API Minta Pemerintah Terapkan HPP Multikualitas – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API) meminta agar pemerintah tidak lagi menggunakan model harga pembelian pemerintah (HPP) beras tunggal. Ini sudah tidak efektif dan manfatnya bagi petani. API mengusulkan HPP multikualitas karena dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas beras petani.

    Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Sofyan Djalil telah memastikan bahwa HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap beras dan gabah akan mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini (berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2012). Kebijakan kenaikan HPP ini masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo.

    Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API), M. Nuruddin meminta pemerintah untuk menerapkan HPP beras dan gabah multikualitas menggantikan model pembelian tunggal sebagaimana pada Inpres No 3 Tahun 2012.

    “Inpres No 3 tahun 2012, masih menerapkan HPP tunggal dan kami meminta pemerintah untuk mengeluarkan HPP beras dan gabah multikualitas pada tahun 2015. API   memandang bahwa HPP multikualitas akan memberikan manfaat dan insentif bagi petani. Petani dapat   meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi gabah/beras nasional,” kata Nuruddin dalam siaran pers yang diterima Agrofarm.

    Dia menegaskan, penerapan HPP Multikualitas akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena petani akan dapat berproduksi berdasarkan kualitas beras yang bagus, hal ini juga akan mempercepat modernisasi alat-alat industri pertanian. “HPP multikualitas sebagaimana diusulkan API ini telah terapkan di beberapa negara Asia seperti Cina, India, Vietnam, dan Thailand,” ujar Nuruddin Rabu (25/02/2015).

    Nuruddin mengatakan, pihaknya sejak tahun 2009 telah melakukan penelitian tentang kebijakan HPP Multikualitas dan sudah lima kali melakukan pertemuan multipihak yang dihadiri oleh Kementan, Kemendag, Kemenko Perekonomian, LSM dan organisasi petani di tingkat nasional. Tujuannya guna memberi masukan kepada pemerintah untuk menerapkan HPP multikualitas.

    Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi (AMARTAPADI) Nur Hadi Loji  mengatakan bahwa kenaikan HPP sebesar 10 persen belum tentu mensejahterakan petani, faktanya bahwa kenaikan harga gabah dan beras dipasaran sudah jauh diatas HPP.

    “Pada Januari 2015 saja harga gabah kering panen rata-rata meningkat 55 persen, dari harga Rp 3.300 per kilogram  menjadi Rp 5.118,31 kilogram,” katanya.

    Nur Hadi juga menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah menerapkan HPP multikualitas. “Kalau pemerintah masih memakai kebijakan HPP tunggal maka itu  artinya pemerintah tidak mengevaluasi efektifitas kebijakan HPP tunggal, faktanya HPP tunggal ini tidak efektifif dalam upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan mendukung pengamanan cadangan beras nasional,” tegasnya.

    Dia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi sistem bantuan langsung masyarakat seperti sarana produksi (saprotan) dan alat produksi (alsintan) agar bantuan untuk sektor pertanian tersebut efektif dan tepat sasaran untuk mendukung tata produksi pertanian. Beledug Bantolo

    SUMBER: http://www.agrofarm.co.id/m/pertanian/1865/api-minta-pemerintah-terapkan-hpp-multikualitas#.VPStk3yUf9W

    Read More »

    Petani Desak Pemerintah Terapkan HPP Multikualitas – Aliansi Petani Indonesia

    [*]

    Aliansi Petani Indonesia menyatakan harga pembelian pemerintah atau HPP Tunggal terhadap gabah dan beras petani sudah berlangsung 46 tahun. Namun kebijakan itu tidak membuat perubahan kepada petani sehingga perlu mekanisme baru.

    “HPP Tunggal tidak bisa diakomodir lagi. Sebab merugikan petani yang mempunyai kualitas gabah dan beras yang tinggi. Karena itu pemerintah harus menerapkan mekanisme HPP Multikualitas,” kata Kepala Bidang Departemen Organisasi API, Nurhadi di Jakarta, Kamis (28/5).

    Senada dengan itu, Henry Sargih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, meminta pemerintah mencabut instruksi presiden tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras tahun 2015. Sebab tidak efektif melindungi harga di tingkat petani.

    “Pemerintah harus mengubah paradigma HPP Tunggal dan diganti dengan HPP Multikualitas karena faktanya para petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas,” katanya.

    Nurhadi menambahkan banyak perbedaan gabah dan beras di lapangan, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau kualitasnya tinggi maka harus diberi harga tinggi. Demikian juga sebaliknya.

    Namun, kuantitas yang besar belum tentu kualitasnya tinggi sebab kadang kadar airnya tinggi. Kemudian, Nurhadi mengatakan musim panen padi di Indonesia ada 3, yaitu musim panen raya; Februari-Mei, musim gadu; Juni-September dan musim penceklik; Oktober-Januari.

    “Kualitas beras di 3 musim ini sangat berbeda. Pada musim panen raya, gabahnya melimpah tapi secara kualitas lebih rendah sebab kadar airnya lebih tinggi dibandingkan musim lain. Musim gadu, jumlahnya lebih sedikit dari panen raya tapi kualitas tinggi karena kadar air lebih rendah. Musim penceklik, gabah sedikit, permintaan banyak, kualitas lebih tinggi,”

    Kata Nurhadi, kualitas gabah di 3 musim itu disikapi dengan instrumen HPP yang sama dalam 1 tahun, ini sudah tidak adil. Pemerintah menutup mata dari kenyataan bahwa 3 musim berbeda mempunyai kualitas gabah berbeda.

    “API meyakini bahwa instrumen ini sudah tidak relevan. Jadi pemerintah tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan perubahan mendasar terhadap HPP karena ini terkait rangsangan pada petani,” kata Nurhadi.

    Selain itu, SPI meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja Bulog mengingat harga beras saat ini sudah tinggi. Karena itu, jika tidak segera dilakukan penyerapan besar-besar oleh Bulog maka pada masa musim penceklik harga beras akan melonjak, kata Henry.[*]

    SUMBER: http://geotimes.co.id/petani-desak-pemerintah-terapkan-hpp-multikualitas/

    Read More »