Penguatan Kelembagaan, Bulog Mesti Jadi Penyangga Stok Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Badan Urusan Logistik (Bulog) mesti tampil sebagai penyangga stok pangan nasional. Untuk itu, Bulog mesti diberdayakan untuk bisa membeli produk pangan nasional pada harga berapa pun sehingga merangsang petani bercocok tanam.
    Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pangan UGM Yogyakarta, M Maksum, pergantian direktur utama (dirut) Bulog tidaklah begitu penting karena sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras petani. Gagalnya Bulog mencapai target 2,5 juta ton beras, apalagi memenuhi target Presiden Joko Widodo sebesar 4 juta ton beras, disebabkan karena Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 mematok HPP murah. Jadi, kalau HPP nggak masuk akal seperti sekarang, ya direksi Bulog nggak akan bisa kerja, kata Maksum saat dihubungi, Senin (8/6).


    Dia menanggapi pergantian dirut Bulog dari Lenny Sugihat kepada Djarot Sumayakti. Pergantian ini terkesan cepat, karena Lenny baru menjabat selama 5 bulan. Kabarnya, Lenny dinilai gagal mencapai target penyerapan beras yang telah ditentukan pemerintah.


    Maksum menggarisbawahi masalah Inpres HPP beras yang jauh dari realitas pasar merupakan penyebab gagalnya Bulog menyerap beras petani. Pada jaman SBY, rendahnya HPP besar kurang menjadi masalah karena kekurangan penyerapan beras petani mudah sekali ditambal dengan impor dimana harga di pasar dunia memang masih lebih rendah dari HPP. Sementara saat ini, presiden sudah berjanji untuk tidak impor beras, katanya.


    Selain itu, Inpres 5/2015 dengan proporsi harga antara beras (7.300 rupiah per kg) dan gabah kering panen (7.300 rupiah per kg), dan dengan biaya penggilingan 300-500 rupiah per kg, secara teknis hanya bisa terwujud ketika rendemennya penggilingannya 66-67 persen. “Dan rendemen ini tidak pernah ada, di laboratorium sekalipun, kata Maksum.


    Adapun keinginan presiden yang ingin menjadikan Bulog sebagai stablilator harga sulit dilakukan tidak hanya karena tidak mampu menyerap beras petani tapi juga karena ketidaksiapan manajemen dan system Bulog dan mengemban tugas stablisator. Kuncinya ada pada mahalnya biaya stabilisasi sebab storage cost yang mahal, storage losses yang tinggi, sementara modal Bulog didapat dari utang. Artinya Bulog perlu capital cost yang tidak komersil, baru mungkin ada usaha stablisasi, kata Maksum.


    HPP Multi Kualitas
    Sementara itu, Ketua Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, menilai Dirut Bulog yang baru harus berani mengoreksi HPP dengan kualitas tunggal yang sama sekali tidak mencerminkan realitas kualitas gabah dan beras yang beragam. Meskipun perdagangan beras dengan kualitas pilihan sering tidak dipengaruhi pemerintah, kebijakan harga yang mengacu pada kualitas medium tidak memberi dukungan kepada petani untuk bergairah memproduksi gabah dan beras dengan kualitas lebih baik. Hal ini terjadi mengingat kualitas gabah dan beras yang lebih baik dari medium pun pada akhirnya akan dihargai dengan HPP medium. Jadi sudah sangat terang bahwa kebijakan HPP gabah/beras tunggal kurang mendorong petani berpacu untuk meningkatkan kualitas gabahnya, kata Ferry.


    Ferry juga menilai salah satu kelemahan kebijakan perberasan saat ini adalah manajemen pangan beras selama ini terlalu mengandalkan hanya kepada Bulog, yang faktanya tidak mampu berbuat banyak

    SUMBER BERITA: http://koran-jakarta.com/?31740-bulog-mesti-jadi-penyangga-stok-pangan

    Read More »

    Penegak Hukum Mesti Tindak Tegas Permainan Beras Siluman – Aliansi Petani Indonesia

    Kebijakan Pangan – Bulog Semestinya Bisa Antisipasi Peredaran Beras

    Kasus ini serius bagi petani, jangan jadi komoditas politik, harus jadi peristiwa hukum.
    Beras siluman dinilai hanya sebagian kecil dari praktik mafia pangan di Tanah Air.

    JAKARTA – Peredaran beras siluman, dengan indikasi lonjakan stok beras di sejumlah pasar induk, dinilai merupakan kejahatan ekonomi yang mempermainkan urusan makanan pokok ratusan juta rakyat dan nasib puluhan juta petani Indonesia. Untuk itu, instansi terkait seperti Bulog dan Kementerian Perdagangan mesti mengusut tuntas pelaku peredaran beras siluman yang terbukti mendistorsi tata-niaga beras di lapangan.

    Selanjutnya, hasil pengusutan instansi pemerintah tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum agar pemain beras siluman itu bisa ditindak tegas dan mencegah berulangnya kembali kejahatan di bidang pangan tersebut.

    Ketua Departemen Asosiasi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, mengemukakan hal itu ketika dihubungi, Rabu (17/2). Ferry menjelaskan selama ini pedagang besar di Pasar Induk, Cipinang, Jakarta hanya memiliki stok beras untuk 12 hari penjualan. Jadi, jika stok tiba-tiba melonjak di atas 24 hari, seharusnya mudah untuk mencari tahu darimana asal beras tersebut.

    “Dan itu jadi tanggung jawab Bulog. Kalau ada kartel laporkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Beras siluman ini soal serius bagi petani, jangan cuma jadi komoditas politik tapi harus jadi peristiwa hukum, tindak tegas,” tukas dia.

    Sebelumnya, sejumlah kalangan menilai fenomena beras siluman yang membanjiri sejumlah pasar induk hingga ratusan ribu ton, mempertegas fakta bahwa pada tata-niaga beras ada distorsi besar di lapangan. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti turun tangan mengusut tuntas kasus ini agar permainan itu tidak terus berulang setiap tahun.

    Kemunculan beras siluman yang diduga ulah pemain besar itu merupakan satu contoh kejahatan ekonomi yang berbahaya bagi rakyat.

    “Beras siluman itu mengejek visi kemandirian pangan Presiden Jokowi. Jangan harap kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional bisa terwujud bila kasus ini selalu didiamkan tanpa penindakan,” kata Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Islam Indonesia (UII), Edy Suandi Hamid.

    Pasalnya, lanjut dia, fenomena beras siluman itu selalu berulang dari tahun ke tahun. Akibatnya, ketika tengah musim panen harga beras turun, lalu tiba-tiba naik sendiri dan beras hilang dari pasaran sehingga ada alasan untuk impor lagi. Pada akhirnya, petani petani yang dirugikan karena tidak pernah mendapatkan harga beli sesuai harga pasar yang stabil. “Makanya, alasan impor untuk stabilkan harga itu kebohongan,” tegas Edy.

    Ferry pun mengatakan beras siluman bukan wacana baru. Pada Februari 2015 juga sempat muncul isu beras siluman. Makanya, kalau ada data terkait beras siluman sudah semestinya segera dilaporkan atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Harus ada tindakan tegas kepada pengusaha dan perusahaan yang sengaja mempermainkan harga beras. Demikian pula pejabat yang terkait juga harus diberikan sanksi karena tidak mampu menanggulangi beras siluman,” papar dia.

    Menurut Ferry, Bulog sebagai operator utama beras nasional semestinya bisa mengantisipasi fenomena itu. “Atau memang jangan-jangan ada oknum Bulog yang juga ikut bermain dalam peredaran beras siluman itu?”

    Pekan lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan adanya beras siluman di pasaran. Amran curiga beras itu awalnya ditimbun oleh spekulan untuk memainkan harga. Terbukti, sejak awal tahun memang terjadi kenaikan harga akibat kurangnya pasokan di pasar. Namun, karena Maret nanti ada panen raya, para spekulan itu panik dan mengeluarkan timbunannya ke pasar. “Jadi, nggak masuk akal. Ada yang simpan karena memprediksi beras akan naik. Tapi, simpanan mereka dialirkan sekarang karena akan ada panen. Mereka ketakutan kalau harga makin jatuh,” kata Amran.

    Sedang Diuji

    Dari Surabaya, pengamat ekonomi dari Unair, M Nasih, mengatakan beras siluman hanyalah sebagian kecil dari praktik mafia pangan. Pola permainan mafia tersebut diduga melibatkan penyelenggara negara. “Pola-pola ini beragam, mulai dari pemberian izin kuota impor pangan hingga penunjukan langsung perusahaan yang menjadi impotir pangan,” ungkap dia.

    Nasih menyatakan ulah mafia pangan telah merugikan banyak pihak, mulai pemerintah hingga masyarakat yang mengelola pangan secara langsung, seperti peternak dan petani. “Jadi kalau dibiarkan terus maka yang terpukul adalah petani dan para peternak,” jelas dia.

    Menurut Nasih, keberpihakan pemerintah kepada petani dalam fenomena banjir beras impor sedang diuji. “Banjir beras impor jelas mengancam petani, sementara mereka bertambah miskin akibat utang dan biaya produksi selama masa tanam,” tutur dia.

     

    SUMBER: http://www.koran-jakarta.com/penegak-hukum-mesti-tindak-tegas-permainan-beras-siluman/

    Read More »