Dari Jakarta Menolak WTO – Aliansi Petani Indonesia

    Aneka perjanjian perdagangan yang diberlakukan dalam kerangka WTO dinilai tidak punya prinsip keadilan. Dari Jakarta, beberapa elemen masyarakat sepakat WTO mesti bubar.

    Jakarta-Selasa (3/12), sekitar pukul 12.00 sekelompok pemuda dan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Indonesia (API) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), mengadakan aksi di Bundaran Hotel Indonesia untuk menolak Pertemuan antarnegara anggota Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) di Bali. Pertemuan yang digelar pada 3-6 Desember 2013 ini, akan membahas soal penghapusan subsidi pertanian bagi negara-negara berkembang dan sederet dorongan yang mampu melancarkan perdagangan bebas di dunia.

    Menurut Koordinator Aksi, Nur  Hady, perihal penghapusan subsidi pertanian bagi negara berkembang sarat dengan ketidakadilan. Pasalnya, di negara-negara maju, subsidi tersebut justru ditingkatkan. “Subsidi pertanian AS pada tahun 1995 hanya US$ 46 milyar dan pada 2010 meroket hingga US$ 120 milyar. Begitu juga dengan Uni Eropa, pada 1995 subsidi pertaniannya € 19 milyar dan di tahun 2010 meningkat drastis hingga € 64 milyar,” ungkapnya.

    Hal ini yang kemudian menjadi penjelasan atas tersebar luasnya produk-produk pertanian luar negeri di Indonesia, dengan harga yang murah. Ditambah pembukaan akses pasar seluas-luasnya yang telah dilegitimasi lewat aneka perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Apalagi setelah Asean Economic Community (AEC) terbentuk.

    Maka, tidak heran bila saat ini Indonesia menjadi net-importir pangan. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai impor pangan secara tajam mulai 2009-2012. Dari US$ 5,94 milyar hingga US$ 12,05 milyar.

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ferry Widodo Ketua Umum Pimpinan Nasional FPPI. Ferry mengatakan bahwa akibat dari proses liberalisasi pangan khususnya, produk pertanian lokal sulit bersaing, harga jual petani merugi, serta pangan dan pertanian menjadi sektor yang tak atraktif lagi. Lebih lanjut Ferry mengatakan hal ini tentu punya dampak besar terhadap ancaman kemiskinan serta pengangguran terutama di pedesaan. Sedang berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di desa sendiri masih tinggi, sejumlah 18,08 juta orang.

    Oleh karena itu, beragam perjanjian perdagangan yang lahir dalam kerangka WTO nampaknya sudah gagal menyejahterakan Indonesia. Ferry juga menyebutkan dalam orasinya bahwa pertemuan antarmenteri negara yang kini digelar di Bali pun sudah tidak relevan untuk dilaksanakan. “Sebab, perjanjian-perjanjian perdagangan yang muncul lewat WTO tidak pernah berprinsip keadilan,” tegasnya.

    Buat Ferry, WTO sebagai organisasi pun mestinya sudah bubar. “Karena WTO hanya menjadi jembatan bagi negara-negara maju untuk membuka pasarnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.”

    Gelar Aksi Teatrikal

    Penolakan keras terhadap WTO yang dilakukan oleh API dan FPPI dilangsungkan melalui aksi damai. Untuk mencuri perhatian masyarakat, mereka pun melakukan aksi teatrikal di panggung utama Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, ditampilkan seorang lelaki berpakaian petani tengah berjalan dengan langkah gontai, menyeret bidang segi enam bertuliskan berbagai elemen perdagangan bebas. Seperti WTO, AoA (Agreement on Agriculture) dan penghapusan subsidi pertanian.

    Mereka juga membawa aneka karya yang merepresentasikan ketidakadilan yang tengah terjadi. Seperti sebuah lukisan besar bergambar jabat tangan yang meremas petani-petani Indonesia di tengahnya.

    Meski hujan deras mengguyur Jakarta Selasa siang, aksi API dan FPPI tidak surut. Sambil membawa spanduk dan atribut-atribut bertema “Junk WTO! Lindungi Petani Kita” mereka terus meneriakkan penolakan atas keberadan WTO.[nggallery id=7]

    Read More »

    PANEN RAYA DAN KRISIS BERAS DI JAKARTA – Aliansi Petani Indonesia

    Warga Ibu Kota DKI Jakarta, adalah salah satu kota yang terpadat penduduknya di Indonesia. Ibu Kota Negara Indonesia ini memiliki Mobilitas yang sangat luar biasa, seperti perkembangan Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya. Tetapi Jakarta juga harus mengalami masa-masa sulit pada masa-masa keemasannya. Seperti bencana alam-banjir/kebakaran dan lain-lainnya yang menjadi polemik bagi pemerintah daerahnya. Kini warga Jakarta dikejutkan dengan kelangkaan beras dipasaran. Dalam kurun waktu beberapa minggu ini, telah terjadi kelangkaan beras, sehingga kenaikan beras itu terjadi diatas rata-rata 30% di wilayah DKI Jakarta, bahkan sekitarnya mengalami dampak dari kelangkaan dan kenaikan beras ini. Padahal kita sudah menyambut kalender musim panen di Indonesia, dimana saat ini provinsi Demak (Jawa Tengah), sudah menikmati hasil panen rayanya. Para petani di Demak memanen hasil produksi rata-rata sembilan ton per hektar (ha) gabah kering. Bahkan menurut pantauan Aliansi Petani Indonesia(API), jumlah ini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, yang rata-rata hanya memproduksi sebanyak 4-5 ton per hektar (ha). Itulah sebabnya Jakarta tergantung pada dua Provinsi ini seperti JABAR dan JATENG yang menjadi penyuplai terbesar dan sekaligus lumbung pangan bagi warga Jakarta.

    “Apakah cadangan beras kita di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik(BULOG) sudah menipis, lalu bagaimana peran system PSO (public service obligation) dimana yang kita ketahui system ini mengemban amanah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen dengan melakukan pembelian beras petani (medium) dengan penyesuaian standar HPP dan di tingkat konsumen dengan melakukan operasi pasar (OP) pada saat terjadi kenaikan harga beras atau kelangkaan beras. Apa benar adanya mafia beras. Apakah ini cara pemerintah untuk menahan kran impor dari luar hingga masa panen raya mendatang pada maret hingga april 2015 nanti.”

    Pada akhirnya kelangkaan beras ini menjadi polemik dan memicu kenaikan harga beras yang sudah menembus 30%, dari yang kualitas medium hingga kualitas premium. Seperti IR- I Rp 9.500/kg, Kini sudah mencapai Rp 12.000/kg. Sedangkan IR-II yang biasanya mencapai Rp 8.500/kg, kini dijual Rp 11.000/kg. Kenaikan harga juga terjadi pada semua jenis beras. Dirasakan kenaikan ini sejak 19/2/2015 hingga hari ini (26/2/2015).

    Persoalan kelangkaan dan kenaikan beras dijakarta ini hanya sebagai barometer buat provinsi. Kelangkaan beras dipasaran wilayah DKI Jakarta ini ditenggarai oleh minimnya pasokan beras dari daerah-daerah yang menjadi andalan suplai terbesar bagi Jakarta, seperti Demak (Jawa Tengah) dan provinsi Jawa Barat yang menjadi penyuplai beras terbesar. kejadian yang sangat krodit ini disebabkan musim panen mereka yang tak merata, entah dari Anomali cuaca (Kondisi cuaca yang menyimpang dari keseragaman sifat fisiknya.) Mengingat kebutuhan beras bagi warga DKI saja maksimal 1.000-2.000 ton per hari karena kebutuhan DKI Jakarta sekitar 3.000 ton/hari. Bahkan menurut pantauan API, saat ini suplai beras yang masuk sangatlah minim, sekitar 500-600 ton bahkan terancam berkurang dalam perhari, sejak Kamis (19/2/2015), tepatnya di pasar induk beras cipinang Jakarta-timur.

    Indonesia memiliki lumbung-lumbung beras yang lainnya dan tersebar dibeberapa provinsi di Indonesia. Ada 10- Provinsi yang dikategorikan surplus sentra beras tertinggi didalam negri, seperti Jawa Timur (1,1 juta ton), Jawa Tengah (779 ribu ton), Jawa Barat (540 ribu ton), Sulawesi Selatan (490 ribu ton), NTB (155 ribu ton), DKI Jakarta dan Banten (86 ribu ton), Lampung (69 ribu ton), Sumatra Selatan (68 ribu ton), DIY Yogyakarta (66 ribu ton) dan DI Aceh (46 ribu ton) data diambil dari 2013. Kemungkinan besar saat ini mengalami surplus, atau bisa juga mengecil jika kita melakukan Audit pasar perberasan kita. Seiring alih fungsi lahan dan menurunya statistik keluarga petani.

    Kelangkaan dan kenaikan beras ini sangatlah jarang terjadi, serta sepanjang sejarah inilah harga kebutuhan pokok umumnya beras sangat melambung tinggi. Jangan sampai kelangkaan ini dimainkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi pada saat krisis pangan ini terjadi, seperti spekulasi pasar yang tak sehat, yang memutuskan mata rantai pemasaran yang hanya menguntungkan pihak-pihak para spekulan dan tidak menguntungkan kedua belah pihak diantara Produsen pangan beras (petani) dan Konsumen. Seperti 18.000 ton, yang masuk dipasar induk cipinang yang tanpa diketahui asalnya dari mana, dan ditemukan juga beras oplosan yang masuk pada kantong yang bermerek, padahal isi berasnya adalah oplosan. Sehingga konsumen juga yang akan dirugikan oleh para spekulan nakal.

    Dari masalah inilah pemerintah harus merubah kebijakannya, jika tidak, mata rantai regulasi pasar beras dari produsen (petani) sampai pada tingkat konsumen ini terputus. Sebab kenaikan harga yang tak lazim ini diluar jangkuan kontrol Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas beras, yang tadinya HPP menjadi parameter untuk mematok harga sebagai output’ income yang menguntungkan bagi petani untuk menyesuaikan biaya produksi, yang kebanyakannya saat ini ditanggung penuh oleh petani hingga saat ini sudah semakin besar anggaran untuk biaya produksinya. Seperti buruh tani/Bibit /Pupuk dan biaya angkut hingga pada pemasarannya, tidak sedikit mereka mencari alternaif pasar untuk pendistribusiannya dan lain-lainnya, sehingga Input yang didapat tidak sesuai. Sedangkan Harga Gabah Kering Panen (GKP) belum mencukupi untuk menekan biaya produksi petani kita, sebab yang di tentukan saat ini penetan HPP bersifat tunggal, bukan Multikualitas, HPP multikualitas sebagai nilai tawar yang sehat untuk Industri beras kita.

    Disatu sisi para petani dirugikan atas penetapan HPP tunggal yang terjadi saat ini, dilain sisi para spekulan hingga importir nakal merusak pasar, maka mereka untung besar dari pristiwa kelangkaan beras ini, yang memangkas harga pembelian diatas rata-rata yang ditentukan HPP. Jika HPP multikualitas ditetapkan maka ada celah untuk mencegah rusaknya pasar beras kita. Apabila penetapan  HPP bersifat Multikualitas bukan hanya saja income bagi petani kita, justru mereka akan mempertahan pangan yang sehat dan menanam padi yang unggul, agar beras yang dipanen akan jauh lebih berkualitas. Maka dengan HPP multikualitas ini adalah cara alternative sebagai solusi kesejahteraan petani kita dan akses pemasaranya.

    Yang lebih dramatis lagi, estimasi provinsi suplai sentra beras ini diiringi Setiap tahunnya luas lahan pertanian di Indonesia yang terus menyusut drastis. Kendati demikian, produksi padi masih menjadi utama. Data yang kami himpun, rata-rata kepemilikan lahan pertanian di Indonesia adalah sebesar 458 meter persegi per kapita. Sedangkan, Thailand 5.000 meter persegi per kapita dan Vietnam sebesar 1.200 meter persegi per kapita. Dan yang disayangkan lagi banyaknya degragadasi lahan pertanian membuat kepemilikan lahan pertanian semakin menurun dan semakin sempit atau alih fungsi lahan sehingga hilangnya jumlah keluarga petani sebagai produsen pangan yang kini terus menurun untuk menjaga ketahanan pangan dalam negri terancam semakin hilang secara perlahan.

    Masalah ini jika tidak diantisipasi, maka akan terjadi situasi darurat-beras secara bertahap. Bahkan jika tidak secara dini untuk mengatasinya masalah kelangkaan dan kenaikan beras akan meluas dibeberapa daerah di Indonesia. Sangatlah mustahil jika ini terlalu lama terjadi diatas tanah “gemah ripah loh jinawi “ (Kekayaan hasil bumi yang berlimpah), Pemerintah dengan Kementrian Perdagangan yang dipimpin oleh Rahmat Gobel, Kementrian Perdagangan harus melakukan audit bersama Perum BULOG secepatnya, atau operasi pasar secara untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan beras ini agar tidak terlalu lama dan berahap pasar beras kita tetap setabil, termasuk beras operasi pasar senilai Rp 7.400 per kg. Sudah hampir langka dipasaran maka disini perlu adanya kerja sama.

    Atau masalah ini kurangnya system pengawasan proses tataniaga perberasan kita, sehingga pasar beras dikejutkan pada kelangkaan dan kenaikan beras sampai-sampai pemerintah tak sanggup mengantisipasinya. Dari sinilah perlu adanya kerja sama diantara pemerintah dan lembaga-lembaga penelitian yang memiliki konsen terhadap pertanian untuk melakukan Audit bersama.

     

    Read More »

    Pernyataan Sikap Hari Tani Nasional 2017 di Jakarta – Aliansi Petani Indonesia

    indonesia Darurat Agraria;

    Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria

    Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial. Melalui pengukuhan hukum adat, pelarangan monopoli penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme, serta jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip-prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, MPR RI menerjemahkan amanat tersebut melalui TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

    Setelah 57 tahun UUPA diundangkan, ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria masih terus terjadi.  Hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 % dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16% oleh perusahaan perkebunan, 7% dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar. Per Maret tahun 2017 sebanyak 17,10 juta penduduk miskin hidup di desa (BPS, 2017).

    Kebijakan pertanian juga turut memperparah kemiskinan pedesaan. Berdasarkan catatan Aliansi Petani Indonesia (API) rata-rata terdapat 59 rumah tangga tani yang keluar dari sektor pertanian/jam, artinya ada 1 rumah tangga tani hilang di setiap menitnya. Jika rata-rata kepemilikan lahan produksi petani 0,3 hektar dan ditanami padi, rata-rata hanya akan menghasilkan Rp. 4.290.000, atau Rp. 1.072.500 setiap bulannya.  Disisi lain kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras juga lebih berorientasi pasar, tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani. Hal ini turut mendorong lonjakan angka migrasi dari desa ke kota yang akhirnya berdampak serius pula terhadap regenerasi dan munculnya angkatan muda di sektor ini.

    Jokowi-JK melalui Nawa Cita hendak mejawab persoalan tersebut melalui kebijakan reforma agraria, ditarget 9 juta hektar tanah akan diredistribusi dan dilegalisasi. Tahun lalu, Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas nasional dalam pembangunan Indonesia. Adapun objek reforma agraria berasal dari pelepasan kawasan hutan, HGU habis, tanah terlantar dan transmigrasi yang ditarget seluas 4,5 juta hektar. Sementara 4,5 juta lainnya merupakan legalisasi aset. Selama 3 tahun berjalan redistribusi tanah yang berasal dari HGU habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sejak tahun 2015 hanya seluas 182.750 Ha. Redistribusi melalui transmigrasi sejak 2015 tercatat 32.146 Ha. Sementara itu, redistribusi dari pelepasan kawasan hutan seluas 0 Ha. Legalisasi aset sejak tahun 2015 tercatat seluas 609.349 Ha. Jika dibandingkan, terlihat hanya mendorong sertifikasi daripada redistribusi lahan.

    Guna mempercepat capaian target, pemerintah membentuk kelembagaan pelaksana reforma agraria melalui Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Nomor 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Menko Perekonomian menjadi ketua yang membawahi tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja I Pelepasan Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial yang diketuai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pokja II Legalisasi dan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria diketuai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pokja III Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diketuai oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT). Setelah pengesahaan kelembagaan, Presiden mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelesaian konflik di kawasan hutan, yaitu Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Meski dinilai sebagai terobosan hukum, namun kebijakan ini belum mampu menjawab persoalan-persoalan di lapangan.

    Sisi lain, terdapat kebijakan Perhutanan Sosial yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Kehutanan P.39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Dengan target seluas 12,7 juta Ha hingga 2019, kebijakan ini tidak selaras dengan semangat reforma agraria.

    Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK (2015-2016) Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat konflik agraria tercatat meningkat. Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, seluas 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. Jika di tahun 2015 tercatat 252 konflik agraria, maka meningkat hampir dua kali lipat. Jika dirata-rata, terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik setiap harinya.

    Situasi tersebut semakin meningkatkan beban dan memiskinkan perempuan. Jumlah rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan mengalami kenaikan sebesar 16,12% di tahun 2017 dari 14,97% di tahun 2014, masa awal kepemimpinan Jokowi-JK (Solidaritas Perempuan, 2017). Hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan ekonomi keluarga, berdampak pada meningkatnya beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan keluarga. Reforma Agraria seharusnya juga mampu mewujudkan keadilan agraria bagi perempuan.

    Dalam konteks laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek. Sebaliknya, terdapat 16 proyek reklamasi yang menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 KK nelayan. Selain itu pemberian ijin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil (green grabing) telah merampas sumber kehidupan masyarakat (Kiara, 2016). Kondisi demikian juga merusak ekosistem air, data Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 118 Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kekeringan juga telah berdampak pada 56.334 hektar lahan pertanian dan mengakibatkan 18.516 hektar lahan gagal panen.

    Realitas demikian menunjukan kebijakan reforma agraria Jokowi-JK tidak serius dilakukan. Prioritas tiga tahun ini dicurahkan pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Beberapa paket ekonomi justru bertolak belakang dengan semangat reforma agraria, karena meyebabkan konflik agraria dan kriminalisasi. Kerusakan lingkungan juga menjadi dampak lain dari perluasan investasi. Data dari Walhi Daerah Sumatera Selatan (2017) menunjukan 168 titik api di Sumatera Selatan berada di konsesi perusahaan. Pada 2015, 439 perusahaan terlibat pembakaran di 5 Provinsi, 308 diantaranya adalah perusahaan sawit. 

    Melihat kronisnya situasi agraria serta masifnya liberalisasi sumber agraria menunjukan bahwa reforma agraria selama ini telah diselewengkan. Pemerintah mulai kehilangan arah dan menjauh dari amanat UUPA 1960. Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2017 dan 57 Tahun UUPA, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang merupakan aliansi dari puluhan organisasi tani, nelayan, buruh, miskin kota, mahasiswa dan NGO mendesak pemerintah Jokowi-JK:

    1. Presiden dan DPR meninjau ulang semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terbukti tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA No.5 Tahun 1960 untuk segera dicabut, diubah, dan/atau diganti sesuai mandat TAP MPR No.IX Tahun 2001
    2. Presiden segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik agraria dan meluruskan reforma agraria, serta segera membentuk kelembagaan pelaksana Reforma Agraria yang berada langsung di bawah presiden, lintas sektor, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi rakyat.
    3. DPR dan KPK harus melakukan evaluasi dan klarifikasi atas luas wilayah hutan berdasarkan penguasaan, pemanfaatan dan peruntukannya, serta mengaudit dan mengusut praktik korupsi di BUMN dan perusahaan swasta.
    4. Presiden harus lebih pro-aktif memimpin, mengontrol dan mengantisipasi aksi manipulatif mafia tanah yang menjadikan sumber agraria hanya sebagai komoditas.
    5. Hilirisasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dibidang perkebunan menjadi bergerak di sektor niaga, industri pengelolaan pasca panen serta pengembangan teknologi penunjang sektor pertanian dan perkebunan rakyat.
    6. Moratorium izin baru di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta melakukan review dan penertiban terhadap izin-izin lama yang terbukti melanggar hukum, serta melakukan penegakan hukum terhadap korporasi pelanggar HAM dan pelaku perusakan lingkungan.

    Selamat Hari Tani Nasional kepada kaum tani di seluruh tanah-air.

    Jakarta, 27 September 2017

    Hormat kami,

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

     

    Dewi Kartika

    Koordinator Umum

    Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) :

    KPA, SPP, P3I, STI, SPI, API, SPM, FPRS, FPPB, STIP, HITAMBARA, YP2I, Gerbang Tani, P2B, Jakatani, SPRI, STTB, PPC, AMANAT, AMAN, KPBI, KPRI, WALHI, SPKS, IHCS, KIARA, SP, JKPP, YLBHI, KNTI, SW, Bina Desa, SPDD, KPOP, BPAN, SPR, SMI, SAINS, LBH Bandung, TuK Indonesia, PSHK, LBH Jakarta, RMI, Yayasan Pusaka, SNI, KSN, KontraS, KRuHA, Perkumpulan Inisiatif, WALHI Jabar, HuMa, SP Jabodetabek, JATAM, KPR, FIELD, KNPK, HMI Jabar, FPPMG, FARMACI, FPMR, SPMN, ELSAM,  Ciliwung Merdeka.

     

    Read More »