Judicial Review UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia(API), bersama-sama dengan beberapa Lembaga/Ormas melakukan Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan UUD 1945 sebagai pertimbangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Judicial Review ini diawali pada Revisi atas UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 melalui UU Nomor 39, Menjelang detik-detik akhir masa tugas anggota DPR RI Periode 2009-2014 lalu. Para organisasi petani dan Masyarakat Sipil yang selama ini bersentuhan langsung dengan isu-isu perkebunan dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan melalui jalan pembaruan agrarian di sector perkebunan, tiba-tiba dikejutkan dengan lahirnya Revisi ini.

    Maka dari itu semua, sesegera mungkin, sejumlah Ormas/Lembaga hukum yang focus pada pembaruan agrarian di sector perkebunan untuk menyikapinya dengan memulai dari riset lapangan Focus Group Discussion (FGD untuk memperkuat analisis data sebagai perbandingan terhadap UUD 1945, ternyata revisi ini memiliki banyak kelemahannya maka dari sejumlah Ormas/Lembaga seperti SPKS, SAWIT WATCH, API, SPI, FIELD, BINA DESA dan IHCS beserta kuasa hukum terus mengawal Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan UUD 1945.
    Pada persidangan kali ini untuk mengikuti “Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR” dalam persidangan yang untuk ke tiga kalinya di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta Selasa, 22 Maret 2016).

    “Pelanggaran Hak Petani Pemulia Tanaman”

    Menganalisa pengaturan perbenihan di dalam Undang-Undang Perkebunan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, dapat terlihat potensi pelanggaran konstitusi.

    Undang-Undang Perkebunan menyatakan :

    Pasal 27
    ayat (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.
    (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.
    (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

    Kata perserorangan dalam Pasal 27 (3), jika mempergunakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, maka Undang-Undang Perkebunan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri.

    Undang-Undang Perkebunan masih dalam paradigma usang revolusi hijau sekaligus membuka peluang bagi perusahaan pertanian/pangan, ketika memandang petani tidak memiliki kemampuan pemuliaan tanaman, seperti yang terlihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkebunan :

    Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

    Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, seharusnya petani perorangan juga dapat melakukan pemuliaan tanaman, sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

    Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan
    yang dilepas saja.

    Karena secara turun temurun petani melakukan pemuliaan tanaman, mulai dari mencari sumber daya genetik, memproduksi benih idaman dan mengedarkannya, maka tidak seharusnya pengedaran hasil kreasi petani untuk komunitasnya harus melalui pelepasan oleh Pemerintah. Undang-Undang Perkebunan mengatur pelepasan benih dengan tidak mengecualikan perorangan petani kecil.

    Pasal 30
    (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.

    Demikian halnya dengan pelepasan benih yang terlebih dahulu harus dilepas Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkebunan, mempergunakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, maka kata terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah Pusat, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri.

    Menghalangi tradisi budidaya petani yang telah berlangsung turun temurun merupakan pelanggaran atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya yang dilindungi oleh Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

    Demikian beberapa kutipan dari salah satu Materi Kertas Posisi yang ditulis oleh Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).

    Read More »

    UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Disahkan Petani Siap-siap Judicial Review – Aliansi Petani Indonesia

    RILIS MEDIA / PRESS RELEASE

    Koalisi Kedaulatan Benih Petani dan Pangan
    Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK)
    Koperasi Benih Kita Indonesia (KOBETA)
    Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB)
    Aliansi Petani Indonesia (API)
    Serikat Petani Indonesia (SPI)
    Yayasan KEHATI
    FIELD Indonesia
    Indonesia for Global Justice (IGJ)
    Aliansi Organis Indonesia (AOI)
    Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
    Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
    Yayasan Bina Desa
    Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT)
    Koalisi Daulat Benih Petani
    Mari Sejahterakan Petani (MSP Indonesia)
    Lab. Agensia Hayati TANETE Institute
    Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
    FIAN Indonesia

    UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Disahkan Petani Siap-siap Judicial Review

    Jakarta, 26 September 2019

    Disahkannya undang-undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (UU SBPP) kemarin 25 September disambut kekecewaan mendalam oleh koalisi benih petani dan pangan. Koalisi yang terdiri dari Sejumlah organisasi berbasis petani diketahui sebelumnya telah berusaha menyampaikan usulan perbaikan pasal-pasal UU SBPB.

    Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia salah satu organisasi anggota Koalisi menegaskan bahwa proses pembuatan dan pembahasan draft RUU ini tidak partisipatif. DPR RI tidak melibatkan organisasi petani sebagai wadah petani, dan pihak-pihak yang mengajukan judicial review atas undang-undang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) yang digantikan oleh UU SBPB ini.

    Nuruddin dari Aliansi Petani Indonesia (API) dengan tegas menyampaikan bahwa Koalisi akan segera mengorganisir Tim Kuasa Hukum dan organisasi masyarakat sipil sebagai pendaftar gugatan ke MK untuk Judicial Review. “Koalisi akan mengajak serta berbagai organisasi dan kumpulan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama mengajukan gugatan ke MK” ujar Nuruddin.

    Said Abdullah dari KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) menyampaikan bahwa Koalisi Benih Petani dan Pangan akan sekaligus melakukan sosialisasi terkait undang-undang ini kepada petani sambil konsolidasi untuk bersama-sama dalam menentukan langkah berikutnya termasuk upaya judicial review. “UU SBPB ini sekalipun melemahkan petani tetapi harus dijadikan momentum untuk petani bersatu saling menguatkan, supaya terjadi perbaikan yang substansial terhadap nasib 26 juta petani kecil di Indonesia” tegas Said.

    UU SBPB juga memuat pasal-pasal yang dipandang memberatkan khususnya petani pemulia dan penangkar benih dan malah justru membahayakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang selama ini justru penjaga utamanya adalah petani-petani pemulia dan penangkar benih di seluruh Indonesia.

    Lutfiyah Hanim dari Koalisi menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghargai peran petani kecil yang selama ratusan tahun sudah menjadi garda depan dalam memelihara keragaman hayati di seluruh Indonesia. “Mestinya undang-undang apapun yang mengatur terkait peran petani dalam pemuliaan dan penangkaran benih harus bersifat mendukung petani kecil sehingga semakin mampu menjaga keragaman tanaman pertanian yang merupakan kekayaan Indonesia yang bernilai sangat tinggi.”papar Hanim

    UU SBPB masih saja menempatkan petani kecil sebagai pihak yang diatur, dibatasi, dikecilkan, dan dianggap sebelah mata. Padahal justru mereka yang selama ini bekerja secara mandiri dan dedikasi tinggi dalam memelihara kekayaan benih dan pertanian kita. Tapi di sisi lain korporasi yang jelas-jelas mencari keuntungan sendiri malah ditinggikan, diberi karpet merah, dimudahkan. Ini terlihat jelas di keseluruhan isi pasal-pasal UU SBPB. Demikian diungkapkan Romi Abrori Ketua Koperasi Benih Indonesia (KOBETA) yang juga anggota Koalisi. “UU SBPB sama sekali tidak memberi ruang untuk kelompok tani, kelompok usaha tani dan koperasi petani. Juga menihilkan peran organisasi-organisasi sipil yang selama ini bekerja bersama petani. Jelas ini harus dikoreksi” tandas Abrori.

    Irsan Surya Imana dari MSP Indonesia organisasi petani pemulia menegaskan pasal-pasal terkait RUU SBPB yang tidak memihak Kedaulatan Petani MSP Indonesia tetap akan menentang. “Sikap kami sudah sangat jelas, dengan tetap menanam Padi Lokal Tidak Bersertifikat. Panen Raya bersama-sama. Berbagi Benih dengan petani Indonesia di manapun berada.” tandas Irsan. “Harus selalu diingat bahwa Petani Pemulia Benih sudah ada sebelum NKRI berdiri. Sudah sepatutnya Kedaulatan Petani diwujudkan untuk kedaulatan pangan Indonesia.”

    Dalam waktu dekat Koalisi Benih Petani dan Pangan akan segera mengadakan pertemuan untuk mengupas isi UU SBPB dan mempersiapkan gugatan. Dewi Hutabarat dari Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi (DMTK) sebagai salah satu koordinator Koalisi menyampaikan bahwa Koalisi juga akan terus membuka komunikasi dengan lebih banyak pihak, untuk memperkuat upaya judicial review bagi perbaikan isi UU yang justru memberi dukungan sebesarnya pada puluhan juta petani kecil di Indonesia.

    ====

    Narahubung Rilis:

    Dewi Hutabarat (081381108822)
    Henry Saragih (0811655668)
    Nuruddin (081334344808)
    Said Abdullah (081382151413)
    Lutfiah Hanim (08981089129)
    Romi Abrori (082244333988)
    Irsan Surya Imana (085230504578)

    Read More »