Menuju Rapat Akbar Serikat Tani Kalibakar – Aliansi Petani Indonesia

    Disela-sela silahturahmi Aliansi Petani Indonesia (API) bersama Serikat Petani Kalibakar (SIKAB) pada 14 Februari 2022, Sekretaris Jendral (Sekjen) API, Muhammad Nuruddin atau yang biasa disapa akrab Gus Din, menegaskan, “akan terus berupaya semampunya untuk mengkonsolidasikan dan memastikan serta memperjuangkan keadilan dan cita-cita reforma agraria itu benar-benar terwujud.”

    Ia juga mengatakan, API akan selalu berusaha memantau setiap kondisi, proses, dan  perkembangan aset tanah dari pengalihan atau pelimpahan konsensi Hak Guna Usaha (HGU), yang selama ini diklaim sepihak oleh PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) Kalibakar, Kabupaten Malang,  Jawa Timur. HGU PTPN XII hingga saat ini berada dalam status quo. Perusahaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN), yang bisa dikatakan sebagai representasi pemerintah tersebut belum memiliki status perizinan yang pasti. Sebab berdasarkan SK Kementerian Pertanian soal pengakuan HGU, SK No. 49/UM/1953: 17-4-1958s, menjadi dasar penerbitan HGU kepada PTPN XII pada 1988 tertulis masa perizinan HGU berakhir pada 2013.

    Hal demikian akhirnya melahirkan konflik agraria stuktural. Masyarakat yang sudah menggarap tanah tersebut sejak 1945 merasa membutuhkan status tanah.  Dalam sejarahnya, perkebunan Kalibakar merupakan perkebunan bekas Belanda yang berasal sebagian tanah adalah hak erfpacht. Lalu dalihkan pengelolaannya oleh Negara melalui PT Perkebunan (PTP) yang saat ini namanya menjadi PTPN XII. Namun, penerbitan HGU oleh PTPN XII di Kalibakar dilakukan secara paksa. Pada 1967 hingga 1968, PTPN XII, merebut tanah-tanah rakyat. Jika rakyat tidak menyerahkan tanahnya kepada pihak PTPN, maka mereka akan dicap antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Karena memiliki sejarah penguasaan tanah yang panjang. Akhirnya pada 1998 masyarakat melakukan reklaiming atas tanah yang diklaim sepihak oleh PTPN XII.  Bentrok dengan aparat keamananpun tidak bisa dihindarkan. Satu orang tertembak dibagian perut dan puluhan orang luka ringan hingga berat berjatuhan.  Hingga saat ini,  tanah itu berhasil digarap oleh petani-petani yang tergabung dalam Serikat Tani Kalibakar (SIKAB). Namun mengenai status tanah, pemerintah masih belum memberikan kepastian. Padahal hak atas tanah yang paling dibutuhkan petani penggarap Kalibakar yang tidak memiliki tanah.

    Setelah reklaiming tersebut, masyarakat terus mengelola tanah produktif pertanian. Agar penyelesaian konfliknya bisa segera disegerakan, seluruh wilayah eks HGU PTPN XII Kalibakar seluas 2.050 hektar yang meliputi enam desa  masuk dalam skema Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Melalui skema tersebut masyarakat berharap akses terhadap sumber-sumber agraria bisa dimanfaatkan oleh petani tak bertanah dan gurem (red-petani kecil petani dengan luas lahan 0,51- 1 hektar, petani gurem 0,1 – 0,5 ha).

    Komitmen terhadap Reforma Agraria

    API akan memastikan agar agenda program reforma agraria dari pemerintah bisa diimplementasikan dengan baik di tingkat akar rumpur dan tepat pada sasarannya sesuai subjek dan objeknya. Agar masyarakat sebagai penerima manfaat program dari pemerintah berjalan dengan baik. Ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul serta desa yang maju serta mandiri secara ekonomi, yang berazaskan rekognisi di dalam Undang-Undang (UU) No.6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut tidak hanya pengakuan hak asal usul, tetapi azas rekognisi diimplementasikan dalam redistribusi lahan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi ketidakadilan atas penguasaan sumber-sumber agraria. Terutama hak atas tanah oleh petani gurem di kawasan perkebunan negara maupun swasta.

    Tentunya, API merasa agenda-agenda ini harus melibatkan melibatkan dari berbagai pihak pemangku kepentingan, dari pusat sampai kepala desa serta masyarakat, untuk duduk bersama dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.  

    APi juga memandang bahwa reforma agraria secara fundamental, ini akan memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, mendongkrak kesejahteraan, dan berkontribusi besar dengan kemandirian pangan secara nasional. Selain itu dapat meningkatkan produktivitas tanah, dan vegetasi lingkungan perkebunan, serta kehutanan dengan baik. Namun, syarat yang harus ditempuh ialah legalisasi aset-aset tanah yang terlantar dan diredistribuskan melalui skema reforma agraria. Sebagaimana yang telah ditargetkan seluas 9 juta hektar itu harus berjalan sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Legalisasi aset 4,5 juta hektar itu meliputi legalisasi tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat seluas 600.000 hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar.

    Kontributor: MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT

    Editor: Uly Mega Septiani

    Read More »

    Klaim Sepihak PT. SBM atas Lahan Tambak di Lamongan, Masyarakat Aksi Blokir Jalan – Aliansi Petani Indonesia

    28 Februari hingga 1 Maret 2022 pihak ahli waris tambak kerapu dan masyarakat Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan melakukan aksi memblokade jalan. Jalan yang diblokade oleh ahli waris bersama masyarakat Cumpleng adalah jalan pribadi milik Ibu Sarbuning yang dikuasakan penuh kepada Almarhum Muntaha, selaku ahli waris yang juga penyewa tambak. Selama sembilan tahun Ahli Waris mengiklaskan jalan tersebut untuk di pakai PT. SBM (Killy Candra & Matt kayne) untuk menjalankan aktifitas usaha budidaya ikan kerapu di lahan yang kini berkonflik.

    Aksi blokade jalan yang dilakukan Masyarakat Cumpleng meletus, lantaran konflik yang terjadi dengan PT. Sumatera Budidaya Marine (SBM). Pihak ahli waris dan masyarakat merasa bahwa pihak PT. SBM tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Ketika mediasi pada 24 Februari dengan PT. SBM. Perusahaan tersebut terus bersikukuh bahwa lahan tambak Killy dan Muntaha (KM) 1 (red-lahan tambak yang sedang berkonflik) seratus persen milik perusahaan. Semetara ahli waris Almarhum Muntaha tidak diberikan hak-haknya atas tambak tersebut, bahkan sempat diusir oleh pihak PT. SBM.

    Padahal pihak ahli waris dan masyarakat ketika mediasi menyampaikan hanya menuntut haknya. Sebab sesuai dengan sejarah kerjasama tambak tersebut Almarhum Muntaha pada Februari 2011, menyewa tambak milik Muhaji. Dengan jangka waktu sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak mulai dioperasikan, yaitu pada bulan September 2012 sampai dengan bulan september 2017 dengan harga sewa sebesar Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah). Lalu, pada akhir Februari 2011, Killy Chandra (direktur PT. SBM) datang dan menemui Muntaha. Kala itu, Killy memohon kepada Muntaha supaya diizinkan dan dapat berkerjasama di tambak yang telah disewa untuk budidaya ikan kerapu.

    Akhirnya, 4 Maret 2011 Muntaha menyetujui hal tersebut. Mereka membuat Perjanjian secara lisan yang intinya Killy selaku pihak kedua akan mengganti 50% sewa tambak kepada Muntaha selaku pihak pertama untuk memulai kerjasama tersebut dengan biaya 50%:50%. Keuntungan nantinya juga akan dibagi sama rata dan usaha tersebut dinamai Killy dan Muntaha (KM) 1.

    Hingga pada 9 Februari 2015, Muntaha menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan anak Killy yakni Matt Kayne terkait pemanfaatan 2 (dua) bidang tanah tambak. Sebelumnya tanah tersebut telah di sewa oleh Muntaha dengan memakai uang tengah, hasil usaha budi daya ikan kerapu yang ada di tambak KM-1. Anehnya dalam perjanjian kerjasama tersebut tertulis bahwa pembagian hasil di KM-2 adalah 70% hak Matt Kayne dan 30% adalah hak Muntaha. Padahal tambak KM-2 tersebut disewa memakai hasil usaha di KM-1, yang modal maupun perjanjiannya adalah 50% menjadi hak Muntaha dan sisanya hak Killy.

    Akibat dari adanya keanehan di dalam perjanjian tersebut, konflik mulai bergemercik, di tambah lagi hingga tahun 2017, Muntaha tidak pernah diberikan laporan keuangan. Tiap kali diminta Killy selalu mengelak dan menolak untuk memberikannya dengan alasan bahwa usaha tersebut masih rugi. 

    Akhirnya pada 13 Februari, Killy memberikan laporan keuangan kepada Muntaha melalui email [email protected]. Akan tetapi setelah dicermati laporan tersebut terdapat beberapa kejanggalan, salah satunya yang paling menonjol adalah masalah harga ikan yang tanpa ada kesepakatan. Killy membuat harga sepihak yaitu sebesar Rp80.000/kg. Padahal harga dipasaran yang ada di pembudidaya ikan kerapu cantik pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp125.000/kg.

    Konflik pun terus terjadi hingga Agustus 2020, Killy melalui pengacaranya menemui Muntaha untuk melakukan pemberhentian kerja sama. Pada 2 Desember 2020 terjadi kesepakatan, antara Muntaha dengan Killy melalui pengacaranya Harimuddin sebagaimana termaktub dalam “Surat Pernyataan Bersama dan Perjanjian Pembagian Ikan” yang masih tersisa dan belum dipanen dibagi 70% menjadi hak Killy dan 30% menjadi hak Muntaha. Sedangkan untuk aset tambak para pihak sepakat untuk tidak menggunakan ataupun menyewakan kepada pihak lain terlebih dahulu (status quo). Sampai ada kesepakatan pembagian asset tambak baik di KM-1 maupun KM-2.

    Namun, meskipun sudah ada kesepakatan bahwa masing-masing pihak tidak dapat memakai tambak atau status quo, pihak PT. SBM sampai batas waktu yang ditentukan tetap menggunakan lahan tambak KM-1, KM-2. Bahkan pihak PT. SBM berusaha memakai kolam-kolam tambak semuanya. Akhirnya, tindakan PT. SBM diikuti oleh Ahli waris dengan memakai sejumlah kolam tambak yang sama.

    Pada  situasi yang masih dalam status quo, Muntaha meninggal dunia. Saat itulah Killy memanfaatkan dan mengklaim bahwa tanah tambak tersebut sepenuhnya miliknya. Ia pun sempat beberapa kali mengirimkan somasi kepada ahli waris Muntaha. Pihak pengacara ahli waris juga membalas somasi tersebut, sebab tanah tambak tersebut masih ada hak milik dari Muntaha bukan sepenuhnya milik dari Killy. Hingga 15 Desember 2021, ahli waris Muntaha menerima informasi dari Polres Lamongan, pihak Killy dan anaknya yang bernama Matt Kyne dan Michael telah melaporkan para ahli waris almarhum Muntaha ke Polda Jawa Timur dengan pasal penyerobotan tanah/penguasaan tanah tanpa hak. Laporan tersebut saat ini berada di Polres Lamongan karena dari Polda Jawa Timur dilimpahkan ke Polres Lamongan.

    Tak sampai di situ, pada14 Januari 2022, pihak Killy bersama dengan PT. SBM melakukan pengukuran lahan tambak secara sepihak. Ia bahkan datang bersama dengan 2 truk brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Saat itu masyarakat dusun Cumpleng, Desa Brengkok merasa diintimidasi dan sangat tidak menghormati adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di Dusun Cumpleng.

    Khoirul Amin selaku pengacara ahli waris pun mengatakan sengketa tanah tambak antara ahli waris almarhum Muntaha dengan Killy Chandra dan anaknya, ini kan sudah masuk di ranah Pengadilan. “Mestinya mereka semua menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan bukan malah memaksakan kehendak, melakukan pengukuran sepihak, dan memanfaatkan kekuasaannya,” tambah pengacara yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjend PP GPI tersebut.

    Pengacara Ahli Waris bersama dengan Masyarakat Pribumi Bangkit saat melakukan blokade jalan ke tambak agar PT. SBM tidak bisa mengakses.

    Setelah pengukuran sepihak itu berhasil digagalkan oleh ahli waris dan masyarakat Dusun Cumpleng, pada 24 Februari dilakukan mediasi di Pengadilan. Masyarakat yang merupakan para petambak yang selama ini juga dirugikan oleh PT. SBM juga datang bersama-sama Ahli Waris Almarhum Muntaha dalam sidang mediasi tersebut, Killy yang merupakan direktur PT. SBM masih bersikukuh bahwa KM-1 sepenuhnya miliknya, sehingga mediasi berujung deadlock

    Menurut Mas’Udi AM, selaku sekretaris KM-1 dan KM2, menjelaskan “berdasarkan Laporan Pembukuan yang diterima oleh ahli waris bahwa pembelian lahan tambak KM-1 menggunakan uang tengah dari hasil budidaya ikan kerpu antara almarhum Mutaha dan Killy Candra (PT. SBM).

    Masyarakat dan ahli waris yang geram akhirnya melakukan aksi pemblokiran akses jalan ke KM-1. Pemblokiran jalan tersebut dilakukan masyarakat agar memberikan pelajaran kepada PT SBM agar tidak semena-mena dan menghormati adat-istiadat masyarakat Dusun Cumpleng, Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang selama ini memberikan akses jalan Dusun dan Jalan pribadi untuk dipakai menjalankan Usaha PT. SBM.

    Khoirul Amin juga mengatakan jalan tersebut merupakan jalan milik warga bernama Sarbuning yang disewa oleh Muntaha. Ia juga menjelaskan, selama 9 tahun disewa oleh Muntaha dan PT SBM selalu diberikan akses cuma-cuma untuk melewati jalan ini. “Saat ini PT. SBM sudah keterlaluan maka masyarakat memutuskan untuk memblokade jalan ini,” ujarnya.

    Warga yang tergabung dalam Masyarakat Pribumi Bangkit itu juga membuat pos selama proses aksi blokade jalan dilakukan. Tak hanya itu, berbagai kelompok masyarakat ikut mendukung, diantaranya Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPM), Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jatim, Kesatuan Pemuda Pantura Lamongan (Kapal), Madani Istitut, Forum Diskusi Poros Pantura (FDPP), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Aliansi Lamongan Petambak Pantura (Alpatara). 

    Posko Masyarakat Pribumi Bangkit

    Sugiono selaku Sekretaris Daerah API Jatim menyampaikan dukungannya kepada warga yang tergabung dalam Masyarakat Pribumi Bangkit. Ia mengatakan yang dilakukan oleh PT. SBM ialah pencaplokan lahan petani. “Modus mengajak petani kerjasama usaha tambak. Setelah berjalan tiba tiba pihak PT. SBM mau Sertifikat seluruhnya. Itu merupakan kerja-kerja mafia tanah,” paparnya.

    Ia juga menegaskan API akan membantu advokasi selama itu petani yang mengalami ketidakadilan. “Dalam kasus ini lawannya adalah perusahaan mafia tanah,” pungkasnya.

    Mengenai sidang sengketa akan dijadwalkan pada 9 maret 2022 mendatang, dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat.

    Masyarakat dan ahli waris masih pada pendirian yang sama yaitu menolak klaim sepihak dari PT BSM dan menuntut untuk haknya diberikan. Selagi itu belum terlaksana masyarakat akan terus memblokade jalan.

     Penulis: Uly Mega Septiani

    Read More »

    Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Komitmen Jalankan Reforma Agraria di Cianjur – Aliansi Petani Indonesia

    Rabu, 12 Oktober 2022, Aliansi Petani Indonesia (API), bersama dengan anggotanya Persatuan Petani Cianjur (PPC) melakukan audiensi dengan Kantor Staf Presidenan (KSP). Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria anggota PPC yang berada di desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Usep Setiawan selaku tenaga ahli utama Deputi II KSP bidang pembangunan manusia yang bertugas membantu pengendalian, percepatan, monitor, dan evaluasi penyelesaian masalah program prioritas nasional yang di dalamnya menyangkut agraria dan desa. Sebelumnya PPC telah melakukan audiensi dengan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) pada 27 September 2022. Menteri  ATR/BPN berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada petani penggarap di tanah pekebunan swasta PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM) dengan setifikat HGU nomor 109.

    Dalam pertemuan dengan KSP, Persatuan Petani Cianjur (PPC), Erwin Rustiana selaku ketua membawa petani ke KSP untuk menyampaikan apa yang dialami petani Batulawang berkonflik dengan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Maskapai Perkebunan Moellia (MPM). Obay, salah satu petani Batulawang yang hadir dalam audiensi menyampaikan sejarah awal 320 Kartu Keluarga (KK) yang menempati tanah seluas 80 hektar. Ia menceritakan, pada 1988, mereka ditempatkan oleh Probosutejo yang saat itu menjadi Komisaris Utama PT. MPM. Dulunya mereka merupakan karyawan PT. MPM yang diberikan pensiun berupa tanah seluas 80 hektar di desa Batulawang. Lalu pada tahun yang sama dibentuk KUD Keluarga Bahagia yang mengurusi peternakan ayam. Setelah tiga tahun usaha itu bangkrut. “Lalu kami tetap tinggal di sana dan bekerja menjadi petani hingga saat ini sudah 34 tahun,” ujar Obey.

    Ia juga menambahkan, saat ini bahkan sudah ada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun oleh petani secara bergotong-royong. “Kami sudah membangun masjid, posyandu, sekolah SD, paud, dan satu buah sarana olahraga yakni lapangan bola,” tambahnya.

    Obet dengan 320 petani lainnya, terus menggarap tanah tersebut, PT MPM juga tidak pernah mengusahakan tanah tersebut. Di tanggal 25 November 2002 Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat mengirim surat kepada BPN Republik Indonesia dengan Nomor: 500-2447 perihal permohonan kepastian hak atas tanah seluas 500 hektar dari masyarakat penggrap di desa Batulawang. Hingga pada 10 April 2012 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Barat mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Nasional melayangkan surat Nomor: 598/16.32/IV/2012 menyatakan bahwa tanah milik PT. MPM terindikasi terlantar.

    Pada perjalanannya, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat pada 2018, menetapkan HGU atas nama PT. MPM,  sebagai tanah terlantar. Tanggal 04 November 2021, dalam Tahun Sidang Komisi 2 DPR RI 2021 – 2022 dengan Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dilaksanakan audensi terkait Pertanahan, sebagai ketua rapat, Junimart Girsang dan wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan peserta rapat 30 Anggota Komisi 2 DPR RI yang juga dihadiri oleh PT. MPM. Salah satu isi dari RDPU tersebut, pada point 1 (satu) ada keterangan bahwa, PT. MPM menyampaikan Permohonan Perpanjangan HGU, namun tidak diproses oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, dengan alasan dalam Data Base Tanah tersebut Terindikasi Terlantar. Hingga pada Juli 2022 HGU PT MPM resmi habis.

    Akan tetapi, PT MPM mencederai proses-proses yang telah dilakukan oleh negara. Tanggal 21 Juli 2022, Petani Butulawang dilaporkan oleh PT MPM ke polisi dan telah ditetapkan statusnya dari saksi menjadi Tersangka, dengan tuduhan melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan. Melalui Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/1276/2022/Ditreskrim, delapan orang Petani Batulawang, diminta keterangan, sebagai tersangka, pada Hari Senin dan Selasa, 1-2 Agustus 2022, di Polda Jawa Barat.

    Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Obet, Muhammad Nuruddin, Sekretaris Jendral API menyampaikan, tanah di desa Batulawang sudah seharusnya masuk ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan harus segera di redistribusikan kepada petani sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018. Karena sudah diverifikasi oleh subjek objeknya oleh BPN. Namun, ada intervensi yang dilakukan oleh direktur utama PT MPM yang suaminya merupakan komandan densus 88 wilayah Jawa Barat. “Ada informasi, anggota Densus yang mengintimidasi Bupati. Hal itu yang saat ini menghambat komunikasi PPC dengan bupati jadi mandeg. Utamanya paska di tahun 2022. Padahal sebelumnya bupati mendukung,” ujar pria yang kerap disapa Gus Din.

    Gus Din melanjutkan, “kami berharap ada upaya dan intervensi dari pusat khususnya KSP untuk berkomunikasi ke Bupati. Agar Bupati bisa memberikan dukungan kepada petani Batulawang.”

    Menanggapi hal tersebut, Usep Setiawan selaku staf Deputi II KSP merekomendasikan beberapa hal. Pertama mengkomunikasikan mengenai komitmen Menteri ATR/BPN khusunya tanah 80 hektar di Batulawang untuk diselesaikan langsung dengan oleh Menteri. Kedua, KSP juga akan berkomunikasi dengan Kanwil untuk minta perhatian khusus akan kasus ini. Dari rencana tindak lanjut pernertiban tanah terlantar. Sebab menurut Usep secara historis sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, pendudukan sudah lebuh dari 20 tahun dan sudah cukup untuk petani mendapatkan legalisasi tanah. Ketiga KSP juga akan memastikan tidak ada relokasi untuk petani Batulawang. Sebab permintaan relokasi itu tidak relevan. “Tanah bekas HGU yang sudah habis itu bisa menjadi tanah objek Reforma Agraria. Lalu yang diminta petani  itu hanya 80 hektar dari total luasan 1020 hektar.  Tentu ini akan kami komunikasikan ke kanwil Jabar, untuk ini dijadikan proritas redistribusi tanah,” ujar Usep.

    Keempat, KSP juga akan berkomunikasi dengan Bupati, terkait redistribusi tanah. Jika perlu nanti KSP membuat rencana kerja ke Cianjur. Kelima PPC harus melakukan komunikasi dengan kelompok lain. Untuk mengatisipasi adanya kelompok-kelompok yang tidak berkempentingan mendapat jatah redistribusi tanah. Kelima, terkait 8 orang petani yang dikriminalisasi, bahkan sudah menjadi tersangka, KSP akan berkomunikasi dengan berbagai pihak supaya petani tidak dikriminalisasi. “Kami akan komunikasikan ke berbagai pihak  yakni POLDA JABAR dan POLRES Cianjur untuk menghentikan kriminalisasi,” pungkas Usep.

    Penulis: Uly Mega Septiani

     

    Read More »

    Petani Meminta Bupati Kabupaten Malang Pimpin Langsung Proses Reforma Agraria di Tanah Eks Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN) XII Kalibakar.

    Rabu, 30 November 2022 Serikat Petani Kalibakar (SIKAB) dan Aliansi Petani Indonesia (API) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Malang di Peringgitan Pendopo Kabupaten Malang. Audiensi ini merupakan upaya untuk mendorong penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah (reforma agraria) di tanah negara eks HGU PTPN XII Kalibakar.

    Bukan tanpa sebab SIKAB dan API melakukan audiensi ini, hal tersebut mengingat tanah eks HGU PTPN XII Kalibakar yang berada di lima Desa (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, dan Bumirejo) sudah diusahakan atau digarap petani lebih dari 20 tahun lamanya. Tanah eks HGU PTPN XII Kalibakar seluas 2050 hektar tersebut sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2013. Kini 2040 hektarnya sudah diusahakan oleh petani sebagai tanah pertanian produktif yang menghidupi sekitar 13.000 petani atau 6.500 KK rumah tangga petani.

    Sebagaimana mandat Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Peraturan Presiden No. 86/2018 tentang Reforma Agraria sudah semestinya meredistribusikan tanah kepada petani penggarap. Muhammad Izzudin, selaku perwakilan API yang hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan, dengan instrumen peraturan yang ada, sebenarnya penyelesaian konflik agraria di tanah negara eks HGU PTPN XII Kalibakar ini sangat dimungkinkan. “Misalnya dengan penentuan TORA sebagaimana Perpres No.86/2018 tentang Reforma Agraria, penghapusbukuan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pengurangan Penyertaan Modal PTPN. Ditambah lagi pengusahaan tanah yang sudah dilakukan oleh masyarakat selama hampir 26 tahun”, papar Izzudin.

    Izzudin juga menyampaikan penyelesaian konflik agraria pada aset-aset BUMN seperti PTPN ini merupakan perwujudan Reforma Agraria yang ditetapkan melalui program strategis nasional, serta langsung diawasi oleh Presiden. Ia melanjutkan, dari banyaknya konflik agraria yang terjadi dengan tipologi aset BUMN seperti PTPN ini belum secara signifikan dilakukan penyelesaian konflik. “Bahkan, proses penyelesaian  kasusnya masih relatif jalan di tempat,” ujarmya.

    Ia menambahkan, padahal, secara rinci kasuistik, penguasaan dan pengusahaan tanah negara eks PTPN XII Kalibakar ini tergolong sepenuhnya sudah diusahakan oleh masyarakat. “Artinya, sebenarnya bisa dibilang tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk tidak segera menyelesaikan konflik agraria terkait dengan tanah negara eks PTPN XII Kalibakar ini,” paparnya.

    Secara fundamental Reforma Agraria bertujuan untuk menyelesaiakan konflik agraria (ketimpangan penguasaan tanah) dan lebih lanjut dapat menuntaskan masalah-masalah kemiskinan di pedesaan, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan, dan meningkatkankan produktivitas tanah.

    Dalam audiensi yang berlangsung selama 2 jam (09.00-11.00) ini dihadiri 10 perwakilan dari petani SIKAB salah satunya Dwi Putranda selaku ketua SIKAB seta Didik. Mereka bertemu dengan Didik Gatot Subroto Wakil Bupati Malang, Prasetyani Arum Anggorowati (Kepala Bagian Hukum) , dan Abdul Qodir (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang). Didik petani asal Tlogosari, menyinggung mengenai kemungkinan audit eksternal dan internal yang akan dilakukan terhadap PTPN XII Kalibakar. Ia merasa bingung, jika PTPN XII Kalibakar pajak dan mendapatkan modal dari negara. “Faktanya di lapangan PTPN XII Kalibakar ini sama sekali tidak mengusahakan, ini kan sebenarnya bisa juga disebut merugikan negara”, ungkap Didik.

    Didik Gatot Subroto sebagai Wakil Bupati Malang juga berkomitmen secara bersama-sama dengan Bupati untuk terus konsisten mengawal penyelesaian permasalahan di kalibakar ini, entah melalui dorongan mekanisme politik hukum kebijakan atau mekanisme lain yang tetap pada koridor peraturan yang ada. “Kami berdua (Bupati dan Wabup) sebenarnya ya support untuk mendorong dan mengawal sampai dikeluarkannya Surat Rekomendasi atau Surat Keputusan oleh Bupati, hanya saja kita mesti benar-benar cermat dan jangan sampai bertentangan dengan peraturan yang ada”, ungkap Didik Gatot Subroto.

    Terkait dengan surat rekomendasi atau surat ketetapan, Wakil Bupati Malang dalam hal ini menyanggupi untuk berusaha mendorong agar bisa ditindaklanjuti. Namun, baginya, hal tersebut tentu membutuhkan kecermatan dan memastikan landasan hukumnya dalam menyusun produk hukum terkait (SK / Surat Rekomendasi) agar tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Sehingga, dalam hal ini diharapkan untuk bisa saling saling melengkapi dalam hal proses verifikasi subyek dan obyeknya, maupun kajian hukumnya. Meningat juga, proses penyelesaian permasalahan ini harus melalui beberapa Kementerian terkait. “Dulur-dulur sekalian, dari dulu semangat kita sama. Mendorong bagaimana caranya supaya masalah konflik atau sengketa tanah di kalibakar ini segera terselesaikan. Saya membutuhkan komitmen dan konsistensi bersama, mencari cara supaya koordinasi atau penanganan masalah ini segera bisa di tindaklanjuti oleh pemerintah pusat, utamanya oleh Presiden”, tambah Wakil Bupati Malang tersebut.

    Menanggapi hal itu, Abdul Qodir, Kapala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang, mengatakan dalam kaitannya dengan redistribusi tanah, yakni Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), ia menegaskan kembali mengenai data subyek by name by address dan data obyek berupa spasial / peta blok pengusahaan oleh masyarakat.

    Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan selama hampir satu tahun terakhir, SIKAB dan API melakukan pemetaan partisipatif di lapangan terhadap 5 desa terkait untuk memastikan data agraria (subyek dan obyek) nya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, dapat ditindaklanjuti untuk proses penyelesaian konflik agraria. Berkaitan dengan data subyek obyek yang dimaksud, SIKAB di masing-masing Desa saat ini sedang melakukan pendataan Subyek-Obyek melalui kegiatan pemetaan partisipatif di lapangan,” pungkas Dwi Putranda, Ketua SIKAB.

    .

    Adapun dalam audiensi ini, SIKAB dan API menuntut :

    1. Meminta kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti usulan penyelesaian konflik agraria sebagaimana mekanisme yang diusulkan oleh API dan SIKAB di tanah negara Eks HGU PTPN XII Kalibakar. Melalui skema Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Daerah maupun skema rekomendasi penyelesaian konflik agraria secara langsung dikeluarkan oleh Bupati.

    2. Meminta Bupati dan Wakil Bupati Malang mengeluarkan rekomendasi pencabutan segala hak PTPN XII Kalibakar di tanah lima desa (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, dan Bumirejo), sebagaimana mandat Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018, dan peraturan-peraturan pemerintah atau peraturan menteri terkait tentang penghapusbukuan aset BUMN maupun pengurangan penyertaan modal terhadap PTPN.

    Penulis:

    Uly Mega Septiani

     

    Read More »

    Inovasi Petani untuk Pertanian Ekologis dan Berkeadilan – Aliansi Petani Indonesia

    Krisis iklim merupakan isu yang kian hari makin banyak diperbincangkan. Hal tersebut dikarenakan dampaknya yang makin massif terasa.. Di pedesaan isu krisis iklim memiliki dampak sangat besar terhadap pertanian. Curah hujan yang tinggi atau kekeringan yang terjadi karena iklim yang tak menentu membuat produktivitas pertanian menurun.

    Kustiwa Adinata Ketua Umum Jaringan Masyarakat Tani (Jamtani) Indonesia menyampaikan hasil temuannya di lapangan telah menunjukan dampak negatif yang signifikan dirasakan terutama oleh petani dalam skala yang lebih luas melalui kegagalan panen dan rendahnya produksi khususnya padi. Kerawanan pangan akan menjadi ancaman yang tidak bisa dielakkan lagi, hal ini disebabkan pola hujan dan anomali musim yang menyebabkan banjir, kekeringan, meningkatnya hama penyakit serta angin puting beliung sebagai fenomena bencana iklim yang semakin serius.

    Untuk itu, Jamtani yang merupakan organisasi tani yang memiliki fokus memberdayakan petani dan gerakan dalam upaya pelestarian ekosistem menuju pertanian yang berkelanjutan, menginisiasikan anggotanya untuk melakukan pertanian yang ramah iklim. Salah satunya ialah dengan budidaya padi apung yang dilakukan di daerah rawan banjir Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

    Menurut riset yang dilakukan oleh Jamtani, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, dan Humbolt University, dampak krisis iklim sangat terasa di Kabupaten Pangandaran. Anomali iklim yang dirasakan ialah curah hujan. Setiap tahun terjadi tren penurunan jumlah hari hujan di kabupaten Pangandaran. Menurut data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di tahun 2016 hanya terdapat 31 hari tanpa hujan, sedangkan sebelumya terdapat 83 hari tanpa hujan. Jumlah hari hujan yang cukup banyak mengakibatkan banjir pada tanah sawah di sejumlah kecamatan di Pangandaran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) luas total tanah sawah yang terkena banjir mencapai 2.11,90 ha.

    Banjir memberikan dampak negatif secara sosial dan ekonomi petani. Banjir membuat potensi konflik akibat hilangnya batas tanah sawah dan kerawanan pangan akibat menurunnya produktivitas tani yang dipicu gagal panen. Hasil survey yang dilakukan oleh Ikatan Petani Pengendali Hama Terpadu Indonesia (IIPHTI) dalam periode ulanh 1 tahun, potensi kerugian mencapai 1,3 milyar rupiah pada saat banjir besar, 751 juta rupiah pada saar banjir kecil, dan 1,2 milyar pada saat banjir yang terakhir terjadi di kabupaten Pangandaran.

    Fenomena krisis iklim merupakan fenomena global yang dampaknya sangat signifikan. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya perubahan yang cukup signifikan di berbagai belahan dunia seperti, peluruhan cepat gunung-gunung es (glasier) di dunia dan pemanasan samudra. Dalam buku Lingkungan Hidup dan Kapitalisme (2015) disebutkan, sekitar 90 persen panas muka bumi terakumulasi akan menyebabkan kekeringan mencekam, yang berpeluang meluas hingga mencapai 70 persen di area daratan dalam beberapa dekade ini. Bila tak ada perubahan yang diberlakukan, suhu musim dingin dan musim panas akan lebih tinggi dari biasanya. Dampaknya akan mengganggu ekosistem regional dan punahnya spesies akibat perubahan cepat pada zona-zona iklim atau daerah “isotermal”, yakni daerah yang punya suhu rata rata tetap dan menjadi tempat spesies-spesies tertentu beradaptasi.

    Untuk dapat keluar dari krisis iklim tersebut tentunya banyak hal yang harus dilakukan, seperti pengurangan emisi karbon, menghentikan industri kotor dan menggantikannya dengan industri terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akan tetapi, hal tersebut merupakan proyek jangka panjang yang harus dilakukan di seluruh dunia. Sementara, masyarakat pedesaan yang sudah merasakan dampak dari krisis iklim harus tetap bertahan.

    Untuk itu, jamtani menginisiasikan budidaya padi apung di kabupaten Pangandaran. Menurut Kustiwa, budidaya padi apung merupakan teknik budidaya padi yang menggunakan rakit sebagai media tanam. Rakit berfungsi sebagai penahan agar tanaman tidak rubuh ketika terkena angin dan tidak tenggelam di tanah yang terkena banjir. Rakit yang dipergunakan terbuat dari bambu agar mudah terapung. Bagian tengah rakit menggunakan bambu yang dibelah dua dan disusun seperti pagar yang kemudian diisi dengan menggunakan limbah jerami dan sabut kelapa yang dicampur dengan kompos organik, sedangkan bagian atas rakit ditutup dengan jaring. “Rakit media padi apung tersebut dapat digunakan hingga enam kali musim tanam atau sekitar 3 tahun,” ujar Kustiwa.

    Kustiwa melanjutkan, perawatan padi apung tak jauh berbeda dengan perawatan padi pada umumnya. Dalam satu kali tanam, pemupukan dilakukan sebanyak 10 kali dengan jarak waktu pemupukan satu minggu. “Tentunya pupuk yang kami gunakan dari bahan organik yaitu, Pupuk Pelengkap Cair (POC) dan Mikro Organisme Lokal (MOL),” jelasnya.

    Meskipun dalam pelaksanaannya, Kustiwa memaparkan, padi apung memiliki kendala yakni biaya pemasangan rakit yang cukup besar di awal tanam. Namun, dari paktik yang sudah dijalankan produksi rata-rata padi apung sebesar 6 ton/ha. Melalui budidaya secara organik gabah yang dihasilkan memiliki harga lebih tinggi dibanding dengan gabah konvensional. Harga jual rata-rata gabah organik adalah Rp7.000/kg. Dengan demikian penerimaan usaha tani padi apung mencapai Rp42.000.000. Dengan biaya produksi termasuk rakit, penyusutan alat dll sebesar 22.742.000, maka pendapatan bersih usaha tani padi apung mencapai 19.258.000 per hektar. “Hal itu akan membuat petani dapat bertahan menghadapi krisis iklim yang terjadi di Pangandaran. Sebab, padi apung lebih bisa beradaptasi dengan banjir,” papar Kustiwa. Selain itu, ia juga menilai pemerintah harusnya bisa membantu untuk menyelesaikan kendala biaya pemasangan rakit yang cukup besar di awal tanam.

    Selain di kabupaten Pangandaran, Jamtani juga melakukan pertanian yang ramah iklim di hampir seluruh anggotanya. Pertanian yang ramah iklim berarti bertani yang memperbaiki kondisi lingkungan, sebab tiap tempat berbeda konteks dan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Contoh lain pertanian ramah iklim yang dilakukan oleh Jamtani ialah di Gragalan Nusakambangan Cilacap. Jika di kabupaten Pangandaran, banjir kerap menghantui petani menuju gagal panen, di Cilacap kondisi musim kedua tanaman padi sering mengalami kekeringan akibat curah hujan yang tidak mmapu memenuhi kebutuhan tanaman padi. Maka, petani menanam bawang merah untuk mensubtitusi tanaman padi pada musim kedua. Penanaman bawang merah disesuaikan dengan kondisi tanah di lokasi tersebut yang mempunyai karakter tanah liat sedikit berpasir.

    Menurut Kustiwa, inovasi tersebut yang terus dilakukan oleh petani dalam rangka beradaptasi dan memitigasi krisis iklim. Sebab, bertani secara organik membuat kualitas tanah lebih baik dan mengurangi kerusakan lingkungan yang berpotensi mempercepat krisis iklim. “Selain itu, bertani secara organik jauh lebih berkelanjutan tak hanya untuk alam, juga untuk pertanian dan pangan yang ekologis serta berkeadilan,” pungkasnya.

    Penulis: Uly Mega Septiani

    Read More »

    Apa Arti dari Link Alternatif dan Apa Fungsinya?

    Mungkin Anda pernah mendengar istilah “link alternatif” saat sedang berselancar di internet. Namun tahukah Anda apa sih sebenarnya link alternatif itu dan apa fungsinya? Mengapa suatu situs memerlukan link alternatif?

    Dalam artikel ini kita akan membahas detail mengenai link alternatif dan fungsinya, dan situs apa saja yang biasanya memerlukan link alternatif. Check this out!

    Pengertian link alternatif
    Untuk memahami arti dari link alternatif, kita perlu mengetahi dulu arti dari kata-kata penyusunnya, yaitu link dan alternatif. Hampir setiap hari kita menggunakan atau mendengat istilah “link”. Secara harfiah link artinya hubungan atau menghubungkan. Dalam konteks internet, link dapat diartikan sebagai suatu fungsi atau fitur yang akan menghubungkan pengguna internet dari suatu halaman situs ke halaman situs lainnya.

    Dalam dunia internet, link juga biasa disebut sebagai URL atau Uniform Resource Locator. Link atau URL akan memudahkan pengguna internet untuk berpindah dari satu halaman situs ke halaman situs lainnya. Dalam bahasa Indonesia, link juga disebut sebagai tautan.

    Sementara kata alternatif dapat diartikan sebagai pilihan lain, atau cara lain yang dapat dilakukan, atau jalan keluar lain.

    Jadi, link alternatif dapat diartikan sebagai suatu pilihan tautan lain selain tautan utama yang akan menghubungkan pengguna pada suatu situs tertentu. Contoh dari link alternatif adalah tautan BK8 slot yang akan menghubungkan pengguna pada halaman situs yang memuat link betting online terbaik.

    Mengapa link alternatif dibutuhkan?

    Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa suatu situs harus memiliki link alternatif? Apakah tidak cukup hanya dengan memiliki link utama yang umum? Jika suatu situs dapat dengan mudah diakses hanya dengan satu link, mungkin situs ini tidak memerlukan link alternatif.
    Sayangnya, beberapa jenis situs tidak dapat diakses secara luas karena sebab tertentu. Misalnya situs betting online, yang kerap mengalami pemblokiran dan tidak dapat diakses oleh pengguna. Untuk mengatasi hal ini, pemiliki situs dapat membuat link alternatif, sehingga para pengguna akan lebih leluasa untuk mengakses situs ini.
    Jika pengguna tidak dapat mengakses situs dari salah satu link, maka dengan adanya link alternatif, pengguna dapat mencoba untuk mengakses situs dari link lainnya. Jadi, link alternatif ini dapat mempermudah pengguna dalam mengakses situs tertentu yang sulit untuk diakses secara bebas, dan juga menguntungkan pemilik situs, karena masih mendapatkan traffic pengunjung dari link alternatif ini meskipun jika link utama sedang mengalami kendala.

    Situs apa saja yang memiliki link alternatif?

    Secara teknis, situs mana pun dapat membuat dan memiliki link alternatif untuk halaman websitenya. Namun biasanya link alternatif hanya dibuat jika memang dibutuhkan. Jika suatu situs tidak mengalami masalah meskipun hanya dengan satu link utama, biasanya link alternatif tidak dibutuhkan.
    Namun beberapa jenis situs memang memerlukan link alternatif untuk dapat lebih mudah diakses oleh para pengguna yang ingin membuka situs tersebut karena sebab tertentu. Misalnya karena besar kemungkinan link utama situs ini sulit untuk dibuka secara langsung.
    Seperti yang kita tahu, sistem internet memiliki sistem screening sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Saat suatu link situs memiliki kriteria yang membuat situs tersebut tidak dapat dibuka di suatu negara, maka situs tersebut memerlukan link alternatif sehingga halaman situs tetap dapat dibuka secara aman dengan menggunakan link alternatif tersebut.
    Read More »