Kritik Impor Beras, Petani di Jawa Deklarasikan Amartapadi – Aliansi Petani Indonesia

    BOYOLALI – Sejumlah petani padi dari perwakilan sejumlah provinsi di Indonesia mendeklarasikan diri bersatu dalam naungan organisasi Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi). Deklarasi berlangsung di Dusun Taruloyo, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Boyolali, Rabu (17/9/2014).

    Ketua Amartapadi, Catur Budi Setyo, menyesalkan tindakan pemerintah selama lima tahun terakhir yang masih melakukan impor beras secara besar-besaran di tengah panen raya petani padi Indonesia.

    “Petani padi, yang notabene merupakan salah satu produsen pangan primer [beras] di negara ini masih jauh mendapat perlakuan yang layak. Saya berharap Amartapadi bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan bagi petani padi di Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran bagi sesama petani padi lain,” kata Catur saat dijumpai wartawan di sela-sela acara deklarasi, Rabu.

    Selain permasalahan dari mata rantai produksi, kebijakan pemerintah dalam hal pertanian juga dinilai belum pro petani.
    Sebagai contoh, pemerintah sampai saat ini masih melakukan impor beras. Padahal pemerintah harusnya bisa untuk mengatasi kekurangan kebutuhan beras, dengan menerapkan regulasi yang tepat daripada mesti mengimpor.

    Akibat dari permasalahan yang dibiarkan berlarut, banyak petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, cukup banyak petani yang akhirnya berpindah profesi ke sektor lain. Berdasarkan data yang dimiliki, lanjut Catur, sejak 2003 sampai dengan 2013, tercatat sebanyak 5,4 juta rumah tangga petani beralih ke sektor lain danmenjual lahan produksi mereka.
    Menurut Catur, saat ini banyak lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Bahkan di mata generasi muda, menjadi petani bukan hhanya pekerjaan yang tak menghasilkan penghasilan yang memadai, tapi juga tak mempunyai gengsi. Sehingga tak heran, jika kondisi ini dibiarkan, pertanian di indonesia bisa saja terancam kekurangan tenaga.“Banyak petani yang menganggap pertanian tak lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan hasil,’ ujar Catur.

    “Ironisnya lima tahun terakhir ini pemerintah masih im¬por beras besar-besaran di tengah panen raya petani pa¬di. Bahkan dari kuota i¬mpor sebesar 500.000 ton be¬ras, Bulog baru merealisa¬si¬kan 50.000 ton,” ungkap dia.
    Hal ini jelas membuat har¬ga beras petani terpuruk, di¬tambah beragam masalah pa¬da mata rantai produksi se¬perti kelangkaan pupuk, be¬nih, hingga permodalan, yang berdampak pada me¬ning¬katnya biaya produksi. Bah¬kan sering kali ongkos pro¬duksi lebih tinggi dari hasil produksi padi.
    Nur Hadi dari sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API), yang menjadi salah satu inisiator deklarasi Amartapadi
    menambahkan, muara dari berbagai usaha pertanian di Indonesia adalah kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya organisasi di tingkat akar rumput, diharapkan akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan petani, seperti mata rantai produksi pertanian hingga pengawasan kebijakan pemerintah yang pro terhadap petani. “Organisasi ini juga bisa menjadi ruang diskusi bagi petani,” tandasnya.

     

    Sumber berita Link:

    http://www.solopos.com/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-amartapadi-536970

    http://krjogja.com/read/230776/nasib-petani-masih-memprihatinkan.kr

    http://dok.joglosemar.co/baca/2014/09/18/petani-deklarasikan-amartapadi.html

    http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-

    Read More »

    Beli Jagung Impor Ilegal, Negara Legalkan Penyelundupan – Aliansi Petani Indonesia

    Keputusan membeli barang impor ilegal melanggar aturan dan berpotensi korupsi.
    Presiden mesti punya penasihat hukum yang kuat agar tidak dimanfaatkan pembantunya.

    JAKARTA. – Barang ilegal, seperti jagung impor yang tidak dilengkapi dokumen yang harus disita oleh negara kemudian dimusnahkan. Apabila negara, melalui Bulog, kemudian membeli barang ilegal itu sama saja melegalkan penyelundupan.

    Jika pemerintah memutuskan untuk menggunakannya demi kepentingan peternak dalam negeri maka semestinya jagung impor ilegal itu tidak bisa dibeli tapi dibagikan gratis kepada peternak.

    Pemerhati pertanian dari Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, mengatakan kalau kemudian menteri perdagangan memerintahkan Bulog membeli jagung impor ilegal tersebut berarti bisa dikatakan melanggar aturan.

    “Keputusan itu berpotensi korupsi, karena membeli barang yang seharusnya tidak dibeli. Bulog juga tidak boleh mengeluarkan uang serupiah pun untuk membeli jagung impor ilegal tersebut. Kalau ada instruksi membeli itu berpotensi korupsi,” kata Ferry saat dihubungi, Kamis (4/2).

    Menurut Ferry, rekomendasi persetujuan membeli jagung dari luar negeri harus sebelum impor bukan barang yang sudah masuk. Bukan hanya jagung tapi untuk semua barang. Pokoknya harus disita, bukan pula direekspor karena kejahatan sudah terjadi.

    “Kalau sudah tertangkap lucu kan kalau kemudian dibeli oleh negara. Kalau pelanggaran hukum sudah terjadi harus diproses hukum, harus jalan, yaitu penyitaan,” katanya.

    DPR, sebelumnya juga dikabarkan menolak keras langkah pemerintah membeli jagung impor ilegal yang selama ini tertahan di beberapa pelabuhan. Keputusan Kementerian Perdagangan (kemendag) menugaskan Bulog untuk membeli jagung impor ilegal tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

    Sebagaimana dikabarkan pemerintah memutuskan untuk membebaskan 445 ribu ton jagung impor ilegal yang ditahan di sejumlah pelabuhan itu.

    Kemudian, kemendag menugaskan Bulog untuk membelinya guna dijual ke peternak yang membutuhkan pakan ternak.

    Sebelumnya, kementan mengaku konsisten tidak akan membebaskan jagung-jagung yang ditahan tersebut karena bertentangan dengan Permen No 57 Tahun 2015 yang menyebutkan impor jagung pakan ternak harus melalui rekomendasi kementan.

    Selain itu, imbuh Ferry, tindakan Bulog membeli jagung impor ilegal juga menjadi tanggung jawab menteri perdagangan dan menteri BUMN.

    “Kerena mereka membiarkan Bulog menyalahgunakan anggaran negara untuk membeli jagung impor ilegal. Untuk memahami ini, Presiden Jokowi mesti mempunyai penasihat di bidang hukum yang kuat agar tidak selalu dimanfaatkan pembantu-pembantunya.”

    Penggunaan dana APBN untuk membeli jagung impor ilegal itu dinilai mesti menjadi objek audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, penggunaan anggaran negara oleh Bulog tersebut belum mendapatkan persetujuan DPR dan berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan.

    Amanat UU

    Agar persoalan pangan tidak berlarut-larut, Ferry meminta Presiden segera melaksanakan amanat UU Pangan mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional.

    Dengan badan tersebut akan jelas terlihat simpul-simpul yang dibiarkan ruwet sehingga memuluskan kebijakan impor.

    DPR semestinya proaktif untuk meminta pemerintah menaati perintah UU karena tenggat waktu pembentukan badan pangan sebagaimana perintah UU Pangan sudah terlewat.

    “Biar tidak bisa alasan lagi barang tidak ada padahal karena mendag dan Bulog gagal atau tidak mau menyerap beras petani karena tidak ada rente. Impor pangan ini rente yang sangat besar, nilainya puluhan triliun rupiah, dan dampaknya lebih mengerikan dari korupsi,” kata Ferry.

    Menanggapi gelojak harga jagung di pasar dalam negeri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok jagung saat ini karena stok jagung di gudang Bulog mencapai hampir setengah juta ton.

    “Bahkan akan ada tambahan stok jagung pada masa panen di Februari-April 2016 sebesar 4 juta ton,” tegas Amran.

    Mentan menjelaskan gejolak harga jagung yang terjadi disebabkan adanya rantai pasokan yang masih terlalu tinggi. Untuk itu, ia akan menata struktur pasar yang menyebabkan disparitas harga yang justru tidak dinikmati petani. “Semua ini kita lakukan untuk memperkuat peternak dan petani. Kita ingin membangun struktur pasar baru”, ujarnya.

    Amran juga menyindir perilaku pengusaha yang doyan impor pangan. Bagi Mentan, semua itu hanya akan melemahkan petani lokal dan memperkuat petani luar negeri. Menurut dia, karut marut dalam pengelolaan jagung di dalam negeri akibat adanya salah kelola. YK/SB/ers/WP

    Sumber: http://www.koran-jakarta.com/beli-jagung-impor-ilegal-negara-legalkan-penyelundupan/

    Read More »

    Aliansi Petani Sebut Stok Beras Cukup, tak Perlu Impor – Aliansi Petani Indonesia

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Aliansi Petani Indonesia (API) menilai pemerintah tidak perlu melakukan impor beras karena. Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, M Nuruddin menilai cadangan beras (CBP) di Bulog yang sebesar 1 juta ton sudah cukup untuk masa panen raya dimulai pada bulan Februari mendatang. “Cadangan beras pemerintah yang sekitar 1 juta ton sebetulnya tidak mengkhawatirkan, karena di bulan sudah ada lagi beras hasil panen musim tanam pertama ini. Kalau nanti nanti akan harga deras harga petani, “kata Nuruddin kepada Republika.co.id, Senin (15/1).

    Menurut Nuruddin, para petani tentunya yang harganya cukup bagus. Namun di puncak musim hujan, petani tidak mendapatkan keuntungan dan harga Gabah Kering Panen (GKP) hanya sekitar Rp 3.000-3.200 per kilogram. Sementara pedagang akan mengalokasikan dana lebih untuk pengolahan, penjemuran, pengeringan menggunakan teknologi. Dengan demikian, harga mahal diterima oleh pedagang, bukan petani.

    Meski beras yang akan diimpor adalah beras khusus, kata Nuruddin, ini tetap akan berpengaruh ke tingkat di tingkat petani. Ia menjelaskan, beras khusus itu adalah jenis premium aromatik seperti beras pandan wangi Cianjur.

    Beras khusus untuk kebutuhan pasar khusus, kelasilatas, dan rumah sakit. Namun karena harganya lebih murah dibandingkan harga beras medium nasional, maka tentunya ini juga salah satu keunggulannya.

    “Harapannya operasi pasar oleh satgas pangan dapat menekan laju gejolak harga, mudah mudahan harganya bisa turun,” katanya.

    Di sisi lain, ia menilai Kementerian Perdagangan terlalu buru-buru mengeluarkan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah seharusnya memperhatikan gejolak harga dari tingkat petani. “Harga referensi jangan pemerintah, tapi harusnya dari referensi pasar induk seperti Cipinang,” katanya.Senin 15 Januari 2018 17:29 WIB

    Sumber: http://www.bpkpenabur.or.id

    Rep: Idealisa Masyrafina / Merah: Nur Aini

    Read More »