Bukan soal Terpenuhinya Pangan, tapi soal bagaimana Petani berdaulat. – Aliansi Petani Indonesia

    Kritik yang dilontarkan OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi yang menilai kebijakan ketahanan pangan Indonesia salah arah dan menyebabkan jumlah penduduk yang kekurangan gizi masih cukup besar tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa produksi beras harus diturunkan.

    Selain itu, OECD juga menganjurkan kepada pemerintah untuk diversifikasi pertanian dari beras ke sayuran, menghilangkan target swasembada beras, penghapusan subsidi pupuk, dan menghilangkan proteksi import produk pertanian.

    Dari sekian banyak saran tersebut, terlihat jelas bahwa OECD mengusung kepentingan pertanian Negara-negara maju agar dapat bersaing di pasar Dalam Negeri. Hal ini terlihat dari saran OECD agar pemerintah menghilangkan proteksi import. Padahal kita tahu bahwa dengan kondisi akses ekonomi yang lemah, petani kita saat ini menderita oleh membanjirnya import produk pertanian. Salah satu dampak yang bisa dilihat dengan jelas adalah menghilangnya produksi apel malang akibat limpahan import apel.
    Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah memperkuat instrument pendukung dan kebijakan proteksi yang lebih jelas; meningkatkan efesiensi pelayanan dan menyederhanakan system birokrasi. Salah satu soal yang menyebabkan tingginya harga produk pertanian Dalam Negeri adalah transportasi yang mahal dan biaya suap yang tinggi.
    Karena itu, lemahnya pasar Dalam Negeri tidaklah disebabkan oleh rendahnya produksi pertanian, tetapi sangat didorong oleh factor eksternal petani yang sampai saat ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dus, alasan bahwa pembebasan import akan meningkatkan daya saing produk pertanian Dalam Negeri menjadi sebuah pernyataan yang menyesatkan.

    Read More »

    “Menuju Petani yang Berdaulat dan Anti Penindasan” – Aliansi Petani Indonesia

    Peringatan Harla Satu Tahun Serikat Petani Majalengka

    Aliansi Petani Indonesia (API) menghadiri Harla Satu Tahunnya Serikat Petani Majalengka (SPM) yang dilaksanakan pada Rabu (25/5/2016).

    Dalam perayaan harla kali ini, Serikat Petani Majalengka kembali menegaskan perjuangannya dalam mempertahankan tanah mereka yang akan di serobot dengan alasan pembangunan. SPM menolak pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, alasan penolakan ini tentunya sangat berdasar sebab pembangunan bandara ini akan memusnakan 11 desa dengan 5000 hektar lahan produktif baik sawah atau kebun dan 50 ribu kepala keluarga dipastikan akan kehilangan aksesnya terhadap sumber-sumber daya agraria dan kehidupan sosialnya.

    “Kita mendukung penuh perjuangan bapak-ibu sekalian, petani Majalengka untuk menolak pembangunan Bandara ini” Ucap Nur Hadi perwakilan Seknas API yang hadir dalam acara Harla tersebut. Nur Hadi menambahkan bahwa dengan tema Menuju Petani Berdaulat dan Anti Penindasan diharapkan petani di Majalengka mampu berdaulat terhadap benih, pupuk dan alat produksi pertanian, serta berdaulat terhadap tanah sebagai modal produksi utama dalam kegiatan pertanian.

    Acara harla yang dihadiri oleh ratusan petani anggota SPM ini juga dimanfaatkan untuk menguatkan kesadaran petani melalui berbagai macam materi diskusi yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai macam organisasi yang hadir, seperti API, WALHI dan KPA.

    “Ini adalah sebuah permulaan, semoga setelah ini kita bisa membuat pelatihan untuk menguatkan kesadaran dan meningkatkan kapasitas anggota SPM dalam budidaya pertanian”, ujar Nanang Sekretaris Jendral SPM. [fw]

    Read More »