Kalah dari Negara ASEAN, Daya Saing Beras di Indonesia Sangat Rendah – Aliansi Petani Indonesia


Jakarta, Aktual.com — Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori mengatakan, bahwa daya saing Indonesia dari segi finansial dan ekonomi sangat menguntungkan, meskipun pada masing-masing provinsi memiliki keuntungan yang berbeda.

“Tetapi di provinsi penghasil padi seperti di Lampung, Jatim, Jabar, Sulawesi Selatan, itu daya saingnya bagus,” demikian kata Khudori, kepada Aktual.com, di Jakarta, Senin (2/11).

Namun demikian, menurutnya, jika melihat terhadap komoditas beras justru menjadi masalah. Keluh ia, lantaran daya saing beras di Indonesia masih sangat rendah.

“Itu ditunjukkan dari indeks spesialisasi pemasaran. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara produsen utama di ASEAN, kita kalah jauh, terutama dengan Thailand dan Vietnam,” urainya dengan nada mengeluh.

Ia menerangkan, bahwa harga beras domestik dengan beras impor sangat bertolak belakang.

“Jadi kalau orang impor sekarang, nilai keuntungannya sangat besar. Harga beras impor setara medium baik dari Thailand maupun Vietnam kalau dibawa ke Indonesia berkisar Rp6000 sementara harga di pasar jika melihat web Kementrian berkisar Rp10.000 jadi marginnya sangat besar,” paparnya menambahkan.

“Kalau kita lihat konsep HPP, sebelum sebelumnya harga beras di internasional menjadi bagian yang dipertimbangkan, namun sejak 2004 itu tidak lagi terjadi. Besaran HPP semata-mata dilihat dari ongkos produksi,” katanya lagi menjelaskan.

“Dari ongkos produksi ketemu berapa, terus dikasih margin, margin keuntungan, disitulah ditentukan keuntungan, itu di antara lain yang membuat tidak ada perbandingan atau ‘banchmark’ mengapa harga beras kita semakin tinggi.”

Di tempat dan kesempatan yang sama, ia menduga bahwa pemerintah hanya mengejar swasembada gabah, namun melupakan beras.

“Padahal antara gabah dan beras itu tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu tidak diurus, itu pasti keduanya akan tidak bagus,” terangnya memberikan alasan.

Terakhir, lanjut ia, faktor penyebab permasalahan di atas yakni, karena kebijakan pemerintah lebih fokus pada ‘on farm’ (subsidi pupuk, benih, bantuan traktor,irigasi,dan lain-lain), tetapi pembenahan di sisi industri perberasannya relatif tertinggal.

Maka ada dua tahapan penting yang menurutnya, kebijakan Pemerintah ini relatif belum tersentuh. Yaitu, terkait pengeringan dan penggilingan yang menentukan kualitas dan produktivitas beras tersebut.

(Ferro Maulana)