WTO Menjadikan Indonesia Semakin Liberal – Aliansi Petani Indonesia

    Pada jum’at (15/02/13), aliansi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme), kembali menuntut pemerintah untuk segera keluar dari WTO. WTO sebagai organisasi pedagangan dunia dinilai telah membuat Indonesia sangat bergantung pada produk-produk impor dari berbagai Negara di dunia. Koalisi Gerak Lawan pun menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam WTO tidak berdampak apapun terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, selain liberalisasi pasar yang semakin massif di Indonesia.

    “Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia, melalui mekanisme FTA (Free Trade Agremeent). FTA sendiri adalah bagian dari produk perjanjian yang dibuat oleh Negara-negara yang tergabung dalam WTO, dimana saat ini saja Indonesia telah melakukan FTA dengan Australia, China, Uni Eropa dan Amerika.” Ujar Fadil Kirom sebagai perwakilan dari API (Aliansi Petani Indonesia) yang tergabung dalam aliansi Gerak Lawan.

    Fadil Kirom juga menambahkan bahwa “Kita menyadari betul, langkah pemerintah untuk membatasi impor hortikultura dan daging di tahun 2012 merupakan upaya untuk menghadapi membanjirnya impor produk pertanian yang tentu merugikan petani dalam negeri. Gugatan AS ke WTO harus dimaknai bahwa saat ini pemerintah yang sudah “kadung” menandatangani WTO perlu lebih cerdas dalam menjawab gugatan negara eksportir pertanian. kalau sampai gugatan AS dimenangkan di WTO, maka dapat dipastikan impor produk pertanian akan semakin menggurita di negeri ini.”

    Dalam kesempatan yang sama Fadil Kirom juga menambahkan bahwa dalam pembatasan kuota impor ini, pemerintah juga diminta untuk tidak bermain-main dan diminta untuk membuat peraturan yang jelas terkait  pembatasan kuota impor, hal ini seperti terlihat dalam kasus tertangkapnya Luthfi Hasan Ishaaq, yang terlibat suap untuk memainkan kuota impor daging sapi, berdalih untuk melindungi kepentingan nasional terhadap aturan WTO yang melarang pembatasan impor, penetapan kuota impor telah menimbulkan persekongkolan antara importir dengan pemerintah.

    “Artinya peraturan kuota pembatasan impor juga harus jelas agar tidak menjadi ruang baru bagi para pejabat Negara untuk melakukan tindakan korupsi”, imbuhnya. (FW)

    Read More »

    Tata-niaga Pangan Justru Menjadikan Petani sebagai Korban – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA – Berbagai upaya pemerintah menata perekonomian Indonesia saat ini dinilai hanya kebijakan tambal sulam, tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, misalnya dalam masalah krisis pangan dan produktivitas bangsa yang rendah. Padahal, persoalan ekonomi nasional sebagian besar bersifat fundamental, sehingga membutuhkan solusi yang mendasar bukan parsial yang hanya manjur dalam jangka pendek tapi akan memperdalm masalah di kemudian hari.

    Jika masalah ekonomi bangsa itu diibaratkan seperti kanker maka metode pengobatannya tidak bisa hanya menggunakan plester atau salep. Untuk itu, pemerintah mesti memahami persoalan fundamental itu agar bisa menerapkan solusi yang efektif dan tidak membuang-buang waktu lagi.

    Demikian pendapat Rektor Universitas Airlangga, Surabaya, M Nasih, saat dihubungi, Kamis (4/6).

    Menurut Nasih, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat kebijakan yang holisitik dan menata pengelolaan anggaran yang sesuai dengan prioritas. “Buat apa mengeluarkan kebijakan-kebijakan parsial yang pada akhirnya memperdalam masalah dan sulit untuk dibenahi,” ujar dia.

    Nasih kemudian menyontohkan gagasan Presiden Joko Widodo tentang pasar lelang yang dinilainya sebagai kebijakan tambal sulam. Tujuannya untuk mengatasi masalah petani, tapi akibatnya kelak justru bisa menambah masalah petani.

    “Potensi disusupi pemain besar atau yang dilelang itu barang impor akan selalu ada. Kita jangan terjebak stigma bahwa subsidi itu haram. Amerika Serikat, Thailand, dan negara lain justru melakukan untuk petaninya, entah subsidi pupuk atau lainnya agar petani punya kemampuan memproduksi dengan lebih murah dan bisa bersaing,” papar dia.

    Menurut Nasih, apabila pemerintah membeli produk petani nasional lebih dulu di harga tinggi sebelum mengimpor maka yang menjadi pertimbangan harusnya multiplier effect-nya di dalam negeri berupa kesejahteraan petani, kenaikan daya beli, dan penambahan lapangan kerja, jangan cuma menghitung segi komersial. Jika solusinya hanya impor untuk memenuhi pasokan dan menekan harga maka yang diuntungkan adalah importir dan petani negara eksportir.

    Sebelumnya, Dekan Fakultas Teknologi Pangan UGM Yogyakarta, Jamhari, mengungkapkan adanya kesalahan fundamental pemerintah dalam memperlakukan sektor pertanian, seperti salah penghitungan dalam komposisi produk domestik bruto (PDB), hingga minimnya dukungan pembiayaan dari bank BUMN.

    “Dari kesalahan hitung itu, kontribusi pertanian ke PDB yang 15 persen dijawab pemerintah dengan bank BUMN yang hanya menyaluirkan 2 persen dari total kredit ke pertanian. Jelas ini tidak adil, untuk bertahan saja tidak mungkin apalagi untuk swasembada,” tegas Jamhari.

    Bandingkan dengan kredit yang mengucur ke properti yang jor-joran termasuk dari bank pelat merah hingga mencapai hampir 20 persen dari total kredit perbankan. “Belum lagi kredit yang dikucurkan untuk importir pangan,” ungkap dia.

    Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, menambahkan pemerintah kerap menerapkan kebijakan yang secara logika kebenaran terbalik-balik. Yang seharusnya dilakukan tidak dilaksankan, namun yang semenstinya tidak diterapkan justru diimplementasikan.

    “Importir pangan didukung oleh bank BUMN, tapi ekspor pangan tidak dibiayai,” ujar Maruf. Contoh lain, pajak properti senilai 14 triliun rupiah dihapuskan saat pemerintahan SBY. Padahal itu uang negara yang seharusnya, seperti juga piutang negara yang di atas 1 triliun rupiah, hanya bisa dihapuskan dengan persetujuan DPR.

    Korbankan Petani

    Dihubungi terpisah, Ketua Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo mengemukakan sudah terlalu lama tata-niaga pangan di Indonesia tidak melibatkan para produsen pangan atau petani, bahkan justru menjadikan para produsen pangan sebagai korban.

    Sektor perdagangan produk pertanian yang jauh lebih berkuasa dari pada produksi membawa Indonesia yang berpenduduk 250 juta orang ini menyerahkan sebagain besar kebutuhan pangannya pada impor. Dan kini, swasembada sebagai jargon kampanye terbukti jauh dari realita sebab seluruh pengambil keputusan menikmati rente yang sangat besar dari aktivitas tata niaga pangan yang berbasis impor.

    Ferry menyatakan tugas pokok pemerintah untuk menuju swasembada adalah membereskan tikus-tikus jahat yang menguasai tata-niaga pangan. Inflasi memang menjadi tantangan, tapi Ferry yakin bahwa di komoditas tertentu seperti beras, jagung, dan gula, ada begitu banyak hasil produksi petani yang gagal diserap pemerintah. Akibatnya, pemerintah bisa ditekan oleh importir untuk terus membuka keran impor. YK/SB/WP

    SUMBER: http://www.koran-jakarta.com/?31582-kanker+ekonomi+indonesia+tak+bisa+hanya+diolesi+janji

    Read More »