Kinerja Bulog Tidak Efektif, Cabut Inpres No 3 Tahun 2012 – Aliansi Petani Indonesia

    Berikut ini Pandangan Sikap Aliansi Petani Indonesia (API) terkait efektifitas kinerja Bulog hingga Mei 2013

     Fakta-Fakta Lapangan :

    1. Pada saat panen raya Maret-April, ditemukan di berbagai daerah Harga Petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), hasil  Temuan kami di Banyumas harga gabah kering panen (GKP) hanya Rp 2.900, di Brebes sebesar Rp 2.700, di Nagakeo NTT hanya Rp 2.600.
    2. Di sisi lain, Sampai saat ini penyerapan Bulog di berbagai daerah masih jauh dari harapan, hasil temuan kami di Malang sampai dengan pekan ke dua April 2013 masih 42% dari target, di Klaten Gudang Bulog baru berhasil melakukan pengadaan 4.000 ton beras, hingga akhir April 2013. Angka tersebut masih cukup jauh dari target pengadaan yang ditetapkan yakni sebesar 6.000 ton beras.
    3. Harga beras di berbagai daerah sentra beras seperti Tuban, Bojonegoro, Tegal, Semarang, Indramayu sudah diatas Harga Pembelian Pemerintah (Rp 6.600/kg). Harga di lapangan hari ini diatas Rp 7.000/kg.

    Berangkat dari 3 fakta diatas Aliansi Petani Indonesia menyimpulkan :

    1. Kinerja Bulog hingga awal mei ini sangat tidak efektif. Seharusnya Bulog melakukan penyerapan besar-besaran di saat panen raya, tetapi justru banyak ditemukan harga gabah di bawah HPP. HPP saat ini sesuai Inpres No 3 tahun 2012 adalah untuk Gabah Kering Panen (GKP)Sebesar Rp 3.350, Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 4.200, dan beras sebesar Rp 6.600.
    2. Jika membandingkan dengan tahun 2012, maka penyerapan bulog per mei 2013 jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan  kenaikan HPP tahun 2013 ini. Pemerintah masih menggunakan inpres no 3 tahun 2012. Sementara harga beras terus meningkat akibat beaya produksi yang meningkat dan sangat dimungkinkan para “spekulan beras”  yang menahan harga beras tetap tinggi di level konsumen.
    3. Adanya harga beras yang tinggi di level konsumen tidak berarti menguntungkan petani, hal ini dibuktikan dengan di berbagai daerah sentra beras petani menjual di bawah HPP. Harga beras yang tinggi di level konsumen jelas menguntungkan para “spekulan beras”. Mereka menikmati keuntungan dengan membeli harga rendah pada saat panen raya sementara menjual ke konsumen dengan harga yang tinggi.

    Membaca situasi ini maka Aliansi Petani Indonesia, kami menuntut pemerintah (Presiden RI) untuk :

    1. Mencabut Inpres No 3 Tahun 2012, Inpres ini tidak efektif untuk melindungi harga petani. Meningkatnya beaya produksi petani dan harga-harga kebutuhan lainnya menyebabkan penentuan HPP sesuai inpres ini terlalu rendah dan sangat merugikan 15 juta keluarga petani padi di Indonesia.
    2. Pemerintah harus merubah paradigma HPP tunggal (hanya membeli satu kualitas medium saja) dan diganti dengan menerapkan HPP multikualitas, dimana faktanya para petani memproduksi gabah dengan berbagai macam kualitas. Di pasaran juga konsumen membeli beras dengan berbagai macam kualitas. Sebagai perbandingan, di seluruh negara sentra beras, seperti thailand, vietnam, India dan Bangladesh, mereka sudah menerapkan kebijkan HPP multikualitas yang mampu melindungi petani.
    3. Segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Bulog, mengingat harga beras saat ini sudah tinggi, kami yakin jika tidak segera dilakukan penyerapan besar-besaran oleh Bulog, maka pada saat momentum puasa, lebaran, natal dan tahun baru ( Juli-Desember 2013), harga beras akan melonjak hingga Rp 10.000. Apalagi, jika kenaikan Harga BBM dilaksanakan, maka harga beras akan tidak terkendali. Hal ini jelas-jelas akan menguntungkan para spekulan beras dan merugikan petani dan konsumen di Indonesia.

     

    Jakarta, 13 Mei 2013

    Read More »

    Penguatan Kelembagaan, Bulog Mesti Jadi Penyangga Stok Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    Badan Urusan Logistik (Bulog) mesti tampil sebagai penyangga stok pangan nasional. Untuk itu, Bulog mesti diberdayakan untuk bisa membeli produk pangan nasional pada harga berapa pun sehingga merangsang petani bercocok tanam.
    Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Pangan UGM Yogyakarta, M Maksum, pergantian direktur utama (dirut) Bulog tidaklah begitu penting karena sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras petani. Gagalnya Bulog mencapai target 2,5 juta ton beras, apalagi memenuhi target Presiden Joko Widodo sebesar 4 juta ton beras, disebabkan karena Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 mematok HPP murah. Jadi, kalau HPP nggak masuk akal seperti sekarang, ya direksi Bulog nggak akan bisa kerja, kata Maksum saat dihubungi, Senin (8/6).


    Dia menanggapi pergantian dirut Bulog dari Lenny Sugihat kepada Djarot Sumayakti. Pergantian ini terkesan cepat, karena Lenny baru menjabat selama 5 bulan. Kabarnya, Lenny dinilai gagal mencapai target penyerapan beras yang telah ditentukan pemerintah.


    Maksum menggarisbawahi masalah Inpres HPP beras yang jauh dari realitas pasar merupakan penyebab gagalnya Bulog menyerap beras petani. Pada jaman SBY, rendahnya HPP besar kurang menjadi masalah karena kekurangan penyerapan beras petani mudah sekali ditambal dengan impor dimana harga di pasar dunia memang masih lebih rendah dari HPP. Sementara saat ini, presiden sudah berjanji untuk tidak impor beras, katanya.


    Selain itu, Inpres 5/2015 dengan proporsi harga antara beras (7.300 rupiah per kg) dan gabah kering panen (7.300 rupiah per kg), dan dengan biaya penggilingan 300-500 rupiah per kg, secara teknis hanya bisa terwujud ketika rendemennya penggilingannya 66-67 persen. “Dan rendemen ini tidak pernah ada, di laboratorium sekalipun, kata Maksum.


    Adapun keinginan presiden yang ingin menjadikan Bulog sebagai stablilator harga sulit dilakukan tidak hanya karena tidak mampu menyerap beras petani tapi juga karena ketidaksiapan manajemen dan system Bulog dan mengemban tugas stablisator. Kuncinya ada pada mahalnya biaya stabilisasi sebab storage cost yang mahal, storage losses yang tinggi, sementara modal Bulog didapat dari utang. Artinya Bulog perlu capital cost yang tidak komersil, baru mungkin ada usaha stablisasi, kata Maksum.


    HPP Multi Kualitas
    Sementara itu, Ketua Departemen Advokasi Aliansi Petani Indonesia (API), Ferry Widodo, menilai Dirut Bulog yang baru harus berani mengoreksi HPP dengan kualitas tunggal yang sama sekali tidak mencerminkan realitas kualitas gabah dan beras yang beragam. Meskipun perdagangan beras dengan kualitas pilihan sering tidak dipengaruhi pemerintah, kebijakan harga yang mengacu pada kualitas medium tidak memberi dukungan kepada petani untuk bergairah memproduksi gabah dan beras dengan kualitas lebih baik. Hal ini terjadi mengingat kualitas gabah dan beras yang lebih baik dari medium pun pada akhirnya akan dihargai dengan HPP medium. Jadi sudah sangat terang bahwa kebijakan HPP gabah/beras tunggal kurang mendorong petani berpacu untuk meningkatkan kualitas gabahnya, kata Ferry.


    Ferry juga menilai salah satu kelemahan kebijakan perberasan saat ini adalah manajemen pangan beras selama ini terlalu mengandalkan hanya kepada Bulog, yang faktanya tidak mampu berbuat banyak

    SUMBER BERITA: http://koran-jakarta.com/?31740-bulog-mesti-jadi-penyangga-stok-pangan

    Read More »