Tuntut Lahan, Petani Menginap di DPRD – Aliansi Petani Indonesia

    Sindonews.com – Ratusan petani yang menamakan diri Aliansi Petani Penggarap Menggugat (APPM) nekat menduduki gedung DPRD Kabupaten Blitar. Mereka menuntut redistribusi 212 hektare perkebunan Sengon di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur segera dilakukan.

    “Kami tidak akan angkat kaki sebelum apa yang menjadi hak rakyat diberikan,“ ujar Koordinatot aksi Moh Triyanto kepada wartawan, Senin (20/5/2013).

    Saat malam datang, para petani memilih menyingkir sementara. Dan mereka kembali mengerumuni gedung rakyat ketika pagi menjelang.

    “Ini untuk menyiasati pengusiran petugas. Kita duduki gedung dewan setiap jam kerja,“ terang Triyanto.
     
    Petani menagih janji hasil rapat  panitia khusus DPRD No 170/694/423.040/2001 yang isinya menyatakan dokumen Hak Guna Usaha yang dikeluarkan Pemkab di perkebunan Sengon cacat hukum. Karenanya tanah harus kembali ke negara dan dibagikan kepada rakyat.

    Rekomendasi itu diperkuat oleh SK Bupati No 590/119/409.011/2002 yang intinya tentang usulan pembatalan HGU. Namun faktanya, ketentuan hukum itu hanya menjadi macan kertas belaka. Perkebunan masih sepenuhnya dikuasai para pemilik modal.

    “Karenanya kami akan terus berjuang, bertahan disini sampai apa yang menjadi hak rakyat diberikan,“ tegas Triyanto.

    Tawaran legislatif untuk mengajak dengar pendapat ditolak oleh petani. Sebab dalam pertemuan tersebut dewan tidak menghadirkan para pihak terkait.

    Menanggapi hal itu Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Candra Purnama berjanji akan mengagendakan ulang pertemuan dengan para pihak terkait. Saat ini, kata Candra dewan dalam kondisi terkendala reses. (ysw)

    Read More »

    Komisi B DPRD Jatim Urai Persoalan dan Potensi di Sektor Pertanian – Aliansi Petani Indonesia

    Jawa Timur | ikilhojatim – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti menguraikan berbagai pembahasan dan potensi yang ada di sektor pertanian, khususnya membahas peraturan daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

    Terkait ada 7 perlindungan pada petani yang termaktub dalam Perda Nomor 5 ini, yaitu mengenai saran dan prasarana produksi, perlindungan atas prioritas unggulan strategis, penetapan HPP pada pemerintah, perlindungan penyangga produksi, pertanian pertanian, sistem perlindungan, dan hak-hak laba.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Erma dalam gelaran Sarasehan Tani yang diselenggarakan oleh Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Timur pada Rabu (12/2) kemarin di Museum Nahdlatul Ulama, Surabaya.

    Perda ini, kata Erma, sudah cukup mewakili tentang petani, isu yang paling utama tentang pembahasan agar benar-benar bisa diimplementasikan dan diefektifkan oleh berbagai pihak dan menuai.

    “Kalau kita melihat dari 7 perlindungan tadi, ini baru dijawab masih satu melalui Pergub, demikian terkait asuransi pertanian. Jika kita melihat pelaksanaannya, itu memang sudah memenuhi jauh dari kuota yang diberikan oleh pusat. Kawan-kawan petani kita harus memiliki kepentingan untuk menggunakan asuransi dalam pertanian yang akan terjadi, hanya ada beberapa daerah di jawa timur seperti Madura yang menariknya masih rendah, ”paparnya.

    Itu juga menyinggung tentang tata niaga yang masih buruk. Terkait dengan tengkulak, masa depan panen terjadi atas produksi, harga yang turun dan sebagainya. Maka, pemerintah provinsi memiliki tugas untuk menjadi penyangga produksi.

    “Harus dipikirkan suatu sistem di mana terjadi kompilasi atas produksi yang dihasilkan pada saat calon pemenang strategis, nanti akan kami (Komisi B, Merah) terkait dengan BUMDes, pihak-pihak swasta, dan lainnya. Saya pikir ini harus di Pergub-kan, ”jelasnya.

    “Kemudian yang tak kalah pentingnya, Pergub tentang penyuluhan dan pendampingan. Dalam perda ini (Perda Nomor 5, Merah) mengamanahkan desa itu sebagai satu penyuluh. Perlu kita membutuhkan 3000 penyuluh, kita harus memiliki data yang lengkap. Selain itu juga pak Mentri mengelu-elukan konstra tani yang nanti dasar-nya berada di kecamatan. Dan yang paling penting adalah sistem informasi, terkait hama dan sebagainya, ”paparnya.

    Selain itu, Erma juga melaporkan terkait perkembangan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Komisi B mengenai peningkatan jumlah pupuk bersubdi di Jawa Timur. Erma meminta agar seluruh aliansi petani di daerah bisa mengawal dinas-dinas terkait dalam persiapan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi. “Kalau terjadi lagi, bisa-bisa nanti subsidiinya dipangkas lagi oleh Menteri Keuangan,” katanya. (dik / hm)

    SUMBER:  https://ikilhojatim.com/komisi-b-dprd-jatim-urai-persoalan-dan-potensi-di-sektor-pertanian/?fbclid=IwAR2QoLKELlddxeshHxKLD2mYxfBnAdNeY0J_IJVQmd

    Read More »