KRISIS EKONOMI DAN REFORMA AGRARIA – Aliansi Petani Indonesia

    Pemerintah telah merilis sejumlah strategi penangkal krisis Eropa dan Amerika yang diyakini akan segera mendatangi Indonesia, strategi dimaksud terdiri lima strategi utama: Menstabilkan Pasar SUN; Pasar Modal; Sektor Riil; Sektor Keuangan; dan Menstabilkan Rupiah. Seharusnya pelaksanaan reforma agrarian menjadi salah satu strategi untuk menangkal krisis yang sedang berlangsung.

    Rencana pengesahan RPP reforma agrarian bisa menjadi angin  segar. Sebagai contoh, dalam strategi sektor riil, salah satu yang akan dilakukan pemerintah adalah penguatan pasar domestik. Penguatan pasar domestic hanya bisa terjadi melalui peningkatan pendapatan. Pasar domestik berarti mengandalkan daya beli 230 juta penduduk Indonesia. seperti kita tahu, dari 230 juta tersebut, mayoritas rakyat berada dalam level menengah ke bawah, hanya sekitar 9% rakyat yang bisa disebut kategori kaya.

    Penguatan daya beli tidak bisa dilakukan melalui penguatan pada sektor penjualan, karena persoalannya adalah pendapatan rakyat yang tidak bisa didongkrak begitu saja. Salah satu contoh, ada sekitar 40 juta petani yang saat ini tidak bisa meningkatkan daya belinya karena tidak memiliki tanah. Hal yang mungkin dilakukan dalam konteks penguatan pasar domestik untuk petani adalah menjalankan reforma agraria sehingga ada peluang peningkatan pendapatan yang dengan sendirinya akan meningkatkan pembelian dari pasar domestik.

    Selain itu, strategi peningkatan pasar domestik tersebut tidak diimbangi dengan system pengucuran kredit bagi sektor produksi riil. Bank masih sangat sulit mengeluarkan kebijakan kredit untuk produksi dan lebih mudah mengeluarkan kredit konsumsi. Kredit konsumsi dalam pemahaman saya cenderung beresiko lebih tinggi karena belum ada jalan keluar peningkatan pendapatan sehingga peluang terjadinya kredit macet menjadi sangat tinggi.

    Stretegi lain dalam sector riil yang akan dijalankan adalah mempercepat belanja pemerintah. Saya menangkap bahwa pemerintah berasumsi, dengan percepatan belanja akan menjaga pasar domestik tetap tinggi. Yang dilupakan pemerintah adalah perbandingan penggunaan belanja pemerintah yang lebih besar untuk belanja pegawai, bukan untuk pembangunan. Dalam jangka pendek memang konsumsi akan terjaga, tetapi dalam jangka panjang pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi akibat pembangunan yang mandeg. Dan celakanya, biaya pembangunan ini diambil jalan pintas melalui utang luar negeri sehingga kita tidak mampu melakukan pembangunan secara mandiri.

    Seharusnya pemerintah lebih mengedepankan penguatan sector riil dalam bentuk pembukaan akses yang meluas. Dengan strategi ini, penyebaran peluang pendapatan menjadi lebih tinggi. Dalam jangka pendek ada beberapa peluang penguatan basis pendapatan masyarakat dalam sector pertanian dan tenaga kerja: pemberlakuan dengan segera PP Tanah Terlantar dan PP Reforma Agraria. Pemberlakuan dua kebijakan teknis ini akan meningkatkan basis produksi dan penghapusan pengangguran lebih dari 4 juta jiwa. Hal ini menurut saya lebih efektif ketimbang membuang APBN ke belanja pegawai yang lebih menjurus pada konsumsi dan bersifat jangka pendek.

    Di sisi lain, dari 5 strategi di atas nampak jelas jika pemerintah menempatkan pondasi ekonomi indonesia dibangun di atas ekonomi pasar uang dan saham. Sementara kita tahu bahwa sekalipun berbagai regulasi sudah diterapkan, pemerintah gagal mengerem prilaku spekulan, yang seringkali melakukan aksi jual/beli tidak berdasar analisa/data riil. Lebih parahnya lagi, spekulan-spekulan yang bermain tersebut tidak hanya spekulan Dalam Negeri, tetapi lebih didominasi spekulan asing.

    Karena itu, strategi menstabilkan pasar SUN dan Rupiah menurut hemat saya ibarat membuang garam di laut. Kita seharusnya belajar pada krisis ekonomi ‘98 maupun 2008, di mana daya tahan rupiah dan pasar saham kita seringkali goyah oleh serbuan spekulan asing.

    Sector keuangan sebagai factor ekonomi seharusnya ditempatkan sebagai pendukung dari model pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan sector produksi menjadi tumpuan utama pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan karakter Indonesia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar, sangat jauh berbeda dengan singapura, misalnya. Cadangan sumberdaya alam sampai saat ini dikelola dengan mengedepankan pajak sebagai pemasukan utama, imbasnya adalah keuntungan terbesar dari sumber daya alam tersebut tidak terserap oleh pemerintah.

    Kendala PP Reforma Agraria

    Tersedianya tanah Negara seluas 6 juta ha untuk menjadi objek land reform sungguh-sungguh merupakan berita gembira. Inisiatif BPN ini patut diapresiasi sebagai langkah yang berani untuk menerobos sekat-sekat politik di kementrian. Tetapi PP reforma agrarian sebagai “jumping” politik nampaknya masih harus diuji realisasinya. Selama ini kehutanan dan perkebunan, sebagai objek utama PP RA, sangat sulit melepaskan tanah-tanah untuk petani. Dengan berbagai alasan, kehutanan lebih mudah melepaskan asset untuk dijadikan lahan investasi dan kepentingan fasilitas Negara.

    Read More »

    Peranan Perempuan Dalam Ketersediaan Pangan Keluarga, Sebagai Solusi atas Ancaman Krisis Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Dalam rangka melangsungkan kehidupannya, setiap manusia membutuhkan pangan. Tanpa pangan manusia tak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Sejarah mencatat bahwa sektor pertanian menjadi sektor penting dalam menghasilkan sumber-sumber pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, tepat kiranya jika sektor pertanian menjadi hal yang sangat penting di negeri ini. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan sebutan agraris, dimana terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Melihat luasan dan potensi alam yang begitu besar itu, maka pada tahun 1960 pemerintah membuat sebuah aturan mengenai reforma agraria (Baca: UUPA No 5/1960) yang diartikan sebagai usaha penataan menyeluruh sumber daya alam baik air, tanah udara dll, yang berada di atas maupun di dalam bumi demi kesejahteraan bersama. Inilah yang kemudian menjadi spirit atas perwujudan kemakmuran rakyat.

    Dalam perjalanannya, sektor pertanian di negeri ini kian hari dihadapkan dengan berbagai kendala. Bagi kaum tani, tanah merupakan alat produksi yang paling signifikan. Ketimpangan atas kepemilikan lahan ini dapat kita lihat secara bersama, penguasaan atas tanah masih didominasi oleh kaum bermodal (Baca: Perkebunan, perusahaan dll). Sedangkan, petani di negeri ini rata-rata kepemilikan lahan hanya dalam kisaran 0,5 Ha dan sebagian besar berubah menjadi buruh tani karena kehilangan hak atas tanah. Penguasaan tanah yang timpang ini acapkali merubah area lahan produktif pertanian menjadi non pertanian (Baca: Perusahaan, Perkebunan karet, sawit dll), sehingga mempengaruhi hasil pangan negeri ini. Ketimpangan atas kepemilikan tanah ini sering kali memicu munculnya konflik antara petani dengan kaum modal seperti halnya dalam perkembangan dewasa ini. Faktor utama ketimpangan atas kepemilikan tanah ini adalah tidak berjalannya Reforma Agraria seperti halnya yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960. Infrastruktur yang baik juga menjadi komponen penting dalam maksimalisasi produksi pangan. Misalkan saja irigasi, bibit, pupuk, teknologi dan akses pasar bagi kaum tani menjadi bagian komponen penting yang harus dimunculkan guna produksi pangan mampu maksimal.

    Di tengah  problem pertanian yang semakin marak kita jumpai, FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai organisasi pangan dunia menyatakan ancaman krisis pangan dunia (Global Food Crisis) yang akan melanda hampir seluruh negara salah satunya Indonesia. Tercatat sejak boomingnya krisis pangan tahun 2008, Indonesia melakukan import besar-besaran produk-produk pangan. Dalam kurun tahun 2009-2012 telah melakukan import beras di atas 1,5 juta ton/tahun. Dengan dalih stabilitas pangan nasional, import pangan menjadi salah satu langkah pemerintah guna menstabilitaskan pangan nasional dan itu dilakukan sampai sekarang.

    Padahal di sisi lain, dengan adanya import pangan besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah ini berdampak pada hancurnya harga hasil produksi petani Indonesia. Selain itu, pemerintah justru mengenalkan masyarakat dan merombak pola pikir masyarakat dalam rangka memaknai pangan menjadi hal yang sangat sempit (Pangan Adalah Beras). Padahal di negeri ini terdapat aneka macam pangan (umbi-umbian, gandum dll). Seharusnya ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi krisis pangan yang mengancam negeri ini, tanpa harus menggantungkan hidup masyarakat Indonesia kepada Negara lain (Import Pangan).

    Sekian permasalahan agraria di negeri ini yang tak kunjung usai ini, menjadi salah satu penghambat terbangunnya kedaulatan bangsa atas pangannya. Hal ini yang kemudian menjadi satu perhatian khusus bagi setiap orang, karena berbicara pangan tentunya menjadi kebutuhan setiap manusia.

    Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, maka dibutuhkan kerjasama multi stakeholder, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil. Selain itu keterlibatan pemerintah selaku penyelenggara negara sangat penting peranannya sesuai yang di atur dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.

    Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk ± 170.332.66 jiwa yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan ini memiliki luasan area pertanian yang bisa dikatakan minoritas (sangat kecil). Padatnya bangunan baik perumahan, pertokoan, gedung pemerintahan, sekolah dll yang berada di Salatiga tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintahan Salatiga dalam rangka ketersedian pangan bagi masyarakat. Terbatasnya lahan pertanian bukan berarti tidak bisa mandiri akan pangan. Ada banyak potensi yang bisa dibangun di daerah perkotaan seperti halnya Salatiga ini dalam rangka menghadapi krisis pangan dan menyiapkan ketersediaan pangan.

    Seperti halnya memasukkan elemen perempuan dalam rangka menyiapkan pangan dan mengatur pangan. Kita sadari bersama bahwa perempuan merupakan manager pangan keluarga, dimana perempuanlah yang mengatur pangan, yang memahami kebutuhan pangan dan pengeluaran pangan dalam lingkup keluarga. selain Itu perempuan punya potensi besar untuk berperan aktif dalam produktifitas pengadaan pangan/ketersediaan pangan. Pertama, perempuan mempunyai waktu luang lebih banyak. Kedua, perempuan mempunyai wadah/Organisasi (PKK, Dasawisma dll) ini merupakan potensi yang luar biasa jika bisa di dorong menjadi satu gerakan perempuan peduli pangan (GP3).

    Di area perkotaan, pangan dapat di produksi dan dimunculkan melalui media tanam polybag, pot, kaleng dll. Dengan media ini, perempuan bisa memproduksi beberapa tanaman pangan (Baca: Sayur, buah). Dengan begitu, setidaknya perempuan bisa mengurangi pengeluaran keluarga tiap hari dengan hasil produksi pangannya dan melengkapi gizi untuk anak-anaknya.  Terlepas dari itu, membangun mainstream perempuan peduli pangan juga hal penting yang harus dilakukan, sebagai salah satu langkah penguatan kelompok. Mari kita wujudkan kemandirian pangan demi mengatasi krisis pangan melalui Gerakan Perempuan Peduli Pangan (GP3).

    Minggu, 17 Februari 2013 menjadi hari penuh dengan harapan & cita. Aliansi Petani Indonesia (API) DPD Jawa Tengah bersama dengan Kelompok Perempuan Melatisari Butuh, Kutowinangun, Tingkir, Salatiga, melakukan Gerakan Perempuan Peduli Pangan dengan cara melakukan penanaman menggunakan media tanam Polybag. Gerakan Perempuan Peduli Pangan ini mendorong setiap rumah tangga menanam melalui media tanam Polybag sebanyak 7 Polybag. Adapun jumlah anggota kelompok perempuan Melatisari ini sebanyak 40 Orang. Polybag-polybag itu di Tanami berbagai macam sayuran (bayam, kangkung, sawi & cabe).

    Petani adalah tuannya Negara dan kuasanya adalah nyata!!!

     

    Oleh Syukur Fahrudin
    Devisi Pendidikan & Advokasi
    Aliansi Petani Indonesia (API) DPD Jawa Tengah

     

    Read More »

    PANEN RAYA DAN KRISIS BERAS DI JAKARTA – Aliansi Petani Indonesia

    Warga Ibu Kota DKI Jakarta, adalah salah satu kota yang terpadat penduduknya di Indonesia. Ibu Kota Negara Indonesia ini memiliki Mobilitas yang sangat luar biasa, seperti perkembangan Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya. Tetapi Jakarta juga harus mengalami masa-masa sulit pada masa-masa keemasannya. Seperti bencana alam-banjir/kebakaran dan lain-lainnya yang menjadi polemik bagi pemerintah daerahnya. Kini warga Jakarta dikejutkan dengan kelangkaan beras dipasaran. Dalam kurun waktu beberapa minggu ini, telah terjadi kelangkaan beras, sehingga kenaikan beras itu terjadi diatas rata-rata 30% di wilayah DKI Jakarta, bahkan sekitarnya mengalami dampak dari kelangkaan dan kenaikan beras ini. Padahal kita sudah menyambut kalender musim panen di Indonesia, dimana saat ini provinsi Demak (Jawa Tengah), sudah menikmati hasil panen rayanya. Para petani di Demak memanen hasil produksi rata-rata sembilan ton per hektar (ha) gabah kering. Bahkan menurut pantauan Aliansi Petani Indonesia(API), jumlah ini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, yang rata-rata hanya memproduksi sebanyak 4-5 ton per hektar (ha). Itulah sebabnya Jakarta tergantung pada dua Provinsi ini seperti JABAR dan JATENG yang menjadi penyuplai terbesar dan sekaligus lumbung pangan bagi warga Jakarta.

    “Apakah cadangan beras kita di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik(BULOG) sudah menipis, lalu bagaimana peran system PSO (public service obligation) dimana yang kita ketahui system ini mengemban amanah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen dengan melakukan pembelian beras petani (medium) dengan penyesuaian standar HPP dan di tingkat konsumen dengan melakukan operasi pasar (OP) pada saat terjadi kenaikan harga beras atau kelangkaan beras. Apa benar adanya mafia beras. Apakah ini cara pemerintah untuk menahan kran impor dari luar hingga masa panen raya mendatang pada maret hingga april 2015 nanti.”

    Pada akhirnya kelangkaan beras ini menjadi polemik dan memicu kenaikan harga beras yang sudah menembus 30%, dari yang kualitas medium hingga kualitas premium. Seperti IR- I Rp 9.500/kg, Kini sudah mencapai Rp 12.000/kg. Sedangkan IR-II yang biasanya mencapai Rp 8.500/kg, kini dijual Rp 11.000/kg. Kenaikan harga juga terjadi pada semua jenis beras. Dirasakan kenaikan ini sejak 19/2/2015 hingga hari ini (26/2/2015).

    Persoalan kelangkaan dan kenaikan beras dijakarta ini hanya sebagai barometer buat provinsi. Kelangkaan beras dipasaran wilayah DKI Jakarta ini ditenggarai oleh minimnya pasokan beras dari daerah-daerah yang menjadi andalan suplai terbesar bagi Jakarta, seperti Demak (Jawa Tengah) dan provinsi Jawa Barat yang menjadi penyuplai beras terbesar. kejadian yang sangat krodit ini disebabkan musim panen mereka yang tak merata, entah dari Anomali cuaca (Kondisi cuaca yang menyimpang dari keseragaman sifat fisiknya.) Mengingat kebutuhan beras bagi warga DKI saja maksimal 1.000-2.000 ton per hari karena kebutuhan DKI Jakarta sekitar 3.000 ton/hari. Bahkan menurut pantauan API, saat ini suplai beras yang masuk sangatlah minim, sekitar 500-600 ton bahkan terancam berkurang dalam perhari, sejak Kamis (19/2/2015), tepatnya di pasar induk beras cipinang Jakarta-timur.

    Indonesia memiliki lumbung-lumbung beras yang lainnya dan tersebar dibeberapa provinsi di Indonesia. Ada 10- Provinsi yang dikategorikan surplus sentra beras tertinggi didalam negri, seperti Jawa Timur (1,1 juta ton), Jawa Tengah (779 ribu ton), Jawa Barat (540 ribu ton), Sulawesi Selatan (490 ribu ton), NTB (155 ribu ton), DKI Jakarta dan Banten (86 ribu ton), Lampung (69 ribu ton), Sumatra Selatan (68 ribu ton), DIY Yogyakarta (66 ribu ton) dan DI Aceh (46 ribu ton) data diambil dari 2013. Kemungkinan besar saat ini mengalami surplus, atau bisa juga mengecil jika kita melakukan Audit pasar perberasan kita. Seiring alih fungsi lahan dan menurunya statistik keluarga petani.

    Kelangkaan dan kenaikan beras ini sangatlah jarang terjadi, serta sepanjang sejarah inilah harga kebutuhan pokok umumnya beras sangat melambung tinggi. Jangan sampai kelangkaan ini dimainkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi pada saat krisis pangan ini terjadi, seperti spekulasi pasar yang tak sehat, yang memutuskan mata rantai pemasaran yang hanya menguntungkan pihak-pihak para spekulan dan tidak menguntungkan kedua belah pihak diantara Produsen pangan beras (petani) dan Konsumen. Seperti 18.000 ton, yang masuk dipasar induk cipinang yang tanpa diketahui asalnya dari mana, dan ditemukan juga beras oplosan yang masuk pada kantong yang bermerek, padahal isi berasnya adalah oplosan. Sehingga konsumen juga yang akan dirugikan oleh para spekulan nakal.

    Dari masalah inilah pemerintah harus merubah kebijakannya, jika tidak, mata rantai regulasi pasar beras dari produsen (petani) sampai pada tingkat konsumen ini terputus. Sebab kenaikan harga yang tak lazim ini diluar jangkuan kontrol Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras, yang tadinya HPP menjadi parameter untuk mematok harga sebagai output’ income yang menguntungkan bagi petani untuk menyesuaikan biaya produksi, yang kebanyakannya saat ini ditanggung penuh oleh petani hingga saat ini sudah semakin besar anggaran untuk biaya produksinya. Seperti buruh tani/Bibit /Pupuk dan biaya angkut hingga pada pemasarannya, tidak sedikit mereka mencari alternaif pasar untuk pendistribusiannya dan lain-lainnya, sehingga Input yang didapat tidak sesuai. Sedangkan Harga Gabah Kering Panen (GKP) belum mencukupi untuk menekan biaya produksi petani kita, sebab yang di tentukan saat ini penetan HPP bersifat tunggal, bukan Multikualitas, HPP multikualitas sebagai nilai tawar yang sehat untuk Industri beras kita.

    Disatu sisi para petani dirugikan atas penetapan HPP tunggal yang terjadi saat ini, dilain sisi para spekulan hingga importir nakal merusak pasar, maka mereka untung besar dari pristiwa kelangkaan beras ini, yang memangkas harga pembelian diatas rata-rata yang ditentukan HPP. Jika HPP multikualitas ditetapkan maka ada celah untuk mencegah rusaknya pasar beras kita. Apabila penetapan  HPP bersifat Multikualitas bukan hanya saja income bagi petani kita, justru mereka akan mempertahan pangan yang sehat dan menanam padi yang unggul, agar beras yang dipanen akan jauh lebih berkualitas. Maka dengan HPP multikualitas ini adalah cara alternative sebagai solusi kesejahteraan petani kita dan akses pemasaranya.

    Yang lebih dramatis lagi, estimasi provinsi suplai sentra beras ini diiringi Setiap tahunnya luas lahan pertanian di Indonesia yang terus menyusut drastis. Kendati demikian, produksi padi masih menjadi utama. Data yang kami himpun, rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Indonesia adalah sebesar 458 meter persegi per kapita. Sedangkan, Thailand 5.000 meter persegi per kapita dan Vietnam sebesar 1.200 meter persegi per kapita. Dan yang disayangkan lagi banyaknya degragadasi lahan pertanian membuat kepemilikan lahan pertanian semakin menurun dan semakin sempit atau alih fungsi lahan sehingga hilangnya jumlah keluarga petani sebagai produsen pangan yang kini terus menurun untuk menjaga ketahanan pangan dalam negri terancam semakin hilang secara perlahan.

    Masalah ini jika tidak diantisipasi, maka akan terjadi situasi darurat-beras secara bertahap. Bahkan jika tidak secara dini untuk mengatasinya masalah kelangkaan dan kenaikan beras akan meluas dibeberapa daerah di Indonesia. Sangatlah mustahil jika ini terlalu lama terjadi diatas tanah “gemah ripah loh jinawi “ (Kekayaan hasil bumi yang berlimpah), Pemerintah dengan Kementrian Perdagangan yang dipimpin oleh Rahmat Gobel, Kementrian Perdagangan harus melakukan audit bersama Perum BULOG secepatnya, atau operasi pasar secara untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan beras ini agar tidak terlalu lama dan berahap pasar beras kita tetap setabil, termasuk beras operasi pasar senilai Rp 7.400 per kg. Sudah hampir langka dipasaran maka disini perlu adanya kerja sama.

    Atau masalah ini kurangnya system pengawasan proses tataniaga perberasan kita, sehingga pasar beras dikejutkan pada kelangkaan dan kenaikan beras sampai-sampai pemerintah tak sanggup mengantisipasinya. Dari sinilah perlu adanya kerja sama diantara pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian yang memiliki konsen terhadap pertanian untuk melakukan Audit bersama.

     

    Read More »

    Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Bulog beralih ke sagu untuk mengantisipasi krisis pangan.
    Masalahnya sagu tak lagi perkara. Mereka sudah tergantikan tambang dan sawit.
    tirto.id – Dampak yang timbul akibat COVID-19 bisa dibilang terjadi di semua
    aspek. Baru-baru ini, misalnya, Presiden Joko Widodo mengatakan salah satu
    potensi dari pandemi adalah kelangkaan pangan. “Pandemi COVID-19 ini bisa
    berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia,” kata Jokowi
    dalam rapat via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).

    Saat itu Jokowi mengutip pernyataan Food and Agriculture
    Organization (FAO) yang dilansir pada akhir Maret lalu. Mereka mengatakan
    kelangkaan pangan bisa terjadi karena terputusnya jalur distribusi maupun
    perdagangan antar negara, serta ancaman cuaca ekstrem yang menyebabkan
    terganggunya panen. Kelangkaan pangan memang belum terjadi di Indonesia,
    setidanya untuk saat ini, tapi indikasi ke arah sana mulai bermunculan. Dalam
    rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI Jumat (3/4/2020) lalu, Menteri
    Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan Vietnam dan Thailand, pemasok beras
    Indonesia, sudah membatasi ekspor karena menderita kemarau panjang. Hal serupa
    diungkapkan Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam RDP Komisi IV DPR RI Kamis
    pekan lalu (9/4/2020).

    “Kami biasa impor [dari] Thailand dan beberapa negara.
    [Sekarang] mereka sudah membatasi ekspor ke negara lain,” katanya. Untuk
    mengantisipasi keadaan semakin buruk, Buwas mengatakan tengah mempersiapkan
    alternatif pangan. Ia memerintahkan tiap daerah menyiapkan sagu dari wilayah
    timur Indonesia sembari memaksimalkan penyerapan beras dalam negeri yang panen
    pada April higga Juni 2020. “Kami sudah mengolah pangan lain seperti sagu,”
    katanya.

    Menurut Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial
    Kelas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu A. Perdana, di satu sisi
    salah satu upaya mengatasi krisis ini memang diversifikasi seperti yang
    diungkapkan Buwas. Namun di sisi lain, jika alternatif yang dimaksud adalah
    sagu, maka itu akan sulit terwujud. Ketersediaan sagu di sini hampir tinggal
    kenangan. Mochamad Bintoro, profesor dari IPB, pada 2019 lalu menyebut
    “Papua dan Papua Barat merupakan daerah paling potensial” untuk
    memproduksi sagu. Ia juga menyebut lahan sagu di pulau itu paling luas di
    antara pulau lain. Wahyu juga bilang semestinya pulau yang memproduksi sagu
    terbanyak adalah Papua.

    Namun, data Kementan menunjukkan produksi sagu di Papua dan
    Papua Barat hanya 68 ribu ton. Riau-lah produsen sagu terbesar, dengan perkiraan
    produksi pada 2019 sebanyak 376 ribu ton. Wahyu mengatakan anjloknya produksi
    di Papua terkait dengan banyaknya alih fungsi lahan sagu menjadi sawit dan
    sebagian berubah jadi area pertambangan.

    “Kita mau bersandar pada sagu, sagu yang mana? Ini jadi candaan teman-teman di timur. Katanya, ‘makan itu sawit,’” kata Wahyu saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (15/4/2020). Faktor lainnya adalah kebakaran hutan yang menghanguskan lahan gambut sebagai ekosistem utama sagu. Di Riau sendiri, sebutnya, ada 444 titik panas baru-baru ini yang berpotensi mengancam pasokan sagu. “Masalahnya, sejak beberapa tahun lahan gambut kita rusak,” tambahnya. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin menegaskan opsi penggunaan sagu untuk alternatif konsumsi pangan masyarakat bakal menemui berbagai hambatan yang justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Selain konversi lahan sagu di wilayah Papua, Sulawesi dan Kalimantan yang terus terjadi hingga saat ini, masyarakat di seluruh Indonesia sudah tak terbiasa mengonsumsi sagu akibat kebijakan ‘Jawanisasi’ di era Orde Baru–yang memaksa masyarakat beralih menanam dan mengonsumsi beras. “Kebiasaan konsumsi beras kita di level menengah ke bawah agak susah diganti karena politik beras,” kata Nuruddin kepada reporter Tirto.

    Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”,  Meski demikian, Nuruddin menyatakan pasokan beras Indonesia bisa jadi masih cukup karena dua musim panen selama 2020 bakal berjalan baik. Hanya saja produksinya akan stagnan karena musim kemarau dan pergeseran musim tanam. Tahun 2019 saja, BPS mencatat kemarau panjang dan cuaca ekstrem telah menyebabkan penurunan produksi sebanyak 2,63 juta ton. Pasokan beras dari panen pertama dan cadangan Bulog sebetulnya cukup hingga masa panen kedua di September 2020, asalkan, kata Nuruddin, pandemi COVID-19 tak menyebar sampai ke desa-desa dan pusat produksi beras di daerah. Di sinilah pentingnya anjuran agar orang kota tak mudik. “Belajar dari wabah Ebola 2014, kalau petani terpapar Corona, tidak ada tenaga kerja, produksi di pedesaan bisa turun,” Nuruddin menegaskan.

    SUMBER: https://tirto.id/terlanjur-dijajah-sawit-dan-tambang-sagu-jadi-obat-krisis-pangan-eDQm?fbclid=IwAR3v30zov5VxDLONpdyQj_2g7Ej8IgQ9_NiSjtzPzArk1-A1HyhYRlCYgEE

    Baca juga artikel terkait KRISIS PANGAN atau tulisan menarik
    lainnya Vincent Fabian Thomas (tirto.id – Ekonomi) Reporter: Vincent Fabian
    Thomas Penulis: Vincent Fabian Thomas Editor: Hendra Friana

    Baca selengkapnya di artikel “Terlanjur Dijajah Sawit
    dan Tambang, Sagu Jadi Obat Krisis Pangan”, https://tirto.id/eDQm

    Read More »