Ancaman Rawan Pangan dan Kebijakan APEC – Aliansi Petani Indonesia

    Apa yang dihasilkan dari KTT APEC di Vladivostok, Rusia bukanlah merupakan barang baru. Kekhawatiran bahwa ancaman rawan pangan melalui mekanisme liberalisasi perdagangan dan menciptakan alur lalu lintas yang baik lebih didorong oleh melemahnya kekuatan ekonomi Amerika dan Eropa, yang akan meningkatkan resiko destabilisasi ekonomi dunia.

    Liberalisasi tetap diangkat sebagai isu utama mengingat terjadi kecenderungan proteksi dalam negeri yang berlebihan. Dalam situasi ekonomi yang sulit, salah satu pilihan rasional adalah melakukan proteksi atas produk dalam negeri dan memberikan subsidi agar mampu bersaing dan memperketat arus import.

    Kenyataannya, Indonesia justru semakin meliberasi sector-sektor ekonominya, tercatat Indonesia menyetujui 54 kebijakan yang memungkinkan arus barang dan jasa dari luar semakin murah.

    Gagalnya Yunani membangun kesepakatan dengan IMF dan Bank Eropa menambah runyam situasi ekonomi dunia, dalam situasi ini, asia menjadi andalan dunia untuk menopang struktur baru ekonomi dunia.

    Persoalan yang dihadapi internasional saat ini tidak hanya sekedar krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika. Peperangan di Timur tengah, Bencana Alam yang terus menghancurkan ladang-ladang pertanian dan kelaparan di Afrika.

    Ancaman tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan dunia. Masalahnya, Indonesia terjebak dalam situasi politik yang ambigu dan chaos. Kebijakan-kebijakan sector pertanian dan pertambangan sangat liberal dan sangat merusak daya saing petani. Padahal, hasil KTT APEC tersebut telah memberikan ruang yang sangat luas apabila kekuatan ekonomi dalam negeri bisa diperkuat.

    Selama ini Indonesia masih terjebak dalam poros Global Supply Chain dan kemudian melakukan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alamnya, padahal beberapa produk pertanian kita memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu memimpin perdagangan dunia.

    Di sector pertanian, pemerintah tetap saja melakukan kebijakan import. Import terbaru adalah kebijakan untuk mengimpor gula mentah sebanyak 240 ribu ton, yang memicu melemahnya pembelian gula dalam negeri.

    Import bahan pangan tersebut sangat tidak masuk akal, selain kemungkinan melonjaknya harga yang akan menggerus devisa, ketergantungan terhadap import akan menyebabkan Indonesia terjebak dalam situasi kerawanan pangan internasional.

    Karena itu sudah saatnya pemerintah merubah cara pandang penyediaan pangan. Pelaksanaan reforma agrarian menjadi solusi yang sangat pantas dijalankan. Melalui redistribusi lahan, agar terjadi penyerapan tenaga kerja sekaligus memastikan produksi pertanian indonesia terjaga.

    Read More »

    PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI KOREKSI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT – Aliansi Petani Indonesia

    zaenal muttaqin

    Sengketa pertanahan terjadi karena tumpang tindihnya regulasi pertanahan di Indonesia, tercatat setidaknya 12 UU yang mengatur penguasaan, pengelolaan, pembagian fungsi lahan dan tata cara penggunaan tanah. Keduabelas UU tersebut memiliki kedudukan hokum yang sama dalam hirarki hokum dan politik di indonesia sehingga satu sama lain tidak bisa “mengalah” yang menyebabkan terjadinya benturan dalam pelaksanaan UU.

    Salah satu contoh kongkrit, UU PA mengamanatkan ditegakkannya reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan dan bersumber pada Hukum Adat dan Hukum Negara. Dengan bersandar pada dua sumber hukum tersebut, diharapkan keadilan untuk masyarakat dapat tercapai, tetapi UU Kehutanan menyatakan dengan jelas bahwa hampir 70% wilayah Indonesia adalah wilayah kehutanan yang harus tunduk pada UU Kehutanan sehingga perintah UUPA tidak bisa berlaku, hal ini menyebabakan kontradiksi hukum. Begitu juga halnya dengan UUTR, UU Pertambangan, UU Perkebunan, UU Pertanian, UU PM, dan UU lainnya yang menyebabkan penegakkan aturan pertanahan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

    Karena itu, perlu ada koreksi dan evaluasi menyeluruh dalam hal regulasi pertanahan. Evaluasi ini harus dilandaskan pada semangat untuk memperbaiki bangsa, dengan landasan ini diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia untuk duduk bersama dan melakukan kajian mendalam tentang pentingnya terdapat satu rumusan pokok mengenai pengaturan pertanahan di indonesia.

    Sebagai UU pertama tentang pertanahan, tentu saja UUPA memiliki kekuatan politik yang besar karena semangat kerakyatannya. Semangat untuk memberikan keadilan kepada petani tak bertanah agar mampu memiliki asset produksi sehingga problem kemiskinan dan pengangguran yang pada ujungnya meningkatkan pendapatan rakyat dapat tercapai.

    KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

    Sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH,  17,38 juta Ha IUPHHK?HA  telah diberikan kepada  248 perusahaan, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B). Di Jawa saja, Perhutani menguasai 1,78 juta ha

    Sampai dengan tahun 2006 pemerintah dalam hal ini ESDM telah “berhasil” memberikan izin sebanyak 1.830?an izin pertambangan yang terdiri dari kontrak karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKBB) , Kuasa Pertambangan (KP) dan PKP2B dengan total luas konsesi 28,27 juta Ha. Jumlah tersebut belum termasuk perijinan untuk kategori bahan galian C yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa SIPD.

    Menurut data BPN (2007), hampir 70 % aset nasional Indonesia dikuasai oleh 0,02 % penduduk, dan lebih dari 50% dari aset itu adalah tanah pertanian (beserta kandungannya).

    Dari total 28 juta rumah tangga petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat  6,1 juta RTP di Pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sa­ma sekali dan 5 juta RTP tak ber­­tanah di luar Jawa. Sedang­kan bagi mereka yang memilikinya, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektare. Jadi, dengan kata lain, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten (Bonnie Setia­wan: 2009).

    Terjadi penyempitan luas lahan sawah untuk pertanian (berkurang 808.756 ha dalam 6 tahun terakhir sejak 1998?2004, dan musnahnya 75% lebih varietas padi lokal dari sebelumnya yang berjumlah 12.000an). BPS mencatat bahwa dalam 10 tahun terkahir (1993-2003) jumlah kaum petani gurem semakin meningkat dari 10, 8 juta menjadi 13, 7 juta orang.

    Saat ini jumlah rumah tangga petani (RMT) di Indonesia adalah 28 juta atau 112 juta jiwa. Jumlah petani di Jawa adalah 12,5 juta RMT atau sekitar 50 juta jiwa. Dari jumlah itu, 49%nya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara di luar Jawa, ada sekitar 18% atau 8 juta jiwa petani yang tidak memiliki lahan. Sedangkan bagi yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar.

    DAMPAK: SENGKETA LAHAN DAN PELANGGARAN HAM

    Kasus Mesuji yang meledak pada tahun 2011 hanyalah salah satu gambaran dari eskalasi konflik yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan konflik terjadi karena penanaman modal dalam sector agrarian terus meningkat. Selama tahun 2004-2011, sebanyak 189 petani telah menjadi korban, dan dalam catatan KPA pada tahun 2011, 22 petani meninggal karena tindak kekerasan aparat kepolisian.

    Hingga tahun 2007 telah terjadi tidak kurang dari 7.941 kasus sengketa tanah yang dikategorikan sebagai sengketa tanah struktural. Dari keseluruhan sengketa tersebut: 19.6% terjadi akibat diterbitkannya perpanjangan HGU atau diterbitkannya HGU baru untuk usaha perkebunan besar. 13.9% dari jumlah kasus merupakan sengketa akibat pengembangan sarana umum dan fasilitas perkotaan, 13.2% akibat pengembangan perumahan dan kota baru, 8.0% merupakan sengketa tanah di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai hutan produksi. 6.6% merupakan sengketa akibat pengembangan pabrik-pabrik dan kawasan industri, 4.4% sengketa akibat pembangunan bendungan (large dams) dan sarana pengairan, 4.2% adalah sengketa yang terjadi akibat pembangunan sarana pariwisata, hotel-hotel dan resort, termasuk pembuatan lapangan-lapangan golf. Keseluruhan konflik tersebut menjadikan tidak kurang dari 1.090.868 rumah tangga menjadi korban langsung. Konflik meliputi tidak kurang dari 10.5 juta hektar lahan yang disengketakan.

    Read More »

    Mengukur Efektifitas Kebijakan HPP Beras – Aliansi Petani Indonesia

    Laporan dari Kegiatan Peer Review Hasil Penelitian API – PSEKP

    Pada tanggal 11 September 2015, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Sofyan Tebet Jakarta, Aliansi Petani Indonesia (API) dan Asosiasi Petani Padi (Amartapadi) bekerjasama dengan VECO Indonesia menyelenggarakan Forum Tinjauan Sejawat atau Peer Review atas hasil penelitian yang bertajuk “Peningkatan Pendapatan Petani Padi melalui Penerapan HPP Multikualitas dan Peningkatan Mutu Penggilingan”.  Slamet Nurhadi selaku penanggung jawab acara menyampaikan forum ini dimaksudkan untuk mendapat masukan dari semua yang hadir atas hasil penelitian yang telah dilakukan API melalui kerjasama dengan PSEKP.  Masukan-masukan tersebut diharapkan memperkaya muatan dan cakupan penelitian. 

    Nurhadi lebih lanjut memperkenalkan Amartapadi sebagai asosiasi petani padi yang diinisiasi oleh API.  Lembaga ini dibentuk untuk memusatkan perhatian dalam pendampingan dan advokasi berbasis komoditas khususnya beras, berbeda dengan API yang lebih umum.

    Dalam paparannya tentang hasil penelitian, Peneliti PSEKP Valeriana Darwis menyampaikan, “Beras dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan rezim pemerintahan.  Sebagai contoh, pasca pergantian rezim pemerintahan SBY ke Jokowi, harga beras naik.  Banyak pihak mengkritisi Pemerintahan Jokowi terlambat melakukan pembagian raskin.  Padahal sebenarnya Pemerintah SBY telah memajukan pembagian raskin di akhir masa jabatannya sehingga stok bulog berkurang dan rezim baru tidak dapat melakukan operasi pasar.”

    Penelitian API-PSEKP tahun 2015 adalah pengembangan dari dua kerjasama penelitian terdahulu.  Jika dalam penelitian sebelumnya yang menjadi fokus adalah masing-masing faktor penentu penetapan kebijakan HPP Padi dan penentu kesejahteraan petani, maka penelitian kali ini berfokus pada analisis tentang efektifitas kebijakan HPP terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

    Hasil penelitian secara umum menunjukkan penetapan kebijakan HPP kurang efektif.  Pertama, ditinjau dari waktu penerbitan yang selalu berubah setiap tahun dan seringkali tidak mengantisipasi panen raya yaitu antara bulan Januari – April.  Kedua, tujuan HPP untuk stabilitas harga hanya dapat tercapai pada tahun 2003 ketika harga umum mendekati HPP, sementara data tahun 2005-2007 menunjukkan margin yang sangat besar antara HPP dan harga umum.  HPP juga kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani karena dua faktor, yaitu kecilnya pemilikan lahan, dan fakta bahwa harga gabah dan beras petani sudah di atas HPP.

    Penetapan HPP Beras Multikualitas melalui Permentan juga menjadi kurang efektif karena secara hirarki ada di bawah Inpres. Permentan ini lemah karena tidak menjelaskan siapa pelaksananya, serta tidak disikapi dalam penetapan anggaran misal dengan alokasi pengadaan alat pengujian kualitas beras seperti kandungan air.  Terakhir, Permentan HPP Multikualitas kurang sosialisasi.  Banyak pemain beras tidak mengetahui adanya kebijakan HPP multikualitas.  Trend alat penggilingan padi keliling juga disinyalir berpengaruh negatif terhadap implementasi HPP Multikualitas karena menghasilkan mutu beras rendah selain juga melanggar peraturan lalu lintas. 

    Tanggapan pertama datang dari Sutarto Ali Muso, Mantan KABULOG yang sekarang menjadi Ketua Umum Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi), antara lain bahwa harga beras sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan kemiskinan, sehingga pemerintah sangat berkepentingan untuk menjaga harga beras.  Di sisi lain terdapat trend perkembangan kelas masyarakat menengah yang mulai memilih beras konsumsinya.  Di sini HPP multikualitas menjadi relevan.  Pengadaan beras pemerintah memang harus multikualitas agar Bulog dapat berfungsi sebagai penyeimbang, bukan monopoli.  Untuk itu HPP multikualitas harus didukung landasan hukum. 

    Sutarto mengakui, “Akar masalah dalam efektifitas kebijakan HPP adalah data yang dijadikan dasar penyusunan.  Siapa yang melaporkan? Misal data produktifitas diukur dari luas panen kali rata-rata produksi atau ubinan.  Data ubinan diperoleh dari BPS, tentu ada sedikit manipulasi.  Data luas panen dilaporkan oleh mantri tani berdasar estimasi, tentu ada tekanan dari kepala dinas, yang mendapat tekanan dari Bupati karena akan berpengaruh pada kinerja.   Secara birokrasi, kebijakan beras melibatkan banyak institusi yang sulit dikoordinasikan.” 

    Tanggapan lain atas hasil penelitian disampaikan juga oleh perwakilan-perwakilan dari HKTI, WAMTI, PRKP, KTNA, YLKI, SPI, dan IHCS.  Secara umum, semua mengakui terdapat permasalahan dalam akurasi pendataan yang dilakukan oleh BPS.  Hal ini bisa jadi dikarenakan paradigma pengukuran kinerja konvensional bahwa tidak adanya peningkatan data menandakan tidak ada perkembangan/kinerja.  Peningkatan kesejahteraan petani disepakati sebagai hal yang penting.  Alat penggilingan padi keliling awalnya ditujukan sebagai teknologi tepat guna untuk mendekatkan penggilingan padi ke rumah tangga petani, namun pada perkembangannya gabah langsung digiling di sawah.  Petani merasa dimudahkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya operasional pengangkutan, selain itu juga karena mereka tidak memiliki fasilitas penjemuran gabah. 

    Ada beberapa rekomendasi yang pada akhirnya diajukan guna meningkatkan efektifitas penetapan kebijakan harga pembelian beras oleh pemerintah.  Pertama, untuk mengatasi permasalahan birokrasi atau koordinasi lintas institusi, ada baiknya sebutan HPP diganti menjadi Harga Beli Bulog yang cukup dikaji dan ditetapkan oleh Bulog.  Kedua, HPP Beras Multikualitas akan lebih efektif jika hirarkinya dinaikkan dari Permentan menjadi Instruksi Presiden (Inpres). Ketiga, berkenaan trend penggilingan padi keliling (Mobile RMU) direkomendasikan untuk melakukan standarisasi atas kualitas proses penggilingannya, bukan menghapuskan mereka.  Permasalahan data yang terungkap dalam kegiatan kajian sejawat ini menjadi masukan penting dalam menyusun laporan akhir hasil penelitian.

     Ditulis oleh Ari Darsono

    Read More »

    “KEBIJAKAN HPP GABAH/BERAS HADAPI TANTANGAN PASAR TERBUKA ASEAN 2016” – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, 2 November 2015 – Aliansi Petani Indonesia (API) bekerjasama dengan Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementrian Perdagangan Republik Indonesia (Bapokstra Kemendag RI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Efektifitas Kebijakan HPP Gabah/Beras Saat Ini dalam Menghadapi Tantangan Pasar Terbuka ASEAN 2016”. Kegiatan yang diadakan pada 2 November 2015 di Ruang Rapat Anggrek Gedung I Kementrian Perdagangan Republik Indonesia ini, dihadiri oleh perwakilan Pemerintah, Organisasi Petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat.  

     

    Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif mengenai efektifitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diterapkan saat ini, yang mengacu pada satu harga. Dengan HPP Multi-kualitas, kebijakan ini menjadi pilihan untuk mendorong pertumbuhan produksi beras dan kualitas produksi gabah/beras yang lebih baik, memperkenalkan model usahatani/ koperasi, seperti yang telah diterapkan oleh petani padi organik di Boyolali dan Tasikmalaya untuk  pemberdayaan usaha tani berbasis komoditas padi. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tantangan dan peluang bagi pembangunan usaha tani beras dalam menghadapi pasar terbuka pada Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN-MEA) dan kemungkinan dampaknya bagi petani kecil di Indonesia. 

     

    “Tujuan diselenggarakannya diskusi kelompok terfokus ini adalah bahwa berdasarkan fakta dan situasi saat ini kebijakan HPP Tunggal tidak lagi mendorong industri perberasan nasional,” jelas Muhammad Nur Uddin, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) pada pembukaan diskusi tersebut. 

     

    Sementara itu Harjono, Kepala sub direktorat Bapokstra Kemendag RI (Kasubdit Bapokstra) menyampaikan harapannya, dari pertemuan tersebut diperoleh poin-poin mengenai implementasi kebijakan HPP yang efektif, juga mengetahui peluang dan tantangan sektor pertanian di Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN. “Selain itu, kami juga ingin mendengarkan wacana HPP berdasarkan kualitas varietas,” lanjut Harjono.

     

     

    “Mudah-mudahan dalam waktu setengah hari ini kita mendapatkan masukan-masukan yang kongkrit mengenai penerapan HPP-multikualitas sehingga dapat menstimulir kegairahan dalam usaha tani,” tambah Hajono yang hadir mewakili Direktur Bapoktra. Bila ada masukan-masukan yang konkrit, dia berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 

     

    Melalui kegiatan ini, API dan Bapokstra Kemendag RI mengajak semua pihak untuk berdikusi secara terfokus terkait isu perberasan dan kebijakan perberasan nasional. Diskusi terfokus (FGD) ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan para pakar, diantaranya perwakilan Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, Kementrian Keuangan, BULOG, Kementrian Koordinator Perekonomian, Organisasi Petani, LSM, dan para pakar. Di dalam FGD ini, dipresentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh API bersama lembaga penelitian seperti PSEKP dan LIPI mengenai “Peningkatan pendapatan petani padi melalui penerapan HPP multikualitas dan peningkatan mutu penggilingan” dan “Model usaha tani beras organik di Tasikmalaya dan Boyolali untuk menembus pasar global”.  

     

    Seperti telah dipahami oleh semua pihak, beras merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar penduduk di Indonesia. Ketersediaan beras akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia. Di sektor on-farm (kegiatan pertanian), naik turunnya harga beras akan berpengruh terhadap pendapatan atau penerimaan petani kecil, mengingat produsen beras di Indonesia adalah petani kecil berskala rumah tangga. 

     

    Ketersedian beras juga berpengaruh besar terhadap kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (BULOG) mempunyai peran strategis untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, di samping juga menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Saat ini, sistem pengadaan beras oleh BULOG masih menerapkan kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dengan mekanisme satu harga, disebut “HPP dengan harga tunggal”. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Intruksi Presiden mengenai harga pembelian gabah, dikenal sebagai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kebijakan ini selanjutnya berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan usaha tani gabah/beras di Indonesia. Karena, di dalam kebijakan tersebut tidak memberikan insentif yang rasional kepada petani dan penggilingan padi ketika mereka memproduksi beras yang berkualitas baik, yaitu beras premium. Kebijakan HPP saat ini tidak mencerminkan realitas kualitas produksi gabah yang beragam, dengan varietas yang beragam juga. 

     

    Hal ini sejalan dengan temuan Dr. Valeriana Darwis, salah satu Peneliti dari PSEKP, bahwa  kebijakan HPP saat ini tidak efektif untuk melindungi harga di tingkat petani maupun konsumen, intervensi BULOG dalam bentuk intervensi pasar ketika terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen tidak berpengaruh signifikan. “Di samping itu, ketika terjadi penurunan harga di tingkat petani, intervensi pemerintah untuk pengadaan beras melalui BULOG juga tidak efektif,” jelas Valeriana. “Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya penyerapan beras oleh BULOG, sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah”. 

     

    Sementara itu, Khudhori, salah seorang narasumber menegaskan, “Harga padi atau gabah dan industri beras saling terkait dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah atau tidak diurus, maka keduanya akan melemah”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi beras pemerintah harus memperhatikan sisi produktifitas padi/gabah, efisiensi dalam produksi, dan efisiensi dalam proses penjemuran dan penggilingan. “Harga beras, kualitas beras dan produktifitas beras tidak hanya ditentukan oleh tingkat produktifitas gabah kering giling per hektar dan efisiensi pada usaha tani, tetapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi”.  

     

    Menurut Khudhori, dua tahapan pasca panen tersebut sangat menentukan kualitas dan produktivitas beras serta efesiensi yang dicerminkan pada harga beras. Dua tahapan pasca panen tersebut sangat terkait erat dengan kinerja dan kondisi industri penggilingan padi.

     

    “Kebijakan harga tunggal mengikari pergerakan harga gabah atau beras, adanya beras di luar kualitas medium, dan segmentasi pasar beras sesuai dengan preferensi konsumen,” jelas Khudori. Selain itu, kebijakan harga tunggal yang telah berlaku selama 45 tahun ini sudah tidak sesuai dengan dinamika lapangan, yaitu tututan perbaikan kualitas gabah atau beras, target penyerapan beras oleh BULOG, dan era perdagangan bebas Masyarakat Ekomnomi Asean (ASEAN-MEA). “Kebijakan harga tunggal akan menyulitkan pemerintah dalam intervensi harga melalui operasi pasar. Dengan satu jenis beras kualitas medium, apalagi beras stok lama, mustahil operasi pasar dapat efektif meredam instabilitas harga pada semua jenis kualitas beras di pasar”. 

     

    Diskusi terfokus ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa melalui penerapan HPP Multi Kualitas pada gabah atau beras akan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini akan mendorong petani meningkatkan produksi gabah dengan kualitas yang lebih baik melalui input produksi yang aman buat kesehatan. Petani akan meningkatkan teknik budidaya yang lebih baik. Sementara itu kebijakan HPP multi kualitas pada beras akan mendorong pedagang/penggilingan untuk meningkatkan produksi beras berkualitas dengan proses penggilingan yang lebih baik.  

     

    Menghadapi pasar tunggal ASEAN, petani Indonesia harus dapat bersaing dengan petani di negara-negara ASEAN lainnya. Pasar bebas (ASEAN-MEA) selain menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk mereka ke pasar ASEAN, pasar bebas ini juga dapat menjadi ancaman bagi petani Indonesia. Oleh karena itu, dalam FGD ini semua pihak menyepakati pentingnya memberdayakan petani kecil untuk meningkatkan daya saing mereka, melalui produksi yang berkualitas. 

     

    Beras organik adalah salah satu contoh produksi beras yang berkualitas baik, dan diproduksi dengan pola usaha tani yang berkelanjutan (sustainable). Melalui produksi beras organik, Asosiasi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) bersama Koperasi Tresno Tani, dan Gapoktan Simpatik Tasikmalaya dapat menembus pasar Eropa, dan menyediakan produk beras organik di dalam negeri. Inovasi yang diterapkan oleh kedua organisasi petani tersebut menunjukkan, jika usaha tani beras ditangani dengan baik, didukung oleh kebijakan yang tepat, dan didukung infrastruktur yang memadai seperti irigasi yang baik, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi pemain utama dalam penyediaan beras berkualitas di pasar global. 

     

    Sehubungan dengan hal itu, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Koordinasi Fiskal (APBN BKF) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan bahwa pemeritah khususnya Kementrian Keuangan sedang mempertimbangkan kebijakan fiskal untuk mengalihkan subsidi input ke subsidi output.

     

    Namun pendapat ini langsung ditanggapi oleh Muhammad Rifai, Ketua Departemen penataan produksi dan Usaha Tani API. “Kebijakan fiskal sangat penting untuk mendorong usaha tani,” ujar M. Rifai. “Mengalihkan subsidi input ke subsidi output dalam kondisi sekarang akan menyulitkan petani, karena subsidi tersebut akan menguntungkan pedagang dan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen”.

     

    Selanjutnya Rifai mengingatkan, petani juga adalah net-consumer. Pengalihan subsidi input ke subsidi ouput harus bersamaan dengan kesiapan kelambagaan usaha tani sebagai Buffer (penyangga), seperti BUMD pangan di setiap daerah dan pembangunan koperasi-koperasi petanian. Kedua kelembagaan ekonomi tersebut harus dihubungkan dengan kegiatan produksi di organisasi atau kelompok-kelompok tani. 

    Read More »

    Kebijakan Pangan – Menteri Terkait Tidak Peduli Kedaulatan Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Presiden Jokowi diminta membantu penyebaran bibit ternak dan pangan. 
    Pasar tersedia, pemberian bibit akan mendatangkan hasil berlipat ganda.

    JAKARTA – Pemerintah diminta menggencarkan program pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pemberian bibit ternak seperti ayam dan sapi, serta bibit bahan pangan seperti palawija. Program pemberdayaan itu dinilai akan menguntungkan karena pembiayaannya akan mendatangkan hasil berlipat ganda.

    Hasil saat panen juga akan meningkat tinggi karena kenaikan pendapatan dan pasarnya pasti tersedia. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, bisa menjadi pengelola program itu dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan karena pasarnya sudah terjamin Pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak lagi bisa mengharapkan pemerintah pusat karena menteri-menteri terkait pangan terlihat tidak mengerti dan tidak peduli ketahanan serta kemandirian pangan.

    Ketua Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, mengatakan kenaikan harga bahan pangan tanpa kendali dan jauh dari realitas produsen pangan yang terus miskin seharusnya membuat negara sadar bahwa inti masalah ada pada perbaikan nasib masyarakat desa.

    “Kalau desa didukung dalam produksi dan distribusi, dibantu cara menangani risiko, maka Indonesia akan bisa mewujudkan kedaulatan pangan,” kata dia saat dihubungi, Selasa (13/6). Akan tetapi, imbuh Ferry, para menteri bidang pangan banyak yang tidak mengerti tentang konsep kemandirian pangan.

    “Mereka cuma bisa sibuk rent seeking dan mengurusi kepentingan partai yang menitipkan proyek,” kata dia. Menurut Ferry, persoalan daging sapi yang sekarang mengemuka, misalnya, sebenarnya sudah ada kebijakan yang mengantisipasi, yakni peternakan besar di NTT yang didukung oleh tol laut. Sayangnya, hal itu belum berjalan maksimal. Masalah apa yang membuat tidak berjalan, itu yang harus diselesaikan segera.

    Sementara, pemerintah juga harus tahu bahwa peternakan masyarakat desa juga harus dikembangkan dengan pertanian. “Kita jangan berharap DKI bisa menyelesaikan masalah pangan sendiri. Pemprov di sekitarnya harus berinisiatif membangun sentra pangan dengan menyebar bibit ternak dan palawija.

    Pak Jokowi diminta sebarkan bibit-bibit itu,” papar Ferry. Sebelumnya, pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan guna meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi kebergantungan impor daging sapi, pemerintah bisa segera menyebar bibit sapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama ke daerah yang akan dijadikan pusat peternakan nasional.

    Provinsi di sekitar Jakarta, terutama Lampung, bisa dipersiapkan untuk menjadi sentra pangan, termasuk peternakan sapi, untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Apalagi, Lampung selama ini menjadi pemasok 40 persen kebutuhan pangan warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Provinsi itu memiliki lahan yang memadai untuk digunakan sebagai sentra peternakan sapi, namun terhambat masalah permodalan.

    Peran Pemerintah 
    Menurut dekan Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus, untuk menekan impor daging pemerintah perlu melakukan impor bibit sapi hidup untuk menambah jumlah populasi sapi. Minimal 200 ribu ekor sapi bibit lalu disebar ke berbagai daerah agar populasi sapi bertambah.

    Peraturan yang ada selama ini, perusahaan impor sapi bakalan diharuskan membawa sapi betina produktif. Pihak swasta melakukan impor bakalan dan membawa sapi betina produktif minimal 10 persen. “Pemerintah sebenarnya bisa memainkan perannya. Namun aturan ini tidak pernah dijalankan,” kata dia.

    Sedangkan pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, menilai langkah penyebaran bibit ternak ke berbagai daerah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi gejolak harga daging.

    “Selain ketidakstabilan pasokan, penyebab harga daging adalah infrastruktur dan sarana angkut ternak saat itu belum memadai, dan peternakan masih terpusat di beberapa wialyah seperti Jawa Timur, NTB dan lainnya sehingga biaya distribusi berpengaruh pada harga. Dengan mendekatkan pembibitan ke pasar otomatis itu bisa memangkas ongkos,” jelas dia. YK/SB/WP

    Sumber: http://www.koran-jakarta.com/berdayakan-perdesaan-melalui-pembagian-bibit-ternak/

    Read More »

    Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani – Aliansi Petani Indonesia

    JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

    FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

    Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

    Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

    Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    “Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

    Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

    Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

    Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

    Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

    “Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

     

    SUMBER: http://www.journalpolice.id/api-jateng-kebijakan-pemerintah-harus-berpihak-pada-petani/?fbclid=IwAR0DvBybLSsymkEX0Jswukve9bQqwltvkX_kG1fl6q1vWzKTFhtpOT9vhuw#

    Read More »