Jokowi-JK lebih Percaya Pada Korporasi, Petani dan Nelayan Terancam Dipinggirkan – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Untuk Kedaulatan Pangan:

    Jakarta, 28 Oktober 2014. Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan dari kalangan korporasi dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK telah memunggungi bahkan mengkhianati petani dan Nelayan. Hal ini akan semakin meminggirkan hak petani, nelayan dan perempuan dalam menentukan arah kebijakan pangan yang mampu memakmurkan masyarakat Indonesia.

    Menteri pertanian yang kemarin ditunjuk oleh JKW-JK Amran Sulaiman merupakan sosok pengusaha dan pemilik perusahaan pestisida yang dianggap sukses. Dia juga terkenal memiliki kedekatan dengan pebisnis disektor pertanian. Di tengah-tengah gerakan usaha petani kecil untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, herbisida, rodhentisida, fungisida dan akarisida), memulihkan tanah-air-udara-tanaman dan sumber-sumber daya hayati dari residu, kontaminasi, resistensi, dan resurjensi. Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, sumberdaya manusia. Upaya-upaya petani kecil keluar dari lingkaran racun dalam pengelolaan proses produksi sedang giat-giatnya mengembangkan teknologi pengelolaan yang mendayagunakan sumber-sumber daya hayati, teknologi yang melepas ketergantungan berbasis keseimbangan agroekosistem.

    Begitu juga dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pengusaha eksportir perikanan yang akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan misi utama pemerintahan dalam menyelesaikan problem kemiskinan di pesisir. Kekhawatiran eksploitasi perikanan berlebih akan mengakibatkan nelayan tradisional akan kesulitan mendapatkan ikan dan menambah beban perikanan selain adanya pencurian ikan oleh asing.

    Oleh karena itu, Menteri pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Jokowi-JK kami nilai berpotensi akan memajukan kalangan korporasi dibandingkan petani kecil dan nelayan tradisional. Kekhwatiran kami ini setidaknya terangkum dalam 7 catatan kritis yakni:

    1. Agenda liberalisasi pangan akan semakin masif, berbagai perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan Indonesia diantaranya: WTO, BIT, Asean Economic Community akan memfasilitasi masuknya perusahaan di Indonesia. Termasuk di antaranya perusahaan di bidang pangan.
    2. Pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan akan dilakukan dengan pendekatan pasar. Pendekatan pasar yang berorientasi pada tingginya produksi telah meminggirkan peran perempuan dalam pertanian dan menghancurkan sistem pengelolaan pangan. Perempuan petani kehilangan sumber kehidupannya dan terpaksa bermigrasi tanpa perlindungan Negara. Hadirnya pemimpin yang berlatar belakang pengusaha diyakini akan memperberat jeratan pasar/korporasi pada sendi kehidupan petani. Korporasi pangan telah terbukti mengontrol produksi benih. Akibatnya petani kehilangan kedaulatan akan benih. 10 perusahaan benih multinasional saat ini mengontrol 73% pasar benih komersial dunia, meningkat dari hanya 37% di tahun 1995. Seperti, Monsanto, East west seed, Dupont, Syngenta, dan lain sebagainya.

    3. Menteri pertanian dari kalangan pengusaha akan semakin mendorong lebarnya jarak antara kepentingan pemimpin dan petani. Hal ini karena ketidakhadiran pemimpin disektor pertanian yang mampu memahami kebutuhan dan budaya petani. Begitupula pengusaha perikanan yang akan dikhawatirkan akan tetap menciptakan rantai nilai yang panjang sehingga tidak menyejahterakan nelayan tradisional.

    4. Kedaulatan pangan yang menekankan pada kedaulatan petani dan nelayan tidak akan tercapai karena subyek pembangunan pertanian Indonesia akan diarahkan pada korporasi yang memasifkan industrialisasi pangan. Korporasi yang berorientasi kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya sangat bertentangan dengan konsep petani sebagai subjek pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, pelestarian benih dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

    5. Sebagai landasan utama pencapaian demokrasi ekonomi, kemakmuran petani dan kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya reforma agraria. Sesuai visi misi JKW-JK bahwa berkomitmen melaksanakan Reformasi Agraria melalui akses dan asset reform, terkait menyerahkan 9 juta ha tanah kepada petani tak bertanah, buruh tani dan kepemilikan tanah petani yang gurem menjadi 2 ha per keluarga. Dengan latar belakang menteri sebagai pengusaha pertambangan dan kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas, maka program ini niscaya akan sulit dilaksanakan.

    6. Terulangnya kembali kegagalan pembangunan pertanian akibat revolusi hijau yang mengakibatkan hancurnya agroekosistem mandegnya produksi pangan, rendahnya kesejahteraan petani. Pembangunan model korporasi sarat input luar dan racun nampaknya akan dilakukan jika kementerian tetap diisi oleh pengusaha. Petani Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi buruh penghasil bahan mentah bagi keuntungan para pemilik modal. Petani perlu mengambil kembali posisinya yang sangat penting dengan mengubah ekonomi berbasis modal dan persaingan (capital driven economy) menjadi ekonomi berbasis solidaritas masyarakat (people driven economy). Menghidupkan koperasi-koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta membangun industri pengolahan pasca produksi yang dimiliki petani yang juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pedesaan.

    7. Akan muncul konflik kepentingan dengan latar belakang dan posisi Amran Sulaiman sebagai pengusaha di berbagai bidang, termasuk di dalamnya: tambang, perkebunan sawit, tebu, distributor pestisida dan rodentisida. 10 Perusahaan yang masuk dalam unit bisnis di bawah tiran Group yang dimiliki oleh Amran Sulaiman adalah[1] :
    1. PT. TIRAN INDONESIA : TAMBANG EMAS
    2. PT. TIRAN SULAWESI: PERKEBUNAN TEBU, SAWIT
    3. PT. TIRAN MAKASSAR: DISTRIBUTOR UNILEVER
    4. PT. TIRAN BOMBANA: EMAS, TIMA HITAM, ANTIMONY
    5. PT. TIRAN MINERALS: TAMBANG NIKEL
    6. PT. AMRUL NADIN : SPBU PERCONTOHAN MAROS
    7. CV. EMPOS TIRAN : PRODUSEN RODENTISIDA
    8. CV. PROFITA LESTARI : DISTRIBUTOR PESTISIDA
    9. CV. EMPOS : DISTRIBUTOR SEMEN TONASA
    10. PT. BAHTERAMAS: Sementara Membangun Pabrik Gula di Konawe Selatan

    Oleh karena itu, kami Aliansi untuk Kedaulatan Pangan dengan tegas menyatakan:

    1. Menolak keputusan Presiden Jokowi-JK beserta koalisi pendukungnya untuk menempatkan pemimpin petani, menteri pertanian dari kalangan pengusaha, politisi yang bukan dan tidak sesuai dengan keinginan petani karena hanya akan menempatkan petani sebagai obyek dan alat produksi yang tak berdaulat dan tak mulia.

    2. Dengan membuat keputusan penempatan menteri pertanian bukan dari wakil petani dan sesuai kriteria petani maka Presiden telah mengambil sikap memunggungi petani, meninggalkan petani yang menjadi kelompok terbesar memilihnya ketika pemilu presiden lalu.

    3. Presiden Jokowi-JK harus memilih pemimpin di sektor pertanian yang mampu memuliakan, mengerti keinginan dan budaya petani. Pemimpin yang sensitif dan responsif gender karena perempuan merupakan penopang kedaulatan pangan. Pemimpin yang sakti budi bhakti. Kuat, cerdas dan berilmu; budi berarti jujur, berkepribadian dan bijaksana; kemauan berkorban untuk kepentingan rakyat diatas ambisi pribadi dan kelompok.

    Read More »

    KEMENTERIAN ‘KORPORASI’ PERTANIAN – Aliansi Petani Indonesia

    BADAN MUSYAWARAH TANI INDONESIA (BAMUS TANI)

    Menjelang dua tahun usia pemerintahan, gema Tri Sakti sudah tidak lagi berkumandang. Agenda pembangunan ekonomi telah berbelok kembali ke jalur ekonomi liberal (ekonomi pasar). Sepanjang tahun 2016 ini, agenda besar kebijakan ekonomi nasional dipenuhi dengan kepentingan ekonomi pasar. Paket kebijakan ekonomi jilid 1 hingga jilid 13 yang terbit dalam kurun waktu September 2015 hingga Agustus 2016, merupakan paket kebijakan untuk kepentingan pasar dan investasi. Pada bulan Juli ditetapkan UU Pengampunan Pajak, sebagai kebijakan penghapusan pajak bagi pemilik modal yang ‘mengemplang’ pajak dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi bagi mereka.

    Ditengah gempuran kekuatan korporasi, cara pandang (mindset) pejabat publik justru berpihak kepada kepentingan korporasi dan pasar. Dua menteri pertanian yang menjabat pada periode SBY dan Jokowi pernah melontarkan pernyataan yang menyakiti petani. Ketika masih menjabat Menteri Pertanian, Suswono pernah menyatakan senang sektor pertanian makin ditinggalkan petani. Menurutnya semakin sedikit jumlah petani praktek pertanian akan semakin efisien. Tak jauh berbeda dengan pendahulunya, Amran Sulaiman pada senin (19/9) menyatakan agar petani rela mati demi pengusaha pakan ternak. Pernyataan tersebut menunjukkan anggapan bahwa nasib dan kehidupan petani berada di tangan korporasi, negara absen untuk melindungi dan menjamin hak-hak petani.

    Swasembada Pangan melalui Impor dan investasi agribisnis
    Makna sejati kedaulatan pangan bagi kaum tani adalah meningkatkan produksi pangan dengan mendistribusikan tanah kepada petani kecil dan petani tak bertanah. Keluarga petani menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Namun agenda kedaulatan pangan telah dibelokkan arah oleh Kementerian Pertanian menjadi agenda pemenuhan produksi pangan melalui investasi korporasi bermodal besar yang selama ini telah terbukti menyingkirkan petani. Pada rapat terbatas kabinet 27 Februari 2015, Menteri Pertanian menyatakan bahwa ia memerlukan alokasi lahan 2 juta hektar untuk investasi pabrik kelapa sawit, pabrik gula dan proyek food estate. Makin jelas bahwa arah kebijakan swasembada pangan akan dilakukan melalui jalan korporatisasi. Janji distribusi 9 juta hektar lahan untuk petani, ternyata semu belaka dan dipalsukan menjadi program pembagian sertifikat tanah.

    Kebijakan impor pangan tetap berlanjut dengan dalih stok ketersediaan cadangan pangan dan mengendalikan kenaikan harga-harga pangan. Kementerian Pertanian, Perdagangan serta BULOG secara bersama-sama sepakat untuk meneruskan impor pangan. Terhitung hingga bulan Juli saja, impor beras tahun 2016 sudah mencapai 1,1 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 2013 (0,47 juta ton), tahun 2014 (0,84 juta ton) serta tahun 2015 sebesar 0,86 juta ton. Sepanjang tahun 2016 pemerintah juga akan impor 2,4 juta ton jagung. Impor sapi sepanjang 2016 sebanyak700-800 ribu ekor, dan impor gula mentah di atas tiga juta ton.

    Menjelang peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2016, Badan Musyawarah Tani Indonesia menyerukan :
    Hentikan kebijakan korporatisasi pertanian yang dijalankan kementerian pertanian
    Hentikan Impor Pangan, yang hanya menguntungkan korporasi dan mafia pangan
    Larang dan hentikan legalisasi benih rekayasa genetik (GMO) milik korporasi benih, karena mengancam masa depan petani.
    Hentikan proyek Food Estate, karena melahirkan konflik agraria, melanggengkan ketimpangan dan menguntungkan korporasi semata

    Read More »