Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 – Aliansi Petani Indonesia

    Bogor, Jawa-barat 15 November 2014.

    Bogor Organic Fair (BOF) yang sudah berjalan untuk kesekian kalinya dan rutin dilakukan setiap tahun, kali ini sudah memasuki untuk yang ke 4-kalinya, dalam perhelatan akbar BOF ini sudah di selenggarakan dari 14-16 November 2014, di Lapangan-sempur Kota Bogor, Jawa-barat. Acara tersebut mengambil tema Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 ini dalam suasana pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun Pertanian Keluarga oleh FAO. Acara tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) bekerjasama dengan Aliansi Petani Indonesia (API) dan Pemerintah Kota Bogor serta lembaga-lembaga pemerhati pertanian organik, mahasiswa, organisasi pemuda tani, Iternational Years of Familiy Farming, media radio/cetak dan elektronik dan atensi dari kalangan yang mendukung Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 ini. Terlihat Wakil Walikota  Usmar Hariman beserta rombongan turut menghadiri Bogor Organic Fair dan mengunjungi beberapa stand pameran yang disuguhkan oleh panitia. 

    Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 dibuka oleh Presiden IFOAM lalu sambutan dari Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia(API) Mohammad Nuruddin. Disela-sela acara tersebut saat ditemui menilai dari segi mata rantai produksi dan petani sebagai produsen pangan, menurut Sekjen API dia menjelaskan “Otomatis jika petani ingin mengembangkan lahan pertanian organik ini harus didukung penuh serta pemerintah harus mendorong kebijakan multikualitas dan transparan, kalau harga premium itu harga berapa, medium berapa dan kualitas-standar harganya berapa. Selama inikan kebijakan pemerintah premium. Sehingga organisasi petani, seperti Aliansi Petani Indonesia (API ) dan Lembaga Swadaya seperti Aliansi Organis Indonesia(AOI), mau tidak mau harus mendorong adanya diluar organik selain yang konvensional harus didorong harga yang sesuai agar memiliki nilai tawar yang baik diantara produsen pangan ini dengan konsumennya, ini untuk merangsang industri-industri beras yang ada dipedesaan juga, selain untuk ketahanan pangan, ini juga untuk mengimbangi mata rantai pasar, demi kesejahteraan petani dan mendorong pertanian organik. Agar pemerintah indonesia Jokowi-JK agar tak menerapkan standar tunggal.

    Selanjutnya Muhammad Nuruddin menegaskan “selama ini seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) ada primatani 1-2-3 dan itukan mahal, pasti ada campur tangan dari pihak ke-3 yang turut ambil peranan untuk membantu beban dari petani soal legitimasi ini, kalau petani tidak mampu, karena begitu mahalnya untuk uji kualitas penjamin mutu ini. Selama inikan pemerintah mensubsidi untuk menerbitkannya’ buat sertifikasi organik melalui SNI dan dana tersebut dari APBD. Dan inilah menyebabkan penjamin kualitas seperti system penjamin kualitas komunitas seperti PAMOR itu juga harus diakui oleh pemerintah. Sambung Muhammad Nuruddin yang disapa akrab Gus Din. Dia menuturkan kembali, “Adanya demokratisasi dalam proses penjaminan kualitas, yang pertama pemerintah harus meletakkan system penjamin kualitas oleh dan dari komunitas untuk kelompok-kelompok tani yang terorganisir ini, karena dia mempraktekan pertanian yang berkelanjutan menjaga keutuhan alam dan keanekaragaman hayati juga harus diakui.”

    Memasuki hari kedua Aliansi Petani Indonesia(API) dalam rangkaian Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014, bersama Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia dan AOI serta didukung oleh pemerintah setempat mengadakan Seminar Nasional yang bertemakan “Peran Perempuan dalam Pertanian Keluarga”. Di Gedung Balaikota Bogor, Sabtu 15 November 2014.

    Di hari selanjutnya Bogor Organic Fair (BOF) 4 & Family Farming 2014 dilanjutkan berbagai kegiatan seperti pameran produk organik dan local; seminar “pentingnya peran perempuan dalam pertanian keluarga”; Organic Honey Lemon Shot (mengenal & menikmati aneka minuman kesehatan dari madu); pembukaan oleh Presiden IFOAM dan sambutan dari Sekjen Aliansi Petani Indonesia(API) Mohammad Nuruddin klinik organic; talkshow: peta rasa pangan lokal, organic lifestyle for young generation, smart mom; kids planting; lomba mewarnai; interactive cooking;kelompencapir; pentas seni dan musik tradisional; talk & demo: tips dan trik membuat happy healthy smoothies vs juice, membuat permen dari sari buah, kerajinan dari koran bekas, kids planting; quize dan organic sale.

    Read More »

    Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting (Family Farming) – Aliansi Petani Indonesia

    Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia, Colombia dan negara-negara Afrika Raih Dukungan Penting dalam Advokasi Kebijakan Publik yang Mendukung Pertanian Keluarga (Family Farming)

     

     

    KomiteNasionalPertanianKeluarga(KNPK) Indonesia dan Colombiameraih kemajuan dalam proses-proses dialog politik antara pemain kunci dalam Pertanian Keluarga, yang mengarah kepada di setujuinya kebijakan baru atau turunannya untuk pengembangan Pertanian Keluarga di negara masing-masing. Di Indonesia, turunan Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah disahkan. Sementara di Colombia, Panduan Nasional Kebijakan Publik yang Strategis untuk Pertanian Keluarga di setujui.

     

    Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) adalah salah satu dari berbagai undang-undang yang turunannya dibuat agar dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten.KNPK Indonesia mendorong disusunnya Peraturan Gubernur Nomor16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah melalui proses diskusi dan lobi ke berbagai pihak terkait, akhirnya peraturan gubernur tersebut disahkan pada 26 Februari2018.

     

    Melalui anggotanya di Jawa Tengah, Komite Daerah Pertanian Keluarga (KDPK), KNPK Indonesia terlibat dalam perumusan kebijakan publik tersebut melalui serangkaian kegiatan, berupa lokakarya, pertemuan, dan diskusi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten serta desa dengan para pemangku kepentingan seperti DPRD Provinsi dan pemerintah yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. Mereka mendukung konsolidasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi-organisasi pertanian keluarga dan masyarakat sipil yang punya tujuan sama yaitu memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga.

     

    Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini memuat isu-isu penting seperti akses dan penggunaan lahan yang menjamin ketersediaan lahan sebagai salah satu sumberdaya bagi petani keluarga kecil; infrastruktur dan instalasi dengan mendorong pemerintah provinsi untuk memfasilitasi standardisasi benih dan pupuk (sesuai dengan Standar Nasional Indonesia/SNI); asuransi gagal panen di mana pemerintah mengalokasikan dana untu kmensubsidi petani kecil yang tidak dapat panen; dan suksesi generasi sehingga generasi muda petani akan tetap bertani.

     

    “Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jawa Tengah ini bukanlah capaian akhir KDPK Jawa Tengah, tetapi pencapaian ini merupakan babak baru bagi kami untuk memantau, dan tetap menjaga terlaksananya peraturan ini dengan semestinya,” jelas Syukur Fahrudin, koordinator KDPK Jawa Tengah.“Kerja besar KDPK Jateng selanjutnya adalah mencari dan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur tersebut”.

     

    Sementara itu di Colombia, RENAF (Jaringan Nasional Pertanian Keluarga, setara dengan KNPK) secara intensif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi mendalam tentang pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga yang akhirnya diadopsi pada Desember 2017, melalui Resolusi 464 tahun 2017.

     

    Resolusi ini, bersama pedomannya merupakan hasil dari proses advokasi yang telah dimulai oleh Columbia pada tahun 2014 melalui Program Pertanian Keluarga yang dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat dalam Pertanian Keluarga (termasuk RENAF). Pada tahun 2017, kelompok ini bekerja tanpa lelah mendiskusikan secara mendalam pedoman strategis untuk kebijakan publik bagi Pertanian Keluarga ini, didukung oleh partisipasi organisasi-organisasi dan komponen Pertanian Keluarga dari seluruh negara sehingga mampu memberikan masukan ke berbagai kerja-kerja, pertemuan regional, dan seminar internasional Pertanian Keluarga dan Ekonomi Petani. Perlu diingat, pedoman ini dikembangkan  dalam rangka pelaksanaan kesepakatan perdamaian di Kolombia yang tujuan pertamanya adalah reformasi pedesaan secara menyeluruh.

     

    Salah satu hal penting dalam resolusi ini adalah tata kelola kepemilikan lahan, perikanan, dan hutan yang bertanggung jawab (Pasal 4).Hal ini menyangkut kemajuan peraturan, proses, dan struktur-struktur untuk mendefinisikan dan mengatur cara di mana orang, masyarakat, dan subyek lain mengakses sumber daya nasional, dan memastikannya, seperti akses yang lebih adil kelahan dan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.

     

    Di benua Afrika, KNPK dari berbagai negara terlibat dalam pengembangan program politik nasional dan melakukan peranpenting dalam membela kepentingan Pertanian Keluarga.

     

    Di Senegal misalnya, Komite Nasional Pertanian Keluarga atau KNPK (melalui GDPS, “Groupe de dialogue social et politique” atau Kelompok dialog sosial dan politik), menghadirkan otoritas yang kompeten dengan usulan utama organisasi-organisasi pertanian da nmasyarakat sipil untuk pembangunan Program Investasi Nasional (PNIASAN). Proses advokasi ini telahmencapai hasil berupa bergabungnya GDPS di Komite Teknis untuk pemantauan dan implementasi PNIASAN.

     

    Adapun KNPK lainnya di Burkina Faso mengembangkan dokumen tahap kedua Program Sektor Pedesaan Nasional; KNPK di Madagaskar merevisi Dana Pembangunan Pertanian; danKNPK di Gambia terlibat dalam pengembangan program Nasional Investasi Pertanian. Semua ini adalah contoh kemajuan di tingkat regional dalam kerja-kerja pembelaan Pertanian Keluarga.

     

    Proses-proses ini adalah contoh capaian penting dari advokasi politik yang dilakukan oleh KNPK-KNPK di berbagai negara Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Mereka menunjukkan kemajuan penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untukPertanian Keluarga di negara masing-masing, dan menekankan aspek-aspek yang mendasar seperti akses ketanah dan sumber daya alam lainnya.Hal ini sejalan dengan Dasawarsa Pertanian Keluarga yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (2019-2028) yang menawarkan kesempatan khusus untuk memajukan kerja-kerja KNPK di berbagai negara (ink).

    Read More »