Pendapatan Petani di Lahan Irigasi Capai Rp 47 Juta/Tahun – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Petani Indonesia (API) dan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan Studi Pengukuran Kesejahteraan Petani Padi Dan Perumusan Kebijakannya Berdasarkan Agroekosistem. Hasil kajian bahwa pendapatan petani di lahan irigasi lebih tinggi ketimbang di lahan tadah hujan.

    Ini merupakan penelitian API lakukan dengan  peneliti dari PSEKP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian) Kementan. Secara umum, studi  ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan petani padi.

    M Nurrudin Sekretaris Jendral Aliansi Petani Indonesia mengungkapkan, ada empat tujuan API melakukan penelitian ini. Pertama, menganalisis tingkat kesejahteraan petani padi berdasarkan beragam agroekosistem. Kedua, menganalisis hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan sumbangan dari usatani padi berdasarkan beragam agorekosistem.

    Ketiga, mempelajari pengaruh kebijakan terhadap tingkat kesejahteraan petani padi. Keempat, merumuskan pola dan sistem peningkatan kesejahteraan petani padi berdasarkan pada kebijakan pemerintah.

    “Penelitian yang kami lakukan ini mengambil dua contoh wilayah rumah tangga petani pada dua agroekosistem yang berbeda. Dengan kriteria tersebut dipilih petani padi sawah irigasi di Kabupaten Indramayu dan sawah tegalan di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Survay ke Kabupaten Indramayu dilakukan minggu ke tiga Oktober dan survay ke Kabupaten Cianjur pada minggu ke dua bulan November 2014, di dua wilayah tersebut, kami mengambil sampel tiga rumah tangga kaya, tiga rumah tangga setengah kaya dan tiga rumah tangga miskin,” ungkap Valeriana peneliti PSEKP Kementan.

    Valeriana menambahkan bahwa pada lahan irigasi pendapatan dari pertanian khususnya dari hasil padi sangatlah ditentukan oleh jumlah penguasaan lahan. Responden keluarga kaya mendapatkan penghasilan dalam dua kali musim tanam selama setahun sebesar Rp. 47.690.000 atau 27,6 persen dari total pendapatan keluarga. 

    Dia menambahkan, keluarga sedang mendapatkan pendapatan dari usahatani sawah sejumlah Rp. 13.213.000 atau sebesar 14.8 persen dari total pendapatan keluarga. Sedangkan pendapatan keluarga miskin dari hasil budidaya padi sawah irigasinya sejumlah Rp. 10.303.000 atau 20.6 persen dari total pendapatan keluarga. 

    “Selain itu pendapatan yang paling besar di sektor pertanian justru diperoleh melalui menggadaikan lahan sawah. Menggadaikan sawah ini terjadi dikeluarga kaya dan keluarga sedang dengan masing-masing nilai gadai sebesar Rp. 43.750.000 dan Rp. 21.876.000 pertahun. Hal yang sama juga terjadi dengan penguasaan lahan yang berbeda-beda, maka pendapatan keluargapun menjadi tidak sama,” jelasnya. 

    Bagi keluarga kaya dengan penguasaan lahan tadah hujan seluas 1.01 ha, pendapatan menanam padi dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 7.403.000. Bagi keluarga yang sedang dengan penguasaan lahan tadah hujan seluas 0.4 ha pendapatan sawah sebesar Rp 2.894.000 dan keluarga yang menguasai atau menggarap lahan sawah tadah hujannya seluas 0.33 ha mendapat penghasilan sebesar Rp. 2.158.000. Padi di lokasi ini hanya bisa dipanen satu kali dalam satu tahun. “Kondisi ini menyebabkan penghasilan dari pertanian tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu tahun. Untuk mencukupinya dibutuhkan sumber pendapatan dari non pertanian,” pungkasnya.

     

    [Beledug Bantolo]

    Sumber berita: http://www.agrofarm.co.id/m/pertanian/1324/hasil-kajian-api-dan-kementan-pendapatan-petani-di-lahan-irigasi-capai-rp-47-jutatahun/#.VKISMDAIE

    Read More »

    Lahan Kritis Nasional Capai 30 Juta Hektar – Aliansi Petani Indonesia

    Penulis: Helena Fransisca |
    Senin, 22 Juni 2009 | 20:50 WIB

    BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com ? Departemen Kehutanan memastikan luas lahan kritis di seluruh Indonesia mencapai 30 juta hektar, sekitar 12 juta hektar terdapat di hutan kawasan dan 18 juta hektar terdapat di tanah non-kawasan. Meksi demikian, baru sedikit lahan yang terehabilitasi akibat keterbatasan dana, jenis lahan, dan pemeliharaan.

    Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Departemen Kehutanan Indriastuti, Senin (22/6), pada acara Rapat Koordinasi Pengembangan Hutan Rakyat di Lampung mengatakan, dari kegiatan rehabilitasi di lahan kritis kawasan hutan periode 2003-2008 baru seluas lima juta hektar yang terehabilitasi. Adapun di tanah luar kawasan baru seluas satu juta hektar.

    Indri menjelaskan, lahan kritis seluas 12 juta hektar terjadi akibat bermacam-macam faktor, di antaranya seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan.

    Pemerintah juga mencatat laju kerusakan hutan paling tinggi terjadi pada kurun waktu 1985-1997 dengan laju kerusakan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Kemudian pada 1998-2000, laju kerusakan mencapai 2,8 juta hektar per tahun, sementara pada 2000-2005, laju kerusakan hutan mencapai 1,08 juta hektar per tahun.

    “Kami mengupayakan menekan laju dengan program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Dari periode 2003-2008, baru lima juta hektar lahan kritis yang terehabilitasi,” ujar Indriastuti.

    Menurut Indri, rehabilitasi lahan di tanah rakyat juga merupakan tantangan. Dilihat dari bantuan bibit pemerintah sebanyak 500 juta batang dari 2003-2008, diperkirakan baru satu juta hektar lahan di luar kawasan yang terehabilitasi.

    Untuk mengembalikan lahan kritis menjadi kawasan hijau, Departemen Kehutanan mencoba mengembangkan hutan rakyat di tanah milik rakyat.

    Melalui hutan rakyat, masyarakat diajak mengembangkan konsep agroforestry, atau pertanaman kehutanan. Melalui agroforestry, masyarakat diajari menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

    Model penanaman demikian akan menguntungkan masyarakat. Melalui tanaman jangka menengah, rakyat bisa mendapatkan hasil setiap tiga bulanan, sementara dari tanaman jangka menengah rakyat bisa mendapatkan hasil setiap setengah tahun. Dari tanaman jangka panjang, masyarakat bisa mendapatkan hasil setiap satu tahun sekali.

    Indri mengatakan, untuk bisa melakukan hutan rakyat, selain partisipasi masyarakat, Departemen Kehutanan membutuhkan peranan lembaga swadaya masyarakat. “LSM inilah yang membantu departemen mendampingi masyarakat menghijaukan kembali lahan kritis menyusul minimnya dana rehabilitasi pemerintah dan faktor kesulitan jenis tanah di lapangan,” ujar Indri.

    Read More »