan adanya putusan MK diatas, upaya-upaya untuk mensubordinasi dan kriminaliasai petani kecil pemulia benih berhenti. Ternyata tidak!!. Pada tanggal 23 Juli 2019 bapak Munirwan Petani kecil sekaligus sekaligus Geuchik (Kepala Desa) dan Diektur PT.Bumades Nisami Indonesia dari Desa Meunasah Rayeuk, Kecamtan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh menjadi tersangka berdasarkan surat ketetapan Polda Aceh No. S.Tap/16/VII/RES. 2.1/2019 atas tuduhan memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih Padi IF8 yang belum dilepas varietasnya. Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Aceh, Pak Munirwan Didakwa melanggar Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 tahun 1992 pasal 12 ayat (2) jo pasal 60 ayat (1). Bunyi ayat (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh pemerintahyang; ayat (2). Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang belum dilepas sebagaimana ayat (1) dilarang diedarkan.

    Ketika Aliansi Petani Indonesia bersama Saudara Muhammad Nur Uddin dari Tenaga Ahli Utama Penasehat Menteri Kemendesa PDTT, Saudara Nurohman Joko Wiryanu, Tenaga Ahli Bidang Penanganan Masalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT menemui Bapak Dr. Ir.Erizal Jamal, MSi, selaku Kepala Pusat PVT. Bapak Erizal berpendapat bahwa “mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terkait UU Sistem Budidaya Tanaman, maka tuduhan dan dakwaan dengan pasal 12 ayat (2) jo pasal 60 ayat (1) secara hukum tidak bisa jadikan dasar pengaduan dan dakwaan kepada bapak Munirwan”.

    Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “Bapak Munirwan dikategorikan petani kecil”. Untuk menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 /PERMENTAN/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman. Pada Bab IV, pasal 36 menjelaskan, ayat (1). Varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dikecualikan ketentuan mengenai pengujian, penilaian, tata cara pelepasan, dan penarikan varitas dalam Peraturan Menteri ini; (2). Perseorangan petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani perseorangan yang melakukan usaha-usaha budidaya  tanaman pangan dilahan paling luas 2 hektar atau paling luas 25 hektar untuk budidaya tanaman perkebunan; ayat (3). Varietas hasil pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap ahrus diberi nama yang menunjukkan tempat kegiatan pemuliaan dilakukan; (4). Varietas hasil pemuliaan perorangan petani kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan.

    Didalam penangkapan petani kecil (Muniwan) di Aceh, Terdapat kesalahan penerapan UU No 12 th 1992 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dan penerapan PERMENTAN Nomor 40 Tahun 2017 dalam kasus Benih Padi IF8 dan bapak Munirwan.  Dimana Bapak Munirwan didakwa melanggar UU Sistem Budidaya Tanaman Pasal 12 ayat (2) jo pasal 60 ayat (1). Dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99 tersebut, maka dakwaan tersebut seharusnya tidak berlaku bagi petani kecil.

    Aliansi Petani Indonesia API berpandangan, Mengacu pada Permentan No 40 tahun 2017, sesunguhnya Dinas Pertanian dan perkebunan Kebupaten Aceh Utara dan Propensi Aceh telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mendaftar benih-benih yang dihasilkan dari pemulian petani kecil individu. Mengingat bahwa benih IF8 adalah benih hasil pemulian petani kecil yang diminati oleh banyak petani kecil lainnya di Aceh utara. Benih IF8 rencanya akan direplikasi di beberapa tempat di Aceh Utara. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara seharusnya memahami subtansi PERMENTAN Nomor 40 Tahun 2017 sebelum melaporkan kepada kepolisian pada kasus benih padi IF8 yang menimpa bapak Munirwan. Seharusnya dinas tersebut aktif untuk mendaftar benih-benih tersebut sebelum diedarkan, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Justru sebaliknya, Dinas pertanian dan perkebunan Aceh utara dan provinsi Aceh melaporkan Munirwan kepa kepolisian.

    Ini sebuah ironi, bagi negara agraris seperti Indonesia. Ketika petani kecil ingin berkontribusi terhadap negara dalam mencapai swasembada dan kemandirian pangan sebagaimana visi dalam nawacita Presiden Joko Widodo diataranya adalah membangun 1000 desa mendiri benih  ditengah tengah kemiskinan dan keterbatasan mereka seharusnya mendapatkan apresiasi dan perlindungan yang memadari dari aparatur negara. Ditengah-tengah bangsa ini menghadapi ancaman kerawanan pangan, perubahan iklim, regenerasi petani dan alihfungsi lahan yang terus menerus, kehadiran petani-petani kecil seperti Pak-Munirwan dan petani-petani pemulia benih lainnya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kadaulatan dan kemandirian pangan Indonesia untuk mewujudkan visi Pemerintah (Nawa Cita)

    Namun kenyataanya berbeda bahkan terbalik,  semangat petani-petani kecil untuk mandiri benih dalam rangka mewujudkan kamandirian dan kedaulatan pangan serta mengurangi beban subsidi pemerintah atas benih dengan melakukan pemulian benih dan menjual antar sesama petani berujung menjadi tersangka (dikriminalisasi). Masih adakah keadilan untuk petani kecil dinegara kita tercinta ini, masih adakah perlindungan dari negara dan aparatur negara terhadap petani kecil pemulia benih. Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengusik nurani kita, dimana setiap hari kita makan dari hasil jerih payah petani kecil dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Sementara tidak semua sanggup seperti petani-petani kecil lakukan saat ini. Haruskah kita menggantungkan benih kita, makanan kita kepada bangsa lain. Mari Nurani kita harus mejawab itu semua.

    Mempertimbangkan berbagai hal diatas, maka: (1) kami menuntut pihak-pihak terkait untuk membebaskan Bapak Munirwan tanpa syarat; (2) kami menuntut Kementerian Pertanian pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Provinsi Aceh untuk mencabut laporan ke Kepolisian dan melakukan kewajibannya sesuai Keuptusan MK atas UU No 12 th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Permentan No 40 th 1917 tentang Pelepasan Varietas Tanaman; (3) Meminta Gubernur (Plt Gubernur) untuk Memecat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh, karena telah lalai dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Permentan No. 17 tahun 2017, Tentang peredaran benih, bahkan melaporkan petani kecil sebagai pemulia tanaman padi IF18 yang diminati oleh sebagian besar petani Aceh karena produktifitasnya sangat baik.

    Maka dengan rasa hormat kami mengundang kawan-kawan untuk solidaritas dan mendukung pembebasan bapak Munirwan selaku petani kecil pemulia benih yang dijadikan tersangka atas laporan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh.

                        #bebaskanmunirwan

    Read More »