API Minta Alokasi APBN Untuk Sektor Pertanian di Naikkan – Aliansi Petani Indonesia

    TRIBUN-BALI.COM, NUSA DUA – Beberapa produk hasil pertanian seperti jagung, beras, kedelai, dan masih banyak lagi terlihat jelas dalam pamer di Expo Agraria Selasa (6/4/2014) siang di loby Hotel Santika Nusa Dua, Bali. Berbagai hasil pertanian yang berasal dari beberapa negara di Asia ditunjukan dalam pertemuan tersebut.

    Pada kesempatan tersebut, Aliansi Petani Indonesia meminta alokasi APBN untuk sektor pertanian dinaikkan menjadi 30 persen. Hal ini sengaja dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

    Namun pemerintah hanya mengalokasikan kurang dari dua persen dari APBN. Atau hanya satu persen saja untuk pertanian. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Aliansi Petani Indonesia (API) Mudzakir di sela acara Pertemuan Petani Se-Asia.

    “Sejauh ini API memandang masih belum adanya keseriusan dari pemerintah untuk mendukung para petani Indonesia. Hal ini terlihat dari alokasi APBN pemerintah yang sangat minium, yaitu kurang dari dua persen.” Tegas Mudzakir.(*)

    Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

    http://bali.tribunnews.com/2014/05/06/api-minta-alokasi-apbn-untuk-sektor-pertanian-di-naikkan

    Read More »

    Petani minta model Harga Pokok Penjualan diubah – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA. Aliansi Petani Indonesia (API) meminta pemerintah mengganti model penetapan harga pokok penjualan (HPP) beras. API mengusulkan agar HPP tidak diterapkan secara tunggal. Sebagai gantinya HPP yang diusulkan adalah HPP multikualitas. 

    M. Nuruddin, Sekertaris Jendral (Sekjen) API mengatakan, HPP saat ini sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi petani. Sebab, HPP tinggi dan harga beras yang tinggi nyatanya tidak dinikmati oleh petani.

    HPP kualitas dianggap lebih cocok dengan kondisi saat ini. Sebab, petani akan terdorong untuk menanam padi unggul dan menghasilkan beras yang berkualitas. Sehingga, kalaupun harga jual beras lebih mahal, lebih mudah diterima oleh pasar. 

    “Penerapan HPP multikualitas dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Keuntungan lain mempercepat modernisasi alat-alat industri pertanian. Apalagi HPP ini sudah diterapkan di Tiongkok, India , Vietnam dan Thailand,” kata Nuruddin pada Rabu (25/2). 

    Sebagaimana diketahui, Bulog memutuskan HPP beras naik 10,7%. Dalam catatan KONTAN dengan harga jual gabah petani sebesar Rp 6.100 per kilogram (kg) sampai Rp 6.200 per kg, maka HPP gabah saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 6.700 per kg sampai Rp 6.800 per kg.

    Sumber:

    http://industri.kontan.co.id/news/petani-minta-model-harga-pokok-penjualan-diubah

    Read More »

    API Minta Pemerintah Terapkan HPP Multikualitas – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API) meminta agar pemerintah tidak lagi menggunakan model harga pembelian pemerintah (HPP) beras tunggal. Ini sudah tidak efektif dan manfatnya bagi petani. API mengusulkan HPP multikualitas karena dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas beras petani.

    Pemerintah, melalui Menko Perekonomian Sofyan Djalil telah memastikan bahwa HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap beras dan gabah akan mengalami kenaikan 10 persen dari harga yang berlaku saat ini (berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2012). Kebijakan kenaikan HPP ini masih menunggu instruksi dari Presiden Joko Widodo.

    Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API), M. Nuruddin meminta pemerintah untuk menerapkan HPP beras dan gabah multikualitas menggantikan model pembelian tunggal sebagaimana pada Inpres No 3 Tahun 2012.

    “Inpres No 3 tahun 2012, masih menerapkan HPP tunggal dan kami meminta pemerintah untuk mengeluarkan HPP beras dan gabah multikualitas pada tahun 2015. API   memandang bahwa HPP multikualitas akan memberikan manfaat dan insentif bagi petani. Petani dapat   meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi gabah/beras nasional,” kata Nuruddin dalam siaran pers yang diterima Agrofarm.

    Dia menegaskan, penerapan HPP Multikualitas akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena petani akan dapat berproduksi berdasarkan kualitas beras yang bagus, hal ini juga akan mempercepat modernisasi alat-alat industri pertanian. “HPP multikualitas sebagaimana diusulkan API ini telah terapkan di beberapa negara Asia seperti Cina, India, Vietnam, dan Thailand,” ujar Nuruddin Rabu (25/02/2015).

    Nuruddin mengatakan, pihaknya sejak tahun 2009 telah melakukan penelitian tentang kebijakan HPP Multikualitas dan sudah lima kali melakukan pertemuan multipihak yang dihadiri oleh Kementan, Kemendag, Kemenko Perekonomian, LSM dan organisasi petani di tingkat nasional. Tujuannya guna memberi masukan kepada pemerintah untuk menerapkan HPP multikualitas.

    Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi (AMARTAPADI) Nur Hadi Loji  mengatakan bahwa kenaikan HPP sebesar 10 persen belum tentu mensejahterakan petani, faktanya bahwa kenaikan harga gabah dan beras dipasaran sudah jauh diatas HPP.

    “Pada Januari 2015 saja harga gabah kering panen rata-rata meningkat 55 persen, dari harga Rp 3.300 per kilogram  menjadi Rp 5.118,31 kilogram,” katanya.

    Nur Hadi juga menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah menerapkan HPP multikualitas. “Kalau pemerintah masih memakai kebijakan HPP tunggal maka itu  artinya pemerintah tidak mengevaluasi efektifitas kebijakan HPP tunggal, faktanya HPP tunggal ini tidak efektifif dalam upaya meningkatkan insentif dan pendapatan petani dan mendukung pengamanan cadangan beras nasional,” tegasnya.

    Dia juga menambahkan pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi sistem bantuan langsung masyarakat seperti sarana produksi (saprotan) dan alat produksi (alsintan) agar bantuan untuk sektor pertanian tersebut efektif dan tepat sasaran untuk mendukung tata produksi pertanian. Beledug Bantolo

    SUMBER: http://www.agrofarm.co.id/m/pertanian/1865/api-minta-pemerintah-terapkan-hpp-multikualitas#.VPStk3yUf9W

    Read More »

    ALIANSI PETANI INDONESIA MINTA JOKOWI REVISI HPP BERAS – Aliansi Petani Indonesia

    Pemerintah baru saja menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras sebesar 10,4%, namun petani menganggap kenaikan itu masih terlalu rendah. Aliansi Petani Indonesia (API) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera merevisi penetapan HPP karena harga di tingkat petani sudah jauh melebihi HPP.

    “Kami menilai HPP baru yang ditetapkan pemerintah tidak efektif karena menyeragamkan kualitas padi dan gabah di tingkat petani. HPP ini belum sepenuhnya berpihak ke petani. Sebab, kebijakan tersebut sama sekali tidak meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” kata Sekertaris Jendral API, M Nuruddin, Kamis (26/3).

    Ia menilai, Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2015 tentang penetapan HPP gabah dan dan beras petani masih menggunakan model pembelian HPP tunggal. “Menurut kami penerapan harga ini tidak efektif, mengingat beragamnya kualitas padi dan gabah ditingkat petani,” katanya.

    Akibatnya, kini petani lebih suka menjual hasil panennya ke tengkulak dengan harga yang lebih tinggi dari pada menjual berasnya pada Perum Bulog yang telah ditugasi pemerintah. API mencatat di beberapa daerah yang saat ini mengalami panen raya, harga jual beli gabah ditingkat petani lebih tinggi dibandingkan HPP.

    Ia memisalkan di tiga daerah yakni di Jombang, Madiun dan Bojonegoro HPP gabah berkisar Rp 4.000 per kg sampai RP 4.500 per kg. Sementara di Lampung harganya mencapai Rp 4.500 per kg dan tertinggi di Kalimantan Tengah yang harga GKP melejit hingga Rp 8.500 per kg.

    Atas kondisi tersebut, API meminta Presiden Jokowi segera merevisi Inpres No 5 Tahun 2015 dan menerapakan HPP Multikualitas dalam kebijakan pembelian gabah dan beras petani oleh pemerintah. “HPP Multikualitas ini bisa menjadi solusi agar produk petani yang diserap lebih berkualitas. Ini juga bisa memberikan insentif kepada petani untuk memperbaiki mutu produksi,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Inpres yang diterbitkan 18 Maret lalu menetapkan kenaikan HPP yakni harga gabah kering panen (GKP) Rp 3.700  per kg di tingkat petani  dan harga GKP di penggilingan Rp 3.750 per kg.  Adapun harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp 4.600 per kg, dan harga GKG di Bulog Rp 4.600 per kg. Sedangkan harga pengadaan beras di Bulog Rp 7.300 per kg. (afr)

    Sumber berita: http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/44156

    Read More »

    Bamustani Minta Pemerintah Libatkan Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Musyawarah Tani Indonesia menyatakan petani masih belum dilibatkan dalam program Reforma Agraria dengan tak adanya redistribusi lahan pertanian.

    Bamustani menyatakan walaupun ada aturan hukum soal hak asasi petani sudah tersedia, namun kebijakan agraria, pedesaan dan tanah pertanian belum terimplementasi utuh. Dia menuturkan salah satu hal yang menunjukkan hal itu adalah belum adanya redistribusi lahan pertanian.

    “Begitu pula dengan program kedaulatan pangan, seperti desa berdaulat benih dan desa organik,” demikian keterangan Bamustani di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

    Oleh karena itu, badan itu mendorong agar pemerintah menyelesaikan konflik tanah dan melakukan redistribusi lahan kepada petani. Bamustani menegaskan sejumlah upaya perlindungan terhadap petani di antaranya adalah perlindungan kawasan pedesaan dan lahan pertanian; kemandirian benih; penguatan peran kelembagaan petani; dan rantai kedaulatan pangan.

    Bamustani terdiri dari Aliansi Petani Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Wahana Tani dan Nelayan Indonesia, dan Ikatan Peani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia

    SUMBER: http://industri.bisnis.com/read/20160422/99/540681/reforma-agraria-bamustani-minta-pemerintah-libatkan-petani

     

    Read More »

    Soal Kartu Tani, API Minta Pemkab Lamongan Lebih Proaktif – Aliansi Petani Indonesia

    TIMESINDONESIA, LAMONGAN – API (Aliansi Petani Indonesia) Cabang Lamongan , Jawa Timur, menilai program Kartu Tani yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, belum optimal di Kabupaten Lamongan.”Banyak petani di Lamongan yang belum tahu fungsi Kartu Tani, dan juga pendistribusiannya yang belum merata,” ucap Ketua Dewan Tani Kabupaten Lamongan, Madekhan Ali, di sarasehan tani bertemakan “Mempertanyakan manfaat Kartu Tani untuk petani di Kabupaten Lamongan” di Gedung Handayani, Dinas Pendidikan, Kamis, (11/10/2018).

    Lebih lanjut dikatakan Madekhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, melalui Dinas Pertanian, disebutnya belum memiliki komitmen untuk melaksanakan program Kartu Tani di Lamongan.

    “Mereka (petani) tidak tahu fungsinya, selama mereka masih menerima kartu. Kami menganggap, Pemkab belum komitmen, diindikasikan dengan rendahnya Dana untuk petugad PPL untuk mendampingi penerima Kartu Tani,” katanya.

    Di sarasehan yang juga dihadiri Sekjen API, M Nurudin, Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto dan Manajer BNI Gresik, Dwi S, Madekhan, meminta Pemkab Lamongan, mereka lebih proaktif dalam mendukung program dari pemerintah dengan menggunakan program Kartu Tani.

    “Sosialisasi dan pendampingan penggunaan Kartu Tani tidak dilaksanakan dengan baik, dengan berbagai alasan. Dana APBD Lamongan yang tidak memadai,” ujarnya.

    API Lamongan juga meminta Pemkab Lamongan, segera membangun Kartu Tani dan sekaligus mensosialisasikan Kartu Tani kepada petani Lamongan, melalui kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

    “PPL harus didayagunakan mendampingi petani untuk memanfaatkan Kartu Tani, karena Kartu Tani dari pemerintah tidak dapat digunakan karena tidak ada fasilitas dari Pemkab,” tutur Madekhan.

    Sementara itu, terkait pendistribusian Kartu Tani , Kepala Dinas Pertanian, Imam Susanto, menyebut, hingga 5 Oktober 2018, Kartu Tani yang sudah tersalurkan sebanyak 73. 674.

    “Dari jumlah petani sempurna 131.056, belum tersalurkan kurang 57.382,” ucap Imam.

    Di tempat yang sama, Manajer BNI Gresik, Dwi S, juga mengamini jika belum sepenuhnya menyalurkan semua Kartu Tani untuk petani Lamongan. “Baru 60 persen yang sudah terdistribusikan,” ujarnya.

    Dwi mengaku, BNI terkendala keterbatasan tenaga dalam membangun Kartu Tani , karena harus mengkover dua Kabupaten Lamongan dan Gresik. “Tugas BNI menyalurkan 134 ribu Kartu Tani di Lamongan,” katanya, di sarasehan yang digelar API Cabang Lamongan . (*)

     

    Sumber berita: https://www.timesindonesia.co.id/read/185698/20181011/154748/soal-kartu-tani-api-minta-pemkab-lamongan-lebih-proaktif/?fbclid=IwAR2PxkU0OCQikuqpt3AslT8uFN0GGrigvsRiO5cTsvQnheW09lo7OxbrUmM

    Read More »