Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Kendeng – Aliansi Petani Indonesia

    Siaran Pers JMMPK
    Menyikapi Tindakan Represif Pembongkaran Tenda Perjuangan Kendeng

    Sudah lima hari tenda perjuangan masyarakat Pegunungan Kendeng berdiri di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah guna menuntut Gubernur Jawa Tengah untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung Nomot 99 PK/TUN/2016. Putusan ini berisi keharusan untuk Gubernur Jawa Tengah mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Namun demikian, Gubernur Jawa Tengah hingga saat ini masih mencari celah untuk membangkang terhadap Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut.

    Aksi yang selama ini berlangsung tertib, sebagaimana aksi-aksi sebelumnya, pada hari ini (23/12) harus menghadapi perlakuan represif dari aparat negara. Pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, massa aksi dihalangi untuk mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh. Alasan ini tentu merupakan alasan yang dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum. Namun, lantaran aksi ini diadakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, akhirnya pihak Polrestabes membiarkan pendirian tenda.

    Kemudian, sekitar pukul 11.20 WIB, massa aksi yang menolak pabrik semen didatangi oleh Satpol PP Kota Semarang dan diminta untuk membongkar tenda yang telah didirikan. Tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum melakukan pembongkaran tenda, Satpol PP Kota Semarang kemudian membongkar tenda yang digunakan warga untuk berteduh, beserta properti aksi seperti bendera, poster, dan lain-lain. Semuanya disita oleh Satpol PP.

    Beberapa personel Satpol PP Kota Semarang pun saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda, mengaku tidak tahu dan tampak bingung. Akhirnya, paska pembongkaran tenda, Mudzakir, Komandan Regu Satpol PP yang bertugas membongkar tenda, menyatakan bahwa dasar pembongkaran tenda adalah Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Ditanya lebih jauh mengenai pasal yang dilanggar oleh massa aksi, Satpol PP Kota Semarang tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dan memasuki kantor Gubernur tanpa memeberitahu dasar hukum pembongkaran tenda.

    Memperhatikan fakta yang terjadi hari ini, tampak upaya-upaya di luar hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang maupun Satpol PP Kota Semarang untuk menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum. Bahkan, Satpol PP Kota Semarang sampai melakukan tindakan represif, menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum dengan menggunakan landasan Peraturan Daerah yang ditujukan untuk Pedagang Kaki Lima.

    Polrestabes Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang telah menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menjalankan tugas. Padahal jelas, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dalam upaya penolakan pabrik semen guna pelestarian lingkungan tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, melainkan ketidakpatuhan hukum juga dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang.

    Yang tampak dari kejadian hari ini adalah kekuasaan digunakan untuk meredam suara-suara yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal ini merupakan satu peringatan bahaya terhadap proses demokrasi dan perlindungan terhadap HAM. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara negara belum cukup bijak dan cerdas dalam hidup bernegara.

    Semarang, 23 Desember 2016

    Nara Hubung:
    Joko Prianto (0823 1420 3339)

    Read More »

    PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN KENDENG – Aliansi Petani Indonesia

    Menuntut Janji yang Diingkari: Presiden Harus Memastikan Gubernur

    Jawa Tengah Patuhi Putusan MA

     

    Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan PK warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia. Hari itu menjadi saksi kepada siapakah Ganjar akan berpihak, mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia atau berpihak kepada investasi modal semen dengan siasat-siasat baru yang selama ini sering dilakukan.

    Pada hari itu juga, tepat sebulan warga Kendeng mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Ganjar Pranowo sebagai aksi mengawal keadilan agraria bagi para sedulur Kendeng. Walaupun terus mendapat aksi represif dari aparat dimana pada hari ke-5 tenda perjuangan mereka dibongkar oleh pihak keamanan. Namun, kejadian tersebut tidak mematahkan semangat dan aksi dari para sedulur Kendeng.

    Bukan apa-apa, siasat-siasat yang dilakukan selama ini oleh Ganjar telah menjadi bukti bahwa sebenarnya ia tidak pernah berpihak kepada aspirasi para sedulur Kendeng. Bahwa tanah dan air yang akan dieksploitasi oleh PT. Semen Indonesia apabila pambangunan pabrik terus berjalan adalah hidup dan mati para sedulur Kendeng. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan ini harus terus dikawal agar tidak dibelokkan lagi dari proses hukum.

    Setelah sebelumnya secara diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Keluarnya SK Izin lingkungan No. 660.1/30 pada 9 November 2016 tentang Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen yang merupakan perbuatan melawan hukum, pelecehan, pengabaian, dan penyelundupan hukum.

    Akhir Desember lalu, Ganjar kembali melakukan siasat dengan berusaha melemahkan gerakan penolakan warga Kendeng atas pembangunan pabrik semen di mana dua petani Kendeng atas Murtini dan Sutrisno dipanggil oleh Polda Jawa Tengah. Dua orang sedulur Kendeng ini dikriminalisasi atas tuduhan pemalsuan identitas dan tanda tangan gugatan warga atas pembangunan pabrik semen.

    Keputusan Ganjar untuk membuat tim kecil dalam rangka mengkaji kembali proses pembangunan pabrik juga patut dicurigai sebagai siasat baru Ganjar dalam upaya berkelit dari putusan MA. Karena apabila ia mematuhi putusan peradilan dan hukum tidak seharusnya tindakan ini dilakukan karna sudah jelas amar putusan MA memerintahkan untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia di Rembang.

    Amar putusan MK Nomor Register 99/PK/TUN 2016 tertanggal 5 Oktober 2016 sudah jelas-jelas menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang mengindikasikan banyak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan pabrik tersebut, yang mana dalam putusannya menyatakan:

    Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
    Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng,
    Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.
    Kekuatan gugatan warga Kendeng atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang tidak hanya sampai disitu. Bahwa perjuangan perjuangan para petani Kendeng telah sampai pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo tertanggal Agustus 2016. Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan, yang intinya perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Disepakati pula, selama proses 1 (satu) tahun proses KLHS semua izin dihentikan. Artinya terhitung semenjak dikeluarkan pernyataan tersebut maka segala bentuk operasi di wilayah Pegunungan Kendeng termasuk pabrik Semen Rembang harus dihentikan.

    Berikutnya, pada tanggal 17 November 2016, Kantor Staf Presiden (KSP) bertemu para pihak di Provinsi Jateng, termasuk Gubernur dan pertemuan itu menegaskan kembali bahwa selama proses pembuatan KLHS semua izin dihentikan. Pemerintah juga menjamin terjadinya proses dialog atau rembug yang sehat selama penyusunan KLHS berlangsung.

    Ironinya, disaat gugatan warga telah mendapat dukungan secara hukum oleh MA dan Presiden dalam menolak pabrik semen. Ganjar malah terus-terusan berkelit untuk tidak mematuhi keputusan yang telah berlaku, dan bahkan melakukan langkah-langkah yang cacat substansi, hukum dan prosedur dengan mengeluarkan izin lingkungan baru, dengan dalih izin lingkungan baru tersebut sebagai amandemen.

    Padahal, pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA, seyogyanya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan Dibatalkan”. Artinya seluruh kegiatan yang dilakukan PT Semen Indonesia dibatalkan. Tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama. Dengan demikian, maka hukuman pembatalan izin tetap melekat. Jelaslah Ganjar Pranowo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final.

    Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kegiatan tambang semen, selain akan menggusur lahan, area eksploitasi operasi pabrik juga akan merusak daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang dan menimbulkan bencana ekologis seperti kekeringan dan pencemaran. Terlebih Watuputi telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang seharusnya dilindungi, sebagai bagian dari kawasan ekosistem karst yang memiliki fungsi ekologis dan hidrologis.

    Mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960.

    Hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

    Penerbitan izin untuk pembangunan pabrik semen oleh pemerintah Jawa Tengah di wilayah pegunungan Kendeng, Rembang tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi dan ekologis yang lebih utuh dan luas, merupakan tindakan yang telah merampas hak-hak dasar warga Rembang di sekitar Pegunungan Kendeng. Hak dasar petani dan msyarakat sekitar Kendeng yang telah turun temurun bergantung dari ruang hidup Pegunungan Kendeng terus menerus diabaikan demi tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan target ekspor semen.

    Padahal produksi ekspor semen telah mengalami surplus secara nasional. Menurut data Kementrian Perindustrian, produksi semen mengalami suplus (oversupplay) sekitar 25 % dari kebutuhan. Selaras dengan itu menurut Asosiasi Semen Indonesia (ASI), oversupplay produksi semen di dalam negeri mencapai 25-30 % dari konsumsi yang mencapai 65 juta ton. Sehingga lebih banyak diorientasikan guna kebutuhan eksport. Selain itu, kepemilikan saham Semen Indonesia, juga tidak seratus persen milik negara (sejak 2010, kepemilikan saham Pemerintah Indonesia sebesar 51% dan 49% publik). Artinya, klaim bahwa Semen Indonesia demi kepentingan nasional layak untuk ditinjau ulang. Apalagi cara dan bagaimana praktik industri ektraktif semen di sekitar pegunungan Kendeng ini kerap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

    Adalah kewajiban konstitusional Negara menempatkan masyarakat petani dan rakyat di Pegunungan Kendeng sebagai warga negara yang memiliki hak agraria sebagai pemilik, pengolah, sekaligus penjaga keberlanjutan kekayaan agrarianya; bumi, tanah-airnya dihormati. Pemberian ijin pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dan pabrik semen lainnya di Pegunungan Kars Kendeng menunjukkan watak dasar kebijakan pembangunan saat ini, yang lebih menitikberatkan pada tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun mengabaikan prinsip keadilan sosial-ekologis, pemerataan, dan keberlanjutan layanan alam.

    Dengan dasar pertimbangan dan memperhatikan fakta-fakta di atas, kami mengajak seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah untuk terus mengawal hasil keputusan MA agar keadilan agraria bagi warga Kendeng bisa ditegakkan. Di mana pada tanggal 17 Januari 2017 nanti adalah batas akhir Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Publik harus terus mengawal proses ini, agar Gubernur Ganjar dan tim kecil yang dibuatnya tidak lagi melakukan tindakan melawan hukum dan mengabaikan hak dasar masyarakat atas tanah, air, dan ruang hidupnya dengan cara mengeluarkan hasil kajian yang tidak sesuai dengan putusan MA.

    Atas dasar seluruh pertimbangan di atas, maka kami, dari Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng menuntut kepada:

    Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA, dengan segera mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan atas PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah;
    Mencabut Izin turunan dari Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 termasuk izin usaha dan izin konstruksi. Dengan demikian, seluruh proses kegiatan persiapan penambangan semen di Kabupaten Rembang harus dihentikan;
    Meminta Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang agar segera menghentikan siasat-siasatnya politiknya dalam upaya mengingkari keputusan peradilan dan hukum dan termasuk upaya-upaya yang mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap petani dan warga pegunungan Kendeng yang menolak pembangunan Semen Indonesia di Rembang;
    Mengingatkan konsekuensi ketidakpatuhan hukum dengan ancaman Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU PPLH berkorelasi dengan Izin Lingkungan Nomor 660.1/30 tahun 2016;
    Presiden Joko Widodo, sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi, menjamin dan memastikan aparatnya di bawah (Gubernur) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung, melindungi hak-hak agraria dan lingkungan warga Rembang, sekaligus memberikan teguran serta sanksi kepada Gubernur atas upaya pengingkaran hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang;
    Presiden atau Menteri Dalam Negeri segera mencabut SK Gubernur tentang izin lingkungan (baru) No. 660.1/30 tertanggal 9 November 2016, yang memberikan legitimasi hukum maupun politik terhadap operasi perusahaan semen di Rembang;
    Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agraria (bumi; tanah, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sebagai sumber keberlangsungan dan keberlanjutan hidupnya, baik sebagai petani di sekitar Pegunungan Kendeng sebagaimana telah diatur oleh konstitusi;
    Meminta Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Jateng menghentikan kriminalisasi pada warga Rembang;
    Segala bentuk pembangunan (sektor tambang dan sektor lainnya), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi haruslah selaras, bahkan tidak bersifat mengingkari, dengan rencana pembangunan lainnya yang memegang prinsip keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan, yakni prinsip-prinsip keadilan agraria, kedaulatan pangan dan perlindungan hak-hak petani (perempuan dan laki-laki);
    Mengajak seluruh elemen bangsa, publik secara luas untuk bersama-sama mengawal dan menjadi bagian dari perjuangan Petani Kendeng, memastikan keadilan agraria di Pegunungan Kendeng dapat dipenuhi.
    Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Mari bersama-sama terus kita kawal perjuangan warga Rembang dan Pegunungan Kendeng untuk menyelamatkan tanah, air dan ruang hidup mereka demi anak cucu kita mendatang. Pegunungan Kendeng adil dan lestari untuk Kelestarian Negeri dan Bumi Pertiwi.

    Jakarta, 16 Januari 2017

    Hormat kami

    Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng

    Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng

    Read More »

    Aksi Solidaritas Untuk Petani Kendeng. – Aliansi Petani Indonesia

    [PRESS RELEASE]

    (Surabaya, 22 maret 2017)

    Persatuan Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam “PATMI” (Persatuan Aksi Tani & Mahasiswa Indonesia) akan melakukan aksi solidaritas untuk memberikan dukungan terhadap petani kendeng dan beberapa element yang ikut bergabung dalam aksi Petani dipasung Semen, sampai saat ini mereka masih memperjuangkan hak atas pegunungan kendeng yang di eksploitasi oleh PT Semen Indonesia. Setelah hampir sepekan para petani kendeng melakukan aksi di depan Istana Kepresidenan dengan memasung kakinya menggunakan semen, untuk memprotes pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggpi penolakan warga kawasan kendeng terhadap rencana pendirian dan pengoprasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di rembang dan semen lainnya di pegunungan kendeng.

    Pemerintah sendiri sepertinya tidak menanggapi hal tersebut secara serius, dengan tidak adanya respon terhadap putusan MA yang membatalkan ijin lingkungan yang mengganggu keberlangsungan hidup warga sekitar kendeng. Sejak awal aksi sebanyak 9 orang petani kendang memasung kakinya dengan semen (senin,13 maret 2017) lalu menyusul 55 warga dari pati dan rembang 20 diantaranya ikut memasung kakinya dengan semen di hari kamis 16/03 Bu Patmi,45 thn warga asli kendeng yang memperjuangkan kendeng sampai akhir hembusan nafasnya. (selasa, 21 maret 2017, 02:55) bu patmi dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menanganinya pada saat perjalanan ke RS St Carolus Salemba. Kami selaku warga negara yang ikut menolak dengan adanya pendirian pabrik semen di kendeng berduka atas meninggalnya (alm) ibu patmi. Kami juga ingin menegaskan kekecewaan kami yang mendalam terhadap tumpulnya kepekaan politik para penguasa, termasuk pengingkaran tanggung jawab untuk menjamin keselamatan warga negara dan keutuhan fungsi ekologis.

    Sungguh ironi di tengah maraknya penggusuran lahan produktif masih banyak juga pemerintah yang melupakan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang sedang berjuang untuk menjaga kelestarian alam agar senantiasa hubungan manusia dengan alam terjalin dengan baik, karna kita membutuhkan alam dan alam pun membutuhkan kita,dan atas dasar kemanusiaan rasa duka kami menyelimuti atas meninggalnya ibu Patmi. Semoga senantiasa diberikan tempat yang layak disisi tuhan yang maha esa, dan segala perjuangannya tetap dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesian.

    Selamat Jalan Ibu Patmi

    Read More »

    “Salatiga Peduli Kendeng” – Aliansi Petani Indonesia

    Pers Release Aksi Solidaritas Amankan Tani
    “Salatiga Peduli Kendeng”

    Perjuangan para petani Kendeng melawan pendirian pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di Rembang belum menemukan titik terang. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tak mengindahkan putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan para petani Kendeng. MA melalui surat putusan No. 99 PK/TUN/2016 menyatakan bahwa Surat Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen di Kendeng, yang telah dikeluarkan Gubernur Jateng sebelumnya melalui SK No. 660.1/17 tahun 2012 harus dicabut.

    Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016 keluar sejak 5 Oktober 2016 atau setelah warga melakukan tahapan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa sekaligus terakhir di Mahkamah Agung. Tapi, kondisi ini diperparah oleh ulah Ganjar, yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan baru pada 9 November 2016 yaitu SK No 660.1/30 tahun 2016. Padahal dalam pertemuan antara Perwakilan Warga Rembang dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada 2 Agustus 2016, Presiden telah meminta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) Pegunungan Kendeng, dan selama kajian itu dilakukan semua operasi di pabrik harus dihentikan.

    Di lain kesempatan, Ganjar pernah mencabut SK No 660.1/30 tahun 2016, melalui Surat Keputusan Gubernur No 660.1/4 Tahun 2017 pada 16 Januari 2017. Namun demikian, toh Ganjar masih mengeluarkan SK baru pada 23 Februari 2017 yaitu SK Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Ini aneh karena Ganjar mengeluarkan SK baru disaat Amdal induk sudah dinyatakan cacat yuridis oleh MA karena ada ketidakbenaran substansi, cacat data dan informasi. Maka dari itu, pada kesempatan ini Ganjar hanya sedang mem-pingpong warga rembang menggunakan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkannya. Satu hal yang perlu diketahui pula, dalam hal ini Ganjar telah mengangkangi keputusan yang telah ditetapkan oleh MA, sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia.

    Selain diselimuti dengan berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan Ganjar, setidaknya ada dua argumen (baca juga: mitos) yang selalu disebarluaskan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa membangun pabrik semen ini; pertama, menyejahterakan masyarakat sekitar pertambangan, dan kedua, Pegunungan Kendeng tak memiliki sumber mata air sehingga tak masalah jika dilakukan eksploitasi besar-besaran. Parahnya lagi, pada 30 Maret 2017, Menteri ESDM melalui surat NO. 2537/42/MEM. S/2017 HAL: Dukungan Pemetaan Sistem Aliran Sungai Bawah Tanah CAT Watuputih Rembang Jawa Tengah ke Menteri KLHK meyatakan “CAT Rembang tidak ditemukan sungai bawah tanah dan seolah-olah sudah menyimpulkan bahwa CAT Rembang tidak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).”

    Dua mitos, berikut pernyataan Menteri ESDM itu dangkal. Data Sensus Pertanian Kabupaten Rembang 2013 telah menunjukan bahwa 108.359 dari 166.199 rumah tangga di sana melakukan usaha pertanian dan tidak melakukan kerja-kerja pertambangan. Maka dari itu, mengedepankan sektor pertambangan dikala masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian ini bagai api yang jauh dari panggang, karena kedua sektor tersebut pun sebenarnya juga sangat berbeda dari sudut pandangnya. Pertanian adalah usaha padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Sementara pertambangan milik PT. Semen Indonesia itu adalah usaha padat modal yang lebih menguntungkan segelintir orang saja. Toh, menurut data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) 2015, konsumsi semen Nasional menyisakan surplus. Kemudian pada 2016, kapasitas produksi semen Nasional diperkirakan kembali meningkat menjadi 92,8 juta ton dengan beroperasinya beberapa pabrik baru, seperti PT Semen Padang, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR).

    Mitos Pegunungan Kendeng tak memiliki sumber mata air lagi-lagi terasa dangkal kala disandingkan dengan data dari PDAM Rembang. Data tersebut menunjukan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih di Pegunungan Kendeng, yang mengalirkan ratusan mata air. Bahkan aliran mata air ini juga mencukupi kebutuhan air minum di Kabupaten Pati, Blora dan Tuban. Oleh karena itu, jika pemerintah hendak memuluskan upaya PT. Semen Indonesia mendirikan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, tak lain dan tak bukan mereka hanya menghendaki masyarakatnya terlibat konflik atas air. Persoalan air menjadi lebih serius karena air adalah sumber kehidupan bagi semua mahluk hidup, kecuali Ganjar dan Menteri ESDM. Mereka makan dan minum semen.

    Selanjutnya, perjuangan warga menolak pabrik semen di Rembang untuk memperoleh keadilan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup juga tak dimanusiakan. Gugurnya (Alm) Ibu Patmi (48) dalam perjuangannya untuk menyelamatkan Kawasan Resapan Air Tanah (KARST) di Rembang pun, barang sedikit tidak mengetuk hati nurani Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi. Terakhir, keluhan dua orang perwakilan warga, yakni Gunarti dan Gunarto kepada Presiden Jokowi di Istana malah tidak digubris. Mempermainkan hukum demi kepentingan industri tak lain hanyalah siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan. Ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan, dimana pembangkangan hukum justru dilakukan pejabat publik dan badan usaha negara, yang justru seharusnya memberi contoh mentaati putusan peradilan yang bersifat final dan mengikat.

    Maka dari itu, kami, para pemuda, petani, seniman, mahasiswa, pegiat HAM dan lingkungan hidup yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Petani (Amankan Tani) menuntut;

    1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mematuhi Putusan Mahkamah Agung yang keluar sejak 5 Oktober 2016, yaitu Surat Putusan MA No. 99 PK/TUN/2016.

    2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut semua kebijakan yang telah dikeluarkannya, sehubungan dengan Surat Izin Lingkungan, Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng,

    3. Presiden Jokowi, sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini, menggunakan kapasitasnya untuk memanusiakan semua orang yang telah merelakan waktu dan tenaga untuk menjaga Rahim (Ibu Bumi), dan

    4. Menghentikan kriminalisasi terhadap petani di Jawa Tengah,

    5. Menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

    6. Menjaga lumbung padi, termasuk memperbaiki sistem regenerasi petani di Jawa Tengah.

    7. Mewujudkan reforma agraria sejati di seluruh negeri ini.

    “Ibu Bumi Wis Maringi, Ibu Bumi Dilarani, Ibu Bumi Kang Ngadili.” Salam Lestari!

    Kami yang turut berpartisipasi bersama Amankan Tani;

    1. Kerja Kreatif Akar Rumput
    2. Aliansi Petani Indonesia (API) Jateng
    3. Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Jateng
    4. Yayasan Kristen Trukajaya Salatiga
    5. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jateng.
    6. Salatiga Peduli
    7. Prosa Nada
    8. Benci Buncit
    9. Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
    10. Yayasan Lingkar Studi Kesetaraan Aksi dan Refleksi (YLSKAR)
    11. Jejer Wadon
    12. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Salatiga
    13. Teater Getar IAIN Salatiga
    14. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Yogyakarta
    15. PPMI DK Semarang
    16. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Salatiga
    17. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pati (IKMP)
    18. Individu Merdeka
    19. Yayasan Desantara
    20. Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Salatiga
    21. Skeptis
    22. Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Salatiga
    23. SUH Upcycleandart
    24. Front Mahasiswa Progresif dan Revolusioner Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
    25. Akar Merdeka

    Read More »