Konsultasi dan Debat Publik Terbesar di Dunia World Wide Views 2015 – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, API — Indonesia kembali  menjadi bagian ajang  konsultasi dan debat warga Negara, lintas Negara dengan nama kegiatan Word Wide Views on Climate and Energy di Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA, (Jakarta, 6 Juni. 2015).

    Perwakilan dari warga negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah menjadi bagian penting dalam konsultasi publik terbesar yang pernah sering diadakan di Indonesia, dengan tema perubahan iklim dan energy. Hadir juga dari Aliansi Petani Indonesia (API), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga, hingga masyarakat Marjinal (Anak-jalanan), masyarakat Adat dan berbagai banyak kalangan dari latar belakang yang berbeda terlihat mereka melebur menjadi satu dalam forum yang di selenggarakan. Keterlibatan mereka sangatlah penting sebagai perwakilan masyarakat yang terpilih untuk mencerminkan keragaman demografi di Indonesia dan juga sebagai-bagian dari perwakilan masyarakat serta rakyat dibelahan muka bumi ini yang terpilih dan mau perduli sebagai individu, forum ini juga menjadi ajang aspirasi masyarakat dari akar-rumput(grassroots) dan mereka juga diberi ruang untuk memberikan Kontribusinya dalam World Wide Views on Climate and Energy, dengan cara sudut pandang mereka, dengan pengetahuan yang ada, yang mereka lihat dan dengar hingga merasakannya sebagai eksistensi penduduk bumi di planet ini.

    World Wide Views on Climate and Energy (WWViews on Climate Energy) adalah sebuah konsultasi masyarakat dunia yang dilakukan secara global, yang akan memberikan informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat di seluruh dunia tentang perubahan iklim dan pemanfaatan transisi energi. Negara atau wilayah yang berada di bagian timur bumi mulai terlebih dahulu, termasuk Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan negara-negara yang berada di belahan bumi sebelah barat. Saat ini, sebanyak 106 wilayah dari 80 negara di dunia telah menyatakan untuk melaksanakan konsultasi publik WWViews ini.

    Seluruh warga negara di dunia yang mengikuti debat konsultasi publik ini akan menerima informasi yang sama, baik sebelum kegiatan dilaksanakan maupun pada saat konsultasi publik berlangsung. Informasi tersebut berisi pernyataan pro dan kontra, serta pendapat tentang kebijakan perubahan iklim dan energi serta informasi tentang target dan evaluasi kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan mengikuti panduan dan agenda yang sama untuk seluruh negara agar hasil konsultasi yang berupa pendapat masyarakat dapat dibandingkan antar negara.

    Masyarakat akan menyatakan pendapat pribadinya pada pertanyaan yang sama dengan yang akan ditanyakan kepada warga negara yang lain. Pertanyaan yang akan diajukan telah disusun untuk mencerminkan kontroversi saat negosiasi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan diskusi politik secara umum tentang perubahan iklim dan energi. Hasil debat dan konsultasi publik ini akan dipublikasi real-time (saat kegiatan sedang berlangsung) melalui perangkat web-tool. Perangkat ini mempermudah eksplorasi dan perbandingan hasil konsultasi publik yang berupa pendapat pribadi perwakilan masyarakat Indonesia sehingga dapat langsung dibandingkan dengan pendapat masyarakat dari negara lain, seperti contoh kita dapat membandingkan dengan mudah pendapat dari negara sedang berkembang dengan negara maju, ataupun juga membandingkan pendapat masyarakat dari sesama Negara-negara berkembang.

     

    Read More »

    Konsultasi Nasional Aliansi Petani Indonesia(API) – Aliansi Petani Indonesia

    API Jakarta, 8 Juli 2015: Aliansi Petani Indonesia(API) telah menyelenggarakan Konsultasi Nasional di Jakarta, bertempatan di BINA DESA(8-9 Juli 2015.) Sebagai pembukaan Konsultasi Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya, kali ini dibuka oleh Sekjen-API: Muhammad Nuruddin, dengan mengangkat sebuah Kisah “mbah Asiyani” (63), yang sempat merasakan dinginnya lantai penjara selama 3 bulan hanya karena 7 batang kayu jati yang diduga dicurinya, dan mbah Harso (67) yang ditahan selama 23 hari karena memindahkan potongan kayu milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Paliyan yang berada di lahan yang disewanya dan belakangan baru diketahuinya bahwa lahan yang disewanya tersebut ternyata milik BKSDA, menjadi contoh peristiwa yang terangkat ke permukaan di mana masyarakat awam menjadi korban kurangnya informasi mengenai peraturan terkait keberadaan hutan dan masyarakat sekitar. Sementara aparat hukum seringkali bertindak di luar batas.

    “Sistem penguasaan sumberdaya hingga hari ini semakin dihadapkan kepada tantangan pertambahan penduduk dunia yang membutuhkan ketahanan pangan, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang mempengaruhi tersedianya lahan, kawasan perikanan dan hutan. Hak penguasaan lahan yang tidak cukup akan meningkatkan kerentanan sosial, kelaparan dan kemiskinan, serta dapat menimbulkan konflik dan degradasi lingkungan manakala bersaing dengan para pengambil manfaat yang memperebutkan kendali atas sumber-sumber daya tersebut. Tata kelola dan pengaturan sumberdaya alam yang baik merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan.”

    Penatakelolaan penguasaan sumberdaya adalah unsur penting dalam menentukan bagaimana manusia, masyarakat dan lain-lain memperoleh hak-haknya yang berkaitan dengan kewajibannya, untuk menggunakan dan menguasai tanah, kawasan perikanan dan hutan. Adalah tanggung jawab negara untuk memastikan diakuinya hak-hak mereka atas penggunaan lahan tradisional (petani kecil, perempuan dan laki-laki, masyarakat adat).

     Penduduk yang rentan membutuhkan perlindungan atas ancaman kehilangan matapencaharian mereka sebagai salah satu penghormatan dan perlindungan hak asasi mereka seraya menjaga pemanfaatan sumberdaya alami secara berkelanjutan. Pada 11 Mei 2012, sebuah Komisi Ketahanan Pangan Dunia (Committee on World Food Security) mengadopsi Panduan Sukarela (Voluntary Guidelines) yang sekaligus menandai sebuah tonggak sejarah bagi seluruh organisasi, lembaga, dan para individu yang bergerak di bidang hak atas tanah. Panduan Sukarela ini menjadi acuan global untuk praktik-praktik yang baik atas penguasaan tanah, kawasan perikanan dan hutan yang diakui oleh konsensus pemerintah-pemerintah internasional, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

    Tujuan Konsultasi Nasional

    • Meningkatkan kesadaran petani yang tinggal di dalam/dekat hutan (di kawasan hutan)

                  tentang peraturan perundang-undangan terkait kehutanan nasional dan tanah atau

                  yang mempengaruhi kawasan hutan dan pertanian, kebijakan global dan perdebatan

                  tentang masalah hutan dan pertanian, seperti VGGT (Voluntary Guideline on The

                  Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest/Panduan Sukarela

                  dari FAO seputar tanah, pertanian, dan hutan), FPIC (Free, Prior Informed

                  Consent/Kesepakatan yang bebas dan diinformasikan sebelumnya).

    • Berbagi dan belajar dari situasi, inisiatif, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh

                 petani di kawasan hutan, termasuk mata pencaharian berbasis hutan yang

    • Mengembangkan saluran komunikasi untuk memperoleh dan menyebarluaskan

                 informasi di antara petani hutan, dan organisasi-organisasi nasional.

    • Menganalisis kebijakan di tingkat nasional untuk petani di kawasan hutan.

    Panduan Sukarela ini juga menetapkan prinsip-prinsip dan standard untuk tata kelola lahan, kawasan perikanan dan hutan yang bertanggung jawab yang diterima secara internasional. Secara keseluruhan tujuan Panduan ini adalah membantu negara-negara untuk meningkatkan tata kelola penguasaan lahan sehingga menjamin ketahanan pangan penduduk yang lebih baik dengan perhatian khusus diberikan kepada petani kecil, masyarakat adat, dan hak-hak perempuan. Terlepas dari keterbatasan-keterbatasannya, Panduan ini dapat memberi dukungan kepada pemerintah di seluruh tingkatan baik di nasional sampai lokal. Demikian pula para aktivis hak atas tanah, pengguna lahan, dan seluruh lembaga yang terlibat dalam kebijakan pembangunan dan peraturan yang mengatur akses kesumberdaya alam.

    Panduan ini menetapkan standar praktik-praktik yang bisa diterapkan untuk mengevaluasi kebijakan dan program yang masih diusulkan atau yang sudah ada.

    Read More »