Aduan Petani Bohotokong Belum Diagendakan – Aliansi Petani Indonesia

    LUWUK. LP- Janji untuk segera mengagendakan membahas internal laporan petani Desa Bohotokong, Kecamatan Bunta atas tindakan intimidasi aparat kepolisian dipicu konflik perusahaan perkebunan dengan warga ternyata belum diagendakan.

    Salah satu anggota Komisi A DPRD Banggai, Kardi Sangintang mengaku, hingga kemarin (04/02) belum ada tanda-tanda agenda membahas secara internal laporan petani Desa Bohotokong. “Belum ada agenda membahas masalah laporan petani Bohotokong,” aku Kardi Sangintang kepada Luwuk Post di ruang kerjanya, kemarin (04/02).

    Agenda membahas internal itu telah mewacana setelah petani Bohotokong yang didampingi Aliansi Petani Indonesia mengadukan masalah intimidasi petani kepada DPRD Banggai khususnya kepada Komisi A. Dibahas internal terlebih dahulu, materinya adalah dokumen yang diserahkan Aliansi Petani Indonesia. Dokumen yang diserahkan kepada komisi seperti putusan Pengadilan Negeri Luwuk dan putusan banding Mahkamah Agung yang memenangkan petani atas konflik dengan perusahaan perkebunan. Petani merasa ada indikasi kesewenang-wenangan aparat kepolisian yang menangkap petani, padahal materi laporan sama seperti yang telah diputuskan di pengadilan dan dikuatkan putusan banding di Mahkamah Agung.

    Harapannya sebut Kardi, agenda membahas internal itu secepatnya digelar untuk menentukan sikap selanjutnya. “Saya sudah sampaikan sama sekretaris supaya diagendakan membahas internal. Agar tidak ada utang ke rakyat. Memang dewan tidak memutuskan, tapi pengaduan masyarakat itu harus ditindaklanjuti,” ungkap Kardi Sangintang.
    Dokumen yang diserahkan Aliansi Petani Indonesia untuk dipelajari akar masalahnya belum juga dilakukan. Ia berharap, sesegera mungkin dapat dibahas secara internal.

    Menyikapi kasus yang mendera petani Bohotokong menurut Kardi, dewan seyogyanya memanggil instansi yang mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan perkebunan. Langkah ini sebut Kardi, untuk mengurai masalah yang terjadi hingga memunculkan intimidasi terhadap petani. (top)

    Sumber: http://news.luwukpost.info/2014/02/05/aduan-petani-bohotokong-belum-diagendakan.html

    Read More »

    Instruksi Jokowi Dinilai Belum Cukup Sejahterakan Petani – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia — Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah/beras yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 dinilai belum akan menguntungkan petani. Meski terjadi kenaikan bila dibandingkan HPP sebelumnya (Inpres No. 3 Tahun 2012), namun hal tersebut tidak serta-merta mampu meningkatkan pendapatan petani padi.

    M. Nuruddin Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan saat ini harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat petani berdasarkan HPP 2015 adalah Rp 3.700 per kg dan Rp 3.750 per kg di penggilingan. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600 per kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras adalah Rp 7.300 per kg. 

    “Penetapan harga baru tersebut meningkat 10 persen dari HPP berdasarkan Inpres No.3/2012 yang berlaku sebelumnya, yakni GKP di tingkat Petani Rp 3.300 per kg dan Rp 3.350 per kg di penggilingan, GKG di tingkat penggilingan Rp 4.150 per kg dan Rp 4.200 per kg di gudang Bulog, Beras Rp 6.600 per kg di gudang Bulog,” ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/3).

    Menurutnya, HPP 2012 yang berlaku dan bertahan selama lebih dari 3 tahun dan baru dirubah pada medio Maret 2015 menjadikan peningkatan 10 persen tidak cukup berarti bagi petani. Karena faktanya di pasaran saat ini harga pembelian gabah di tingkat petani sudah jauh di atas ketetapan HPP baru, yakni berkisar rata-rata antara Rp 4.000 hingga Rp 4.500 seperti di daerah Jombang, Madiun dan Bojonegoro serta beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. 

    “Harga juga tak jauh beda di daerah Jawa Tengah seperti Boyolali, Magelang dan Solo Raya serta sentra beras Karawang, di Jawa Barat. Demikian pula di beberapa daerah lain di luar Jawa seperti Lampung, yakni Rp 4.500 per kg dan Kalimantan Tengah yang bahkan harga GKP sempat tembus Rp 8.500 per kg,” ungkapnya.

    Fakta peningkatan harga di pasaran tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor meningkatnya biaya produksi seperti biaya pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja maupun biaya non produksi lainnya seperti transportasi. 

    “Semua faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi di dalam negeri seperti harga BBM, yang juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan hidup sehari-hari petani,” jelasnya.

    Di satu sisi, lanjutnya, peningkatan 10 persen HPP gabah/beras berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015 belum menjawab kebutuhan petani untuk dapat hidup secara layak karena masih senjangnya antara biaya pengeluaran produksi dan pendapatan rumah tangga tani. 

    “Petani lantas lebih memilih menjual padi atau gabahnya ke tengkulak karena harganya lebih tinggi dibanding harus menjualnya ke Bulog, dimana keadaan tersebut tentu akan berdampak pula pada rendahnya serapan Bulog atas gabah atau padi petani,” jelasnya. (gir/gir)

    SUMBER BERITA: 

    http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150326015400-92-41957/instruksi-jokowi-dinilai-belum-cukup-sejahterakan-petani/

     

     

    Read More »