‘Pangan adalah Senjata.’ VANDANA SHIVA. – Aliansi Petani Indonesia

    KEDIRI, Jawa-timur 20/08/2014: kali ini kunjungan Vandana Shiva di Kediri tepatnya di Balai-desa kwadungan di Kecamatan ngasem. Dia juga mengunjungi beberapa tempat di Kediri untuk beberapa hari, setelah itu ia berencana akan melakukan kunjungannya lagi ke BALI setelah lawatannya beberapa hari yang lalu di jakarta pada Senin, 18 Agustus di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat. Saat ini Vandana Shiva di Kediri dalam sambutan acara yang dimulai dengan pertunjukan kesenian lokal ‘jaranan’ dan ada pameran pangan organik berbagai variates pangan di setiap stand tenda, sembari menikmati sambutan yang jarang ia jumpai “ itu potret kreatifitas yang disemai dalam budaya agraris” katanya. Setelah acara pembukaan berlangsung dia melakukan hal sama seperti kuliah umun, yaitu memberikan kuliah umum dan merespon kreatifitas lokal sebagai benang merah dihadapan tokoh dan masyarakat setempat pemerintah dan aktivis yang bergerak di sektor pertanian,

     

    “Dalam aktifitas bertani, petani merawat kreatifitas dengan mengembangkan benih. Selama 14.000 tahun lebih, kreatifitas petani berhasil menggerakkan sebuah evolusi alam dan keranekaragaman hayati adalah hasil dari bibit perjuangannya. Namun zaman ini, kreatifitas itu dicoba berangus oleh lima perusahaan dunia yang ingin memonopoli benih. Mereka ciptakan sistem dimana petani harus membeli benih dari mereka(korporasi), justru itu semakin memiskinkan atau pemiskinan terhadap petani. Vandana Shiva mencontohkan di negaranya “Di India, ada 300 petani yang bunuh diri karena terlilit hutang untuk membeli benih. Setelah itu ia menggerakan tangannya lalu tertuju untuk menunjuk pada aneka hidangan yang ada didepannya ‘pisang yang ada di atas meja ini, pisang yang ketika mentah berwarna putih, berubah menjadi kuning setelah direbus, dan menjadi merah ketika dijadikan Getuk-pisang, perubahan warna itu menunjukkan perubahan senyawa kimia di dalamnya. Pisang rebus yang berwarna kuning berarti kaya beta-karoten, dan getuk yang merah berarti kaya zat besi, itu adalah warisan kecerdasan setempat masyarakat petani.

    Sementara nun jauh di sana ada dua orang, tuan(pengusaha) dale dan Gates, menghabiskan trilyunan dana mereka dan mencoba membuat pisang yang kaya beta karoten dan zat besi. Pongah mereka sampaikan kepada dunia, ‘Hanya kami yang bisa. Petani terlalu bodoh untuk melakukannya.’ Ada baiknya petani Indonesia bersurat kepada mereka, menunjukkan sudah ratusan tahun kita berhasil melakukan apa yang mereka coba.

    MNC benih berusaha merebut hak pangan kita, hak benih kaum petani. Jika dahulu kolonialisme dan imperialisme digerakkan oleh isu rempah, hari ini yang menggerakknnya adalah benih. Kissinger pernah katakan dalam perang Vietnam, ‘Pangan adalah Senjata.’
    oleh karena itu mengendalikan benih adalah mengendalikan pangan dan mengendalikan masyarakat.

    Vandana Shiva mengapresiasi para petani Indonesia yang telah berhasil mempertahankan haknya atas kreatifitas membudidayakan benih (merespon judicial review di MK nomor 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman). Merayakan hak atas kreatifitas adalah merayakan kemerdekaan. Dia senang melihat kebun-kebun petani di Jawa yang ditanami aneka tanaman, tidak ada monokultur, karena keragaman tanaman kebun keluarga berkorelasi dengan kedaulatan pangan.

    Terakhir Vandan Shiva menyampaikan pesan untuk Kaum tani tetap bergerak, jangan sampai terulang tragedi 300 petani seperti di India. Konsekuensi lain dari hilangnya keragaman pangan adalah banyaknya penyakit yang disebabkan pangan: diabet, kanker, dll. Keanekaragaman pangan adalah solusi kesehatan dan juga solusi masalah kemiskinan.

     

    Read More »

    Kritik Impor Beras, Petani di Jawa Deklarasikan Amartapadi – Aliansi Petani Indonesia

    BOYOLALI – Sejumlah petani padi dari perwakilan sejumlah provinsi di Indonesia mendeklarasikan diri bersatu dalam naungan organisasi Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi). Deklarasi berlangsung di Dusun Taruloyo, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Boyolali, Rabu (17/9/2014).

    Ketua Amartapadi, Catur Budi Setyo, menyesalkan tindakan pemerintah selama lima tahun terakhir yang masih melakukan impor beras secara besar-besaran di tengah panen raya petani padi Indonesia.

    “Petani padi, yang notabene merupakan salah satu produsen pangan primer [beras] di negara ini masih jauh mendapat perlakuan yang layak. Saya berharap Amartapadi bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan bagi petani padi di Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran bagi sesama petani padi lain,” kata Catur saat dijumpai wartawan di sela-sela acara deklarasi, Rabu.

    Selain permasalahan dari mata rantai produksi, kebijakan pemerintah dalam hal pertanian juga dinilai belum pro petani.
    Sebagai contoh, pemerintah sampai saat ini masih melakukan impor beras. Padahal pemerintah harusnya bisa untuk mengatasi kekurangan kebutuhan beras, dengan menerapkan regulasi yang tepat daripada mesti mengimpor.

    Akibat dari permasalahan yang dibiarkan berlarut, banyak petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, cukup banyak petani yang akhirnya berpindah profesi ke sektor lain. Berdasarkan data yang dimiliki, lanjut Catur, sejak 2003 sampai dengan 2013, tercatat sebanyak 5,4 juta rumah tangga petani beralih ke sektor lain danmenjual lahan produksi mereka.
    Menurut Catur, saat ini banyak lahan produktif pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman. Bahkan di mata generasi muda, menjadi petani bukan hhanya pekerjaan yang tak menghasilkan penghasilan yang memadai, tapi juga tak mempunyai gengsi. Sehingga tak heran, jika kondisi ini dibiarkan, pertanian di indonesia bisa saja terancam kekurangan tenaga.“Banyak petani yang menganggap pertanian tak lagi menjadi pekerjaan yang menjanjikan hasil,’ ujar Catur.

    “Ironisnya lima tahun terakhir ini pemerintah masih im¬por beras besar-besaran di tengah panen raya petani pa¬di. Bahkan dari kuota i¬mpor sebesar 500.000 ton be¬ras, Bulog baru merealisa¬si¬kan 50.000 ton,” ungkap dia.
    Hal ini jelas membuat har¬ga beras petani terpuruk, di¬tambah beragam masalah pa¬da mata rantai produksi se¬perti kelangkaan pupuk, be¬nih, hingga permodalan, yang berdampak pada me¬ning¬katnya biaya produksi. Bah¬kan sering kali ongkos pro¬duksi lebih tinggi dari hasil produksi padi.
    Nur Hadi dari sekretariat Nasional Aliansi Petani Indonesia (API), yang menjadi salah satu inisiator deklarasi Amartapadi
    menambahkan, muara dari berbagai usaha pertanian di Indonesia adalah kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya organisasi di tingkat akar rumput, diharapkan akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan petani, seperti mata rantai produksi pertanian hingga pengawasan kebijakan pemerintah yang pro terhadap petani. “Organisasi ini juga bisa menjadi ruang diskusi bagi petani,” tandasnya.

     

    Sumber berita Link:

    http://www.solopos.com/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-amartapadi-536970

    http://krjogja.com/read/230776/nasib-petani-masih-memprihatinkan.kr

    http://dok.joglosemar.co/baca/2014/09/18/petani-deklarasikan-amartapadi.html

    http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/17/masalah-pertanian-kritik-impor-beras-petani-di-jawa-deklarasikan-

    Read More »

    Peringati Hari Tani, API Gelar Wayang Tani – Aliansi Petani Indonesia

    “Tanah adalah modal kami
    Pangan, kenapa petani musti beli?”

    Wayang merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya berperan sebagai hiburan bagi masyarakat, namun juga sebagai sarana pendidikan dan kontrol sosial, yang digunakan sebagai media penyampai pesan, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat, dengan elemen-elemen utama seperti Dalang (penggerak wayang), dialog antar tokoh (ginem), alur cerita (lakon) maupun unsur pertunjukan lain seperti lagu. Aliansi Petani Indonesia (API) – dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional 2014 – menggelar pagelaran bertajuk Wayang Tani bersama komunitas COMDEV (Commedy Development) dengan mengetengahkan lakon bertemakan agraria dan usaha tani yang dikemas secara comedy-tragic, bertempat di Ballroom Hotel Oria, Jalan Wachid hasyim, Jakarta (22/9).

     Pertunjukan wayang bergenre kontemporer dengan media wayang dari bahan plastik bekas botol mineral dan mengandalkan efect pencahayaan tersebut menampilkan Lek Joem selaku dalang beserta seluruh awaknya. Ditonton tidak kurang dari 200 pasang mata pertunjukan tersebut berlangsung secara cukup meriah. Selain dihadiri oleh sebagian besar peserta Konferensi Nasional Reforma Agrari (KNRA), juga mendapatkan apresiasi dari beberapa pengunjung lain yang sengaja datang untuk menyaksikan pertunjukan. Dalam sambutan membuka pagelaran tersebut, Sekjend Aliansi Petani Indonesia (API), M. Nuruddin, menyampaikan bahwa pendekatan estetika melalui media seperti wayang merupakan bagian dari upaya “menyentuh” kultur social yang memiliki keterkaitan integral dengan petani sebagai sebuah entitas sosial dan sejarah. “Wayang sebagai sebuah produk budaya masyarakat yang sudah berumur ratusan tahun tak dapat terpisah dari segala dinamika masyarakat yang membangunnya, yang hidup di pedesaan”, ungkap Nuruddin. “Estetika sengaja kita usung dalam peringatan Hari Tani Nasional saat ini sebagai sebuah upaya untuk menyentuh wilayah-wilayah yang mungkin selama ini luput dari jangkauan kita serta dengan cara ini kita dapat mengambil angle yang sekiranya dapat menyegarkan sudut pandang kita”, lanjutnya.

    Sementara itu Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, yang juga hadir malam itu mengajak para pengunjung yang hadir untuk merefleksikan berbagai kasus-kasus agraria yang sudah terjadi setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. “Ada harapan pada pemerintahan yang baru untuk kita secara bersama-sama memperjuangkan cita-cita reforma agraria”, ungkap Iwan. “namun demikian kita musti tetap kritis dan mengawal arah perjuangan tersebut untuk cita-cita keadilan agraria”, lanjutnya. Iwan juga menyampaikan apresiasinya atas digelarnya wayang tani tersebut sebagai sebuah sumbangsih yang berarti dalam peringatan Hari Tani Nasional tahun ini.

    Kenapa Wayang?

    Wayang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia bernilai tinggi, sarat akan pesan dan nilai moral, baik secara tersurat maupun tersirat melalui simbol-simbolnya. Maka, kemampuan ini pula yang memungkinkan wayang tetap hadir sebagai sarana penyampai kritik sosial yang dapat disampaikan melalui beragam cara, baik dialog antar tokoh wayang, cerita, maupun lagu yang mengiringinya. Sebagai entitas estetika sekaligus seni yang unik, wayang mampu melakukan transformasi kultural dan mengangkat cerita mengenai isu-isu kekinian, yakni fenomena kehidupan nyata yang dialami oleh seluruh warga bangsa, termasuk di dalamnya petani Indonesia, baik dalam dimensi sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Media pertunjukan seni wayang mampu menyampaikan kritik sosial tersebut dengan cara yang sopan namun mengena. Seorang tokoh wayang bahkan dapat merujuk pada sosok tertentu di dunia nyata yang digambarkan berdasarkan sifat-sifat, karakter, bentuk fisik, peran dan sebagainya.

    Dalam konsep pertunjukan, Wayang adalah proses produksi makna kemudian pesan disampaikan kepada penonton. Dalam proses ini terjadi pertukaran antara masyarakat dan budaya melalui penandaan. Demikian pula, Wayang Tani membuat mekanisme penandaan tersebut melalui penokohan, lagu, bahasa, simbol-simbol, yang merujuk pada potret petani di Indonesia lengkap dengan berbagai persoalan dan dinamika baik ekonomi, social, politik dan budaya yang melingkupinya. Representasi petani adalah representasi produksi akan makna dari konsep-konsep di pikiran kita tentang petani dan kehidupannya melalui bahasa. Representasi petani adalah bagian inti dari proses produksi makna dan pertukaran antara masyarakat dan budaya mengenai sosok petani sebagai sebuah entitas di tengah pergumulan sosial, politik dan ekonomi berbangsa.

    ***

    Kisah Pak Ladang dan Konsep Wayang Tani

    Dalam konsep Wayang Tani di dalam pagelaran ini, setting waktu dan tempat adalah sebuah kampung “imaginer” dengan nama Desa Ketanen. Ketanen adalah bahasa Jawa yang diartikan sebagai petani. Dari petani inilah bangsa mulai dibangun. Dari petani bisa lantas menjadi apa saja yang ada di dalam masyarakat pedesaan. Dari petani mampu menjadi tentara, sarjana, intelektual, birokrat, pedagang dan kyai. Di desa Ketanen terjadi sebuah peristiwa politik mikro yang sesungguhnya merupakan gambaran politik ekonomi makro bangsa Indonesia. Kisah seorang petani, begitu besar jasanya untuk menghidupi segala macam manusia.

    Pak Ladang, suami dari Mbok Benih, merupakan petani gurem dimana lahan pertaniannya didapatkan dari kebijakan landreform tahun 1965. Tanahnya tinggal 0,25 hektar dan itu merupakan harta warisan yang didapatkan dari orang tuanya. Ada pengumuman dari pemerintah yang disampaikan oleh spekulan tanah (Belantik) bahwa lahan pertanian di desa Ketanen harus dilepas untuk kepentingan pemodal yang akan dijadikan – menurut desas desus – untuk industri pengolahan. Berbagai informasi, intimidasi dan bujuk rayuan dengan iming-iming kemewahan hidup hasil dari penjualan lahan pertanian. Pak Ladang tak begitu mudah percaya bujuk rayu para belantik dengan berbagi iming-iming dan janji kesenangan. Menjadi pengangguran, peluang alih profesi tentu tidak diharapkannya. Dalam kegoyahan hati tak mudah untuk bertahan. Tapi Pak Ladang dan keluarganya tak goyah: Tanah adalah daya hidupnya, ia menolak berbagai bujuk dan rayuan. Ia terus bertahan. Tak mau meninggalkan dunianya, dunia tani. Enggan untuk mau dibujuk rayu dengan segala fantasi kenikmatan bahwa segala kebutuhan hidup tinggal dikirim, tinggal beli. Mentalitas Pak ladang adalah bertani, berproduksi, panen dan beribadah, “berdaulat atas pangan”, demikian ia menegaskan prinsipnya. Tidak sekedar untuk mencukupi diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang, mendekap erat alam… seperti yang diajarkan para leluhurnya dahulu.

    Apakah Pak ladang sebagai petani yang punya tanah satu-satunya sebagai harta yang paling berharga harus pergi meninggalkan desa para leluhurnya? Ia bertahan dan hanya mampu jadi petani. Inilah kisah seorang petani, bukan belantik, bukan penjarah lahan produktif!

    ***

    Pak Ladang Sebagai Representasi Petani Kebanyakan

    Pak Ladang merupakan gambaran umum petani lainnya yang ada di Indonesia. Pak Ladang adalah petani gurem dan diguremkan oleh struktur sosial politik yang menindas. Dalam perdagangan bebas pertanian yang tidak melindungi kaum tani, makin menambah kesusahan hidup dan menunjukkan bahwa mereka miskin dan semakin dimiskinkan oleh negara dengan mencabut hak atas tanah bagi petani. Keadaan Pak Ladang yang seperti itu bukan membuatnya makin terpuruk pada keadaan, namun justru membuatnya bangkit dengan kemampuan seadanya untuk tetap melawan keadaan dengan terus menebarluas wacana perlawanan kaum tani; Lugu, jujur, apa adanya.. adalah senjata orang kalah dan dimana mereka menggunakan kemampuan seadanya yang dimiliki tersebut untuk melawan penguasa.

    Pak Ladang merupakan representasi dari sosok petani yang kalah sebagaimana kebanyakan petani pada umumnya di Indonesia. Orang yang kalah dalam konteks negara adalah rakyat yang kehilangan hak-haknyanya untuk mendapatkan pekerjaan, kehilangan penghormatan terhadap petani yang memberikan pangan pada dunia, bahkan kehilangan hak dalam menyuarakan keluhan. Pak Ladang adalah salah satu dari sekian juta masyarakat di Indonesia yang mengalami situasi sosial dalam hal marginalisasi dan ketidakadilan yang kemudian ingin dilawannya.

    Read More »

    Reforma Agraria Wajib Dilaksanakan Segera! – Aliansi Petani Indonesia

    Pernyataan Sikap :

    Laksanakan Reforma Agraria dan Tuntaskan Seluruh Konflik Agraria:
    Reforma Agraria Wajib Dilaksanakan Segera!

    Hari ini, Rabu 24 September 2014, adalah momentum 54 Tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian ditetapkan presiden Soekarno sebagai Hari Tani Nasional. Kelahiran UUPA merupakan karya besar para pendiri bangsa sebagai tonggak pelaksanaan reforma agraria yang belum dijalankan oleh Negara hingga hari ini.

    Menjelang berkuasanya pemerintahan Jokowi-JK, gerakan reforma agraria kembali menegaskan, bahwa agenda Reforma Agraria adalah Jalan utama untuk mewujudkan cita-cita Republik Proklamasi 1945 menuju kemandirian dan kedaulatan bangsa ini. Pelaksanaan reforma agraria wajib dilaksanakan oleh rezim baru Jokowi-JK demi mewujudkan Indonesia adil sejahtera.

    Kami menilai, sepuluh tahun pemerintahan SBY telah mengukuhkan liberalisasi sumber-sumber agraria tanpa batas khususnya tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini dikarenakan kekuasaan selama ini gagal menjalankan mandat konstitusi UUD 1945, UUPA 1960 TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Hal ini telah menyebabkan perampasan sumber agraria (tanah, hutan, kebun, tambang, migas, perairan dan kelautan) rakyat oleh korporasi swasta dan asing. Bahkan, pemerintah saat ini, melalui program Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) berniat memapankan perampasa tanah dan air milik rakyat dalam koridor ekonomi politik yang kami kutuk.

    Kami menilai bahwa MP3EI merupakan turunan dari kerangka perluasan atas integrasi pasar di ASEAN dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui enam koridor Indonesia untuk menghubungkan wilayah utama Asia Tenggara hingga kawasan global. Keterhubungan ini ternyata dimaksudkan untuk mempermudah laju modal untuk merampas tanah-tanah rakyat.

    Monopoli Atas Tanah.
    Kami memandang, saat ini telah terjadi monopoli atas tanah di berbagai wilayah republik. Sebagai conotoh, di sektor kehutanan, secara sepihak penunjukan kawasan hutan di Indonesia seluas 136.94 juta hektar atau mencakup 70 persen wilayah daratan Indonesia, sebagian besar belum ditata batas. Bahkan, sedikitnya terdapat 33.000 desa definitif yang berada dalam kawasan hutan yang setiap saat terampas hak-haknya. Kawasan hutan tersebut, dengan mudah diberikan konsesi kepada perusahaan HTI yang mencapai 9,39 juta ha (262 perusahaan) yang dibandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang hanya 631.628 hektar. Di pulau Jawa, bahkan seluruh hutan dimonopoli oleh Perhutani yang terus menerus meminggirkan dan merampas tanah-tanah rakyat.

    Pada wilayah perkebunan, puluhan juta hektar perkebunan sawit, karet, kopi, tanaman pangan, buah dll juga terus dibangun di atas tanah-tanah rakyat oleh perusahaan asing dan nasional tanpa pernah berniat membangun perkebunan rakyat. Dari 15 juta perkebunan sawit yang ada di Indonesia, kurang dari 5 persennya yang benar-benar dimiliki oleh perkebunan rakyat.

    Konflik Agraria sebagai masalah Nasional
    Dalam catatan KPA terkait konflik agraria yang bersifat sepanjang 2004 hingga kuartal II 2014 sedikitnya, telah terjadi 1.379 konflik agraria (perkebunan, kehutanan, infrastruktur, pertambangan dan pesisir kelautan) di seluruh Republik Indonesia, seluas 4.162.822,15 hektar sebagai areal konflik yang bersifat struktural, dimana ada lebih dari 922.781 Kepala Keluarga, harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan yang tidak jelas penyelesaiannya.

    Sementara itu, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat TNI/Polri dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1354 orang ditahan, 556 mengalami luka-luka 110 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut, selama kekuasaan SBY.

    Tentu saja masalah konflik agraria ini patut diletakkan oleh rezim terpilih Jokowi-JK sebagai masalah nasional yang serius dan sifatnya mendesak untuk diselesaikan program prioritas nasional prioritas, yang pararel dengan pelaksanaan reforma agraria.

    Kaum Tani, BBM dan Kemiskinan
    Harus diketahui kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia, saat ini Jokowi dan JK sebagai pemimpin baru yang akan dilantik di Indonesia, tengah menimbang-nimbang, dipengaruhi, ditekan oleh berbagai kalangan agar mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM paling cepat akhir tahun 2014. Bahkan dengan dalih penyelamatan APBN.

    Kami menilai, bahwa ini kebijakan ini akan makin memperdalam liberalisasi sektor Migas yang berlangsung sejak tahun 2001. Padahal minyak kita pada lini hulu produksi hingga hilir dan perdagangan BBM dikuasai oleh kartel minyak asing. Bahkan, mereka terus menerus mengusahakan agar kekuasaan Negara atas migas dihancurkan.

    Mengapa kami melawan kebijakan ini, menurut kami keputusan itu hakikatnya telah menghukum rakyat yang hidup dalam kubangan kemiskinan. Sebab 28,07 juta rakyat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan, dan (BPS, 2013), Bahkan menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden telah menghitung peningkatan angka jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012-2013 yang mencapai angka 96 juta jiwa. Disamping itu jika pemerintahan Jokowi-JK ngotot menaikkan harga BBM, ini mengkhianati basis konstituennya yang telah memilih pada Pilpres 9 Juni 2014. Liberalisasi sektor migas, adalah penghancuran kedaulatan nasional atas migas, sama dengan liberalisasi sector agraria lainnya. Pada akhirnya, sendi-sendi kedaulatan nasional kita semakin rapuh.

    Seolah tidak cukup, saat ini pemerintah dan DPR juga tengah membahas dan berencana mengesahkan RUU Pertanahan 29 September mendatang yang berniat menggantikan UUPA 1960. Benteng terakhir reforma agraria melalui UUPA 1960 ternyata akan dihancurkan digantikan dengan RUU Pertanahan yang liberal.

    Oleh sebab itu, pada momentum Hari Tani Nasional dan ulang tahun UUPA 1960 ke-54, bertepatan dengan 20 tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan momentum pergantian rezim, kami mendesak penuh agar pemerintahan baru Jokowi-JK kedepan untuk:

    1. Menjalankan agenda Reforma Agraria Sejati sebagai agenda prioritas Rezim;
    2. Menyelesaikan seluruh konflik agraria akibat dari liberalisasi agraria dan praktek perampasan tanah secara tuntas dan meyeluruh dengan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria;
    3. Mencabut Program MP3EI melalui pencabutan Perpres 32 Tahun 2011 tentang MP3EI;
    4. Menolak dan melawan rencana kenaikan harga BBM.
    5. Menolak pengesahan RUU-Pertanahan karena hendak menggantikan UUPA 1960.
    6. Membatalkan Agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan agenda liberalisasi lainnya di Indonesia dibawah payung perjanjian multilateral, bilateral yang saat ini berlaku di Indonesia.
    7. Kami menyatakan, jika presiden terpilih dan seluruh jajaran pemerintahan baru yang akan berkuasa kelak, mengulangi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY di bidang agraria, maka pemerintahan kedepan telah mengkhianati rakyat dan kami siap melawan karena kami anggap sebagai musuh utama rakyat. Namun, Gerakan Rakyat Untuk Pembaruan Agraria juga akan mengawal jika pemerintah kedepan benar-benar hendak menjalankan reforma agraria sejati.

     

    Dalam momentum Hari Tani Nasional ini, kami juga menyerukan, kepada kaum tani, buruh, pemuda dan mahasiswa untuk:
    1. Menkongsolidasikan diri, membangun dan solidaritas persatuan antar sektor organisasi rakyat untuk melawan neoliberalisme atas kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia.
    2. Terus melaksanakan perjuangan-perjuangan untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria di lapangan dan melawan perampasan tanah.

    Jakarta 24 September 2014

    Hormat Kami

    Gerakan Rakyat Untuk Pembaruan Agraria:
    Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Aliansi Petani Indonesia (API), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), AMANAT Bogor, Serikat Petani Karawang (sepetak) Solidaritas Perempuan (SP), Pusaka, Elsam, HuMA, FMN (Front Mahasiswa Nasional), JKPP, SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), KPOP, Pembebasan, LMND, Formasi, Serikat Tani Kerakyatan Sumedang, YLBHI, Bina Desa, ILPS-Indonesia, GMNI, GMKI Cab Bogor, KontraS, PPR, IGJ, KPO-PRP, SGBN, FIELD, SHI, WALHI, AMAN, RMI

    Read More »

    Hari Pangan Sedunia, API Gelar Aksi Teaterikal – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, Kamis (16/10/2014). Disalah satu sudut kota yang tak pernah mati kesibukannya dibilangan jakarta-pusat menteng, tepatnya dipelataran Taman Ismail Marzuki (TIM), pelataran yang biasanya menjadi ajang keramaian anak-anak muda jakarta kini berubah menjadi suasana aksi pentas seni-budaya, yaitu berupa Aksi teaterikal, dengan belasan pemuda-pemuda yang memakai pakaian petani serba hitam-hitam, lengkap dengan caping dan cangkulnya, serta ratusan peserta massa aksi yang terlibat siang ini cukup menarik perhatian warga yang melintas.

    Aksi teaterikal yang mereka bawakan ini mengusung tema dalam “Memperingati Hari Pangan Sedunia” aksi aliansi ini terdiri dari: Aliansi Petani Indonesia (API) bersama beberapa organisasi lain seperti IGJ, FPPI, Solidaritas Perempuan, KRKP dan SNI mereka semuanya yang tergabung dalam Aliansi untuk Kedaulatan Pangan (AKAP).

    Aksi yang sedikitnya diikuti oleh seratus orang tersebut dimulai pukul 14.00 wib hingga 16.00 wib dengan beberapa orasi terkait isu pangan nasional, dimana petani belum mendapatkan posisi yang cukup layak dalam berbagai kebijakan pangan nasional. “Petani belum sejahtera. Hal ini terbukti dari data 10 tahun terakhir, dimana jumlah petani berkurang hingga 5,4 juta rumah tangga petani dalam rentang waktu 2003-2013. Sebaliknya jumlah korporasi yang bergerak di bidang pertanian melonjak sangat signifikan”, ungkap Loji dalam orasi pembukaan aksi.

    “Hal ini sangat memprihatinkan, karena ketahanan pangan tanpa kedaulatan atas berbagai sumberdaya pertanian oleh petani dari hulu sampai hilir akan mengakibatkan peran serta petani tetap terpinggirkan. padahal para petanilah yang memiliki dan selama ini mengkapitalisasi berbagai pengetahuan dan pengalaman hingga terbentuk struktur budaya petani dalam pola hubungan produksi yang pro-ekologi dan keberlanjutan lingkungan”, lanjutnya.

    Keadaan dan pola hubungan yang saling menjaga antara petani dan alam dalam proses produksi tersebut dilukiskan dalam babak awal aksi teaterikal. Sejumlah petani yang diperankan oleh delapan orang tampak beraktifitas layaknya di sawah. Mereka mencangkul, menyemai, mengisi dan menjaga lumbung pangan. Keadaan tersebut didukung dengan simbolisasi keselarasan dengan sosok Dewi Sri dan anak ayam yang membayangi lumbung pangan.

    “Namun demikian keadaan menjadi berubah ketika berbagai kebijakan baik nasional maupun internasional mulai “menyatroni” para petani dan lumbungnya. Berbagai kebijakan terkait pertanian dan pangan banyak meminggirkan dan tidak memberikan ruang leluasa bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Berbagai kasus agraria makin memperkecil akses petani kepada lahan produksi,” tandasnya.

    Berita Media:

    http://nasional.news.viva.co.id/news/read/548790-petani-minta-jokowi-hentikan-impor-benih

    http://www.didaktikaunj.com/2014/10/problematika-pangan-indonesia/

    Read More »

    Hari Pangan Sedunia, Anak ayam Mati di Lumbung Padi – Aliansi Petani Indonesia

    Jakarta, Kamis (16/10/2014). Hari ini Aliansi Petani Indonesia(API), melakukan aksi pementasan seni-budaya yang merupakan rutinitas tahunan, sebagai refleksi atas meningkatnya ketergantungan pangan di indonesia terhadap impor dan nasib ketahanan pangan dalam negri. Dan lagi-lagi, ini menyangkut nasib kesejahteraan keluarga petani yang turut serta membentuk esensi karakter ekonomi keberlanjutan keluarga, sosial, budaya, dan jangan sampai kita sebagai bangsa agraris yang akan bergeser pada pola monokultur(pertanaman tunggal) salah satunya adalah perkebunan plasma yang diakuisisikan sebesar 20% dan HGU prusahaan yang justru pembukaan lahanya cendrung konflik di areal tanah masyarakat, serta kerusakan lingkungan pun tidak bisa kita hindarkan, dan masih banyak catatan corporat besar yang melanggar ekosistem dan keanekaragaman hayati, sebab cara budidaya polikultur dengan penyesuaian musim tanam itu tidak menjadi perhatian khusus, maka impor pangan itulah menjadi alasan untuk menguasai dan perlahan akan menjadi transnasional atau industrialisasi pangan, serta akses pasar dan nilai tawar disektor pertanian yang berpihak pada petani pun tak kunjung tiba atas ketentuan keberpihakan pasar pada petani yang menjadi produsen pangan utama bangsa ini.

    Namun sytem merupakan takdir yang harus diterima oleh petani kita, dengan kebijakan pemerintah yang tidak secara langsung memutus mata rantai pasar dengan kebijakan impor pangannya, serta liberalisasi pangan ASEAN juga mendorong pengambil-alihan aktor penyedia pangan(petani) ke tangan korporasi melalui industrialisasi pangan, ini sama halnya bangsa ini bunuh diri diantara jurang dualisme dari mekanisme ketahanan pangan pemerintah kita, seperti impor pangan yang terjun bebas didalam negri menjadi ekpansi pasar yang mematikan bagi ekonomi petani. Indonesia, adalah salah satu lumbung padi di asia yang terbesar tetapi kini berubah kalimat’ menjadi “anak ayam mati di lumbung padi”.
    Dalam aksi pementasan seni-budaya ini yang dituangkan dan dikemas oleh Seknas API, serta kolaborasi dengan beberapa relawan yang terlibat sebagai pemeran petani dalam teaterikal dipelataran Taman Ismail Marzuki(TIM) jakarta-pusat, menteng. Seperti biasanya Aliansi Petani Indonesia(API) mengambil momentum Hari Pangan Sedunia bersama Aliansi Kedaulatan Pangan(AKAP) yang terdiri dari: Aliansi Petani Indonesia (API) bersama beberapa organisasi lain seperti IGJ, FPPI, Solidaritas Perempuan, KRKP, SNI , YFM, FIELD, KIARA, dengan tema “Hentikan Industrialisasi Pangan, Kembalikan Kedaulatan Pangan”

    Aksi teaterikal ini, melibatkan beberapa pemuda relawan berperan sebagai petani yang diperankan oleh delapan orang seperti biasanya tampak beraktifitas layaknya di sawah. Dengan gerak tubuh mengayuh cangkul dan menyemai, lalu mereka mengisi dan menjaga lumbung pangan mereka. Serta keadaan tersebut didukung dengan simbolisasi keselarasan dengan sosok perempuan Dewi Sri serta symbol anak ayam yang membayangi lumbung pangan.

    Lalu tiba-tiba keadaan menjadi berubah, ketika berbagai kebijakan pemerintah dan corporat besar, baik nasional maupun internasional mulai “menyatroni” para petani dan lumbungnya. Berbagai kebijakan terkait pertanian dan pangan banyak meminggirkan nasib petani lalu tidak memberikan ruang leluasa bagi petani untuk meningkatkan pendapatan mereka. Berbagai kasus agraria makin memperkecil akses petani kepada lahan produksi,” selang lama kemudian petani gelisah dan melawan, lalu mereka bebas dan merdeka, setelah itu mereka melambungkan balon-balon ke udara dengan tulisan spanduk “SELAMAT HARI PANGAN”.

     

    Read More »

    Kampanye Konsumsi Selain Nasi Tidak Wujudkan Kedaulatan Pangan – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, GRESNEWS.COM – Aliansi Petani Indonesia (API) menyatakan program pemerintah untuk mengkampanyekan konsumsi makanan selain nasi dinilai tidak dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya program kampanye tersebut dinilai hanya bentuk pengenalan makanan lokal, bukan menggalakan diversifikasi pangan.

    Koordinator Divisi Advokasi API Ferry Widodo mengatakan di jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) program yang digemborkan baru sampai tahap ketahanan pangan. Belum sampai ke tahap kedaulatan pangan.

    Menurutnya ketahanan pangan merupakan tahapan dimana Indonesia masih bisa menerima impor beras. Pemerintah selama ini melakukan impor beras karena dengan asumsi kebutuhan beras tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Padahal selama ini terdapat 25 juta keluarga petani yang mampu untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

    Selama ini kepala daerah di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur juga selalu memamerkan telah terjadi panen raya. Tetapi sampai saat ini pemerintah masuh saja mengimpor besar. Menurut Ferry impor beras terjadi hingga saat ini, dikarenakan ada permainan mafia perdagangan yang bercokol di Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik(Bulog).

    “Kita selalu menggunakan istilah ketahanan pangan, itu karena ada celah untuk kebijakan impor,” kata Ferry kepada Gresnews.com, Jakarta, Jumat (17/10).

    Berbeda dengan kedaulatan pangan, menurut Ferry kedaulatan pangan tidak ada celah bagi Indonesia untuk melakukan impor beras. Dia menambahkan untuk mencapai kedaulatan pangan, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada keluarga petani. Apalagi, tahun depan Indonesia harus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diperkirakan saat pemberlakuan MEA akan ada serbuan impor beras dari negara tetangga.

    Ferry menjelaskan salah satu bentuk perlindungan kepada keluarga petani, yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan jaminan pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, lalu penyediaan benih dan pupuk yang terjangkau bagi para petani. “Jaminan pasar bagi keluarga petani agar produksi petani dapat terserap,” kata Ferry.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Suswono mengatakan program kampanye kepada masyarakat untuk mengkonsumsi selain nasi. Alasanya karena tantangan kedepann akibat perubahan iklim dan krisis air produksi pangan berupa beras akan semakin berkurang. Disatu sisi, diperkirakan beberapa tahun kedepan akan terus terjadi penyempitan lahan produktif.

    Oleh karena itu, Suswono meminta kepada para petani untuk lebih menanam tanaman yang memiliki kandungan sama dengan padi, yaitu jagung, sagu, singkong dan sukun. Misalnya seperti sukun, menurut Suswono tanaman tersebut bisa ditanam di berbagai tempat dan dapat berdaptasi dengan mudah. “Potensi itulah yang harus digali dan dikampanyekan agar masyarakat menjadi terbiasa mengkonsumsi selain nasi,” kata Suswono.
    Reporter : Heronimus Ronito KS
    Redaktur : Ramidi

    SUMBER : http://www.gresnews.com/berita/sosial/001810-kampanye-konsumsi-selain-nasi-tidak-wujudkan-kedaulatan-pangan/

    Read More »

    Jokowi-JK lebih Percaya Pada Korporasi, Petani dan Nelayan Terancam Dipinggirkan – Aliansi Petani Indonesia

    Aliansi Untuk Kedaulatan Pangan:

    Jakarta, 28 Oktober 2014. Aliansi untuk Kedaulatan Pangan menyatakan penunjukan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan Perikanan dari kalangan korporasi dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK telah memunggungi bahkan mengkhianati petani dan Nelayan. Hal ini akan semakin meminggirkan hak petani, nelayan dan perempuan dalam menentukan arah kebijakan pangan yang mampu memakmurkan masyarakat Indonesia.

    Menteri pertanian yang kemarin ditunjuk oleh JKW-JK Amran Sulaiman merupakan sosok pengusaha dan pemilik perusahaan pestisida yang dianggap sukses. Dia juga terkenal memiliki kedekatan dengan pebisnis disektor pertanian. Di tengah-tengah gerakan usaha petani kecil untuk keluar dari lingkaran racun pestisida (insektisida, herbisida, herbisida, rodhentisida, fungisida dan akarisida), memulihkan tanah-air-udara-tanaman dan sumber-sumber daya hayati dari residu, kontaminasi, resistensi, dan resurjensi. Teknologi penggunaan racun pestisida bukan mengatasi masalah tetapi justru menimbulkan masalah ledakan hama dan masalah-masalah baru meliputi lingkungan hidup, sosial, ekonomi, sumberdaya manusia. Upaya-upaya petani kecil keluar dari lingkaran racun dalam pengelolaan proses produksi sedang giat-giatnya mengembangkan teknologi pengelolaan yang mendayagunakan sumber-sumber daya hayati, teknologi yang melepas ketergantungan berbasis keseimbangan agroekosistem.

    Begitu juga dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berasal dari pengusaha eksportir perikanan yang akan berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan misi utama pemerintahan dalam menyelesaikan problem kemiskinan di pesisir. Kekhawatiran eksploitasi perikanan berlebih akan mengakibatkan nelayan tradisional akan kesulitan mendapatkan ikan dan menambah beban perikanan selain adanya pencurian ikan oleh asing.

    Oleh karena itu, Menteri pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Jokowi-JK kami nilai berpotensi akan memajukan kalangan korporasi dibandingkan petani kecil dan nelayan tradisional. Kekhwatiran kami ini setidaknya terangkum dalam 7 catatan kritis yakni:

    1. Agenda liberalisasi pangan akan semakin masif, berbagai perjanjian perdagangan yang sudah dilakukan Indonesia diantaranya: WTO, BIT, Asean Economic Community akan memfasilitasi masuknya perusahaan di Indonesia. Termasuk di antaranya perusahaan di bidang pangan.
    2. Pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan akan dilakukan dengan pendekatan pasar. Pendekatan pasar yang berorientasi pada tingginya produksi telah meminggirkan peran perempuan dalam pertanian dan menghancurkan sistem pengelolaan pangan. Perempuan petani kehilangan sumber kehidupannya dan terpaksa bermigrasi tanpa perlindungan Negara. Hadirnya pemimpin yang berlatar belakang pengusaha diyakini akan memperberat jeratan pasar/korporasi pada sendi kehidupan petani. Korporasi pangan telah terbukti mengontrol produksi benih. Akibatnya petani kehilangan kedaulatan akan benih. 10 perusahaan benih multinasional saat ini mengontrol 73% pasar benih komersial dunia, meningkat dari hanya 37% di tahun 1995. Seperti, Monsanto, East west seed, Dupont, Syngenta, dan lain sebagainya.

    3. Menteri pertanian dari kalangan pengusaha akan semakin mendorong lebarnya jarak antara kepentingan pemimpin dan petani. Hal ini karena ketidakhadiran pemimpin disektor pertanian yang mampu memahami kebutuhan dan budaya petani. Begitupula pengusaha perikanan yang akan dikhawatirkan akan tetap menciptakan rantai nilai yang panjang sehingga tidak menyejahterakan nelayan tradisional.

    4. Kedaulatan pangan yang menekankan pada kedaulatan petani dan nelayan tidak akan tercapai karena subyek pembangunan pertanian Indonesia akan diarahkan pada korporasi yang memasifkan industrialisasi pangan. Korporasi yang berorientasi kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya sangat bertentangan dengan konsep petani sebagai subjek pembangunan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari, pelestarian benih dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

    5. Sebagai landasan utama pencapaian demokrasi ekonomi, kemakmuran petani dan kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya reforma agraria. Sesuai visi misi JKW-JK bahwa berkomitmen melaksanakan Reformasi Agraria melalui akses dan asset reform, terkait menyerahkan 9 juta ha tanah kepada petani tak bertanah, buruh tani dan kepemilikan tanah petani yang gurem menjadi 2 ha per keluarga. Dengan latar belakang menteri sebagai pengusaha pertambangan dan kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas, maka program ini niscaya akan sulit dilaksanakan.

    6. Terulangnya kembali kegagalan pembangunan pertanian akibat revolusi hijau yang mengakibatkan hancurnya agroekosistem mandegnya produksi pangan, rendahnya kesejahteraan petani. Pembangunan model korporasi sarat input luar dan racun nampaknya akan dilakukan jika kementerian tetap diisi oleh pengusaha. Petani Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi buruh penghasil bahan mentah bagi keuntungan para pemilik modal. Petani perlu mengambil kembali posisinya yang sangat penting dengan mengubah ekonomi berbasis modal dan persaingan (capital driven economy) menjadi ekonomi berbasis solidaritas masyarakat (people driven economy). Menghidupkan koperasi-koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta membangun industri pengolahan pasca produksi yang dimiliki petani yang juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pedesaan.

    7. Akan muncul konflik kepentingan dengan latar belakang dan posisi Amran Sulaiman sebagai pengusaha di berbagai bidang, termasuk di dalamnya: tambang, perkebunan sawit, tebu, distributor pestisida dan rodentisida. 10 Perusahaan yang masuk dalam unit bisnis di bawah tiran Group yang dimiliki oleh Amran Sulaiman adalah[1] :
    1. PT. TIRAN INDONESIA : TAMBANG EMAS
    2. PT. TIRAN SULAWESI: PERKEBUNAN TEBU, SAWIT
    3. PT. TIRAN MAKASSAR: DISTRIBUTOR UNILEVER
    4. PT. TIRAN BOMBANA: EMAS, TIMA HITAM, ANTIMONY
    5. PT. TIRAN MINERALS: TAMBANG NIKEL
    6. PT. AMRUL NADIN : SPBU PERCONTOHAN MAROS
    7. CV. EMPOS TIRAN : PRODUSEN RODENTISIDA
    8. CV. PROFITA LESTARI : DISTRIBUTOR PESTISIDA
    9. CV. EMPOS : DISTRIBUTOR SEMEN TONASA
    10. PT. BAHTERAMAS: Sementara Membangun Pabrik Gula di Konawe Selatan

    Oleh karena itu, kami Aliansi untuk Kedaulatan Pangan dengan tegas menyatakan:

    1. Menolak keputusan Presiden Jokowi-JK beserta koalisi pendukungnya untuk menempatkan pemimpin petani, menteri pertanian dari kalangan pengusaha, politisi yang bukan dan tidak sesuai dengan keinginan petani karena hanya akan menempatkan petani sebagai obyek dan alat produksi yang tak berdaulat dan tak mulia.

    2. Dengan membuat keputusan penempatan menteri pertanian bukan dari wakil petani dan sesuai kriteria petani maka Presiden telah mengambil sikap memunggungi petani, meninggalkan petani yang menjadi kelompok terbesar memilihnya ketika pemilu presiden lalu.

    3. Presiden Jokowi-JK harus memilih pemimpin di sektor pertanian yang mampu memuliakan, mengerti keinginan dan budaya petani. Pemimpin yang sensitif dan responsif gender karena perempuan merupakan penopang kedaulatan pangan. Pemimpin yang sakti budi bhakti. Kuat, cerdas dan berilmu; budi berarti jujur, berkepribadian dan bijaksana; kemauan berkorban untuk kepentingan rakyat diatas ambisi pribadi dan kelompok.

    Read More »

    Musyawarah Besar VII Petani-Nelayan Flores-Lembata (FLORATA) – Aliansi Petani Indonesia

    Salah satu kegiatan akbar yang rutin bagi Petani-nelayan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT),  yaitu Musyawarah Besar VII Petani-Nelayan Sedaratan Flores-Lembata (Florata) dan sekaligus acara tersebut menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-34. Kali ini di Kabupaten Nagekeo, dari segala kesiapan yang begitu matang, acara ini sangat begitu meriah sekali, terlihat warga sekitar menyambut dengan begitu antusiasnya, karena daerah mereka menjadi bagian lawatan kegiatan Musyawarah Besar Petani-Nelayan, yang berpusat di Desa Bidoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Kegiatan tersebut merupakan kerja sama pemerintah setempat dan dua Lembaga pemberdayaan masyarakat di Nagekeo, yakni Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) dan Yayasan Pelihara.  Yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu sejak tanggal 16-18 Oktober 2014, serta kegiatan ini melibatkan masyarakat dua desa, Ulupulu dan Bidoa’ serta melibatkan tokoh adat setempat.

    Kegiatan tersebut melibatkan 1.000 lebih anggota petani-nelayan yang menjadi peserta, serta ada tari-tarian khusus tradisional adat masyarakat NTT dan barisan yang selanjutnya ada Dramben dari ratusan muda-mudi dari salah satu SMK serta pertunjukan pementasan Seni-budaya untuk menyambut kedatangan tamu pemerintahan setempat, seperti Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Bupati Nagekeo Elias Djo bersama Wakil Bupati Sikka Drs, Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Marselinus Adjo Bupu, Staf Ahli Bupati Nagekeo, Asisten Sekda Nagekeo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nagekeo, Kapolsek, TNI, Pimpinan SKPD, Camat, Anggota-anggota DPRD Kabupaten Nagakeo, Direktur YMTM Flores Josef Mane. Para ketua kelompok tani dan Tokoh masyarakat serta tamu undangan dari jakarta yaitu Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Mohammad Nuruddin.

    Sebuah penyataan dari Gubernur NTT yang menyatakan: “sampai saat ini, masyarakat NTT masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Kenyataan ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk dapat mengubah pandangan masyarakat agar dapat kembali mengkonsumsi pangan lokal.” Dan harapan pemerintah setempat Propinsi NTT berharap agar kegiatan Musyawarah Besar Petani-Nelayan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat penting yang akhirnya berguna bagi kemajuan bidang pertanian dan perikanan.

    Selain itu pernyataan dari Ketua DPRD Propinsi NTT dalam sambutannnya yang dibacakan oleh Anggota DPRD Propinsi NTT Drs. John Elpy Parera, menyampaikan bahwa “lembaga DPRD Propinsi NTT mendukung kegiatan Mubes Petani-Nelayan sedaratan Flores –Lembata. Sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif yang penting dilaksanakan untuk mencapai kemajuan di bidang pertanian dan perikanan, baik dalam tahap pengolahan, produksi, pasca produksi, distribusi maupun pemasaran. Mubes Petani-Nelayan juga merupakan kegiatan yang sangat mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di NTT.”

    Yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah salah satunya Diskusi terbuka dengan narasumber yaitu Muhammad Nuruddin (Sekjen Aliansi Petani Indonesia) dan Pater Simon Suban Tukan. Diskusi terbuka ini adalah salah satu sarana untuk sharing pengalaman antar para petani dan nelayan tentang berbagai perkembangan di bidang pertanian dan perikanan, terutama teknologi terkini yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas petani-nelayan untuk hasil produksi pertanian dan perikanan, sebab Petani-nelayan sebagai salah satu produsen pangan.

    Selain itu ada kegiatan kunjungan atau studi produksi bagi para peserta mubes mereka melakukan berbagai kunjungan, di antaranya adalah kunjungan ke Desa Kelimado, Kecamatan Boawae untuk intraksi secara langsung tingkat keberhasilan penggunaan kotoran ternak menjadi energy biogas yang digunakan untuk memasak dan pupuk organik, serta keberhasilan mereka tentang penerapan pola 234 pertanian/peternakan dan peninjauan pada kolam ikan air tawar. Selain itu, peserta mubes juga mengunjungi Desa tetangga yaitu Wolowea Timur di Kecamatan Boawae disana untuk melaksanakan panen raya jagung lalu mengunjungi ladang garam di Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa.

     

     

    Read More »

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji meteri UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. – Aliansi Petani Indonesia

    JAKARTA, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersebrangan dengan Istana presiden di Jl. Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat. Membawa kabar yang baik bagi nasib dan Hak perlindungan bagi petani indonesia. Sebab sembilan hakim Konstitusi telah mengabulkan tuntutan dari organisasi petani nasional diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Belasan pengacara dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) atas uji materi mereka terhadap UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketentuan mengenai hak negara untuk menyewakan tanah ke petani. Rabu (11/2014).

    Mereka memandang, ketentuan tersebut telah membatasi hak petani. Bukan hanya itu saja, mereka juga melihat dari segi sebagai bangsa agraris bahwa pemberian hak selain petani dan Hak sewa kepada pihak lain selain petani tersebut telah mengembalikan sistem feodalisme. Karena, ketentuan tersebut mirip dengan pola yang diterapkan pada konsep penggarapan tanah pada saat jaman penjajahan. Sementara itu, kebebasan berorganisasi dijamin pada tuntutan pasal-pasal selanjutnya. Aturan mengenai organisasi tani menjadi tak mengikat hanya milik pemerintah. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani akhirnya organisasi tani dari, oleh dan untuk rakyat. Petani pun tak berkewajiban ikut organisasi milik pemerintah, jadi bisa saja ikut organisasi yang sudah ada, atau membentuk sendiri.

    Pada akhirnya, ketuk palu atas keputusan itu tepat pada Rabu (11/2014) pukul 16.50 WIB di Mahkamah Konstitusi, Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ahmad Fadil Sumadi, Selaku Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pemberian hak sewa bertentangan dengan prinsip pemberdayaan petani sebagaimana dianut dalam UU Pokok Agraria.

    Ada beberapa pasal lainya dan ayat-ayat atas uji Materi terhadap UU ini
    agar lebih berpihak kepada nasib petani kecil sebagian, yakni pada pasal 59, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71. Dan amar putusan yang menyatakan yaitu pada pasal 59 terkait hak sewa tanah terlantar milik negara sangat bertentangan dengan UUD 1945. Yang artinya, tanah terlantar objek landreform tidak boleh disewakan ke rakyat, karena praktik ini di khawatirkan system ini akan kembali kepada masa era-kolonial. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya di UU No. 13/2013, dan redistribusi tanah untuk pertanian serta usaha agraria di peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Bukan hanya itu saja, dikuatkan atas pernyataan amar putusan, pemberian hak sewa tanah kepada negara juga dinilai bertentangan dengan prinsip pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Maka dalam amar putusan pemohon No. 87/PUU-XI/2013, yang menyatakan, “Hak sewa” dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” lanjut Hamdan Zoelva, sebagai Ketua MK saat membacakan putusannya amar di Gedung MK,

    Lanjut penyataan dari Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia mengatakan bahwa “dengan putusan MK ini, petani tidak perlu membayar sewa kepada negara, ataupun aparaturnya, jika mereka memanfaatkan lahan negara yang nganggur untuk bercocok tanam.

    “ini adalah kemenangan besar untuk petani,” salah satu kutipan dari Henry Saragih (05/11). “Petani tinggal bawa UU ini untuk implementasi land reform di tingkat lokal, untuk redistribusi tanah-tanah produktif segera,” tambah dia.
    “Kaum tani dan mereka yang bekerja di pedesaan harus bergembira. Dan tentunya siap-siap bekerja keras demi kedaulatan pangan Indonesia,” lanjutnya lagi.

    Selain itu Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Mohammad Nuruddin, saat ditemui di jakarta “Mengapresiasi atas perjuangan kawan-kawan yang melakukan uji materi mereka terhadap UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Yang berujung atas kemenangan ini, semoga saja nasib petani kita kian sejahtera, dan sebagai catatan kita, perlu ada pengawalan/memantau atas setiap perkembangan, dokumentasikan dan catat, tetap harus kita awasi agar tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu menjadi tepat kembali kepada siapa pemiliknya sebagai tuan tanah, yaitu petani.

    Read More »