Soal Insentif Pertanian, RI Harus Mencontoh Korsel dan Taiwan – Aliansi Petani Indonesia

    VIVAnews – Ketua Aliansi Petani Indonesia (API), Mudzakir, berharap pemerintah serius mendukung ketahanan pangan. Perhatian itu sekaligus  meningkatkan kapasitas produksi pertanian nasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

    Demikian kata Mudzakir di tengah acara memperingati pertanian keluarga internasional hari ini. API, yang tergabung dalam Asian Farmers Association (AFA), menggelar Kongres Petani Asia di Nusa Dua, Bali.

    “Kami menyambut baik pertemuan ini, yang akan berdampak kepada para anggota, khususnya petani,” ujar Mudzakir, Selasa 6 Mei 2014.

    Pertemuan ini akan melahirkan beberapa kegiatan yang direkomendasikan bersama oleh AFA. Mudzakir sedikit menyindir perhatian yang kurang serius dari pemerintah terhadap sektor pertanian.

    Buktinya, kata dia, anggaran dalam APBN untuk sektor pertanian kurang dari 2 persen. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di sektor pertanian.

    “70 persen petani di dunia terdapat di Asia, termasuk Indonesia,” katanya. Ia berharap menjelang suksesi kepemimpinan negara, semua pihak harus menunjukkan komitmennya terhadap sektor pertanian. Yang terpenting adalah regenerasi atau menggairahkan pertanian kepada anak muda.

    Insentif Khusus

    Mudzakir memaparkan contoh dukungan khusus pemerintah di sejumlah negara atas pertanian nasional. Di Korea Selatan, ujar dia, pemerintah setempat mengeluarkan insentif bagi kaum perempuan yang mau menikah dengan petani, dengan menanggung biaya rias wajah mereka. 

    Lain Korea Selatan, beda pula di Taiwan. Di Taiwan, lanjut Mudzakir, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, pemerintah memberikan lahan secara gatis untuk digarap.

    Pemerintah Taiwan juga membebaskan biaya pajak lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga memasok bahan baku pertanian.

    Sebaliknya, di Indonesia, belum ada kebijakan jelas tentang sektor pertanian, khususnya kepada anak muda.

    Pada sisi lain, alih fungsi lahan kian menggila. Sekjen AFA, Esther, mengutip data Koalisi Tanah Internasional memaparkan terdapat 6 juta hektar lahan pertanian di kawasan Asia yang beralih fungsi menjadi kepemilikan perusahaan. 

    “Saat ini ada 807 transaksi yang tengah dinegosiasikan. Dari jumlah itu, sebanyak 379 transaksi terjadi di Asia Tenggara, di antaranya merupakan transaksi tanah pertanian. Totalnya sebanyak 46 persen dari total transaksi tanah di seluruh dunia,” sebut Esther. (ren)

    Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/502374-soal-insentif-pertanian–ri-harus-mencontoh-korsel-dan-taiwan (Selasa, 6 Mei 2014)

    Read More »

    Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Petani – Aliansi Petani Indonesia

    JP-Semarang,pantauan awak mendia Perhatian pada komoditas beras merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik. Hal tersebut dikatakan Koordinator Aliansi Petani Indonesia (API) Dewan Pimpinan Daerah Jawa tengah, Syukur Fahruddin dalam acara Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kebijakan Perberasan Nasional yang Berpihak Kepada Petani di Hotel New Metro, Semarang, Senin (17/12/2018).

    FGD ini dilakukan untuk mendapatkan opini dan pandangan para pakar, pelaku (petani), pemangku kebijakan terkait isu perberasan nasional untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan petani padi. Pada kesempatan tersebut, Syukur mengatakan banyak hal yang menjadi kendala dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan petani, sehingga perlu untuk mendapatkan opini dan pandangan dari berbagai pihak; pakar pertanian; pelaku (petani); dan pemangku kebijakan.

    Pemerintah mempunyai nawacita, mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.”Salah satu butir dalam strategi program pemerintah di dalam Nawacita adalah mencapai kemandirian dan swasembada pangan nasional.” kata Syukur.

    Untuk mencapai kamandirian dan swasembada beras (pangan) harus didukung. “tercapainya kemandirian dan swasembada beras harus didukung dengan ketersediaan benih padi yang berkualitas dan saprodi, peningkatan kapasitas teknik usaha tani dari hulu dan hilir. Tidak kalah penting adalah dukungan kebijakan pemerintah yang mengubah atau meningkatkan sekala usaha tani di pedesaan yang terintegrasi dari on farm hingga off Farm.” imbuhnya.

    Tolak ukur dalam menjalankan program swasembada pangan nasional, dapat dilihat dari sejauhmana pemerintah mengimplementasikan UU No. 18 th 2012 tentang Pangan, UU No. 19 th 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    “Jika kita review bersama, banyak implementasi kebijakan pemerintah justru menjauhkan petani untuk mencapai kesejahteraannya. Semisal kebijakan impor beras yang dilakukan saat petani melangsungkan panen raya.

    Masing-masing institusi negara menyuguhkan data yang berbeda terkait menipisnya cadangan beras. Dari sini terlihat bahwa sinkronisasi data dan validitas data kita sangat lemah dan rancu.” ucap Syukur.

    Belum lagi persoalan terkait akses lahan dan akses permodalan yang hingga saat ini masih saja menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan petani maupun kelompok tani. berbagai kebijakan pemerintah yang terkait pembangunan pertanian saat ini, belum cukup menjamin kesejahteraan petani.

    Berdasarkan UMR di Jawa Tengah seharusnya petani menggarap 2,6 hektar untuk tanaman padi, sementara rata-rata petani di Jawa Tengah hanya menggarap 0,3 hektar. Bahkan sebagian petani hanya menggarap 1000 m2. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pertanian Indonesia khususnya di Jawa Tengah harus diarahkan kepada penyelesaian akar masalah yang di hadapi oleh petani beras khususnya masalah tanah dan skala usaha.

    Pendapatan yang dihasilkan oleh petani beras, hanya menyumbang 10% dari biaya hidup yang mereka butuhkan.

    “Melihat kompleknya persoalan petani maka kita harus duduk bersama untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para pakar, pelaku usaha, petani dan pemangku kepentingan di Jawa tengah. Untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan advokasi di Nasional. Pungkas *Syukur Fahruddin*

     

    SUMBER: http://www.journalpolice.id/api-jateng-kebijakan-pemerintah-harus-berpihak-pada-petani/?fbclid=IwAR0DvBybLSsymkEX0Jswukve9bQqwltvkX_kG1fl6q1vWzKTFhtpOT9vhuw#

    Read More »

    Petani Harus Berani Manfaatkan Dana Desa – Aliansi Petani Indonesia

    Dana desa masyarakat tani harus digunakan secara aktif, khusus untuk BUMDES dan BUMDES bersama.Hal ini disampaikan Kasi pembangunan kawasan Jawa Timur Bandung ).

    “Masyarakat Petani harus terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya di sektor pertanian. Salah satunya dengan menggunakan dana desa untuk BUMDES, ”terang Bandung mengutip  Kantor Berita RMOLJatim .

    Ditambahkan Bandung, dengan menggunakan dana desa di BUMDES, paling tidak mereka dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, untuk memanfaatkan peluang bisnis di pertanian.

    Selain itu, petani juga harus memiliki pemahaman akan pasar. Jadi tidak melulu hanya produksi saja.

    “Pola pikir petani harus diubah. Harus paham pasar, mulai perencanaan produksi dan permintaan pasar harus disesuaikan. Baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Dan itu terus dilakukan, ”tandasnya.

    Hadir dalam acara tersebut Dispartan Jatim, diwakili Koesworo, Kadin Jatim diwakili Anni Rahmat, Bank Jatim diwakili Muliano Prasetyo, Komisi B DPRD Jatim, dan staf ahli Kementerian Desa Gusdin

    Dari Kelompok Petani, hadir Serikat Petani Tuban, Aspek Probolinggo, Serikat Petani Lumajang, Asosiasi Petani Lamongan, Fomus Petani Jombang, Serikat Petani Kediri, CLG Karya Bersatu Blitar, Serikat Petani Madu Malang, Poktan Koi Kuwut Malang, Petani Kopi Gunung Kawi, SP Gunung Biru Batu, Brenjonk Mojokerto, LMDH Tulungagung, dan Asosiasi Petani SDR. 

    SUMBER:  http://rmoljatim.id/2020/02/16/petani-harus-berani-gunaan-dana-desa/?fbclid=IwAR0yqmkBdLvPs-D_om9fzZrftGbsFqMvCAiGtrW53kQNfsOU__SFSY

    Read More »