Dari Banyumas Menuju Kancah Nasional – Aliansi Petani Indonesia

    Sebut saja Sutriyono, kami sering menyebutnya sebagai “freelance scientist” (peneliti lepasan), berasal dari Desa Sawangan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada 17-Agustus 2014 lalu ikut menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-69 di Istana Merdeka, Jakarta. Pasalnya, Ia menjadi salah satu dari 32-orang penyuluh lapang swadaya/mandiri dari 32 provinsi di seluruh Indonesia yang diundang oleh Kementrian Pertanian RI. Ia terpilih mewakili Provinsi Jawa Tengah Namun ada sesuatu yang membuatnya “lebih bangga”, tentu saja menjadi satu-satunya wakil dari provinsinya Jawa Tengah.

    Ada perbincangan kecil disela-sela prosesi peringatan hari kemerdekaan 17-agustus 2014 di Istana Negara diantara kami dan kedua pemulia benih diantaranya dari Kalimantan, terlihat mereka sangat akrab sembari meresapi situasi yang tak pernah mereka jumpai sebelumnya, pengakuan dia kepada pa’ Sutriyono malah bersyukur, karena Pak Tri masih mengembangkan salah satu jenis padi “merah-putih” yang pada awalnya dikembangkan di Kalimantan, namun kini jenis itu tidak bisa lagi diperoleh di Kalimantan. “Kenapa kita baru kenal dan ketemu sekarang ya, Pak Tri..?” ujar wakil dari Kalimantan tersebut bernada setengah menyesal. “Wah, bapak telat sih.. saya sudah lama beredar bersama API. Bapak tahu apa API itu?” tanya Pak Tri kepadanya. Orang tersebut menggeleng. Lalu Pak Tri pun menjelaskan organisasi petani tempatnya berkiprah tersebut. Walau baru sebentar bergabung sebagai Guru Tani di API, namun Pak Tri sangat bangga bisa bersama-sama dengan Seknas API, membantu para anggota melalui pendampingannya dalam bidang pengembangan pengendalian hama dan penyakit secara alami (agensi hayati). Pak Tri pun mengisahkan obrolannya bersama orang itu dan peserta dari beberapa provinsi lainnya.

    Sayang, obrolan kami pagi itu harus berakhir ketika telepon seluler Pak Tri berdering. Panitia memberitahu bahwa saat keberangkatan para peserta sudah tiba. Mereka difasilitasi akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

    Selang waktu beberapa jam, kami pun berpisah. Sebelum menuju ke mobil travel yang akan membawanya pulang ke Banyumas, Pak Tri sempat berpesan, “Saya tidak akan bisa melakukan pelayanan dan pendampingan seperti berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman lain, tanpa bantuan dari API”.

    Memang tidak mengherankan, namanya juga penyuluh lapang swadaya/mandiri, segala sesuatunya mesti dilakukan secara mandiri alias swadaya.. Pak Tri tetaplah orang biasa, walau terpilih menjadi penyuluh lapang di tingkat nasional, ia tetap membutuhkan peneguhan dari API.

    Sebuah niat luhur dari seorang relawan peneliti lepasan dan pendamping/kawan buat petani!
    Ya.. Semoga ini menjadi awal baru untuk kita bisa bekerja sama lagi, Pak Tri.. bahu-membahu memberi pelayanan terbaik kita kepada petani Indonesia.

    Read More »

    Catatan dibalik Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4 – Aliansi Petani Indonesia

    Musyawarah Nasional Aliansi Petani Indonesia yang ke-4 berlangsung di sebuah komunitas petani organik, Brenjonk, di Dusun Penanggungan, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. MUNAS kali ini mengambil tema “Memperkuat Posisi Petani dalam Mengembangkan Kewirausahaan Sosial di Pedesaan Berbasis Koperasi”. MUNAS yang berlangsung pada tanggal 6-7 Desember 2014 itu didahului dengan sebuah lokakarya dengan tema yang sama pada 4-5 Desember. Kedua kegiatan tersebut dihadiri sedikitnya 75 peserta yang merupakan anggota API dari berbagai daerah, dan beberapa undangan perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi nelayan.

    “Komunitas Brenjonk adalah sebuah kelompok yang beranggotakan petani yang mempraktikkan pertanian organik. Pada awalnya, Brenjonk hanyalah kumpulan sedikit orang yang bercita-cita mulia yaitu mencapai terjadinya perubahan sosial (dalam hal ini ingin mengurangi kemiskinan, menjamin pangan sehat, dan mencapai kesejahteraan petani),” jelas Slamet, koordinator Brenjonk pada sambutannya kepada peserta lokakarya Kewirausahaan Sosial di Pedesaan. “Pada lima tahun pertama, kegiatan di Brenjonk dibiayai secara mandiri, tanpa bantuan dari pihak luar termasuk pemerintah”.

    Para perintis di Brenjonk itu memulai kegiatan bertani secara organik dari tiga (3) buah polybag. Pada saat itu keadaan sosial di sekitar Brenjonk memang cukup memprihatinkan, alih fungsi lahan marak terjadi di desa-desa sekitar, anak muda tidak tertarik untuk bertani bahkan merasa malu menjadi petani sehingga banyak petani yang malah menjadi buruh rumput di hotel-hotel yang dibangun di atas tanah-tanah yang telah mereka jual. Namun kini Brenjonk telah berkembang dengan pesat. Dari semula hanya 5 orang perintis, kini mereka memiliki kader di 18 desa sekitar, tujuhpuluh persennya adalah perempuan atau ibu rumah tangga yang menanam sayuran organik dimpekarangan rumah. Walau luas lahan pekarangan mereka sangat sempit, mereka dapat menambah pemasukan keluarga.

    Bagaimana petani kecil dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan produk sayuran organik dan menambah penghasilan keluarga? “Brenjonk memfasilitasi para anggotanya dengan bantuan rumah plastik beserta instalasinya, dan input pertanian seperti benih, pupuk kompos, dan membantu pemasaran bersama,” papar Saptono, sekretaris Brenjonk. “Pada tahap pertama, Brenjonk bekerja sama dengan bank BTPN Surabaya untuk menyalurkan rumah plastik berukuran 5×10 meter seharga Rp.3 juta kepada anggotanya (fasilitas ini disebut RSO atau Rumah Sayur Organik keluarga). Kemudian para anggota mengembalikan pinjaman tersebut secara mencicil dari penjualan sayuran organik yang ditanam di dalam RSO tersebut. Memang ada kendala dari petani dalam pengembalian pinjaman itu, sehingga sampai saat ini masih ada beberapa petani yang belum mengembalikannya walau dengan jumlah yang telah dikurangi oleh Brenjonk”. Untuk tahap berikutnya, Brenjonk menyalurkan bantuan RSO kepada anggotanya secara langsung dan tidak dituntut untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dengan syarat petani harus menanami RSO dengan sayuran organik. Jika tidak, maka pihak Brenjonk akan menarik kembali bantuan RSO dan mengalihkannya kepada petani lain yang lebih membutuhkannya.

    “Kini dari satu RSO, petani mendapat penghasilan dari penjualan sayuran organik sebesar Rp.300.000-Rp.400.000 per bulan, sementara sebelum menanam di dalam RSO, petani hanya menanami lahannya dengan singkong dengan penghasilan dari penjualan singkong rata-rata sebesar Rp.50.000 per bulan,” jelas Slamet. Di bagian pasca produksi Brenjonk, setiap bulannya dapat mengemas 10.000-15.000 bungkus sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan dari hasil pekarangan rumah. Hasil tersebut dikirim ke pasar swalan di sekitar, saat ini tercatat ada 9 swalayan yang melanggan produk-produk organik Brenjonk. Hingga kini sudah ada 160 RSO yang dikelola para anggota Brenjonk. “Walau laris di pasar, anggota Brenjonk tetap mengutamakan konsumsi sayuran organik untuk keluarga lebih dulu”.

    Tidak hanya memberi fasilitas RSO, Brenjonk juga menyediakan kolam-kolam ikan bagi anggotanya, rata-rata 4×8 meter persegi, beserta benih ikannya juga disediakan. Kini telah 26 kolam ikan dikembangkan di halaman rumah-rumah anggota Brenjonk. Selain itu, Brenjonk juga telah mensertifikasi produk-produk anggotanya dengan sistem PGS (Participatory Guarantee System atau Penjaminan Partisipatif Berbasis Komunitas) melalui PAMOR dari AOI (Aliansi Organis Indonesia). Namun karena ada peraturan baru dari Kementrian Pertanian yang mewajibkan sertifikasi hanya dapat diberikan oleh pihak ketiga, maka Brenjonk pun memfasilitasi sertifikasi produk organik anggotanya melalui Biocert.
    Selama proses berinteraksi dan diskusi di Brenjonk, pertukaran informasi dan pengalaman di antara para peserta berlangsung hangat. Brenjonk pun sempat menyarankan kepada API agar dapat memfasilitasi petani organik dalam mengadvokasi kebijakan di tingkat nasional agar lebih berpihak kepada petani organik dalam rangka menjamin pangan yang sehat dan terjaminnya matapencaharian petani dan lingkungan yang berkelanjutan.

    Read More »

    Konsultasi Nasional Aliansi Petani Indonesia(API) – Aliansi Petani Indonesia

    API Jakarta, 8 Juli 2015: Aliansi Petani Indonesia(API) telah menyelenggarakan Konsultasi Nasional di Jakarta, bertempatan di BINA DESA(8-9 Juli 2015.) Sebagai pembukaan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya, kali ini dibuka oleh Sekjen-API: Muhammad Nuruddin, dengan mengangkat sebuah Kisah “mbah Asiyani” (63), yang sempat merasakan dinginnya lantai penjara selama 3 bulan hanya karena 7 batang kayu jati yang diduga dicurinya, dan mbah Harso (67) yang ditahan selama 23 hari karena memindahkan potongan kayu milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Paliyan yang berada di lahan yang disewanya dan belakangan baru diketahuinya bahwa lahan yang disewanya tersebut ternyata milik BKSDA, menjadi contoh peristiwa yang terangkat ke permukaan di mana masyarakat awam menjadi korban kurangnya informasi mengenai peraturan terkait keberadaan hutan dan masyarakat sekitar. Sementara aparat hukum seringkali bertindak di luar batas.

    “Sistem penguasaan sumberdaya hingga hari ini semakin dihadapkan kepada tantangan pertambahan penduduk dunia yang membutuhkan ketahanan pangan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang mempengaruhi tersedianya lahan, kawasan perikanan dan hutan. Hak penguasaan lahan yang tidak cukup akan meningkatkan kerentanan sosial, kelaparan dan kemiskinan, serta dapat menimbulkan konflik dan degradasi lingkungan manakala bersaing dengan para pengambil manfaat yang memperebutkan kendali atas sumber-sumber daya tersebut. Tata kelola dan pengaturan sumberdaya alam yang baik merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.”

    Penatakelolaan penguasaan sumberdaya adalah unsur penting dalam menentukan bagaimana manusia, masyarakat dan lain-lain memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan kewajibannya, untuk menggunakan dan menguasai tanah, kawasan perikanan dan hutan. Adalah tanggung jawab negara untuk memastikan diakuinya hak-hak mereka atas penggunaan lahan tradisional (petani kecil, perempuan dan laki-laki, masyarakat adat).

     Penduduk yang rentan membutuhkan perlindungan atas ancaman kehilangan matapencaharian mereka sebagai salah satu penghormatan dan perlindungan hak asasi mereka seraya menjaga pemanfaatan sumberdaya alami secara berkelanjutan. Pada 11 Mei 2012, sebuah Komisi Ketahanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security) mengadopsi Panduan Sukarela (Voluntary Guidelines) yang sekaligus menandai sebuah tonggak sejarah bagi seluruh organisasi, lembaga, dan para individu yang bergerak di bidang hak atas tanah. Panduan Sukarela ini menjadi acuan global untuk praktik-praktik yang baik atas penguasaan tanah, kawasan perikanan dan hutan yang diakui oleh konsensus pemerintah-pemerintah internasional, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

    Tujuan Konsultasi Nasional

    • Meningkatkan kesadaran petani yang tinggal di dalam/dekat hutan (di kawasan hutan)

                  tentang peraturan perundang-undangan terkait kehutanan nasional dan tanah atau

                  yang mempengaruhi kawasan hutan dan pertanian, kebijakan global dan perdebatan

                  tentang masalah hutan dan pertanian, seperti VGGT (Voluntary Guideline on The

                  Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest/Panduan Sukarela

                  dari FAO seputar tanah, pertanian, dan hutan), FPIC (Free, Prior Informed

                  Consent/Kesepakatan yang bebas dan diinformasikan sebelumnya).

    • Berbagi dan belajar dari situasi, inisiatif, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh

                 petani di kawasan hutan, termasuk mata pencaharian berbasis hutan yang

    • Mengembangkan saluran komunikasi untuk memperoleh dan menyebarluaskan

                 informasi di antara petani hutan, dan organisasi-organisasi nasional.

    • Menganalisis kebijakan di tingkat nasional untuk petani di kawasan hutan.

    Panduan Sukarela ini juga menetapkan prinsip-prinsip dan standard untuk tata kelola lahan, kawasan perikanan dan hutan yang bertanggung jawab yang diterima secara internasional. Secara keseluruhan tujuan Panduan ini adalah membantu negara-negara untuk meningkatkan tata kelola penguasaan lahan sehingga menjamin ketahanan pangan penduduk yang lebih baik dengan perhatian khusus diberikan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan hak-hak perempuan. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasannya, Panduan ini dapat memberi dukungan kepada pemerintah di seluruh tingkatan baik di nasional sampai lokal. Demikian pula para aktivis hak atas tanah, pengguna lahan, dan seluruh lembaga yang terlibat dalam kebijakan pembangunan dan peraturan yang mengatur akses kesumberdaya alam.

    Panduan ini menetapkan standar praktik-praktik yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang masih diusulkan atau yang sudah ada.

    Read More »

    Kapasitas Pelayanan Organisasi Petani Nasional untuk Wirausaha Pertanian – Aliansi Petani Indonesia

    Minimnya kebijakan yang mendukung dan mendorong petani kecil di Asia dalam melakukan wirausaha, akan melemahkan pengembangan usaha yang dirintis dan dikelola oleh petani. Pada saat yang sama, terbatasnya peraturan yang efektif terkait dengan kesepakatan antara produsen kecil (petani kecil) dan pihak lain juga menciptakan masalah bagi petani, baik laki-laki maupun perempuan. Di banyak negara di Asia, petani sedang ramai menjalin berbagai kesepakatan dengan pihak swasta. Misalnya, kontrak tanam dengan investor. Dalam kontrak tanam, seringkali petani harus menanggung ongkos gagal panen sehingga banyak petani malah terjerumus dalam hutang kepada investornya. (Jakarta, 24-25 Agustus 2015)

    Petani berhadapan dengan banyak persoalan yang membatasi produksi dan potensi pendapatan mereka, termasuk perubahan iklim, penurunan kualitas tanah, penggunaan input pertanian kimia yang berlebihan dan berbahaya, serta kurangnya pengairan/irigasi. Semua persoalan ini membuahkan produksi dan pendapatan petani yang rendah, membatasi kesempatan sukses petani dalam berwirausaha/bisnis.

    Dengan melibatkan berbagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan terkait kewirausahaan berbasis pertanian, seperti dalam tata produksi, tata kelola organisasi usaha, dan pemasaran produk pertanian, hal ini dapat membawa peningkatan pendapatan petani baik laki-laki maupun perempuan, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan standard hidup petani.

    Aliansi Petani Indonesia (API) bersama Asian Farmers’ Association (AFA) telah mengadakan studi pemetaan organisasi-organisasi petani nasional dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada anggota yang menjalankan wirausaha untuk mendukung kepada peningkatan pendapatan anggota/petani. Pemetaan tersebut telah dilakukan pada Juni-Agustus 2015 terhadap Aliansi Organis Indonesia (AOI), Bina Desa, Serikat Petani Indonesi (SPI), Wahana Masyarakat Tani Nelayan Indonesia (WAMTI), dan Aliansi Petani Indonesia (API).

    Sebagai salah satu anggota AFA, API dengan sebagian anggotanya yang sudah menjalankan wirausaha berbasis pertanian menganggap studi pemetaan terhadap organisasi-organisasi petani di tingkat nasional sangat penting dilakukan. Sehingga pada gilirannya, kegiatan pemetaan yang kemudian disusul dengan “Workshop Pembelajaran” di tingkat nasional dan regional ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa capaian.

    Read More »

    Catatan dari Rapat Pimpinan Nasional API 2015 – Aliansi Petani Indonesia

    TAHAP FORMING ALIANSI PETANI INDONESIA MENUJU MEA 2016

    Globalisasi dan pasar bebas dibidang pertanian sudah tidak terhindarkan lagi, ditengah-tengah kehidupan petani yang semakin berat, pasar bebas di ASEAN atau MEA dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi petani Indonesia. Atas dasar ini lah kemudian Aliansi Petani Indonesia (API) akan menyiapkan segala sumberdaya yang dimiliki anggota serta kemampuan, potensi pertanian, solidaritas dan kegotongroyongan seluruh komponen API untuk mengahadapi segala tantangan yang ada baik dari dalam dan luar organisasi.

    Menyadari bahwa semakin besar tantangan dan juga peluang yang ada, pada tanggal 28-29 September 2015, API melakukan rapat dewan pimpinan petani yang diselenggarakan di Desa Taman Jaya Ujung Kulon. Dalam rapat yang dihadiri oleh 14 perwakilan dewan pimpinan API dari propinsi Jabar, Jatim, Jateng, Bali, NTT, NTB, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sumut, Jambi Dan Sumsel ini, menjadi momentum untuk kembali memperkuat visi, misi dan program organisasi API, dimana API menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh petani Indonesia khususnya petani di pedesaan akan semakin berat. Maka dari itu API dituntut harus terus belajar demi memperbaiki diri agar selalu menjadi organisasi yang siap sedia menghadapi peluang dan tantangan untuk mensejahterakan anggota dan petani pada umumnya.

    API yang lahir pada tahun 2003, secara bertahap berkembang menjadi organisasi yang cukup dikenal baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Perkenalan API dengan banyak institusi/lembaga baik pemerintah dan non pemerintah di setiap level, menjadikan API dituntut untuk menjadi organisasi yang legal dan tampil dengan peforma yang terbaik, disinilah kemudian API masuk dalam fase forming. Dimana dalam fase tersebut API diharapkan mampu membentuk organisasi yang secara kaualitas dapat mengembangkan bentuk pelayanannya kepada anggota, melakukan pengembangan dalam advokasi kebijakan dan pengembangan penguatan kapasitas kepada anggota sesuai dengan kebutuhan anggota.

    Dalam rapat dewan pimpinan petani ini, banyak hal yang kemudian menjadi agenda dan pembahasan para pimpinan petani tersebut baik diinternal maupun eksternal organisasi. Berangkat dari sinilah kemudian API kembali menegaskan fungsi dewan pimpinan petani yang telah dimandatkan oleh Musyawarah Nasional API pada tahun 2014. Dimana dewan tani API berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang kemudian berfungsi menterjemahkan GBHO dan membuat perencanaan strategis organisasi, fungsi budgeting/penganggaran dan fungsi pengawasan atau monitoring kinerja baik program dan keuangan Badan Pelaksana Harian Aliansi Petani Indonesia. Selain  itu, untuk menunjang kerja-kerja organisasi API, dewan pimpinan petani ini juga akan ditempatkan dalam bidang-bidang di kepengurusan dewan pimpinan petani sesuai dengan kopetensinya. Bidang-bidang tersebut seperti bidang Pemasaran dan produksi (kewirausahaan), pengorganisasian dan kaderisasi, pemuda dan pemberdayaan perempuan, serta bidang reforma agraria. Pembagian bidang tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kopetensi yang ada dimasing-masing dewan pimpinan petani untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan kepada seluruh petani anggota API diberbagai wilayah di Indonesia.

    Rapat dewan pimpinan petani ini juga diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para anggota API, sebab dalam rapat tersebut banyak cerita sukses anggota API yang kemudian tertuang dalam laporan-laporan dan pandangan umum anggota dari masing-masing wilayah. Hal ini terungkap seperti cerita sukses pemasaran bersama anggota API di Polewali Mandar Sulbar yaitu Koperasi AMANAH, dimana dalam pengembangan bisnisnya AMANAH telah mampu melakukan pemasaran bersama yang melibatkan lebih dari 10.000 petani kakao di Polewali, saat ini koperasi AMANAH telah juga melebarkan sayap bisnisnya ke Majene. Di Majene 1000 petani telah diajak dan diajarkan bagaimana melakukan pemasaran bersama. Dari sini kemudian diharapkan para petani tersebut mau bergabung menjadi anggota koperasi AMANAH. Kemampuan dan kapasitas koperasi AMANAH ini kemudian menjadikan koperasi AMANAH dianugerahi sebagai koperasi terbaik di kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014. Lain AMANAH lain pula di Ujung Kulon. Anggota API Ujung Kulon yang tergabung dalam Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) juga telah mampu melakukan pemasaran bersama sekaligus pelan-pelan secara bertahap melakukan penyelesaian konflik lahan antara petani dan Taman Nasional Ujung Kulon. Petani Ujung kulon, sebagian besar adalah petani yang memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu sebagai penghasilan utama. Ini sebagian besar adalah petani madu hutan, dari sinilah kemudian STUK bersama-sama petani berinisiatif melakukan pemasaran bersama dengan mendirikan koperasi Hanjuang yang kemudian hari mampu menjalin kerjasama sama dengan pihak swasta untuk melakukan pembelian madu hutan dari Ujung kulon.

    Selain cerita sukses terkait metode pemasaran bersama, ada pula cerita sukses anggota API dalam mengatasi konflik lahan yang terjadi di wilayah anggota, seperti di Ujung kulon dan di Serikat Tani Indramayu (STI). Sampai dengan saat ini, di dua wilayah tersebut telah terbentuk panitia IP4T (Invetarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah) yang bertugas untuk melakukan invetarisasi lahan-lahan yang menjadi objek konflik yang diakui milik masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pelan tapi pasti konflik lahan yang ada di anggota API dapat terselesaikan dengan tidak meninggalkan proses pemberdayaan dan penguatan potensi produksi petani diwilayah konflik.

    Terakhir dalam rapat dewan pimpinan petani tersebut, bahwa API menegaskan kedepannya harus ditingkatkan lagi kerja bidang advokasi kebijakan (politik dialog) sebab sebagai organisasi petani posisi API masih cukup lemah berhadapan dengan pemerintah. Padahal ada banyak hal yang dapat menjadi bahan advokasi kebijakan kepada pemerintah, sebab API menyadari bahwa ada banyak isu pertanian dan pemberdayaan petani yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung kepada anggota atau pun kepada petani Indonesia bisa dijadikan bahan untuk advokasi kebijakan. Disisi lain API juga mempunyai tanggung jawab penguatan kepada anggota dengan melakukan transfer pengetahuan dan mengakumulasi pengetahuan yang telah dimiliki anggota API. Pengetahuan-pengetahuan tersebut bukan hanya untuk anggota API tetapi harus juga disebar luaskan kepada seluruh petani Indonesia. Disini juga ditegaskan bahwa secara organisasi API selalu menekankan bahwa kepemimpinan organisasi petani haruslah bersifat kolektif kolegeal, artinya setiap pengambilan keputusan harus disepakati secara bersama-sama dan pelaksanaan keputusan juga harus dilakukan secara bersama-sama, disinilah prinsip yang selalu BPH dan seluruh dewan pimpinan petani API pegang.

    Penutup, sebagai organisasi API diharapkan tetap tidak lupa pada dasar pijakannya, bahwa API ini ada untuk memperkuat serikat-serikat tani yang ada di Indonesia dalam bentuk pelayanan, advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas dan pengembangan organisasi tani.

    “Kita tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan Petani tapi kita bertanggung jawab memastikan kita ada demi proses menuju kesejahteraan itu”

     

    Read More »

    Pers Release Aksi Hari Tani Nasional 2017, API Jawa Tengah. – Aliansi Petani Indonesia

    API Jateng, KPA Jateng, WALHI Jateng, LBH Semarang, JMPPK, PBHI Jateng, FPPI, IMM, PMII, Permahi, LESMAN Boyolali, TRUKAJAYA Salatiga, Mapala Mitapasa, Akar Rumput Salatiga, FNKSDA Semarang, KNPK Indonesia, PPRI)

    “ Wujudkan Kedaulatan Petani, Sebagai Bentuk Kedaulatan Negeri ”

    Peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2017

    Menyikapi dengan seksama atas perkembangan situasi agraria di tanah air baik tingkat nasional maupun daerah. Banyaknya persoalan terkait sengketa tanah (land reform ) tentu menjadi satu perhatian khusus bagi seluruh komponen, baik dari kalangan pemerintah, pegiat agraria bahkan sampai pada masyarakat yang terlibat dalam konflik-konflik agraria. Pasalnya dalam konflik-konflik agraria tak jarang berdampak pada tindak kekerasan terhadap petani hingga berujung pada pembunuhan. Dalam kurun waktu 10 Tahun ini tercatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terdapat 1.395 korban kriminalisasi, 85 orang meninggal dunia dalam proses memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya alam, dengan jumlah kasus 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 Ha. konflik ini melibatkan 105.887 Kepala keluarga.

    Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo, kasus agrarian mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut terlihat dengan dimunculkannya kementrian agraria yang khusus untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agrarian dan dijanjikannya 9 juta Ha lahan konflik akan diredistribusikan. Namun dalam perjalanannya, proses redistribusi lahan konflik belum juga menuai hasil yang maksimal dan bahkan pulau Jawa bukan menjadi prioritas obyek land reform 9 juta Ha.

    Program Reforma Agraria yang di gembar-gemborkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi rakyat, hanya sebatas sertifikasi tanah bukan pada redistribusi tanah bagi penggarap. Apalagi skema perhutanan sosial di wilayah perhutani, jelas-jelas bahwa Reforma Agraria yang di usung Jokowi bukan Reforma Agraria Sejati. Selain persoalan tanah tersebut, Petani juga dihadapkan pada system dominan yang brutal dan serakah. Dimana pertanian dan pangan kita telah dikuasai dan dikontrol oleh segelintir perusahaan Trans Nasional Corporation (TNC yang diwakili oleh Monsanto dan lainnya).

    Kebijakan Revolusi Hijau yang dijalankan pemerintah dan disponsori oleh Trans National Coorporation perusahaan penyedia dan penjual sarana produksi, dalam jangka panjang dan masih berlangsung hingga hari ini telah menghancurkan kemampuan, ketrampilan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh petani Indonesia.

    Kebiasaan dan kebudayaan pembuatan benih yang dulu dimiliki petani perempuan telah hilang dan tergusur, karena harus bersaing dengan benih pabrikan yang diproduksi oleh perusahan – perusahaan besar semacam Monzanto, Zyngenta dan lainnya. Begitu juga dalam hal pupuk dan pestisida untuk tanaman, semua sudah disediakan lengkap dan mudah di dapat oleh para petani. Hal ini telah menyebabkan ketergantungan yang luar biasa bagi petani kita terhadap pihak lain. Dalam konstelasi ini, secara gamblang kita dapat melihat negara justru hadir tidak berpihak pada petani secara umum lebih-lebih petani kecil. Dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan tampak negara lebih berpihak pada kepentingan pemodal. Regulasi tentang pupuk, regulasi tentang agraria, regulasi budidaya sampai regulasi hilir tentang import pangan tampak betul bagaimana Negara justru mengabdi pada kepentingan pemodal.

    Berangkat dari pembacaan realitas petani di atas, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2017 yang ke – 57 Tahun, jaringan dan element se Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Kaum Tani Jawa Tengah (AMANKAN JATENG) bersepakat untuk menggelar peringatan Hari Tani Nasional dan menyerukan beberapa hal tuntutan antara lain sebagai berikut :

    1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati

    2. Hentikan Kriminalisasi terhadap petani

    3. Tolak Perhutanan Sosial

    5. Lindungi dan berdayakan petani sesuai dengan UU PERLINTAN.

    6. Perjelas Kartu Tani di Jawa Tengah

    Semarang, 24 September 2017

    Read More »

    PERNYATAAN SIKAP HARI TANI NASIONAL 2017 ALIANSI TANI JAWA TIMUR (ALIT JATI) – Aliansi Petani Indonesia

    Reforma agraria memang sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 9 juta hektar tanah ditegaskan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh pemerintah. Luasan tersebut dibagi dalam 2 skema pemberian, yaitu skema legalisasi aset (4,5 juta hektar) dan skema redistribusi tanah (4,5 juta hektar).

    Namun dalam perjalanannya, program legalisasi aset melalui skema pemberian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat (0,6 juta hektar) dan PRONA (3,9 juta hektar) lebih mendominasi pelaksanaan reforma agraria pemerintah. Program redistribusi tanah melalui skema pemberian tanah bekas Hak Guna Usaha dan tanah terlantar (0,4 juta hektar) relatif berjalan di tempat. Sedangkan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar), hanya berlaku untuk semua kawasan di luar Pulau Jawa.

    Konflik Agraria di Indonesia
    Sejak zaman Reformasi 1998, konflik agraria di Indonesia belum mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Konflik agraria ini merujuk pada pertentangan klaim mengenai siapa yang berhak atas akses tanah, antara kelompok rakyat dengan lembaga pemerintah atau badan usaha yang bergerak di bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya. Penyebab munculnya konflik agraria pun bermacam-macam, mulai dari konflik-konflik lama warisan zaman Belanda sampai konflik baru yang muncul karena surat keputusan pemerintah yang memberi perizinan pada badan usaha tertentu dengan memasukkan tanah kepunyaan akses rakyat ke dalam konsesi-konsesi agraria atau pembangunan infrastruktur.

    Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi salah satu contoh penyebab munculnya konflik agraria. Melalui undang-undang tersebut, pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum menjadi semakin marak. Padahal, maraknya pembangunan juga turut menyemarakkan jumlah konflik agraria di daerah. Hasil yang paling terlihat salah satunya adalah dampak demografis, dimana perubahan demografis yang terjadi akan memunculkan perbedaan kelas antara yang memperoleh manfaat dan yang tidak memperoleh manfaat, atau lebih tepatnya tersisih dari pembangunan. Mereka yang tersisih dari pembangunan biasanya masyarakat setempat, petani gurem, pekebun, pemilik tambak kecil, fakir-miskin, dan sebagainya.

    Oleh sebab itu, konflik agraria bersifat struktural. Semakin lama konflik tersebut, semakin menciptakan konsentrasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada satu pihak, dan semakin menghilangkan hak atau akses agraria pada pihak rakyat. Situasi agraria yang timpang tersebut justru menurunkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat, terutama petani sebagai kelompok yang hidupnya berkaitan langsung dengan tanah. Fenomena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah turut berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

    Data Ombudsman RI menunjukkan terdapat 450 konflik agraria di sepanjang tahun 2016 dengan luas area konflik mencapai 2.829.255 hektar. Ombudsman RI mencatat adanya dugaan maladministrasi pertanahan yang mendasari dan turut menambah jumlah konflik tersebut. Bentuk maladministrasi yang paling sering terjadi selama tahun 2016 berupa penundaan berlarut (32,6%), penyalahgunaan wewenang (17,7%), penyimpangan prosedur (16,0%), dan tidak memberikan pelayanan (15,7%). Sedangkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat terdapat 450 konflik agraria di tahun 2016 dengan luas area konflik mencapai 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 Kepala Keluarga. Provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi secara berturut-turut adalah Riau (44 konflik), Jawa Timur (43 konflik), Jawa Barat (38 konflik), dan Sumatera Utara (36 konflik).

    Konflik Agraria di Jawa Timur
    Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu masalah besar yang sudah bersifat kronis. Pada dasarnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pertanahan yang hanya fokus pada peningkatan produktivitas yang berujung pertumbuhan ekonomi semata. Sementara penataan aset produksi malah terabaikan, yang berakibat masyarakat semakin terpinggirkan dan kehilangan akses pada tanah. Padahal, konflik agraria sesungguhnya tidak hanya berdampak pada masyarakat secara langsung, tetapi juga berdampak pada program pemerintah seperti program ketahanan pangan, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup.

    Pernyataan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional nampaknya perlu ditinjau kembali. Dari daftar provinsi penyumbang konflik agraria, Jawa Timur menempati peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertanian di Jawa Timur masih jauh panggang dari api. Belum adanya kepastian hak kuasa atas tanah, sulitnya petani mendapatkan akses modal untuk produksi pertanian, serta maraknya tengkulak dan impor pangan menjadi varian dari problem agraria di Jawa Timur.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur memang telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU Perlintan). Namun nyatanya, undang-undang ini belum mampu melindungi petani dan lahan pertanian di jawa Timur dari persoalan-persoalan (klasik) yang melingkupinya. Beberapa konflik di Jawa Timur yang saat ini terjadi mulai dari kasus pencemaran limbah B3 dan pelebaran pabrik di Mojokerto, pembangunan bandara di Kediri, pembangunan tol yang melewati lahan-lahan produktif di Jombang-Solo, pembangunan lading minyak baru di Lamongan, eksplorasi emas di Banyuwangi, dan masih banyak lagi persoalan agraria di Jawa Timur.

    Selain konflik agraria, persoalan lain yang saat ini terjadi adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan fungsi non-pertanian lainnya. Alih fungsi lahan tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari diterbitkannya perizinan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah cenderung melunak menghadapi para investor properti yang ingin menjadikan lahan pertanian menjadi perumahan. Artinya, berbagai perumahan baru yang muncul di atas lahan produktif menjadi pertanda bahwa sesungguhnya pemerintah pun turut andil dalam berkurangnya lahan pertanian di Jawa Timur.

    Pelaksanaan reforma agraria bertujuan memperbaiki keadaan sosial-ekonomi dan sosial-politik rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani berupa tanah. Namun seiring perkembangan situasi, kemudian disadari bahwa terdapat beberapa kejadian seperti petani yang telah memperoleh tanah kemudian melepaskan kembali tanahnya. Hal ini disebabkan petani tidak memiliki akses pada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya, keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya.

    Kondisi seperti inilah yang mendorong dilaksanakannya reforma agraria dengan model land reform dan access reform. Land reform memiliki pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang didukung oleh program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan lainnya (access reform). Dengan demikian, reforma agraria memiliki 2 pilar utama (land reform dan access reform), sehingga tidak hanya diartikan sekedar pensertifikatan tanah.

    Sebagai respon dari situasi di atas, dengan ini kami yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (ALIT JATI) menyatakan sikap:
    1) Laksanakan segera reforma agraria sejati.
    2) Hentikan alih fungsi lahan pertanian produktif.
    3) Hentikan kriminalisasi terhadap petani.
    4) Laksanakan UU Perlintan Jawa Timur.
    5) Wujudkan segera kedaulatan petani Jawa Timur atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

    Pernyataan sikap ini kami tutup dengan satu kalimat dari Gunawan Wiradi tentang kondisi agraria di tanah air, “sesungguhnya semua pihak kian disadarkan kembali bahwa buat negara berkembang yang agraris makna kemerdekaan buat rakyat adalah hak atas tanah yang digarapnya.”

     

    Surabaya, 25 September 2017

    Tertanda,
    Aliansi Tani Jawa Timur (ALIT JATI):
    KPA Jawa Timur, SPI Jawa Timur, API Jawa Timur, PMII Sidoarjo, FPPI Surabaya, FPPI Kediri, Teater Cemara STIESIA, Teater Candradimuka Unitomo, Kamus PR, GMNI Untag, CIPHOC Unitomo

    Read More »

    Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2017 di Jakarta – Aliansi Petani Indonesia

    indonesia Darurat Agraria;

    Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria

    Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

    Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (BPS, 2017).

    Kebijakan pertanian juga turut memperparah kemiskinan pedesaan. Berdasarkan catatan Aliansi Petani Indonesia (API) rata-rata terdapat 59 rumah tangga tani yang keluar dari sektor pertanian/jam, artinya ada 1 rumah tangga tani hilang di setiap menitnya. Jika rata-rata kepemilikan lahan produksi petani 0,3 hektar dan ditanami padi, rata-rata hanya akan menghasilkan Rp. 4.290.000, atau Rp. 1.072.500 setiap bulannya.  Disisi lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga lebih berorientasi pasar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani. Hal ini turut mendorong lonjakan angka migrasi dari desa ke kota yang akhirnya berdampak serius pula terhadap regenerasi dan munculnya angkatan muda di sektor ini.

    Jokowi-JK melalui Nawa Cita hendak mejawab persoalan tersebut melalui kebijakan reforma agraria, ditarget 9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi. Tahun lalu, Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Adapun objek reforma agraria berasal dari pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi yang ditarget seluas 4,5 juta hektar. Sementara 4,5 juta lainnya merupakan legalisasi aset. Selama 3 tahun berjalan redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, terlihat hanya mendorong sertifikasi daripada redistribusi lahan.

    Guna mempercepat capaian target, pemerintah membentuk kelembagaan pelaksana reforma agraria melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Menko Perekonomian menjadi ketua yang membawahi tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja I Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pokja III Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Setelah pengesahaan kelembagaan, Presiden mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelesaian konflik di kawasan hutan, yaitu Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Meski dinilai sebagai terobosan hukum, namun kebijakan ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan di lapangan.

    Sisi lain, terdapat kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Kehutanan P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Dengan target seluas 12,7 juta Ha hingga 2019, kebijakan ini tidak selaras dengan semangat reforma agraria.

    Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK (2015-2016) Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat konflik agraria tercatat meningkat. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya.

    Situasi tersebut semakin meningkatkan beban dan memiskinkan perempuan. Jumlah rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12% di tahun 2017 dari 14,97% di tahun 2014, masa awal kepemimpinan Jokowi-JK (Solidaritas Perempuan, 2017). Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga, berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. Reforma Agraria seharusnya juga mampu mewujudkan keadilan agraria bagi perempuan.

    Dalam konteks laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek. Sebaliknya, terdapat 16 proyek reklamasi yang menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 KK nelayan. Selain itu pemberian ijin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil (green grabing) telah merampas sumber kehidupan masyarakat (Kiara, 2016). Kondisi demikian juga merusak ekosistem air, data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kekeringan juga telah berdampak pada 56.334 hektar lahan pertanian dan mengakibatkan 18.516 hektar lahan gagal panen.

    Realitas demikian menunjukan kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan. Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Beberapa paket ekonomi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, karena meyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak lain dari perluasan investasi. Data dari Walhi Daerah Sumatera Selatan (2017) menunjukan 168 titik api di Sumatera Selatan berada di konsesi perusahaan. Pada 2015, 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 diantaranya adalah perusahaan sawit. 

    Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan. Pemerintah mulai kehilangan arah dan menjauh dari amanat UUPA 1960. Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2017 dan 57 Tahun UUPA, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang merupakan aliansi dari puluhan organisasi tani, nelayan, buruh, miskin kota, mahasiswa dan NGO mendesak pemerintah Jokowi-JK:

    1. Presiden dan DPR meninjau ulang semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terbukti tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960 untuk segera dicabut, diubah, dan/atau diganti sesuai mandat TAP MPR No.IX Tahun 2001
    2. Presiden segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik agraria dan meluruskan reforma agraria, serta segera membentuk kelembagaan pelaksana Reforma Agraria yang berada langsung di bawah presiden, lintas sektor, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi rakyat.
    3. DPR dan KPK harus melakukan evaluasi dan klarifikasi atas luas wilayah hutan berdasarkan penguasaan, pemanfaatan dan peruntukannya, serta mengaudit dan mengusut praktik korupsi di BUMN dan perusahaan swasta.
    4. Presiden harus lebih pro-aktif memimpin, mengontrol dan mengantisipasi aksi manipulatif mafia tanah yang menjadikan sumber agraria hanya sebagai komoditas.
    5. Hilirisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dibidang perkebunan menjadi bergerak di sektor niaga, industri pengelolaan pasca panen serta pengembangan teknologi penunjang sektor pertanian dan perkebunan rakyat.
    6. Moratorium izin baru di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta melakukan review dan penertiban terhadap izin-izin lama yang terbukti melanggar hukum, serta melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar HAM dan pelaku perusakan lingkungan.

    Selamat Hari Tani Nasional kepada kaum tani di seluruh tanah-air.

    Jakarta, 27 September 2017

    Hormat kami,

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

     

    Dewi Kartika

    Koordinator Umum

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) :

    KPA, SPP, P3I, STI, SPI, API, SPM, FPRS, FPPB, STIP, HITAMBARA, YP2I, Gerbang Tani, P2B, Jakatani, SPRI, STTB, PPC, AMANAT, AMAN, KPBI, KPRI, WALHI, SPKS, IHCS, KIARA, SP, JKPP, YLBHI, KNTI, SW, Bina Desa, SPDD, KPOP, BPAN, SPR, SMI, SAINS, LBH Bandung, TuK Indonesia, PSHK, LBH Jakarta, RMI, Yayasan Pusaka, SNI, KSN, KontraS, KRuHA, Perkumpulan Inisiatif, WALHI Jabar, HuMa, SP Jabodetabek, JATAM, KPR, FIELD, KNPK, HMI Jabar, FPPMG, FARMACI, FPMR, SPMN, ELSAM,  Ciliwung Merdeka.

     

    Read More »

    Forum Koperasi Nasional – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API), Telah  menyelenggarakan sebuah Lokakarya “Membuka Potensi Koperasi Pertanian di Indonesia,” yang di dukung oleh Asian Farmers Association (AFA) dan Collectif Stratégies Alimentaires (CSA). Kemasan lokakarya kali ini, dengan sebuah tema besar FORUM KOPERASI NASIONAL (Jakarta, 19-20 Maret 2018), dan pada esok harinya dilanjutkan di secretariat API. Pada tanggal, 20 maret hingga. Selain di hadiri oleh anggota API yang sudah memiliki koperasi dari berbagai macam usaha produk, seperti Kopi-Beras-Kelapa sawit-Ternak-Coklat-Madu dan juga Hortikultura. Agenda ini turut mengundang jaringan kerja/Organisasi  tani, seperti SPI-IPPHTI-WAMTI serta lembaga Pemerintah dan NGO, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Desa, DEKOPIN, Agriterra, Veco yang kini telah berganti nama menjadi Rikolto dan ASEAN Foundation. Dari nama-nama yang diatas diantaranya beberapa menjadi nara sumber Forum Konsultasi Nasional.

     

    Pembukaan oleh ketua Dewan Tani Aliansi Petani Indonesia(API),  Mudzakkir “Berharap agar agenda ini memiliki baseline, atau roadmap untuk belajar memetakan gerakan ekonomi, yang menjunjung tinggi nilai asas kemanusiaan dalam koperasi, kita akan jahit dalam setiap masukan dan sebagai wadah pembelajaran bersama, dari hasil riset, maupun wacana dan dealektika dari semua kalangan dan petani-petani yang hadir disini, agar memiliki daya saing dan nilai tawar tinggi, agar kemandirian ekonomi kawasan ASEAN berusaha untuk menjawabnya, termasuk Indonesia dan anggota-anggota API,” dalam kutipan pembukaan Forum Koperasi Nasional.

     

    Tujuan lokakarya ini, adalah untuk menemukan instrument baru, dalam penguatan ekonomi yang benar-benar berpihak pada petani dan nelayan yang sudah berkoperasi, yang di mana dalam sektor pertanian kita turut menjadi bagian devisa negara yang masuk dalam kategori  cukup besar, tetapi dalam perkembangannya dan kesejahteraan petani-petani kita sangat lambat. Forum Koperasi Nasional, yang di selenggarakan oleh API, adalah cara alternative untuk menemukan instrumen diantara Stakeholder dan Koperasi petani untuk membangun kemandirian ekonomi, dan cita-cita masa depan bangsa ini. Banyak bagian dari koleksi setiap masalah-masalah yang tersusun ini agar bisa terjawab dengan sikap bijak, dan mengambil rumusan masalah menjadi solusi. Dengan adanya kerjasama yang bersinergi dengan pemerintah yang terkait, maka semua akan semakin menjadi mudah .

    Nuruddin selaku Sekjen API menegaskan “Hari ini kita banyak temuan lapang, yang akan menjadi formula strategi action untuk memperkuat anggota-anggota, yang telah memiliki koperasi. Dan forum ini akan menjadi Barometer bagi Asian Farmers Association di ASIA serta Collectif Stratégies Alimentaires. Kami juga saling bertukar pendapat dengan kementrian terkait dan lembaga Koperasi, seperti DEKOPIN dan peserta yang hadir disini. Tema ini untuk menjahit ulang setiap masalah-masalah dari anggota API yang sudah berkoperasi maupun jaringan tani dan nelayan seperti SPI-WAMTI-IPPHTI, banyak saran pendapat yang perlu di evaluasi dalam semua aspek kebijakan pemerintah dan undang-undang perkoperasian serta terlebih kepada kebijakan yang mengenai UMKM, Bumdes, KUR, Pajak dan lain sebagainya. Semua akan diterjemahkan dengan baik dalam forum ini, dan akses apa saja yang bisa meliputi kerjasama antar kedua belah pihak, untuk saling bersinergi, seperti Gapoktan dan Poktan, maupun Koperasi tani yang lainnya, dari yang primier hingga skunder. Dengan segala keterbatasan akses media via online didaerah, kali ini kita bertemu langsung tatap muka dalam Forum Koperasi Nasional ini. Menyusun formulasi/katalisator saling menyesuaikan satu diantara lainnya agar keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan itu benar-benar terjadi.

    Read More »

    Refleksi Hari Tani Nasional – Aliansi Petani Indonesia

    LAKSANAKAN REFORMASI AGRARIA SEJATI
    Salam Reforma Agraria
    Hidup Rakyat, Hidup Petani

    Atas Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kami, dari Aliansi Petani, Mahasiswa, Akademisi, dan gerakan lainnya dari Banten Menggugat dan menuntut agar pelaksanaan Reformasi Agraria di Banten segera dilaksanakan. Pada hari ini sebagai Refleksi Hari Tani Nasional ke-58 pada 24 September kemarin. Dimana momentum tersebut adalah mengingatkan kelahiran UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

    Sejatinya, tidak dijalankannya Reformasi Agraria menyebabkan ketimpangan Struktural Kepemilikan Tanah. Dimana para pemodal menguasai jumlah tanah ketimbang lahan pertanian untuk alat produksi dan lapangan kerja kaum tani. Dan pemerintah harus segera melaksanakan reformasi Agraria karena sebuah keharusan sebagai upaya kesejahteraan rakyat terutama kaum tani sebagai amanat dari UUD 1945 dan UUPA 1960.

    Untuk melaksanakan Reformasi Agraria tersebut, Maka kami dari : Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Banten, Persatuan Pergerakan Petani Banten (P2B), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Lembaga Seni Mahasiswa STISIP Banten Raya (LEKSIS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Kerja Petani (JakaTani) dan Akademis Menuntut ;

    -Segera laksanakan Reformasi Agraria Sejati

    -Segera Laksanakan Perpres No. 86/2018 yang sudah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 September 2018 kemarin.

    – Distribusikan Lahan eks. HGU PT. The Bantam Preanger Rubber Co. Ltd di Sampang Peundeuy yang sudah digarap selama 8 Tahun oleh Kelompok Tani P2B.

    – Segera bentuk Gugus Tugas Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) oleh Pemerintah Lebak – Rangkas Bitung yang melibatkan Kelompok Tani.

    – Cabut izin HGU PT. The Bantam Preanger Rubber Co. Ltd.

    -Distribusikan HGU Tanah Terlantar kepada Petani Produktif.

    Petani Adalah Tuannya Negara dan Kuasanya Nyata
    Hidup Rakyat, Hidup Petani

    Read More »