Audiensi dengan Fraksi PKB dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI Terkait kasus tanah Indramayu oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API

     

    Acara audiensi dengan Fraksi PKB oleh Serikat Tani Indramayu (STI) didampingi API terkait kasus sengketa atas lahan garapan mereka dengan Perum Perhutani Indramayu dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 di gedung Nusantara I DPR RI lantai 18, tepatnya di ruangan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy. Pada pertemuan yang dilakukan pada pukul 13.00 tersebut Lukman Edy hadir menemui perwakilan petani Serikat Tani Indramayu didampingi Ibu Luluk Nur hamidah dari Perempuan Kebangsaan, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

     

    Dalam kesempatan tersebut juru bicara tim advokasi STI, Hamzah, menyampaikan harapan harapan para petani di kawasan basis Serikat Tani Indramayu agar ada penyelesaian terkait konflik lahan antara para petani dan Perum Perhutani.

     

    Sebagaimana telah disampaikan dalam surat yang telah dikirimkan oleh API ke pihak Fraksi PKB melalui fax sehari sebelumnya, STI terlibat dalam konflik dengan perum Perhutani terkait klaim atas lahan yang digarap oleh petani setempat dan diklaim sebagai milik Perum Perhutani seluas lebih dari 3000 hektar. Luasan lahan tersebut dikerjakan oleh 2.472 Orang petani dengan tanaman pokok padi di 24 basis STI di 7 desa. Berikut adalah tabel lahan yang disengketakan antara anggota STI dan Perum Perhutani:

     

     

    NAMA

    JUMLAH PENGGARAP

    JENIS LAHAN

    LUAS (Hektar)

    1

    Loyang

    71 Orang

    Tanaman padi

    100

    2

    Brungut

    37 Orang

    Tanaman padi

    32

    3

    Cagak Kroya

    229 Orang

    Tanaman padi

    321

    4

    Grabyagan

    200 Orang

    Tanaman padi

    300

    5

    Sesepan Jaya

    200 Orang

    Tanaman padi

    166

    6

    Cipondoh

    118 Orang

    Tanaman padi

    105

    7

    Kubang Jaran

    138 Orang

    Tanaman padi

    153

    8

    Kalen Tanjung

    63 Orang

    Tanaman padi

    63

     

    9

    Pasir Torok

    146 Orang

    Tanaman padi

    54

    10

    Sukajaya

    58 Orang

    Tanaman padi

    82

    11

    Tegal Harendong

    112 Orang

    Tanaman padi

    12

    12

    Lemah Rempag

    35 Orang

    Tanaman padi

    50

    13

    Cayut

    248 Orang

    Tanaman padi

    243

    14

    Sukaselamet

    150 Orang

    Tanaman padi

    300

    15

    Bojongraong

    30 Orang

    Tanaman padi

    50

    16

    Sandrem

    150 Orang

    Tanaman padi

    85

    17

    Cibenoang

    42 Orang

    Tanaman padi

    41

    18

    Plasah Koneng

    130 Orang

    Tanaman padi

    146

    19

    Karanganyar

    48 Orang

    Tanaman padi

    57

    20

    Tegal Biting

    70 Orang

    Tanaman padi

    200

    21

    Luwung Pendil

    70 Orang

    Tanaman padi

    150

    22

    Tegal Sapi

    69 Orang

    Tanaman padi

    75

    23

    Punduan

    175 Orang

    Tanaman padi

    217

    24

    Keprabon

    16 Orang

    Tanaman padi

    28

     

     

     

     

     

    Total

    2.472 Orang

     

    3030 Hektar

    Selain menyampaikan keinginan petani agar lahan tersebut dapat dikelola dan diberikan kepada petani, Hamzah juga menceritakan sejarah tanah di wilayah tersebut, dimana jauh sebelum konflik berkecamuk dan mengakibatkan beberapa petani dan aktivis dijebloskan ke penjara, masyarakat secara turun temurun sudah menempati dan menggarapnya. Meski tetap bertahan menggarap lahan-lahan tersebut, para petani juga masih membiarkan pihak perhutani memanen kayu putih yang ditanam di lahan mereka, tanpa mereka mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Padahal pada masa awalnya, dijanjikan adanya sistem bagi hasil dimana petani juga mendapatkan keuntungan. Bahkan dimasa penanaman, para petanilah yang membeli benih dan menanam serta merawat kayu putih tersebut.

     

    Sejarah panjang itu bahkan sudah dimulai sejak pendudukan kolonialis Belanda di Indonesia dan mengalami pasang surut hingga era DI/TII, orde baru hingga sekarang. Argumentasi dan fakta kronologis keberadaan warga yang sudah turun temurun tinggal di wilayah tersebut diharapkan menjadi landasan kuat akan hak petani untuk mengelola tanah negara yang sudah dikerjakan selama berpuluh-puluh tahun.

     

    Dalam tanggapannya, Lukman Edy dari Fraksi PKB dan Wakil Komisi II menyampaikan dukungannya agar persoalan sengketa lahan dapat diselesaikan secara persuasif dan tidak mengorbankan petani. Hasil dari audiensi tersebut diharapkan juga dapat menjadi titik terang dan perlu dicari tahu dimana sebenarnya kawasan yang benar-benar dikuasai secara legal oleh perhutani. Dalam kaitan ini, STI diminta untuk mendapatkan peta lahan garapan petani secara lebih lengkap, termasuk koordinat batas penguasaan lahan oleh warga, sehingga akan memudahkan untuk melakukan check data lahan yang dikuasai oleh perum Perhutani.

     

    Fraksi PKB akan dapat membawa kasus ini ke sidang di Komisi II DPR RI jika STI dapat memberi bukti-bukti pendukung yang relevan dan peta penguasaan lahan yang akurat, sehingga dapat dikonfirmasi melalui Badan pertanahan Nasional (BPN). Lukman Edy juga menambahkan, jika pun terdapat lahan milik Perhutani yang sudah dikelola petani secara puluhan tahun, maka sebenarnya lahan tersebut dapat dimintakan sebagai tanah negara, dan selanjutnya diberikan kepemilikannya atau hak garapnya oleh negara kepada masyarakat atau petani, mengingat Perhutani adalah juga milik negara.

     

     

     

    Read More »