Sapi hilang dari Pasar, Selanjutnya? – Aliansi Petani Indonesia

    Ketergantungan pasar daging indonesia pada pasokan import menyebabkan pasar sangat rentan dipermainkan. Dalam 2 minggu terakhir, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba saja daging sapi hilang dari pasaran yang menyebabkan kenaikan tak terkendali, mencapai Rp100 ribu per kilogram.

    Antisipasi yang dilakukan kementan dengan cara menyediakan 22 ribu ton daging sapi dari tambahan pasokan tersebut sebanyak 17 ribu sapi, diambil dari asosiasi penggemukan sapi lokal dan sisanya sebanyak 5 ribu ekor sapi dipasok dari pusat peternakan sapi di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

    Tindakan ini memang akan meredakan untuk sementara, tetapi jika dilihat dari konsumsi masyarakat
    Selama ini, konsumsi daging sapi per bulan ditaksir mencapai 7 ribu ton. Artinya, 22 ribu ton tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan daging sapi selama tiga bulan ke depan.

    Awal mula kisruh daging sapi dapat dilihat dari pelarangan (kuota) import sapi dari Australia. Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi pasar sapi local sehingga mampu bersaing. Namun pasar yang dipegang oleh para pemain besar justru menyebabkan harga sapi local turun sekalipun harga daging sapi tetap dalam harga tinggi.

    Target swasembada sapi yang dicanangkan dapat tercapai pada tahun 2014 dapat dipastikan melemah apabila pemerintah tidak bisa mengendalikan pemain besar, mafia dan importer yang sangat terpengaruh dari target tersebut.

    Hal ini terjadi karena pemerintah tidak serius memperhatikan sector hulu, yaitu peternakan sapi, dan tidak memperhatikan secara serius kebutuhan sebenarnya dari konsumsi masyarakat. Kelemahan ini dimanfaatkan betul oleh mafia tata niaga sapi sehingga pemerintah kelimpungan ketika mereka melakukan manuver di pasar.

    Menurut data BPS, hasil sensus sapi potong menyebutkan bahwa populasi sapi lokal di Indonesia rata-rata 14,6 juta ekor per tahun. Jumlah tersebut berdasarkan cetak biru swasembada daging yang diklaim sudah mampu memenuhi kebutuhan lokal.

    Jika dilihat dari berita yang disampaikan Juli-Agustus, setelah pemerintah membuka kran 7.000 ton daging sapi import dengan asumsi kebutuhan untuk ritel dan restoran sangat kurang, yang juga lebih spesifik kebutuhan tersebut pada jenis CL85 dan CL65. Maka tidak terlihat krisis daging sapi akan terjadi pada bulan November. Hal ini terjadi karena, selain pasokan tambahan import, produksi sapi nasional juga terus tumbuh.

    Selain itu, kementan menginformasikan bahwa kebutuhan daging segar non industri surplus 20 ribu ton periode Juli sampai Agustus 2012. Sedangkan total kebutuhan dan produksi daging sapi periode Juli-Agustus 2012 berdasarkan catatan Kementan surplus 16.583 ton dengan kebutuhan 83.754 ton dan produksi 92.145 ton. “Jadi neraca donmestik daging sapi Juli-Agustus 2012 surplus 16.583 ton,”
    terlihat jelas bahwa kekuatan pasar sangat dominan sehingga neraca laporan pemerintah ini menjadi sia-sia, yang mengakibatkan masyarakat kembali dirugikan.

    dari berbagai sumber

    Read More »

    Dari Jakarta Menolak WTO – Aliansi Petani Indonesia

    Aneka perjanjian perdagangan yang diberlakukan dalam kerangka WTO dinilai tidak punya prinsip keadilan. Dari Jakarta, beberapa elemen masyarakat sepakat WTO mesti bubar.

    Jakarta-Selasa (3/12), sekitar pukul 12.00 sekelompok pemuda dan petani yang tergabung dalam Aliansi Petani Indonesia (API) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), mengadakan aksi di Bundaran Hotel Indonesia untuk menolak Pertemuan antarnegara anggota Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) di Bali. Pertemuan yang digelar pada 3-6 Desember 2013 ini, akan membahas soal penghapusan subsidi pertanian bagi negara-negara berkembang dan sederet dorongan yang mampu melancarkan perdagangan bebas di dunia.

    Menurut Koordinator Aksi, Nur  Hady, perihal penghapusan subsidi pertanian bagi negara berkembang sarat dengan ketidakadilan. Pasalnya, di negara-negara maju, subsidi tersebut justru ditingkatkan. “Subsidi pertanian AS pada tahun 1995 hanya US$ 46 milyar dan pada 2010 meroket hingga US$ 120 milyar. Begitu juga dengan Uni Eropa, pada 1995 subsidi pertaniannya € 19 milyar dan di tahun 2010 meningkat drastis hingga € 64 milyar,” ungkapnya.

    Hal ini yang kemudian menjadi penjelasan atas tersebar luasnya produk-produk pertanian luar negeri di Indonesia, dengan harga yang murah. Ditambah pembukaan akses pasar seluas-luasnya yang telah dilegitimasi lewat aneka perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Apalagi setelah Asean Economic Community (AEC) terbentuk.

    Maka, tidak heran bila saat ini Indonesia menjadi net-importir pangan. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai impor pangan secara tajam mulai 2009-2012. Dari US$ 5,94 milyar hingga US$ 12,05 milyar.

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ferry Widodo Ketua Umum Pimpinan Nasional FPPI. Ferry mengatakan bahwa akibat dari proses liberalisasi pangan khususnya, produk pertanian lokal sulit bersaing, harga jual petani merugi, serta pangan dan pertanian menjadi sektor yang tak atraktif lagi. Lebih lanjut Ferry mengatakan hal ini tentu punya dampak besar terhadap ancaman kemiskinan serta pengangguran terutama di pedesaan. Sedang berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di desa sendiri masih tinggi, sejumlah 18,08 juta orang.

    Oleh karena itu, beragam perjanjian perdagangan yang lahir dalam kerangka WTO nampaknya sudah gagal menyejahterakan Indonesia. Ferry juga menyebutkan dalam orasinya bahwa pertemuan antarmenteri negara yang kini digelar di Bali pun sudah tidak relevan untuk dilaksanakan. “Sebab, perjanjian-perjanjian perdagangan yang muncul lewat WTO tidak pernah berprinsip keadilan,” tegasnya.

    Buat Ferry, WTO sebagai organisasi pun mestinya sudah bubar. “Karena WTO hanya menjadi jembatan bagi negara-negara maju untuk membuka pasarnya di negara berkembang, termasuk Indonesia.”

    Gelar Aksi Teatrikal

    Penolakan keras terhadap WTO yang dilakukan oleh API dan FPPI dilangsungkan melalui aksi damai. Untuk mencuri perhatian masyarakat, mereka pun melakukan aksi teatrikal di panggung utama Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, ditampilkan seorang lelaki berpakaian petani tengah berjalan dengan langkah gontai, menyeret bidang segi enam bertuliskan berbagai elemen perdagangan bebas. Seperti WTO, AoA (Agreement on Agriculture) dan penghapusan subsidi pertanian.

    Mereka juga membawa aneka karya yang merepresentasikan ketidakadilan yang tengah terjadi. Seperti sebuah lukisan besar bergambar jabat tangan yang meremas petani-petani Indonesia di tengahnya.

    Meski hujan deras mengguyur Jakarta Selasa siang, aksi API dan FPPI tidak surut. Sambil membawa spanduk dan atribut-atribut bertema “Junk WTO! Lindungi Petani Kita” mereka terus meneriakkan penolakan atas keberadan WTO.[nggallery id=7]

    Read More »

    Dari Banyumas Menuju Kancah Nasional – Aliansi Petani Indonesia

    Sebut saja Sutriyono, kami sering menyebutnya sebagai “freelance scientist” (peneliti lepasan), berasal dari Desa Sawangan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada 17-Agustus 2014 lalu ikut menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-69 di Istana Merdeka, Jakarta. Pasalnya, Ia menjadi salah satu dari 32-orang penyuluh lapang swadaya/mandiri dari 32 provinsi di seluruh Indonesia yang diundang oleh Kementrian Pertanian RI. Ia terpilih mewakili Provinsi Jawa Tengah Namun ada sesuatu yang membuatnya “lebih bangga”, tentu saja menjadi satu-satunya wakil dari provinsinya Jawa Tengah.

    Ada perbincangan kecil disela-sela prosesi peringatan hari kemerdekaan 17-agustus 2014 di Istana Negara diantara kami dan kedua pemulia benih diantaranya dari Kalimantan, terlihat mereka sangat akrab sembari meresapi situasi yang tak pernah mereka jumpai sebelumnya, pengakuan dia kepada pa’ Sutriyono malah bersyukur, karena Pak Tri masih mengembangkan salah satu jenis padi “merah-putih” yang pada awalnya dikembangkan di Kalimantan, namun kini jenis itu tidak bisa lagi diperoleh di Kalimantan. “Kenapa kita baru kenal dan ketemu sekarang ya, Pak Tri..?” ujar wakil dari Kalimantan tersebut bernada setengah menyesal. “Wah, bapak telat sih.. saya sudah lama beredar bersama API. Bapak tahu apa API itu?” tanya Pak Tri kepadanya. Orang tersebut menggeleng. Lalu Pak Tri pun menjelaskan organisasi petani tempatnya berkiprah tersebut. Walau baru sebentar bergabung sebagai Guru Tani di API, namun Pak Tri sangat bangga bisa bersama-sama dengan Seknas API, membantu para anggota melalui pendampingannya dalam bidang pengembangan pengendalian hama dan penyakit secara alami (agensi hayati). Pak Tri pun mengisahkan obrolannya bersama orang itu dan peserta dari beberapa provinsi lainnya.

    Sayang, obrolan kami pagi itu harus berakhir ketika telepon seluler Pak Tri berdering. Panitia memberitahu bahwa saat keberangkatan para peserta sudah tiba. Mereka difasilitasi akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

    Selang waktu beberapa jam, kami pun berpisah. Sebelum menuju ke mobil travel yang akan membawanya pulang ke Banyumas, Pak Tri sempat berpesan, “Saya tidak akan bisa melakukan pelayanan dan pendampingan seperti berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman lain, tanpa bantuan dari API”.

    Memang tidak mengherankan, namanya juga penyuluh lapang swadaya/mandiri, segala sesuatunya mesti dilakukan secara mandiri alias swadaya.. Pak Tri tetaplah orang biasa, walau terpilih menjadi penyuluh lapang di tingkat nasional, ia tetap membutuhkan peneguhan dari API.

    Sebuah niat luhur dari seorang relawan peneliti lepasan dan pendamping/kawan buat petani!
    Ya.. Semoga ini menjadi awal baru untuk kita bisa bekerja sama lagi, Pak Tri.. bahu-membahu memberi pelayanan terbaik kita kepada petani Indonesia.

    Read More »

    Pesan Solidaritas dari Wakil-wakil Masyarakat Dunia – Aliansi Petani Indonesia

     

    “Di seluruh dunia, petani, produsen kecil terus menanam dan mendistribusikan pangan sehat di masyarakat mereka dan memberi pangan kepada dunia,” ujar Zainal Arifin Fuad, perwakilan delegasi La Via Campesina dalam pidatonya. La Via Campesina (LVC) adalah gerakan petani keluarga, masyarakat asli, nelayan, dan produsen pangan skala kecil di tingkat dunia. “Mereka adalah petani-petani keluarga yang menyediakan pangan bagi 75 persen penduduk dunia. Oleh karena itu, peringatan Tahun Internasional Pertanian Keluarga penting bagi kami untuk meningkatkan perhatian dunia kepada sektor penting ini”.

    Pertanian Keluarga ini sangat berseberangan dengan pertanian industri pangan komersial yang mengutamakan pada keuntungan dan spekulasi, serta menerapkan strategi yang membuat pertanian semakin tergantung pada input-input beracun yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan. Keadaan itu justru makin meningkatkan keuntungan dari penjualan bahan kimia dan input yang menyebabkan perusakan sumber daya alam dan produksi pangan yang dihasilkan oleh petani kecil dan pertanian keluarga.

    “Kita telah menyaksikan krisis pangan yang parah yang membawa perhatian kepada produksi pangan berbasis petani kecil dan penghapusan kelaparan di dalam agenda PBB,” ujar Zainal yang juga berasal dari Serikat Petani Indonesia (SPI). “PBB telah mengakui peran penting petani baik perempuan maupun laki-laki dalam tugas sulit ini”.

    Krisis Agraria Mendera Petani Kecil di Seluruh Dunia

    Kasus bunuh diri petani-petani keluarga dari seluruh dunia semenjak tahun 1995 hingga hari ini tercatat disebabkan oleh parahnya krisis agraria. Di India, negeri ini menjadi kuburan besar bagi 300.000 petani yang terpaksa mengakhiri hidup mereka akibat meningkatnya cengkeraman industri yang mengendalikan sektor pertanian India dan menghancurkan pasar dengan bantuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) serta diperburuk oleh ketiadaan perlindungan negara kepada pertanian keluarga. Selain itu, pencaplokan lahan di India dan bentuk-bentuk lain alih lahan di seluruh dunia seperti di Afrika dan Amerika Selatan untuk tujuan industri pertanian membuat jutaan petani tuna kisma dan matapencaharian mereka terancam.
    Sementara di Thailand yang berada di bawah kekuasaan militer, masyarakat asli dan penduduk yang tinggal di hutan terus terancam tersingkir. Upaya-upaya penyingkiran mereka harus dihentikan, hutan harus dibebaskan dari perusahaan dan industri. Dan masih banyak kriminalisasi yang dialami oleh petani di seluruh dunia menyusul konflik tanah antara petani dengan investor dan perusahaan-perusahaan transnasional.

    Oleh karena itu LVC mendorong keterlibatan lembaga-lembaga internasional, pemerintah nasional, masyarakat sipil untuk menerapkan kebijakan yang memperkuat dan mendukung pertanian keluarga. Kebijakan tersebut antara lain:
    • Akses dan kendali petani dan produsen pangan skala kecil atas sumber-sumber produktif seperti tanah, air, benih, dan keuangan
    • Reforma Agraria Menyeluruh, termasuk demokratisasi tanah, penciptaan lapangan kerja, perumahan, produksi pangan. Reforma Agraria ini tidak hanya terbatas pada pendistribusian tanah, tetapi juga meliputi hak atas tanah yang mengakui hak-hak masyarakat asli atas wilayah mereka, yang menjamin akses komunitas nelayan dan penguasaan atas ekosistem dan perikanan, yang mengakui hak dan penguasaan atas jalur migrasi ternak dan padang penggembalaan.
    • Menghentikan diskriminasi atas perempuan petani dan perempuan buruh di pertanian, berupa kesetaraan hak mereka dengan laki-laki.
    • Mendukung akses pemuda untuk bertani (akses tanah, kredit, program pelatihan agroekologi)
    • Mengutamakan sistem pangan dan pasar lokal serta stabilisasi pasar untuk harga yang adil bagi petani dan konsumen, pengendalian impor, pengadaan barang publik, cadangan dan distribusi pangan rakyat.
    • Pengakuan atas hak petani dan produsen kecil, serta perlindungan petani terhadap produksi yang didorong perusahaan, perampasan tanah, dan produksi bahan bakar dari pertanian (agrofuel) skala besar.
    • Metode-metode produksi agroekologi berbasis petani yang penting dalam pemanfaatan sumberdaya lokal dan sumbangan terhadap pemecahan masalah krisis perubahan iklim.

    Read More »

    “DARI PETANI LOKAL KE PASAR GLOBAL” – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, API – Mengikuti dinamika paska tahun 2000-an kini dan memperlihatkan kebutuhan baru untuk kembali pada pola pertanian yang alami, dimana semuanya itu tidak tergantung pada bahan-bahan zat-kimiawi dan sejenisnya. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penggunaan bahan-bahan kimiawi dalam kandungan bahan pangan mereka. Selain itu, gerakan perubahan untuk mendorong pola-pola pertanian yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu daya dorong bermunculan dan berkembangnya usahatani organik, mulai dari beras sebagai sumber pangan utama di banyak tempat di Indonesia, hingga holtikultura maupun produk-produk pertanian lainnya, tegas Nur Hady dalam pembukaan seminar di hotel Sofyan tebet dengan tema: “DARI PETANI LOKAL KE PASAR GLOBAL MODEL USAHATANI BERAS ORGANIK DI TASIKMALAYA DAN BOYOLALI” (Jakarta 10/13/2015).

    Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan zat aditif lainnya) dengan tujuan untuk menyediakan produk-produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan lingkungan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Perkembangan pertanian organik juga didukung oleh pemerintah, diantaranya dengan mencanangkan Indonesia Go Organik sejak tahun 2001. Produksi beras organik sebagai salah satu produk pertanian organik, mengalami perkembangan yang cukup pesat.

    Perkembangan kondisi masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya permintaan pada hasil pertanian organik, khususnya beras organik. Segmen pasar dari produk pertanian organik, termasuk beras organik yang utama berasal dari kalangan kelas menengah dan pasar luar negeri. Terbentuknya segmentasi ini juga berasal dari meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat pada kesehatan, yang mengalami pergeseran dari pengobatan penyakit pada bentuk pencegahan penyakit, yang salah satunya dilakukan melalui konsumsi bahan pangan organik. Dikarenakan produksi produk pertanian organik yang membutuhkan kekhususan menyebabkan harga produk pertanian organik, termasuk beras organik masih tinggi dan hanya terjangkau oleh kalangan kelas menengah.

    Pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan dan upaya menghindari konsumsi bahan pangan yang terkontaminasi bahan kimiawi, menjadikan produk beras organik wajib memiliki sertifikasi khusus yang membuktikan hal tersebut. Dari aspek fisik produk akhir, sulit membedakan produk pertanian organik dengan yang bukan organik, karena itu diperlukan sebuah mekanisme sertifikasi yang dapat menjamin konsumen akhir bahwa produk yang mereka konsumsi adalah benar dikelola dan dihasilkan dari praktek budidaya pertanian organik. Indonesia sendiri sudah memiliki mekanisme sertifikasi yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 380 Tahun 2005 dan No. 297 Tahun 2007 tentang Otoritas Kompeten Pangan Organik. Dari Otoritas Kompeten Pangan Organik ini dibentuk lembaga-lembaga sertifikasi organik, yang saat ini jumlahnya mencapai 7 (tujuh) Lembaga Sertifikasi Pangan Organik atau LSPO (Komite Akreditasi Nasional, 2015).
    Usahatani beras organik wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa lahan pertanian yang digunakan tidak atau belum tercemar zat atau bahan kimia, akses pada sumber air yang baik dan juga tidak tercemar. Saat ini memang perkembangan usahatani beras organik masih tersifat tersebar dalam kelompok-kelompok petani di daerah yang memenuhi persyaratan.

    Pertanian organik di Indonesia sebagaimana terekam dalam beberapa hasil penelitian dan dari media massa adalah di Provinsi Sumatera Barat yang telah berjalan sejak 1997/1998, kemudian di Jember Jawa Timur sejak tahun 2001, Kabupaten Sleman Yogyakarta sejak 2009, dan juga di wilayah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (lihat Widodo, YB, dkk, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut, Aliansi Petani Indonesia (API) bersama dengan para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) mencoba memotret gambaran model-model usahatani, khususnya beras organik di beberapa daerah yang dianggap telah berhasil mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mendorong usahatani beras organik. Dari sini kemudian API bersama LIPI melakukan studi mendalam di dua wilayah usahatani berbasis padi organik seperti pada Gapoktan Simpatik di Tasikmalaya, Jawa Barat dan Aliansi Petani Padi Organik Boyolali (APPOLI) di Boyolali, Jawa Tengah dapat menjadi contoh dan “peta jalan” bagi penguatan usaha tani padi Indonesia di masa depan.

    Secara organisasi, usahatani SIMPATIK maupun APPOLI telah melakukan pengorganisasian produksi melalui konsolidasi lahan produktif dengan menerapkan kontrol internal baik pada level produksi maupun penanganan paska panen dan pemasaran. Metode penanaman, pemilihan benih hingga pemupukan, irigasi hingga paska panen dikelola secara sistematis dan terukur. Pada komoditi beras, kedua organisasi usaha tani tersebut juga menerapkan kontrol yang ketat melalui penggunaan ternologi penggilingan sendiri, hingga didapatkan hasil sesuai standard kualitas yang diinginkan, serta didukung dengan berbagai sertifikasi baik nasional maupun internasional, untuk memudahkan produk beras oragnik tersebut meluncur ke pasar dengan harga yang baik.

    Saat ini kedua organisasi usaha tani tersebut telah mampu menembus pasar internasional, baik asia seperti Malaysia, Singapore, Brunei serta Negara-negara Eropa seperti Belgia, Belanda dan Jerman.
    Dari gambaran model-model usaha tani ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Petani, Kelompok Petani, Koperasi Petani, pemerintah daerah dan pemerintah ataupun masyarakat lainnya untuk memahami usahatani beras organik.
    Mendapatkan masukan dari berbagai pihak atas temuan lapang selama proses penelitian “Dari Petani Lokal Ke Pasar Global Model Usahatani Beras Organik Di Tasikmalaya Dan Boyolali”, sehingga dapat melengkapi gambaran usahatani beras organik mulai dari proses persiapan kelompok petani, proses penataan lahan, proses tata produksi, dan penanganan paska panen yang efektif sehingga mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan bagi petani.

    Read More »

    Catatan dari Rapat Pimpinan Nasional API 2015 – Aliansi Petani Indonesia

    TAHAP FORMING ALIANSI PETANI INDONESIA MENUJU MEA 2016

    Globalisasi dan pasar bebas dibidang pertanian sudah tidak terhindarkan lagi, ditengah-tengah kehidupan petani yang semakin berat, pasar bebas di ASEAN atau MEA dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi petani Indonesia. Atas dasar ini lah kemudian Aliansi Petani Indonesia (API) akan menyiapkan segala sumberdaya yang dimiliki anggota serta kemampuan, potensi pertanian, solidaritas dan kegotongroyongan seluruh komponen API untuk mengahadapi segala tantangan yang ada baik dari dalam dan luar organisasi.

    Menyadari bahwa semakin besar tantangan dan juga peluang yang ada, pada tanggal 28-29 September 2015, API melakukan rapat dewan pimpinan petani yang diselenggarakan di Desa Taman Jaya Ujung Kulon. Dalam rapat yang dihadiri oleh 14 perwakilan dewan pimpinan API dari propinsi Jabar, Jatim, Jateng, Bali, NTT, NTB, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sumut, Jambi Dan Sumsel ini, menjadi momentum untuk kembali memperkuat visi, misi dan program organisasi API, dimana API menyadari bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh petani Indonesia khususnya petani di pedesaan akan semakin berat. Maka dari itu API dituntut harus terus belajar demi memperbaiki diri agar selalu menjadi organisasi yang siap sedia menghadapi peluang dan tantangan untuk mensejahterakan anggota dan petani pada umumnya.

    API yang lahir pada tahun 2003, secara bertahap berkembang menjadi organisasi yang cukup dikenal baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Perkenalan API dengan banyak institusi/lembaga baik pemerintah dan non pemerintah di setiap level, menjadikan API dituntut untuk menjadi organisasi yang legal dan tampil dengan peforma yang terbaik, disinilah kemudian API masuk dalam fase forming. Dimana dalam fase tersebut API diharapkan mampu membentuk organisasi yang secara kaualitas dapat mengembangkan bentuk pelayanannya kepada anggota, melakukan pengembangan dalam advokasi kebijakan dan pengembangan penguatan kapasitas kepada anggota sesuai dengan kebutuhan anggota.

    Dalam rapat dewan pimpinan petani ini, banyak hal yang kemudian menjadi agenda dan pembahasan para pimpinan petani tersebut baik diinternal maupun eksternal organisasi. Berangkat dari sinilah kemudian API kembali menegaskan fungsi dewan pimpinan petani yang telah dimandatkan oleh Musyawarah Nasional API pada tahun 2014. Dimana dewan tani API berfungsi sebagai pembuat kebijakan yang kemudian berfungsi menterjemahkan GBHO dan membuat perencanaan strategis organisasi, fungsi budgeting/penganggaran dan fungsi pengawasan atau monitoring kinerja baik program dan keuangan Badan Pelaksana Harian Aliansi Petani Indonesia. Selain  itu, untuk menunjang kerja-kerja organisasi API, dewan pimpinan petani ini juga akan ditempatkan dalam bidang-bidang di kepengurusan dewan pimpinan petani sesuai dengan kopetensinya. Bidang-bidang tersebut seperti bidang Pemasaran dan produksi (kewirausahaan), pengorganisasian dan kaderisasi, pemuda dan pemberdayaan perempuan, serta bidang reforma agraria. Pembagian bidang tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kopetensi yang ada dimasing-masing dewan pimpinan petani untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan kepada seluruh petani anggota API diberbagai wilayah di Indonesia.

    Rapat dewan pimpinan petani ini juga diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para anggota API, sebab dalam rapat tersebut banyak cerita sukses anggota API yang kemudian tertuang dalam laporan-laporan dan pandangan umum anggota dari masing-masing wilayah. Hal ini terungkap seperti cerita sukses pemasaran bersama anggota API di Polewali Mandar Sulbar yaitu Koperasi AMANAH, dimana dalam pengembangan bisnisnya AMANAH telah mampu melakukan pemasaran bersama yang melibatkan lebih dari 10.000 petani kakao di Polewali, saat ini koperasi AMANAH telah juga melebarkan sayap bisnisnya ke Majene. Di Majene 1000 petani telah diajak dan diajarkan bagaimana melakukan pemasaran bersama. Dari sini kemudian diharapkan para petani tersebut mau bergabung menjadi anggota koperasi AMANAH. Kemampuan dan kapasitas koperasi AMANAH ini kemudian menjadikan koperasi AMANAH dianugerahi sebagai koperasi terbaik di kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014. Lain AMANAH lain pula di Ujung Kulon. Anggota API Ujung Kulon yang tergabung dalam Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) juga telah mampu melakukan pemasaran bersama sekaligus pelan-pelan secara bertahap melakukan penyelesaian konflik lahan antara petani dan Taman Nasional Ujung Kulon. Petani Ujung kulon, sebagian besar adalah petani yang memanfaatkan hasil hutan yang bukan kayu sebagai penghasilan utama. Ini sebagian besar adalah petani madu hutan, dari sinilah kemudian STUK bersama-sama petani berinisiatif melakukan pemasaran bersama dengan mendirikan koperasi Hanjuang yang kemudian hari mampu menjalin kerjasama sama dengan pihak swasta untuk melakukan pembelian madu hutan dari Ujung kulon.

    Selain cerita sukses terkait metode pemasaran bersama, ada pula cerita sukses anggota API dalam mengatasi konflik lahan yang terjadi di wilayah anggota, seperti di Ujung kulon dan di Serikat Tani Indramayu (STI). Sampai dengan saat ini, di dua wilayah tersebut telah terbentuk panitia IP4T (Invetarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah) yang bertugas untuk melakukan invetarisasi lahan-lahan yang menjadi objek konflik yang diakui milik masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pelan tapi pasti konflik lahan yang ada di anggota API dapat terselesaikan dengan tidak meninggalkan proses pemberdayaan dan penguatan potensi produksi petani diwilayah konflik.

    Terakhir dalam rapat dewan pimpinan petani tersebut, bahwa API menegaskan kedepannya harus ditingkatkan lagi kerja bidang advokasi kebijakan (politik dialog) sebab sebagai organisasi petani posisi API masih cukup lemah berhadapan dengan pemerintah. Padahal ada banyak hal yang dapat menjadi bahan advokasi kebijakan kepada pemerintah, sebab API menyadari bahwa ada banyak isu pertanian dan pemberdayaan petani yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung kepada anggota atau pun kepada petani Indonesia bisa dijadikan bahan untuk advokasi kebijakan. Disisi lain API juga mempunyai tanggung jawab penguatan kepada anggota dengan melakukan transfer pengetahuan dan mengakumulasi pengetahuan yang telah dimiliki anggota API. Pengetahuan-pengetahuan tersebut bukan hanya untuk anggota API tetapi harus juga disebar luaskan kepada seluruh petani Indonesia. Disini juga ditegaskan bahwa secara organisasi API selalu menekankan bahwa kepemimpinan organisasi petani haruslah bersifat kolektif kolegeal, artinya setiap pengambilan keputusan harus disepakati secara bersama-sama dan pelaksanaan keputusan juga harus dilakukan secara bersama-sama, disinilah prinsip yang selalu BPH dan seluruh dewan pimpinan petani API pegang.

    Penutup, sebagai organisasi API diharapkan tetap tidak lupa pada dasar pijakannya, bahwa API ini ada untuk memperkuat serikat-serikat tani yang ada di Indonesia dalam bentuk pelayanan, advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas dan pengembangan organisasi tani.

    “Kita tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan Petani tapi kita bertanggung jawab memastikan kita ada demi proses menuju kesejahteraan itu”

     

    Read More »

    Kalah dari Negara ASEAN, Daya Saing Beras di Indonesia Sangat Rendah – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, Aktual.com — Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori mengatakan, bahwa daya saing Indonesia dari segi finansial dan ekonomi sangat menguntungkan, meskipun pada masing-masing provinsi memiliki keuntungan yang berbeda.

    “Tetapi di provinsi penghasil padi seperti di Lampung, Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, itu daya saingnya bagus,” demikian kata Khudori, kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (2/11).

    Namun demikian, menurutnya, jika melihat terhadap komoditas beras justru menjadi masalah. Keluh ia, lantaran daya saing beras di Indonesia masih sangat rendah.

    “Itu ditunjukkan dari indeks spesialisasi pemasaran. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara produsen utama di ASEAN, kita kalah jauh, terutama dengan Thailand dan Vietnam,” urainya dengan nada mengeluh.

    Ia menerangkan, bahwa harga beras domestik dengan beras impor sangat bertolak belakang.

    “Jadi kalau orang impor sekarang, nilai keuntungannya sangat besar. Harga beras impor setara medium baik dari Thailand maupun Vietnam kalau dibawa ke Indonesia berkisar Rp6000 sementara harga di pasar jika melihat web Kementrian berkisar Rp10.000 jadi marginnya sangat besar,” paparnya menambahkan.

    “Kalau kita lihat konsep HPP, sebelum sebelumnya harga beras di internasional menjadi bagian yang dipertimbangkan, namun sejak 2004 itu tidak lagi terjadi. Besaran HPP semata-mata dilihat dari ongkos produksi,” katanya lagi menjelaskan.

    “Dari ongkos produksi ketemu berapa, terus dikasih margin, margin keuntungan, disitulah ditentukan keuntungan, itu di antara lain yang membuat tidak ada perbandingan atau ‘banchmark’ mengapa harga beras kita semakin tinggi.”

    Di tempat dan kesempatan yang sama, ia menduga bahwa pemerintah hanya mengejar swasembada gabah, namun melupakan beras.

    “Padahal antara gabah dan beras itu tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak diurus, itu pasti keduanya akan tidak bagus,” terangnya memberikan alasan.

    Terakhir, lanjut ia, faktor penyebab permasalahan di atas yakni, karena kebijakan pemerintah lebih fokus pada ‘on farm’ (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor,irigasi,dan lain-lain), tetapi pembenahan di sisi industri perberasannya relatif tertinggal.

    Maka ada dua tahapan penting yang menurutnya, kebijakan Pemerintah ini relatif belum tersentuh. Yaitu, terkait pengeringan dan penggilingan yang menentukan kualitas dan produktivitas beras tersebut.

    (Ferro Maulana)

    Read More »

    Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain – Aliansi Petani Indonesia

    Kopi Malang Tidak Kalah dari Kopi Daerah Lain

     

    MALANG, KOMPAS — Masyarakat di Malang raya bergerak untuk menguatkan nama kopi Malang di tingkat lokal. Hal itu dinilai akan menjadi awal menguatnya nama kopi malang ke tingkat nasional bahkan internasional.

    Hal itu menjadi benang merah diskusi dengan tema “Menegakkan Kedaulatan Kopi Malangan”, Sabtu (20/5), di Kantor Kompas Biro Malang, Jawa Timur. Diskusi yang diawali dengan mencicipi cita rasa aneka kopi asal Malang tersebut kerja sama harian Kompas, Aliansi Petani Indonesia (API), dan Jaringan Kedai Kopi Malang Raya.

    Hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo, pemilik kedai kopi, dan sejumlah petani kopi di Malang.

    Penguatan nama kopi asal Malang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengusaha kopi, petani, dan lembaga pendamping petani. Kerja sama semua pihak dinilai akan mampu mendongkrak nama kopi asal Malang agar tidak kalah dari kopi lain, seperti kopi dari Aceh, Banyuwangi, Lampung, ataupun Toraja.

    Potensi kopi di Malang raya cukup tinggi. Setidaknya ada kopi dari lereng Gunung Arjuno, Panderman, Kawi, Semeru, dan Bromo. Setiap kopi memiliki cita rasa masing-masing dan penikmat berbeda-beda.

    Eko Yudi Sukrianto, petani kopi asal Dampit, mengatakan, ia bersama ratusan petani asal tiga desa di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, mengorganisasi diri sejak dua tahun lalu. Tiga desa itu adalah Srimulyo, Sukodono, dan Baturetno. Mereka mengusung kopi dari tiga desa, yaitu kopi Sridonoretno.

    “Potensi kopi Sridonoretno sekitar 500 hektar Namun, hingga kini yang diolah dengan baik masih sekitar 7 hektar. Butuh edukasi dan bimbingan menyeluruh untuk terus menguatkan nama kopi Sridonoretno sebagai salah satu bagian kopi Dampit,” kata Sukri, panggilan akrabnya.

    Sukri mengisahkan, sebelum tahun 1980-an kopi Dampit sebenarnya merajai pasar kopi internasional. Hanya saja setelah itu, kualitas kopi Dampit terus menurun karena tidak dibina dengan baik. “Petani tidak lagi petik merah, misalnya, sehingga kualitas terus menurun,” katanya.

    Miliki pasar

    Penguatan nama menurut petani asal Bumi Aji, Kota Batu, Wahyu Eko Purwanto, penting karena kopi asal Malang sudah punya pasar. Saat ini adalah momentum kembalinya kejayaan. Sejumlah pengusaha kopi Jakarta mulai melirik kopi asal Malang.

    “Permintaan dari beberapa pemain kopi di Jakarta terhadap kopi asal Malang mulai meningkat. Masalahnya, terkadang petani belum paham standar kopi yang diinginkan pembeli,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin menilai, masih ada kebiasaan buruk petani di Malang, yaitu memproduksi kopi dengan cara tidak benar, misalnya memetik kopi secara asal-asalan. Penyebabnya, tidak ada insentif dari pengusaha kepada petani yang berjuang menjaga mutu. Usaha petani yang melakukan petik merah kurang dihargai.

    Dengan model menghimpun diri dan berorganisasi bersama, menurut Nuruddin, petani bisa saling menjaga untuk tetap memproduksi kopi berkualitas baik. Kopi berkualitas memiliki nilai tawar lebih tinggi. “Di sinilah peran komunitas, baik petani, jaringan kopi, maupun lembaga pendamping,” kata Nuruddin.

    Selain memperbaiki kualitas kopi, produksi kopi asal Malang juga terkendala penurunan luas lahan. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang Budi Widodo mengungkapkan, sejak 2013 hingga 2016, luas lahan kopi robusta di Malang berkurang sekitar 2.000 hektar. Kini luas lahan kopi di Malang tersisa 15.000 hektar. (ger/dia)

     

    Sumber: https://kompas.id/baca/nusantara/2017/05/21/nama-kopi-dikuatkan/

    Read More »

    Kopi yang Berkeadilan dari Malang Raya – Aliansi Petani Indonesia

    Jika kamu ingin sampai dengan cepat, pergilah sendirian. Namun, jika kamu ingin sampai jauh, pergilah bersama-sama.

    Peribahasa Afrika ini cocok menggambarkan dunia kopi di Malang Raya, Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir. Warga setempat bergandengan tangan mewujudkan usaha kopi yang adil dan beradab bagi petani, pedagang, dan konsumen.

    Kami tidak menjemur kopi di lantai semen ataupun tanah karena sifat kopi yang menyerupai spons, menyerap bau di sekitarnya. Kami tak ingin kopi terkontaminasi bau semen atau tanah,” kata Eko Yudhi Sukriyanto, petani kopi Wonosari, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Sabtu (20/5).

    Tempat penjemuran kopi milik Sukri didesain setinggi 1,5 meter dari tanah. Hal ini agar biji kopi yang dijemur steril dari kontaminasi. Kopi yang dijemur asal-asalan akan menghasilkan cita rasa yang kurang bagus.

    Sukri paham, kopi berkualitas tak cukup dihasilkan dari panen yang baik. Proses pengolahan pascapanen turut menentukan kualitas, dimulai dari memilih biji yang bagus, fermentasi, dan penjemuran yang steril.

    Pengetahuan seperti itu dipahami 125 petani di Desa Sri Mulyo, Sukodono, dan Baturetno (Sridonoretno), Kecamatan Dampit. Mereka bekerja bersama dalam satu kelompok tani dan sukses mengusung kopi Sridonoretno. Mereka memproduksi 500 ton kopi per tahun, dan 7 ton di antaranya berasal dari praktik pertanian yang baik.

    Kelompok Petani Sridonoretno mendapatkan ilmu dari Aliansi Petani Indonesia (API). Di lapangan, edukasi kopi dilakukan empat orang, yakni Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuruddin, Dery “Menel” Pradana, Demsi Danial, dan Edi Sasono. Menel adalah sarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Adapun Edi dan Demsi adalah pegiat sosial.

    Masuknya empat orang ini awalnya hanya “kecelakaan”. Menel sering nongkrong di warung kopi dan berkumpul dengan para penikmat dan pedagang kopi. Lalu, muncul keprihatinan bahwa kopi lokal tak ada harganya di daerah sendiri. Mereka terus digelontor kopi pabrikan dan tidak pernah menikmati kopi lokal Dampit, yang pada zaman Belanda diakui memiliki cita rasa internasional.

    Itu sebabnya, mereka bertekad masuk ke Dampit. “Kami masuk ke sana dua tahun lalu dan melihat banyak kopi diproses asal-asalan sehingga pasarnya juga asal-asalan. Kopi Dampit dicampur dengan aneka kopi lain dan diberi label baru. Itu membuat kopi Dampit tak lagi kuat seperti di era kolonial,” kata Menel.

    Saat mulai berkiprah, mereka menghadapi tantangan mengubah mitos budidaya kopi. Misalnya, petik kuning dikatakan memiliki berat lebih besar dibandingkan petik merah.

    Untuk menggerus mitos itu, Menel tinggal bersama petani selama setahun agar setiap hari bisa bertemu dan mengajari bagaimana cara bertani kopi yang baik (petik merah, penjemuran harus steril, dan sebagainya).

    Mereka pun meminta petani menimbang biji kopi merah, kuning, dan hijau. Satu kilogram kopi merah setelah dihitung terdiri atas 505 biji. Dengan berat yang sama, didapati 540 biji kopi petik kuning, atau 600 biji kopi petik hijau. Artinya, kopi petik merah lebih berat daripada petik kuning. Mitos petik kuning lebih baik daripada petik merah pun pupus.

    “Setiap hari saya ngopi minimal enam kali. Saya berganti-ganti kelompok bahkan rumah petani untuk menyuarakan pentingnya praktik yang baik. Hal itu dilakukan untuk mengajak petani merasakan kopi produk mereka sendiri. Selama dua tahun berproses, mereka paham bagaimana membedakan kopi kualitas baik dan tidak,” kata Menel.

    Selain menata budidaya kopi, Menel dan rekan-rekannya juga mengedukasi melalui sekolah kopi. Sekolah kopi digagas sejak Maret 2016. Seperti pada Sabtu (20/5), puluhan orang berkumpul di Kantor Kompas Biro Malang untuk belajar kopi. Yang hadir antara lain petani, asosiasi petani, pemilik kedai kopi, akademisi, dan warga.

    Jika praktik budidaya kopi ditujukan untuk petani, sekolah kopi untuk konsumen. Awalnya, murid mereka hanya dua orang, tetapi kini tidak terhitung jumlahnya. Mereka yang menimba ilmu kopi dari sekolah kopi ada yang meneruskan menimba ilmu itu ke akademi dan menjadi penguji cita rasa kopi.

    Di sekolah kopi itu, para pemilik kedai juga diminta menghitung sendiri harga kopi yang mereka jual dibandingkan dengan harga beli kopi plus ongkos penyajian kopi (sortir kopi). Selama ini, para penjual pemula menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menyortir 1 kg kopi. Waktu sepanjang itu harusnya bisa digunakan untuk melayani pembeli bercangkir-cangkir kopi.

    Dengan upaya itu, kopi Dampit naik harga dari Rp 18.000-Rp 23.000 per kg menjadi Rp 30.000 lebih per kg.

    Nuruddin mengatakan, sejak awal petani diajak berorganisasi dan membangun pemasaran bersama. “Kopi dikelola bersama, dipasarkan bersama, dan keuntungannya dinikmati bersama,” ujarnya.

    Model pemberdayaan kopi dan petani yang diusung di Malang ini mungkin bisa menjadi model membangun pertanian berkeadilan dan berkelanjutan di daerah lain. Dengan adanya kesadaran bersama itu, secangkir kopi berkualitas bisa jauh lebih berdaya; tak hanya dinikmati oleh pembeli, tapi juga pemilik kedai, termasuk petani.

    (Dahlia Irawati/Angger Putranto/Siwi Yunita C)

    sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/05/31/kopi-yang-berkeadilan-dari-malang-raya/

     

    Read More »

    Menyeruput Kopi Berkeadilan dan Berkedaulatan dari Dampit – Aliansi Petani Indonesia

    MALANG  – Asap putih mengepul dari beberapa cangkir bening berisi cairan hitam kecokelatan. Cairan itu adalah campuran bubuk kopi dan udara panas. Aroma harum kopi pun semerbak diisi seluruh ruangan Kedai Kopi Rembug Pawon.

    “Ini adalah bubuk kopi Sridonoretno dari Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kopi ini sudah diupdate sejak dari panen sampai pascapanen secara baik. Buah kopi yang dipetik hanya yang berwarna merah, “kata pendamping petani kopi dari Aliansi Petani Indonesia (API), Dery Pradana (27), belum lama ini.

    Pria bertubuh tambun, lulusan Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya (UB) Malang tersebut, sejak dua tahun terakhir mendampingi petani kopi di wilayah Kecamatan Dampit. Utamanya, di Desa Sri Mulyo, Desa Sukodono, dan Desa Baturetno.

    Kelompok petani kopi di tiga desa ini akhirnya bersepakat untuk bersatu mengembangkan kopi sebagai produk unggulan desanya, dengan nama Sridonoretno. Ini singkatan dari nama tiga desa tersebut. Ada sekitar 125 petani kopi yang tergabung dalam kelompok ini.

    Nama Sridonoretno juga dijadikan nama produk kopi yang mereka hasilkan. Dari tiga wilayah desa tersebut, para petani bisa memproduksi sebanyak 500 ton kopi per tahun. Sayangnya, yang sudah mampu diolah dengan konsep pertanian yang baik atau praktek pertanian yang baik baru tujuh ton saja.

    Selain Dery atau yang akrab disapa Menel ini, pendampingan petani kopi untuk membangun sistem pertanian kopi yang berkeadilan dan berkeadaban ini juga dilakukan jumlah orang. Mereka adalah Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nurudin, bersama Demsi Danial,

     

    Awal pendampingan petani kopi ini juga tidak disengaja. Menel yang berganti bekerja di perusahaan swasta sering menikmati kopi di wilayah Dampit. “Dampit memang dikenal sebagai produsen kopi berkualitas sejak masa kolonial Belanda. Tapi, petani tidak pernah bisa hasil hasil pertanian kopi, “tuturnya.

    Para petani tidak memiliki daya tawar untuk mematok harga kopi hasil panennya sendiri. Harga kopi ditentukan oleh para para pedagang besar. Og, petani kopi di daerah yang termasyhur oleh kualitas kopinya ini tetap saja berada di garis kemiskinan.

    Keperkarannya membawa mereka masuk ke Dampit dan menyelami masalah yang terkait dengan para petani kopi. Kopi Dampit selama ini selalu dikalahkan dengan kopi Aceh, kopi Lampung, dan bahkan dengan kopi Ijen. Lepas, Kualitas kopi Dampit sebelumnya telah diakui dunia internasional.

    Setelah menyelami kehidupan para petani kopi di tiga desa tersebut, Menel menemukan ada kelemahan dalam perjalanan kopi di tingkat petani. Proses panen dan latihan pascapanen dilakukan secara sembarangan. Og, harga jualnya juga sangat rendah.

    Melihat kondisi seperti itu, akhirnya mereka bisa membangun kopi yang cocok para petani agar memiliki kualitas bagus. Upaya ini tentu mudah karena harus menghadapi kebiasaan petani yang sudah turun temurun. Para petani menilai, tanpa proses yang rumit dan ala kadarnya, produksi kopi masih bisa dijual di pasaran.

    Buah kopi tidak pernah dipetik merah. Banyak buah kopi yang masih hijau juga ikut dipetik demi turunan. Hasil panen antara kopi merah dan kopi yang masih hijau sangat campur. Proses penjemuran buah kopi juga asal-asalan, hanya beralaskan air mani.

    Dia pun mulai mengajak petani untuk mengubah kebiasaan mengolah kopi secara sembarangan. Semangatnya, bangun kopi diolah dengan baik dan menghasilkan biji yang berkualitas, maka harganya juga akan meningkat. “Selama satu tahun saya tinggal di rumah petani kopi di wilayah Sridonoretno. Tujuannya agar bisa berinteraksi langsung dengan petani setiap hari dan makna cara masuk dalam kopi, “ungkapnya.

    Upaya membangun penyadaran ini, salah perlakuan dengan melakukan perbandingan antara biji kopi yang dipetik hijau atau kuning. Biji kopi yang dipetik merah, Setiap kilogram (kg) mengandung 505 butir biji kopi yang sedang dipetik kuning mencapai 540 butir per kg. Kopi yang dipetik hijau jumlah bijinya lebih banyak, yaitu 600 butir per kg.

    Dia tanpa lelah berkeliling desa untuk mengajarkan pengolahan kopi yang bagus kepada para petani kopi. Bahkan, dia harus rela minum kopi 6-10 gelas setiap hari di rumah-rumah para petani yang dikunjunginya. “Secara perlahan, akhirnya para petani mampu membedakan kopi berkualitas dan tidak berkualitas. Kesadaran ini terus tumbuh sehingga para petani bersedia melakukan proses pertanian kopi yang berkualitas,” tuturnya.

    Upaya membangun kesejahteraan bagi para petani kopi ini tak hanya terhenti di tingkat para petaninya saja. Saat petani sudah diajarkan cara membudidayakan kopi dan penanganan pascapanen berkualitas, tentunya para konsumen dan pelaku usaha kedai kopi juga diajarkan serta ditingkatkan pemahamannya tentang kopi yang berkualitas.

    Peningkatan pemahaman kopi yang berkualitas di tingkat pelaku usaha kedai kopi dan konsumen kopi ini dilakukan dengan membuat sekolah kopi. Sekolah kopi yang telah dimulai sejak Maret 2016 silam tersebut berbasis kepada komunitas jaringan pelaku kedai kopi di Malang Raya dan para konsumen pecinta kopi.

    Sekolah kopi yang digelar secara rutin tersebut menjadi media belajar bersama antara petani kopi, organisasi petani, para pelaku usaha kedai kopi, masyarakat umum konsumen kopi, serta para akademisi yang peduli terhadap kopi.

    “Kami bercita-cita untuk membangun kopi yang berkeadilan dan beradab. Petani bisa sejahtera dari kopi, pelaku usaha kedai kopi menjual produk yang berkualitas, dan konsumen mendapatkan produk kopi berkualitas dengan harga yang adil,” tutur Demsi Danial.

    Sekolah kopi gratis yang digelar secara rutin ini, kini terus berkembang. Pembahasannya tidak sekadar bisnis kopi. Tetapi, mulai membahas pemberdaayaan masyarakat dan konservasi lahan kopi yang tentunya berdampak kepada kelestarian alam.

    Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nurudin menyatakan, konsep pertanian dan perdagangan kopi yang dikembangkan bersama kelompok petani kopi Sridonoretno ini harus memiliki nilai keadilan dan berkeadaban untuk semua pihak.

    Petani diajak berorganisasi sebagai bentuk pemberdayaan. Melalui organisasi tersebut, mereka mampu membangun pembelajaran dan perdagangan bersama. “Kopi sebagai identitas turun-temurun yang sudah mereka miliki dikembangkan secara adil bersama-sama. Sehingga, kualitas dan harga kopi mampu meningkat, yang pada akhirnya membangun kesejahteraan untuk petani sendiri,” ujarnya.

    Pengelolaan kopi secara berkeadilan dan beradab ini mampu menjadi model untuk peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Mereka bisa berkembang dan maju karena mengelola sistem pertaniannya secara bersama-sama, serta menikmati hasilnya bersama-sama.

    Petani kopi di Kecamatan Dampit, Sukriyanto mengaku, kini tidak lagi menjemur kopi di lantai atau tanah. Tempat menjemur kopi didesain dengan tinggi 1,5 meter di atas tanah. “Kopi sifatnya mampu menyerap aroma dan zat di sekitarnya. Kalau dijemur sembarangan, pastinya akan mempengaruhi kualitas biji kopi karena terkontaminasi dengan banyak zat yang diserapnya,” ungkapnya.

    Bagi para petani, kopi berkualitas bukan hanya dari hasil panen buah kopi yang berkualitas saja. Tetapi, juga proses penanganan pascapanen yang harus berkualitas. Proses pascapanen mulai dari perambangan, fermentasi, hingga penjemuran harus dilakukan secara berkualitas, untuk mendapatkan kopi berkualitas.

    Buah kopi yang sudah dipanen harus dirambang di dalam air, tujuannya untuk memilah buah kopi yang berkualitas. Setelah itu buah kopi dikupas. Biji kopi yang sudah terkupas, difermentasi dengan dimasukkan dalam plastik kedap udara selama 36-40 jam. Proses fermentasi bertujuan menoptimalkan kadar glukosa dalam kopi untuk meningkatkan aroma kopi.

    Pembelajaran bersama tanpa lelah tersebut mulai membuahkan hasil. Kini, kopi Sridonoretno yang dikelola petani secara bersama-sama, mampu dijual dengan harga Rp30.000 per kg. Sebelumnya, harga kopi hanya mencapai Rp18.000-23.000 per kg. 

    ( Mcm )

    SUMBER MEDIA: https://daerah.sindonews.com/read/1227509/23/menyeruput-kopi-berkeadilan-dan-berkedaulatan-dari-dampit-1501949979/13

    Read More »